Herman Khaeron Melepaskan Satwa di Taman Nasional Baluran

hermankhaeron.info – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tampak melangkah ke dalam kandang burung merak hijau (pavo mutiacus) di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (10/8/2017) sore.

Langkahnya ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Siti maupun Darmin sempat kesulitan untuk membuat burung merak terbang keluar kandang. Meskipun, sebelumnya Siti telah menarik tali pengait agar pintu kandang burung merak terbuka.

Setelah beberapa saat, satu per satu burung merak terbang keluar kandang. Mereka kemudian hinggap di pepohonan.

Namun, kesulitan untuk melepaskan satwa-satwa lain di dalam kandang juga masih dirasakan Siti maupun Darmin.

Ia keluar masuk kandang untuk “mengusik” satwa agar keluar dari kandang. Suasana tampak riuh di sekitar kandang.

Tak jarang, masyarakat dan wartawan di sekitar tempat pelepasan menyemangati Siti maupun Darmin. “Huu haa.. Hu haaa,” begitu teriakan yang terdengar.

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari perayaan Hari Konservasi Nasional 2017 yang dilakukan di Taman Nasional Baluran. Burung merak dan beberapa satwa lain tersebut adalah hasil sitaan satwa-satwa dilindungi.
“Satwa dilindungi yang dilepasliarkan ini di antaranya merak hijau (pavo mutiacus), elang brontok (nisaetus cirrhatus) dan elang alap jambul (accipiter trivirgatus),” ujar Siti seusai melepasliarkan satwa di Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2017 di Kawasan Taman Nasional Baluran.

Ia mengatakan, merak hijau yang dilepasliarkan sebanyak lima ekor asal BKSDA Bali. Adapun satwa tersebut berasal dari hasil sitaan, penyerahan masyarakat dan sebelumnya direhabilitasi di Pusat Penyelamat Satwa (PPS) Bali.

Kemudian, elang alap jambul dan elang brontok, lanjutnya, sebanyak empat ekor asal BKSDA Yogyakarta, hasil penyerahan dan sitaan Polda Jawa Timur. Sebelumnya, satwa-satwa tersebut direhabilitasi di Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta.

Hari Konservasi Nasional terdiri dari berbagai acara seperti Jambore Nasional Konservasi Alam Tahun 2017 dan berlangsung 8-11 Agustus di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur.
Kegiatan Jambore Nasional Konservasi Alam 2017 diikuti 393 peserta dari Penggerak Konservasi, Masyarakat Peduli Api, Pelaku Jasa Wisata, Masyarakat Desa Penyangga, Kader Konservasi dan pendamping.

Selain kegiatan field trip, workshop dan talkshow, jambore kali ini juga akan diisi dengan safari night di Savana Bekol, nonton bareng film “Bumiku”, bersih pantai Pandean dan sekitar Desa Wonorejo.

Sumber: kompas

DPR Apresiasi Taman Teknologi Pertanian Desa Nglanggeran

hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi Taman Teknologi Pertanian Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berhasil mengembangkan kawasan pertanian terpadu.

Kawasan pertanian terpadu ini memanfaatkan inovasi teknologi modern berbasis kakao, kambing dan sumber daya lokal dan konsep agro widya wisata.

“Nglanggeran ini dapat dicontoh daerah lain dan ditingkatkan sebarannya di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat mengunjungi Nglanggeran, Gunung Kidul, Kamis.

Ia mengatakan hasil dari pengembangan taman teknologi pertanian mulai dari kakao yang bisa menghasilkan kakao menjadi olahan cokelat yang memiliki nilai ekonomi tinggi, peternakan kambing etawa dan terintegrasi dengan kawasan wisata.

“Kawasan dikembangkan, sehingga dapat menjadikan penghasilan ekonomi bagi warga,” katanya.

Herman mengatakan pengembangan TTP bisa meningkatkan kesejahteraan warga. “Potensi-potensi lokal seperti ini yang harus dikembangkan,” kata dia.

Bupati Gunung Kidul Badingah mengatakan, adanya TTP Nglanggeran mampu sebagai penggerak perekonomian masyarakat. “Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

sumber: antara

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengamini pernyataan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, bahwa banjir yang mengepung DKI Jakarta kemarin salah satunya tidak terlepas dari tata kelola yang tidak baik, salah satunya reklamasi di Teluk Jakarta.

“(Pembangunan Reklamasi) ya itu salah satu, tetapi Lainnya sungai sudah dangkal, serapan dan catment area sudah juga tidak efektif. Padahal debit air terus meningkat,” kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/2).

Sejak awal, Herman menolak adanya pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, selain menabrak aturan perundang- undangan juga mengeyampingkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang ada.

“Sejak awal juga komisi IV tidak setuju kalau reklamasi teluk jakarta menabtak peraturan perundang-undangan dan kaidah lingkungan hidup.”

Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut banjir di Jakarta bukan hal yang aneh bila dilihat dari kacamata lingkungan hidup. Dengan gaya satire, Susi menyebut ada banjir dalam program rancang bangun Ibu Kota.

“Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Wong the way it’s designed and constructed right now, it’s a flood in program,” kata Susi dalam diskusi tentang reklamasi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/10)

Susi mencontohkan beberapa hal yang membuatnya berkata demikian. Menurutnya, air dari hulu dipercepat alirannya sementara hilirnya dijauhkan.[akt]

sumber

Ekonomi Pancasila Diyakini Bisa Atasi Gejolak Harga Pangan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron mengatakan, pentingnya menerapkan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut, kata dia, akan sangat bisa dirasakan khususnya saat situasi pasar mulai terpengaruh spekulasi.

Herman berharap, Badan Urusan Logistik (Bulog) karena itu bisa menjadi sejenis badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar yang makin bebas. Kondisi melambungnya harga-harga bahan pokok kerap merugikan masyarakat.

“Ke depan, harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya. minimal 40 persen itu negara harus menguasai pasar. Inilah esensi dari ekonomi Pancasila,” kata Herman, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan, praktik dari ekonomi Pancasila bisa dilakukan dengan kebijakan operasi pasar, sehingga kenaikan harga bahan-bahan pokok bisa dikendalikan. Namun, operasi harus bisa dilakukan secara merata di seluruh daerah di Indonesia.  

“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistem pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja ya itu ekonomi liberal dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.

sumber : viva