hermankhaeron.info – Herman Khaeron selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan, bahwa semua pembangunan harus perhatikan unsur lingkungannya, serta anggaran untuk Kementerian LHK baik yang ditetapkan komisi IV dan VII, keduanya harus ditetapkan secara seragam.
Menurutnya, diantara kedua komisi tidak boleh ada perbedaan, karena akan menjadi satu kesatuan pada anggaran RKA-KL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan pembahasan bersama kemenLHK tentang pagu anggaran tahun 2018 yang disetujui komisi VII sebesar Rp. 8.025.646.692.000.
“Tadi ada beberapa catatan dan sudah masuk dalam keputusan, karena pembahasan pada waktu penyusunan RKA-KL sebelum pembahasan di Badan Anggaran, sudah dilakukan. Bahkan, pendalaman untuk masing-masing per eselon I per program juga sudah dilakukan,” ucap Herman usai menggelar rapat kerja dengan MenLHK Siti Nurbaya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, ditulis Sabtu (14/10).
Herman menjelaskan, bahwa perdebatan yang terjadi hanya bersifat normatif dan hanya lebih kepada saran-saran bagi peningkatan program di masa yang akan datang. Misalkan antara kehutanan sosial dan penataan lingkungan harus sinkron/seimbang.
“Pada setiap eksploitasi sumber daya, pasti ada implikasi terhadap lingkungan. Sehingga, terhadap sektor-sektor yang memenuhi unsur eksploitatif harus juga ada perhatiannya kepada unsur lingkungan. Keseimbangan ini adalah dalam rangka menjaga terhadap dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu, dan keniscayaan pembangunan pasti menimbulkan dampak,” terangnya.
Beliau juga mengungkapkan, secara umum seluruh kegiatan pasti sangat bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya Badan Restorasi Gambut.
“Semuanya kental dengan nuansa lingkungan, hanya titik konsentrasi dan proporsi ini menjadi pembahasan lebih mendalam di Komisi VII, tentu yang sangat terkait dengan persoalan lingkungan hidup,” tutupnya. (HRN)
sumber: kabar3
