DPR Tolak Menteri Susi Beli 6 Pesawat

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mengikuti konstitusi terkait anggaran. Sikap Susi yang ngotot ingin membeli pesawat untuk mengawasi perairan Indonesia dituding sebagai akal-akalan untuk mencari proyek.

“Konsekuensinya kalau tidak disetujui anggaran ya kembali pada perencanaan lama. Artinya, penyesuaian tidak ada, ini juga pasti tidak akan bisa dilaksanakan (pembelian pesawat). Karena konsekuensinya harus ada pemotongan fiskal, berarti harus ada keputusan soal pemotongan anggaran,” kata Herman di Jakarta, Minggu (19/06/2016). 

Karena itu, Komisi IV DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Susi untuk tetap ngotot atau tidak terkait rencana membeli 6  pesawat.

“Kalau tidak ada anggaran, ini akan menggantung, posisinya ya terserah bu Susi. Kalau memang memahani strategisnya kemitraan yang diatur oleh konstitusi ya jalankan dong, kan lebih dari itu kan bukan soal anggaran, bu Susi lebih pada tidak menghormati forum, sikapnya seolah-olah tidak penting. Kalau menganggap DPR tidak penting ya kita tidak menganggap penting Bu Susi,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikannya merupakan sikap 10 fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI.

“Mau multiyeras atau apapun, anggaran kan terserap ke situ. Sementara pada sisi lain realitas masyarakat sekarang susah, susah bukan karena situasi ekonomi sama, susah karena banyak peraturan Menteri Susi yang melarang, yang terkena pelarangan itu rakyat kecil,” ujarnya. 

“Nelayan yang tidak mampu mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap lain, rakyat yang kehilangan pendapatan akibat tidak boleh mengambil baby lobster. Ini banyak sekali, hampir 7000 masyarakat yang selama ini memanfaatkan, bisa hidup, naik haji dan sekolahkan anaknya dari situ, sekarang tidak boleh,” ujar Herman.

Karena kebijakan tidak boleh, kata Herman, harusnya ada afirmatif program dan anggarannya terhadap apa yang berdampak itu. 

“Ke sana dulu anggarannya. Jangan beli pesawat. Itu kan bisa dialokasikan pada angkatan laut, Polair,” imbuh dia.

Bahkan, sambung dia, keinginan Menteri Susi itu tak lebih dari mencari proyek.

“Ada urgensi yang kuat bahwa anggaran jangan dulu dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Pakailah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dulu‎,” pungkas Herman.

sumber: rimanews

hermankhaeron.info – Komisi IV memutuskan menghentikan rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah berjalannya rapat. Hal itu disebabkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap menunjukkan sikap tak menghormati usulan anggota Komisi IV.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, Menteri Susi terkesan cuek dan melecehkan pendapat anggota dewan ketika menyinggung masalah pembelian enam pesawat seharga Rp900 miliar. Sehingga semua anggota sepakat untuk menskrosing sementara Raker yang dimulai pada pukul 13.00 WIB tersebut.

“Dia (Susi Pudjiastuti) melecehkan. Kita bicara, dia melecehkan. Kalau begitu, buat apa diteruskan rapat. Dan, semua anggota sepakat rapat ditunda,” kata Herman, ditemui di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto:Antara)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto:Antara)

Politikus Demokrat itu menyampaikan, mayoritas anggota komisi IV menolak rencana Menteri Susi tekait pengadaan sembilan pesawat yang diperuntukkan pengawasan wilayah laut Indonesia. Komisi IV menilai, pembelian tersebut tidak sesuai dengan anggaran dan kebutuhan.

‎Komisi IV, sebut Herman, menyarankan agar Menteri Susi mengalihkan anggaran pembelian kepada pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program prioritas KKP yang lebih pro nelayan agar dapat lebih menyejahterakan nelayan Indonesia.

“Disarankan agar menyelesaikan yang jadi prioritas, seperti pembelian alat tangkap cantrang, perbaiki aturan-aturan yang selama ini menyengsarakan nelayan. Jangan beli-beli pesawat segala. Kan bisa sewa dulu, kerja sama dengan TNI AU, TNI AL. Toh, bukan tupoksi KKP juga,” ucap Herman menjelaskan.

Selain itu, rencana pembelian pesawat memperburuk citra KKP di hadapan Komisi IV dari segi kebijakan yang dikeluarkan.‎ Sebab, banyak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi dianggap mempersulit nelayan.

“Situasi rakyat seperti ini, mari kita berkomitmen untuk rakyat. Banyak program dan kebijakan Menteri Susi yang berdampak buruk terhadap nelayan. Itu yang harus diselesaikan,” kata politikus Partai Demokrat itu.

sumber : metro