hermankhaeron.info – Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membeli enam pesawat untuk kepentingan patroli laut, ditolak Komisi IV DPR. Pesawat yang setiap unitnya seharga ratusan miliar tersebut dinilai bukan kebutuhan mendesak untuk diadakan.
Komisi IV justru meminta agar Susi menyelesaikan program yang seharusnya menjadi prioritas, antara lain membeli alat tangkap cantrang, atau melakukan perbaikan aturan-aturan yang selama ini menyengsarakan nelayan. Susi sejak menjabat dinilai memiliki banyak kebijakan yang berdampak buruk terhadap nelayan.
”Jangan beli pesawat-pesawat segala, kan bisa disewa dulu, kerja sama dengan TNI AU, TNI AL. Toh, bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KKP juga,” ujar Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron seusai menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Herman mengatakan, masukan dari Komisi IV tersebut seyogianya dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Terlepas dari harga pesawat yang mahal, pengawasan perairan Indonesia dinilai bukan tugas KKP, melainkan TNI dan Badan Keamanan Laut. Terlebih, di tengah situasi keuangan negara yang sedang sulit, setiap kementerian dan lembaga seharusnya menggunakan anggaran seefisien mungkin.
KKP mengajukan permintaan pembelian enam pesawat ini melalui APBN 2017. Menyadari pembelian pesawat tersebut mahal, Susi pada rapat tersebut menawarkan pembelian dengan sistem tahun jamak atau multiyears. Ide membeli pesawat karena patroli dengan kapal dinilai tidak cukup di tengah maraknya kejadian kapal asing yang masuk perairan Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan juga mengaku aneh dengan pengajuan anggaran oleh KKP itu. Menurutnya, tupoksi KKP adalah menyejahterakan nelayan. Sementara banyak kebijakan Menteri Susi yang disebutnya menyengsarakan nelayan namun seolah baik karena mendapatkan gegap gempita di media.
Wasekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, yang paling dibutuhkan saat ini adalah rencana program yang muaranya menyejahterakan nelayan. Misalnya, bagaimana cara memaksimalkan tangkapan ikan dalam negeri demi meningkatkan pendapatan nelayan.
KKP dinilai lebih memilih melakukan modernisasi pengawasan, tetapi tidak ada upaya konkret terhadap perbaikan nasib nelayan, seperti memperjuangkan nelayan yang menjadi korban penggusuran di sejumlah daerah. ”Komisi IV tentu saja tidak akan menyetujui rencana tersebut,” ujarnya.
Pada rapat kemarin itu, Susi Pudjiastuti memaparkan sejumlah program kerja dan rancangan anggaran pada APBN 2017. KKP mengajukan pagu indikatif sebesar Rp10,74 triliun dari sebelumnya Rp11,16 triliun pada APBN-P 2016. Meski sudah mendapat penolakan DPR, Susi bersikukuh untuk tetap membeli pesawat tersebut Alasannya, karena pengejaran terhadap kapal asing yang kerap masuk perairan Indonesia perlu kecepatan.
Dia mengaku sudah berbicara dengan menteri keuangan terkait dengan anggaran tahun jamak untuk pembelian pesawat patroli tersebut. Susi juga mengaku bahwa selama ini sudah bekerja sama dengan TNI AU, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk BBM-nya sangat besar. Dengan membeli pesawat sendiri, beban biaya diyakini bisa ditekan. Berdasarkan analisis yang dilakukan KKP, penggunaan operasi untuk pesawat dinilai lebih luas dibandingkan dengan menggunakan kapal patroli.
DPR Tolak Menteri Susi Beli 6 Pesawat
”Dua-duanya (pesawat dan kapal patroli) kita butuhkan, tetapi dengan memakai pesawat patroli maka bisa mengurangi, agar patroli kapal laut tidak bisa jalan terus-menerus,” ucap Susi. Menurut Susi, dari satutahun penghematan dengan membeli pesawat patroli itu bisa digunakan untuk membeli kapal laut yang kecil-kecil. ”Kalau kita dipaksakan beli kapal laut banyakbanyak, biaya operasinya juga besar-besar,” ujarnya.
Sedangkan untuk kapal markas, Susi mengatakan bahwa armada itu dibutuhkan untuk memperkenalkan sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat digunakan antara lain untuk bakti sosial, aktivitas pengobatan seperti rumah sakit dalam kapal, dan menunjukkan demonstrasi processing atau pengolahan ikan.
sumber : koran-sindo
