Demokrat: Ahok Sudah Gagal Jangan Banyak Koar-koar

Demokrat: Ahok Sudah Gagal Jangan Banyak Koar-koar – Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi soal blak-blakan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok terkait PT Pertamina (Persero).

Ia mengaku setuju dengan upaya pembenahan di perusahaan pelat merah tersebut agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara.

Meski demikian, Khaeron meminta Ahok untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai komisaris utama Pertamina untuk pencitraan pribadi.

“Sebagai Komut, semestinya Ahok tidak membuat pencitraan di ruang publik, bahkan tembak Kementerian BUMN, silakan gunakan kewenangan yang saudara miliki di internal,” cuit Khaeron dalam akun Twitternya.

Menurutnya, harusnya Ahok sebagai Komut melakukan pembinaan dan pembenahan ke dalam internal perusahaan, dan bukan malah berteria-teriak di media sosial.

Ia menduga pernyataan Ahok dilakukan guna menutupi kegagalan dirinya yang membuat Pertamina merugi. 

“Jangan-jangan ocehan ini untuk menutupi kegagalan dia menjaga Pertamina merugi. Jangan bicara Indonesia Incorporation jika sebagai Komut Pertamina saja gagal dan hanya nakut-nakuti,”

Khaeron menyindir sikap Ahok yang merasa dirinya paling bersih namun justru membuat gaduh.

“Ada orang yang pekerjaanya mencaci maki, orang lain direndahkan, seperti tahu segalanya, merasa paling bersih, super hebat, tetapi tidak ada hasil kerjanya yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi bangsa. Bikin gaduh saja,” katanya.

Sumber : https://www.bizlaw.id/

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan peranan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), harus ditingkatkan untuk mengatasi stabiiitas harga bahan pokok di Indonesia karena tidak ada Bulog saja harga sudah mahal, apalagi tidak ada badan ini.

“Selama harga bahan pokok tidak dikuasai nAegara melalui Bulog, maka hargapun akan terus mahal. Sebab, Bulog berperan untuk menekan harga di masyarakat, seperti beras, jika harga di pasaran tinggi, Bulog langsung melepas stocknya,” kata Herman menjelaskan soal stabilitas harga bahan pokok di Gedung DPR, Kamis (23/6).

Menurutnya, di China saja, penanganan bahan pokok langsung oleh negaranya sehingga harga di dalam negeri stabil tidak dapat dipermainkan oleh pengusaha lainnya.

Jadi, selama pemerintah belum terasa hadir untuk penanganan stabilitas harga bahan pokok, seperti harga tidak teratasi, mahal terus, maka tentunya timbul pertanyaan kemana saja pemerintahannya.

Sedangkan Direktur Pengadaan Bulog menambahkan sebenarnya ada keinginan pemerintah terutama Presiden Joko Widodo untuk menambah peranan Bulog menangani 11 komoditas bahan pangan seperti diantaranya beras, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, tetapi setelah diproses oleh salah satu menteri hanya 3 komoditas, beras, jagung dan kedelai.

sumber : tribun

hermankhaeron.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron (kiri) bersama Direktur Bulog Wahyu dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI Gardjita Budi (kanan)tampil sebagai pembicara dalam diskusi dialektika Demokrasi bertajuk “Stabilitas Harga Pangan” di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Herman Khaeron mengatakan jika Presiden Jokowi berkeinginan mengembalikan Badan Urusan Logistik (Bulog) seperti semula. Yaitu yang mengendalikan 11 komiditas pangan. Baik stabilitas harga, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, bahkan produksi.

Tapi, Presiden Jokowi ternyata masih kalah dengan kuatnya permainan kartel di tingkat operasional di lapangan. “Keinginan Presiden Jokowi mengembalikan Bulog ke khittahnya sesuai dengan UU No.18/2012, ternyata masih kalah dengan sangat kuatnya kartel di tingkat operasional lapangan. Jadi, kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk memperkuat Bulog. Bukannya malah diperlemah,” tegas Herman Khaeron Foto:Bambang Tri P.

sumber : possore.com

Herman Khaeron : Harga Bawang Di Petani Masih Rendah

hermankhaeron.info – Pemerintah diminta untuk memperbaiki tata kelola produk pertanian terutama pada komoditas bawang merah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan saat ini harga bawang merah di tingkat petani masih rendah hanya Rp8.000/kg, padahal di tingkat pedagang harga mencapai Rp24.000/kg.

“Harga di pasar jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan harus diperbaiki,” ujarnya di Bandung, Senin (20/6).

Dia mengharapkan peran pemerintah dioptimalkan untuk memperbaiki manajemen pengelolaan pertanian, agar kesejahteraan masyarakat terus terkerek.

Menurutnya, harga bawang merah di tingkat petani masih bisa ditingkatkan mengingat kewenangan pemerintah masih kuat.

Dihubungi terpisah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar menilai dari segi kualitas dan hasil produksi, bawang merah sudah dapat menjadi komoditas utama yang pasarnya dapat dikembangkan.

Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan kualitas bawang merah dari Jabar seperti di Majalengka dan Cirebon sudah memiliki verifikasi yang cukup karena pengembangannya juga masih dari rantai pemasok utama yaitu Brebes, Jawa Tengah.

“Untuk menjadi komoditas utama agar memenuhi pasar lokal bahkan luar negeri, setidaknya itu harus mendapat arah kebijakan dari pemerintah.

Sayangnya selama ini komoditas bawang merah masih belum dan Kementerian Pertanian bahkan masih fokus pada padi, jagung, dan kedelai,” ungkapnya.

Menurutnya, bawang merah dapat menjadi produk agribisnis kemasan yang pengerjaannya secara bersamaan mulai dari produksi dan juga mempersiapkan pasar agar dapat menyasar konsumen yang tepat.

“Butuh integrasi juga, seperti menentukan siapa yang akan menjadi konsumen, karena dari segi kuantitas dan kualitas produksi semuanya sudah tidak menjadi kendala.” katanya.

sumber : bisnis.com