Bersama penyuluh perikanan se Provinsi Sulawesi Tenggara selepas pengukuhan DPD IPKANI Sulawesi Tenggara di Kendari pada 8 November 2017.
21Nov
16Nov
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia tentu harus selalu didukung terutama fasilitas pendukungnya. Hal ini menjadi penting karena untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi VII yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Maluku Herman Khaeron mengatakan perlu ada peningkatan […]
15Nov
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron merisaukan kenaikan harga minyak dunia saat ini karena diperkirakan akan menjadi beban bagi masyarakat dan keuangan negara jika pemerintah tidak mampu menemukan formulasi penanganan yang efektif. Pertama jelas Herman, kenaikan minyak dunia biasanya juga menggerek harga batubara dan gas yang semuanya sebagai energi primer bagi pembangkit. Dengan […]
14Nov
![[Video] DPR RI - Komisi VII Harap Anggaran Riset Dinaikan](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2017/11/Video-DPR-RI-Komisi-VII-Harap-Anggaran-Riset-Dinaikan-300x206.png)
[Video] DPR RI – Komisi VII Harap Anggaran Riset Dinaikan
14Nov
DPR RI – Dorong Pertamina Ambil Alih Pengelolaan SPDN Di Maluku
14Nov
![[Video] DPR RI - Komisi VII Dorong Pelibatan Swasta Distribusikan BBM Di Maluku](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2017/11/DPR-RI-KOMISI-VII-DORONG-PELIBATAN-SWASTA-DISTRIBUSIKAN-BBM-DI-MALUKU-300x205.png)
DPR RI – KOMISI VII DORONG PELIBATAN SWASTA DISTRIBUSIKAN BBM DI MALUKU
13Nov
DPR Khususnya Komisi VII menilai, perlu ada regulasi kuat atau aturan hukum yang mengatur pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron. Menurutnya, perlu adanya aturan turunan dari Undang-Undang (UU) yang ada saat ini, untuk perkembangan EBT secara teratur. “DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung […]
13Nov
Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia memerlukan payung hukum yang lebih kuat. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron. Politisi Demokrat ini menuturkan, saat ini DPR bersama pemerintah tengah membahas urgensi payung hukum tersebut. “DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan EBT serta secara paralel […]
10Nov
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mendesak pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) segera direalisasikan. Namun, perlu payung hukum yang lebih kuat. “DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan EBT serta secara paralel menyiapkan regulasi turunan dari UU seperti PP, perpres, dan permen untuk implementasi UU tersebut,” kata Herman […]
