Waspadai Pergeseran Lokasi Konsumsi Selama Masa Mudik

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian meningkatnya daya beli masyarakat di tengah penurunan sekarang ini. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli yang meningkat.

“Pertumbuhan itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.

Sementara itu Ecky Awal Mucharram menilai jika APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.

Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.

Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang.

“Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. (icl)

sumber: teropongsenayan

Herman Khaeron Usul Satgas Pangan Dipermanenkan

hermankhaeron.info – PT Freeport Indonesia menyetujui skema divestasi saham 51 persen yang ditawarkan Pemerintah RI dengan jaminan perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, pasca status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kalangan anggota DPR mendukung tawaran pemerintah itu terhadap Freeport.

“Disvestasi itu kan seutuhnya menjadi milik negara, 51 persen harus menjadi kepemilikan negara supaya negara memiliki keputusan di dalam mengambil kebijakan yang strategis atas Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 5/10).

Selain itu demi mengakomodasi keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa RPP. Pembahasan RPP melibatkan Freeport dan lintas kementerian.

Herman mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan seluruh anggota Komisi VII. Langkah ini diambil agar menghasilkan keputusan yang tepat untuk masalah tersebut.

“Kami belum bisa berbicara banyak ini harus di diskusikan dulu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. [rus]

sumber: rmol

Tiga Langkah Hadapi Potensi Ancaman Arus Barang Produk Pertanian

hermankhaeron.info – Sejalan dengan berlakunya pasar bebas, arus barang termasuk produk pertanian seperti bahan pangan pokok, semakin bebas dan mudah memasuki wilayah RI. Hal ini berpotensi menjadi ancaman bagi petani lokal dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pangan kita kepada asing.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan, kunci dalam menghadapi globalisasi adalah efisiensi usaha tani. Potensi ancaman dapat dihadapi dengan 3 langkah yang bersifat mikro yaitu meningkatkan jumlah produksi sehingga tercapai kecukupan pangan nasional dan meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki daya saing harga.

“Kemudian meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing kompetitif serta mengupayakan kontinuitas suplai pangan,” kata dia kepada wartawan, Selasa (3/10).

Secara makro, perlu regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk pengembangan industri alsintan dalam negeri.

Semua langkah tersebut tidak terlepas dari keberhasilan implementasi teknologi pertanian modern. Melalui kebijakan pemerintah yang mengutamakan keberpihakan kepada petani di antaranya dengan meningkatkan fasilitasi bantuan alat mesin pertanian secara signifikan, telah menggeser kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern.

“Modernisasi pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif, penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen,” jelasnya.

Kemudian penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi, penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumberdaya alam terutama air irigasi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Ditambahkan Herman, modernisasi melingkupi aspek pasca panen seperti sistem panen, pengolahan hasil dan pembuatan kemasan modern dan aman, tata niaga yang efisien, serta terus menerus menyempurnakan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi kegiatan usaha pertanian.

“Modernisasi pertanian mesti mampu menjamin ketersediaan suplai berdasarkan penataan masa panen dan teknik pengemasan hasil yang baik,” kata dia.

Modernisasi pertanian termasuk skim pembiayaan pada petani dan sistem penjaminan usaha tani melalui asuransi, sehingga petani mampu berproduksi dengan optimal.

sumber : daulat

Kang Hero Hadiri Orientasi Nilai Dasar Gerakan Pramuka di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

hermankhaeron.info – Sebanyak 857 mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon mengikuti kegiatan Orientasi nilai-nilai dasar Gerakan Pramuka (ONDGP) tahun 2017. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun oleh Gerakan Pramuka pangkalan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini berlangsung dua hari, 9-10 September 2017.

Tahun ini ONGDP mengambil tema “Gerakan Pramuka Menjaga NKRI, Menyiapkan Pemimpin Bangsa.” Ketua pelaksana ONGDP 2017, Alya Rosyidah mengatakan, kegiatan ini dalam rangka orientasi bagi mahasiswa baru IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dijelaskannya, acara tersebut diisi seminar dengan pemateri nasional yakni anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Satgiat Gerakan Pramuka Peduli Kwarda Jawa Barat, Herman Khaeron.

Selain itu, acara ini diisi juga dengan penampilan seni. “Ini kegiatan rutin setiap tahun. Tahun ini diikuti oleh 857 peserta,” kata Alya saat ditemui fajarnews.com di sela acara, Sabtu (9/9).

Dijelaskannya, peserta terdiri dari mahasiswa tiga fakultas yakni Fakultas Tarbiyah, Fakutlas Ushuludin Adab dan Dakwah, serta dari Fakultas Syariah Ekonomi Islam.

Alya menerangkan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengenalkan bahwa Pramkuka itu bukan hanya kegiatan baris berbaris, tetapi di dalamnya pun terdapat pengenalan budaya-budaya bangsa seperti budaya Cirebon dan lain sebagainya.

“Pramuka juga harus terus mengasah pengetahuan, baik pengetahuan umum, pengetahuan keilmuan sampai pengetahuan kekinian yang sedang ramai di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Dari kegiatan ini, dirinya berharap semoga mahasiswa IAIN Syekh Nurjati tahun ini mampu menjadi mahasiswa yang diharapkan oleh bangsa dan negara. “Hasil dari kegiatan ini tentunya akan diaplikasikan oleh para mahasiswa pada kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Sementara Herman Khaeron yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam pemaparan materi seminar mengatakan, empat pilar kebangsaan merupakan sebuah konsesus yang tidak bisa ditawar lagi di Indonesia. Menurutnya, jika ada yang tidak sepaham dengan empat pilar kebangsaan, maka pemikiran tersebut tidak relevan.

“Saya kira kalau ada yang mempermasalahkan Pancasila itu ‘Jadul’. Pancasila itu ya ideologi bangsa kita,” katanya.

Pria yang akrab disapa Hero ini menambahkan, sosialisasi empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasaila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan kewajiban setiap anggota DPR RI dan juga seluruh pejabat di Indonesia, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah kota dan kabupaten.

Menurutnya, hal itu pun harus dilakukan secara rutin agar pemahaman akan Indonesia bisa dicerna dengan baik oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia. Baik dalam hal persatuan dan kesatuan, kebersamaan, saling menghormati, menghargai, menjaga dan toleransi yang besar kepada sesama umat agama lain, suku, ras dan lain sebagainya.

“Empat pilar ini tonggak berdirinya bangsa kita, jangan kita lupakan. Kami di DPR RI wajib melakukan sosialisasi dan kami akan gencar tanpa putus untuk sosialisasikan empat pilar ini,” katanya.

Hero juga meyakinkan kepada ratusan anggota Pramuka di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bahwa empat pilar kebangsaan sangat berkaitan dengan nilai dasar pramuka. Menurutnya nilai dasar pramuka diatur juga melalui empat pilar kebangsaan.

“Nilai-nilai dasar pramuka sebagian dari nilai empat pilar kebangsaan. Ini hebat memadukan tema pramuka, empat pilar dan pemimpin muda. Hubungannya dengan menyiapkan pemimpin muda melalui empat pilar kebangsaan ya ada. Contohnya melalui pendekatan kulutural, kita perkenalkan budaya dan kearifan lokal pada generasi muda yang nanti bisa menjadi pemimpin,” ungkapnya.

Sumber: fajarnews

DPR Targetkan Revisi UU Konservasi Rampung Tahun Ini

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan para dirjen di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memberikan data salah kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait gula hasil petani. Dia mengingatkan, tidak boleh ada bisikan yang bisa menyebabkan Menteri Enggar mengambil kebijakan yang merugikan petani.

“Kami Komisi IV DPR mengapresiasi Menteri Perdagangan, karena Beliau sangat dekat dengan Komisi IV. Setiap masukan kami untuk petani ditindaklanjuti. Tapi, jangan ada bisikan-bisikan setan sehingga (Mendag) ambil keputusan cepat yang dapat merugikan petani kita,” ucap Herman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/9).

Peringatan Herman itu terkait kebijakan Kemendag yang melakukan penyegelan terhadap pabrik gula di Cirebon, Jawa Barat, yang dianggap tidak memenuhi standar layak konsumsi. Penyegelan ini menjadi pro-kontra karena berimbas kepada gula para hasil petani lokal.

Herman sangat menyesalkan peristiwa penyegelan itu. Sebab, penyegelan itu berimbas pada citra tebu nasional. Apalagi, penyegelan itu dilakukan di tengah kemampuan produksi petani tebu yang cukup minim, yakni 4 ton per hektar per tahun. Harganya pun tidak terlalu menarik, karena masih kalah jauh dari gula impor yang banyak beredar di masyarakat.

“HPP (harga pokok pembelian) petani itu cuma Rp 9.700 per kilogram. Harga Rp 9.700 ini kalah dari petani padi yang bisa panen dua kali panen. Kalau HPP beras saja misalnya mencapai Rp 9.450 kilogram, ini hampir equal dengan petani tebu yang usaha setahun. Petani tebu itu menghasilkan 4 ton gula. Harga Rp 9.700, sama dengan 4 ton beras bersih. Sementara, beras itu juga yang bisa mencapai Rp 13.000 ribu per kilogram sehingga penetapan HPP Rp 9.700 untuk tebu tidak adil,” kata politisi Demokrat ini.

Beban para petani tebu, sambung dia, semakin berat ketika dihadapkan pada kewajiban labelisasi SNI. Padahal, syarat untuk mendapat SNI sangat berat. Tapi, Pemerintah tetap melakukan penyegelan terhadap pabrik gula yang belum memiliki label SNI. Padahal, penyegelan itu berefek negatif kepada gula rakyat.

“SNI ini jadi image negatif bagi rakyat dan memberikan efek jelek karana tiba-tiba ada policeline lantaran dianggap membahayan pangan kita. Padahal, SNI maupun Icumsa (International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis) itu belum ada kepastian apa bahayakan kesehatan masyarakat atau tidak,” katanya.

Icumsa gula rakyat, tambah Herman, bukan semata-mata karena produk. Hal itu juga dapat naik akibat menyimpan yang telalu terlalu lama di gundang. Langkah itu juga bukan diinginkan petani. Langkah itu terpaksa diambil karena harga gula rakyat tersebut terlalu rendah untuk dijual.

“Kalau gula rafinasi, ya jelas lebih unggul. Sementara, mesin pengolah gula milik PT RNI saja itu sudah kolot dan reot. Jadi, Icumsa naik ini karena gula disimpan lama akibat harganya yang rendah. Padahal, petani kita panennya setahun sekali dan harganya equal dengan beras,” jelasnya. [rus]

sumber: rmol

Badan Ini Jadi Kunci Masa Depan Sumber Daya Alam Indonesia

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah merevisi Intruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras.

“Saat ini untuk gabah kering panen harganya Rp 3.700 per kilogram, kemudian untuk beras medium Rp 7.300 per kilogram. Ini perlu ada revisi atau kenaikan, untuk berapanya nanti pemerintah yang akan menilai kenaikan yang wajar,” jelas Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya, Selasa (8/8).
 
Menurutnya, memang tidak setiap tahun inpres direvisi, tergantung pada situasi dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi kalau kemudian harga stabil, pasokan stabil, petani untung maka tanpa adanya revisi dari HPP juga tidak ada masalah. 

“Tapi ini karena sudah ada kenaikan BBM dan kenaikan harga yang lain, sebagian besar petani menginginkan ada kenaikan harga terhadap Inpres 5/2015,” lanjut Viva.
 
“Kami sudah meminta pada pemerintah untuk mengkaji secara teliti terhadap Inpres 5/2015 yang selama lima tahun ini belum pernah direvisi. Dan ada juga desakan dari gabungan kelompok tani yang menginginkan adanya revisi seiring dengan kenaikan BBM,” beber politisi Partai Amanat Nasional itu.
 
Sementara, laporan masyarakat bahwa harga terendah yang beredar sebesar Rp 7.800 per kilogram, sedangkan HPP yang ditetapkan di Inpres 5/2015 yaitu Rp 7.300 per kilogram.
 
Dalam hal ini, Ketua Tim Komisi IV yang juga Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan bahwa ada kekhawatiran jika HPP naik dapat menyebabkan daya tarik terhadap harga di pasaran dan juga dapat menyebabkan inflasi.
 
“Untuk itu, Komisi IV akan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan semuanya akan di bawah koordinasi menteri perekonomian, karena hal ini juga menyangkut persoalan multisektor,” imbuhnya.

sumber: rmol

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah memperbaiki manajemen penataan beras dengan mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait dengan perberasan nasional.

“Apakah untuk mengatur harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras karena perlu dilakukan penataan perberasan secara nasional,” kata dia saat melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur, Senin (31/7).

Selama ini, Herman mengatakan, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar.

“Untuk itu, perlu diatur tentang perberasan nasional. Sejauh ini, HPP gabah atau beras dinilai belum rasional sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar,” kata dia.

Ia mengatakan pemerintah khawatir ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi sehingga harus mencari titik tengah yang baik.

“Untuk itu, perlu menjaga kualitas beras bagi masyarakat sejahtera (rastra) dan yang penting rastra bukan semata-mata alokasi subsidi untuk masyarakat miskin, namun rastra merupakan stok nasional yang dimiliki negara jika terjadi suatu hal atas pangan di Indonesia, sehingga kualitasnya harus dijaga pemerintah,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Herman mengatakan manajemen perberasan dan manajemen pangan harus ditata sedemkian rupa sehingga bisa menguntungkan para produsen namun tidak memberatkan tingkat konsumen karena beras dikonsumsi setiap hari.

“Kami mendengar penataan manajemen perberasan sudah mulai dibicarakan pemerintah dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji, serta membuat tata kelola yang tepat agar harga beras tetap tinggi dan petani bisa menikmati. Di sisi lain, harga beras di pasaran juga jangan terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perlu ditata dengan baik,” ujar dia.

Di sela kunjungan kerja dengan melakukan dialog dengan petani, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI juga memantau stok beras di gudang Bulog Sub Divre XI Jember untuk ketahanan pangan di wilayah setempat. Data yang dihimpun di lapangan, serapan gabah dan beras di Bulog Jember hingga bulan Juli 2017 sudah hampir mencapai 100 persen dari target Kementerian Pertanian sebanyak 76.000 ton, bahkan serapan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia.

Sumber : Republika