Komisi II: Wacana Perubahan Sistem Pemilu Terus Dikembangkan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyatakan, seusai Pemilu 2019, evaluasi terus dilakukan. Evaluasi menyeluruh penting untuk menghadirkan pemilu berikutnya yang demokratis, jujur, dan adil.

Menurut Herman, seluruh pihak melakukan evaluasi baik dari sistem maupun tahapan-tahapan. Pemilu harus didalami dan dibedah. Herman menekankan, aspek yang sudah baik patut dilanjutkan.

Sementara, ia menambahkan, aspek yang belum disempurnakan harus diperbaiki. Termasuk, apakah sistem pemilu harus serentak seluruh kepemiluan diserentakan atau dipisahkan.

Herman menyatakan, Komisi II DPR RI mendorong evaluasi sistem pemilu, apakah tetap diserentakan antara pemilu presiden dan legislati atau dipisahkan. Opsi lainnya, yakni pemilu pusat serentak (presiden/wapres, dpri, dan dpd) dan pemilu daerah diserentakan (dprd prov, dprd kab/kota, pilgub, dan pilbup/pilwalikota) dengan tahapan waktu yang berbeda.

“Tentu ini menjadi wacana yang terus dikembangkan agar pemilu dapat diselenggarakan secara damai dan demokratis,” kata Herman saat dihubungi¬†Republika.co.id, Kamis (13/6).

Herman menuturkan, tahapan pemilu juga harus efisien dan efektif dengan tetap menjaga tahapan pemilu yang memberi rasa keadilan kepada semua peserta pemilu. Herman menyatakan, Komisi II mendorong pemerintah mengkaji, apakah Pemiku dapat dilakukan secara e-voting atau tetap konvensional.

“Tentu harus melalui kajian dan pertimbangan yang matang,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.

Herman menambahkan, logistik pemilu juga harus akuntabel dan transparan. Belajar pada kasus Pemilu 2019, kotak suara diminta tetap menjamin keamanan kertas suara, perhitungan dan rekapitulasi suara harus menjamin keabsahan dan terjaga kejujuranya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Antara, Presiden RI Joko Widodo menuturkan, ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki mengenai pemilu. Hal tersebut antara lain, lama masa kampanye, waktu pelaksanaan antara pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden, dan kondisi kesehatan anggota KPPS.

sumber: republika