Usai melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambangi kantor pusat PT Pertamina (Persero).
Ketua Tim Panja Migas Komisi VII Herman Khaeron mengatakan kunjungan ke Pertamina juga akan membahas terkait dengan pembentukan holding migas BUMN.
“Ya salah satu lah. Bagaimana kesiapan holding dan kemudian secara teknis bagaimana pula penggabungan dan lain sebagainya,” kata Herman di kantor pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).
Mengenai holding migas, pihak Komisi VII menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. DPR hanya cukup mengetahui informasi pembentukannya saja.
“Keputusannya kita serahkan kepada pemerintah karena itu menjadi domain pemerintah. DPR hanya ingin menggali informasi, sejauh mana keuntungan dan kerugian untuk membentuk holding itu,” ujar dia.
Herman menyebutkan Tim Panja Migas Komisi VII DPR juga akan melihat terkait tata kelola migas yang dilakukan oleh Pertamina.
“Kami juga sudah berkunjung ke PGN dan sekarang ke Pertamina. Kami ingin mengetahui control room seperti apa untuk memonitor seluruh kegiatan korporasi di seluruh Indonesia,” jelas dia.
Diketahui, kunjungan Tim Panja Migas Komisi VII DPR juga menjadi salah satu alasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina di Kementerian BUMN ditunda.
Awalnya RUPSLB yang dikabarkan akan merombak jajaran direksi BUMN minyak itu dijadwalkan pukul 11.00 WIB. Acara itu pun ditunda hingga pukul 17.00 WIB. (ara/ara)
sumber: detik
