Website Herman Khaeron
6Aug

DPR Siap Fasilitasi untuk Kaji Masalah Penggunaan Cantrang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pemerintah Kembali Didesak Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan siap untuk memfasilitasi berbagai pihak secara objektif untuk membentuk tim independen dalam rangka mengkaji permasalahan kontroversial alat tangkap cantrang. Herman mengutarakan harapannya agar berbagai pihak dapat menemukan solusi terkait alat tangkap tersebut, misalnya dengan cara memodifikasi cantrang.

“DPR memfasilitasi pihak-pihak terkait kita ajak bicara, nelayan diajak bicara, bagaimana solusi yang tepat dengan situasi ini, supaya persoalan ini tidak berkepanjangan dan sumber daya perikanan kita tetap bisa dijaga keberlanjutannya,” kata Herman Khaeron dalam rilis, Jumat (4/8).

Dia menegaskan bahwa Komisi IV DPR sebagai penengah tidak bisa memaksakan kehendak kepada pihak-pihak tertentu tetapi akan bantu membentuk tim independen. Nantinya, lanjutnya, tim independen tersebut diharapkan dapat melakukan penelitian ke lapangan-lapangan di sejumlah daerah sehingga dapat mengeluarkan hasil yang dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan.

Sebagaimana diwartakan, solusi efektif terkait dengan larangan alat tangkap cantrang harus segera diterapkan karena regulasi tersebut telah banyak menimbulkan aksi protes nelayan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Senin (24/7), menyatakan hal tersebut diperparah dengan bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang diserahkan tidak sesuai target serta tidak mampu menampung kebutuhan nelayan seluruh Indonesia.

Menurut Daniel, regulasi larangan tersebut telah menimbulkan banyak atau sekitar 38 ribu kapal nelayan yang mangkrak.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono meminta pemerintah menunda larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap hingga Desember 2019. “Kami mendukung Presiden segera menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan regulasi penundaan pelarangan cantrang, dogol, payang sampai Desember 2019,” kata Ono Surono.

Menurut Ono, periode tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk membuat kajian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya penggunaan cantrang/dogol/payang oleh Tim Kajian yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, akademisi, dan nelayan.

sumber: republika

Tags:
6Aug

Pemerintah Perlu Segera Sebarkan Teknologi Produksi Garam

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pemerintah Perlu Segera Sebarkan Teknologi Produksi Garam

hermankhaeron.info – Pemerintah perlu untuk segera menyebarkan teknologi yang layak guna meningkatkan produksi garam kepada para petambak di berbagai daerah sebagai upaya dalam rangka mengatasi fenomena kelangkaan garam di Tanah Air.

“Kita negara maritim, pantai kita panjang, jadi kualitasnya juga tidak kalah. Tinggal cara dan teknologi yang mana yang bisa menyamai terhadap produk-produk garam dari luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam rilis, Jumat (4/8/2017)

Herman Khaeron mengingatkan bahwa situasi kelangkaan garam pada saat ini sudah terjadi sehingga harus dicarikan solusi guna mengatasinya.

Untuk itu, ujar politisi Partai Demokrat itu, kebutuhan pabrik garam harus dipenuhi dan dihitung secara pasti sebelum impor garam dilakukan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila perhitungan dengan tepat dan teknologi yang layak telah disebarkan dengan tepat guna ke berbagai daerah, maka ke depannya tidak perlu lagi impor garam bahkan bisa diekspor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi untuk mengatasi masalah kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

Luhut seusai acara penganugerahan gelar Perekayasa Utama Kehormatan di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (3/8), mengatakan teknologi itu akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

“Ternyata BPPT itu sudah sangat bisa bikin garam. Selama ini belum. Akhirnya tadi saya lapor Wakil Presiden, saya besok rapat dengan ahli garam dari tempatnya Pak Menristek Dikti. Ternyata bisa, murah meriah, ‘cost’ (biaya) rendah. Tanpa melihat cuaca,” katanya.

Luhut menuturkan jika teknologi itu layak, diharapkan bisa langsung diimplementasikan. Terlebih jika benar biayanya bisa lebih rendah dan tidak terpengaruh cuaca.

Dengan menerapkan teknologi tersebut secara efektif, maka ke depannya diharapkan tidak perlu lagi ada impor garam yang perlu dilakukan.

Kepala BPPT Unggul Priyanto juga menegaskan bahwa krisis garam nasional terutama untuk konsumsi dan industri menjadi perhatian pihaknya.

BPPT menyebut pembangunan lahan garam terintegrasi yang memudahkan petani panen dengan kadar garam tinggi (hanya 4-5 hari) bisa dilakukan dengan cara membangun reservoir air laut bertingkat dan mekanisasi metode panen.

Sebagai upaya meningkatkan produksi garam nasional, perlu dukungan infrastruktur di daerah curah hujan rendah, seperti NTT dan Sulawesi Selatan, yang bisa dijadikan sentra garam nasional.

sumber: industry.co.id

Tags:
6Aug

DPR Desak Pemerintah Tetapkan HET untuk Kendalikan Harga Garam

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Desak Pemerintah Tetapkan HET untuk Kendalikan Harga Garam

hermankhaeron.info – Sejumlah program telah digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu para petani garam. Salah satunya melalui program pengembangan garam rakyat (Pugar).

Sejak dirilis pada tahun 2016, pemerintah melalui KKP turun ke sejumlah daerah untuk menyosialisasikan program Pugar tersebut, salah satunya adalah ke Cirebon.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi  di sela-sela kegiatannya di Cirebon mengatakan, lewat program ini, para petani garam di satu lokasi yang berdekatan bisa dikumpulkan. Selanjutnya, lahan-lahan dari petani tersebut dijadikan satu hamparan untuk pengelolaan garam. Selama ini, para petani melakukan produksi sendiri-sendiri, padahal idealnya petani dalam satu hamparan tersebut bisa melakukan panen serentak,

“Namanya konsolidasi lahan, minimal 15 hektare kemudian diberikan sarana infrastruktur pendukung. Misalkan, gudang, dan lain-lain. Untuk Cirebon kan sudah kita bangunkan. Ada di Bungko, itu bukan gudang milik KKP, kita hanya membangun saja,” katanya.

Ditambahkannya, tujuan utama dari program tersebut tidak lain agar para petani garam rakyat bisa menjual dengan harga yang lebih baik. Dimana saat ini persoalan yang ada di tingkat petani garam adalah terkendalanya penggudangan atau penyimpanan garam.

“Jika harga sedang murah, petani bisa menyimpan terlebih dahulu. Kapasitas gudang yang kita bangun di Cirebon itu sekitar 2.000 ton. Tidak menutup kemungkinan akan kita bangun gudang lagi, syaratnya ada konsolidasi lahan, pengelolaannya jelas,” imbuhnya.

Dijelaskannya, beberapa keuntungan akan diterima oleh petani garam dengan ikut ke dalam konsolidasi lahan pertanian dan penggudangan, dimana setelah garam disetorkan, petani akan mendapatkan resi atau bukti penyimpanan garam.

“Bukti resi ini kemudian dapat digunakan sebagai agunan di bank jika petani garam membutuhkan uang,baik untuk modal atau untuk pengembangan usaha garam lainnya, selain itu untuk penjualan, petani tidak usah khawatir karena PT garam sudah komitmen akan menampung garam petani,” paparnya

Namun demikian, persoalan garam rupanya tidak sesederhana rasanya, untuk pengelolaan si putih “mutiara” dari laut ini sampai harus diatur oleh beberapa kementerian, di antaranya oleh Kementrian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

KKP sendiri berdasarkan turunan UU No 7 tahun 2016, KKP akan membuat peraturan menteri KKP. Namun sebelum sampai tahap tersebut KKP akan berkirim surat terlebih dahulu ke kementerian lain yang mengelola garam sehingga rekomendasinya bisa satu pintu dari KKP.

Bahkan, untuk pengelolaan kuota impor pun dibedakan, jika impor garam itu untuk konsumsi maka regulatornya ada di kementerian KKP, sementara jika importir swasta maka regulasinya lebih panjang karena ada di Kementerian Perdagangan.

“Kita hanya mengelola yang kuota impor untuk konsumsi, yang dalam waktu dekat akan datang sekitar 75 ribu ton. Sementara untuk importer swasta, regulasinya ada di Kemendag,” tutur Brahmantya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr Ir Herman Khaeron MSi menuturkan, saat ini para petani di sejumlah daerah termasuk Cirebon sudah mulai melakukan produksi. Tingginya harga garam di pasaran saat ini, bahkan bisa dirasakan oleh petani.

“Saya ketemu petani, dan memang harga garam paling tinggi ya sekarang, lagi tinggi-tingginya,” ujar pria yang akrab disapa Hero tersebut.

Namun menurutnya, yang terjadi saat ini, belum masuk kategori ideal. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penghitungan secara cermat dan tepat, sehingga ada harga acuan di tingkat produsen dan konsumen untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita juga inventarisasi, apakah harga yang saat ini akibat rantai distribusi yang terlalu panjang Atau ada penyebab lain. Idealnya memang harus ada HET, harga eceran tertinggi,” ungkapnya.

HET ini menurut Hero, bisa melindungi petani garam disaat stok garam melimpah, begitu pula bisa melindungi konsumen dikala stok garam menipis. (dri)

sumebr: radarcirebon

Tags:
6Aug

Langkanya Garam, DPR Sudah Ingatkan Pemerintah 4 Bulan Lalu

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Langkanya Garam, DPR Sudah Ingatkan Pemerintah 4 Bulan Lalu

hermankhaeron.info – Sejak 4 bulan yang lalu, Komisi IV DPR RI sudah mengingatkan pemerintah bahwa pabrik-pabrik garam sudah tidak memiliki bahan baku.

Menurut Ketua Tim Komisi IV Herman Khaeron, produksi garam dalam negeri terganggu karena musim hujan yang berkepanjangan.

“Impor ditutup karena memang reorientasinya pembangunan terhadap bagaimana produksi garam rakyat dalam negeri diangkat. Kita negara maritim, pantai kita panjang, jadi kualitasnya juga tidak kalah. Tinggal cara dan teknologi yang mana yang bisa menyamai terhadap produk-produk garam dari luar negeri,” ujar Herman yang juga Wakil Ketua Komisi IV saat menemui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kelautan dan Perikanan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, beberapa hari lalu.

Situasi kelangkaan garam sekarang sudah terjadi, jadi harus dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
“Pertama pabrik garam itu kebutuhannya harus dipenuhi dulu dan dihitung dengan pasti. Kalaupun kemudian ijin impor garam 75.000 ton sudah terbit, tentu tidak harus utuh semuanya masuk, tetapi dihitung berapa proporsional yang bisa dipenuhi oleh impor dan berapa besar yang bisa dipenuhi oleh garam lokal,” jelas politisi Demokrat tersebut.

Pemerintah memang memutuskan untuk mengimpor garam sebanyak 75.000 ton yang rencananya akan didatangkan pada tanggal 10 Agustus mendatang untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi di Indonesia.
“Bila perhitungan dilakukan secara tepat, kita tidak perlu lagi impor garam, bahkan suatu saat kita bisa ekspor garam. Jawa Timur, khususnya Probolinggo siap memproduksi karena termasuk daerah penghasil garam di tanah air,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menuturkan ini merupakan situasi serius dan mendesak.

Sedangkan, Direktur Produksi PT Garam Budi Sasongko yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, mengatakan industri kecil dan menengah yang menjadi sasaran impor garam adalah yang berkapasitas dibawah 5 ton. (Pemberitaan DPR RI)

sumber: tribun

Tags:
26Jul

Paten Internasional Jangan Hambat Pengembangan Benih

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Waspadai Pergeseran Lokasi Konsumsi Selama Masa Mudik

hermankhaeron.info – Sistem paten internasional yang biasanya dimasukkan dalam klausul sejumlah perundingan komprehensif ekonomi global seharusnya jangan sampai menghambat pengembangan benih oleh sektor pertanian dalam negeri.

Peneliti LSM Bina Desa Achmad Yakub dalam rilis, Selasa (25/7), mengatakan sistem paten internasional seperti UPOV pada 1991 dinilai bakal menghambat kebebasan petani mengembangkan dan mendistribusikan benih-benih lokal.

Selain itu, ujar dia, sistem tersebut juga bakal meningkatkan harga benih antara 200 hingga 600 persen berdasarkan situasi yang dialami petani di sejumlah negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Situasi ini, menurut Achmad Yakub, akan semakin meningkatkan dominasi dan keuntungan produsen benih dan pestisida multinasional, sementara memperburuk situasi 25 juta rumah tangga petani kecil di Indonesia.

“Padahal secara nasional dalam perundangan kita terkait sistem budi daya pertanian dan perbenihan, atas keputusan Mahkamah Konstitusi petani mempunyai hak untuk melakukan pemuliaan benih dan mendistribusikannya,” katanya.

Untuk itu, dia menyatakan sudah sewajibnya negara dalam berbagai perundingan mendorong semangat konstitusi yaitu kerja sama pembangunan berbasis solidaritas internasional, bukannya menegakkan sistem dominasi ekonomi.

Sebagaimana diwartakan, bantuan subsidi seperti untuk penyebaran benih di dalam sektor pertanian masih sangat diperlukan dan tidak perlu dihapus karena bakal berdampak kepada program yang bertujuan menggalakkan kedaulatan pangan di Tanah Air.

Persoalan Mekanisme

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan subsidi benih juga berperan penting seperti untuk penyangga program desa mandiri. Menurut dia, jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, maka hal itu dinilai hanya persoalan mekanisme saja.

Sementara itu, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia menyatakan kebijakan sektor pertanian menimbulkan ketidakadilan bisnis pangan sehingga harus ditata ulang.

sumber : koran-jakarta

Tags:
19Jul

Herman Khaeron Menerima Delegasi Duta Besar New Zealand untuk Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Menerima Delegasi Duta Besar New Zealand untuk Indonesia

hermankhaeron.info – Pada Jumat, 14 Juli 2017, Herman Khaeron Menerima delegasi Duta Besar New Zealand untuk Indonesia DR. Trevor Matheson.

“Pentingnya Meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara dibidang Pertanian”, ujar Kang Hero.

Tags:
13Jul

Rapat persiapan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Rapat persiapan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia

hermankhaeron.info – Pada Kamis, 6 Juli 2017, Herman Khaeron mengikuti Rapat persiapan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia.

“Tekad kami menuju kepada Kedaulatan dan Kemandirian Benih Nasional.”, ujar Kang Hero.

Tags:
7Jun

Herman Khaeron: Masa Depan SDA Indonesia Ada di Litbang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Badan Ini Jadi Kunci Masa Depan Sumber Daya Alam Indonesia

hermankhaeron.info – Masa depan sumber daya alam (SDA) Indonesia ada di tangan badan penelitain dan pengembangan (litbang). Alasannya, badan litbang dengan riset dan penelitianya bisa memprediksi dan merencanakan arah kemajuan dan keberlansungan SDA.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Litbang Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

“Di era globalisasi tentu teknologi berkembang begitu cepat, dan tentu perkembangan ini menyangkut berbagai sektor, saya selalu menyebutkan masa depan sumber daya kita sesungguhnya ada di litbang,” ujarnya.

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan SDA dengan segala flora, fauna dan potensi yang terkandung di dalamnya. Potensi SDA Indonesia segala sesuatu yang berasal dari alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

“Di negara-negara maju kalau kita melakukan kunjungan kerja dan diplomasi politik selalu litbang ada di posisi garda terdepan. Bahkan di India anggaran litbang hampir setara dengan anggaran sektoral, karena ini memiliki peran sangat setrategis bagaimana masa depan sumber daya yang ada di sekitarnya,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Ia menilai Indonesia belum memberikan prioritas pada litbang, padahal seharusnya dengan ilmu dan pengetahuan potensi SDA Indonesia dapat digunakan secara maksimal guna kemakmuran rakyat.

“Sepertinya Indonesia belum ke arah sana. Namun kami yakin betul bahwa litbang sudah memiliki hasil yang dapat menjamin masa depan sumber daya kita,” papar Herman.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa secara umum potensi SDA Indonesia seharusnya dapat diperbaharui baik hutan, tanah, laut dan udara.

sumber : rmol

Tags: