Bulog Harus Bisa Menjadi Penjaga Kemandirian Pangan

hermankhaeron.info – Sejumlah anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian mengunjungi Gudang Bulog Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2/5). Tim itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Dalam dialog dengan Bupati Banyumas Achmad Husein, petinggi Kementerian Pertanian dan sejumlah instansi lain, Herman mengaku optimistis bahwa Bulog akan kembali ke fungsinya sebagai badan penjaga kemandirian pangan Indonesia. Menurutnya, Komisi IV DPR juga terus mengawal Bulog dalam menjaga pangan.

“Saya ingin menekankan, satu-satunya yang mempersiapkan kedaulatan, kemandirian pangan itu hanya Bulog. Jadi sewajarnya kita menjaganya,” ujar Herman.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu mengakui, Bulog memang memanggul tugas berat. Apalagi Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan pada tingkat konsumen dan produsen, meliputi sebelas jenis pangan pokok.

“Jadi jangan diabaikan dan dianggap remeh penugasan itu. Komisi IV akan dukung kemana pun Bulog, tapi kembali ke fungsinya. Yaitu menjaga kemandirian pangan,” ucap Herman.

‎Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR juga menggali informasi tentang efektivitas penyaluran program beras sejahtera (rastra) yang dilakukan Bulog selama ini. Rastra merupakan pengganti program beras miskin (raskin).

“Kami akan bentuk panitia kerja penyaluran raskin ‎(rastra) dan program kartu pangan non tunai. Kami mengawasi sejauh mana rastra dijalankan dengan berbagai manfaat dan kendalanya,” pungkas Herman.

sumber : jpnn

 

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan peranan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), harus ditingkatkan untuk mengatasi stabiiitas harga bahan pokok di Indonesia karena tidak ada Bulog saja harga sudah mahal, apalagi tidak ada badan ini.

“Selama harga bahan pokok tidak dikuasai nAegara melalui Bulog, maka hargapun akan terus mahal. Sebab, Bulog berperan untuk menekan harga di masyarakat, seperti beras, jika harga di pasaran tinggi, Bulog langsung melepas stocknya,” kata Herman menjelaskan soal stabilitas harga bahan pokok di Gedung DPR, Kamis (23/6).

Menurutnya, di China saja, penanganan bahan pokok langsung oleh negaranya sehingga harga di dalam negeri stabil tidak dapat dipermainkan oleh pengusaha lainnya.

Jadi, selama pemerintah belum terasa hadir untuk penanganan stabilitas harga bahan pokok, seperti harga tidak teratasi, mahal terus, maka tentunya timbul pertanyaan kemana saja pemerintahannya.

Sedangkan Direktur Pengadaan Bulog menambahkan sebenarnya ada keinginan pemerintah terutama Presiden Joko Widodo untuk menambah peranan Bulog menangani 11 komoditas bahan pangan seperti diantaranya beras, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, tetapi setelah diproses oleh salah satu menteri hanya 3 komoditas, beras, jagung dan kedelai.

sumber : tribun

Komisi IV Temukan Raskin Berkualitas Jelek

hermankhaeron.info – Tim Kunjungan Komisi IV DPR mengakui adanya temuan beras miskin (raskin) yang dibeli dan akan didistribusikan oleh Perum Bulog Subdivre Bandung yang kualitasnya kurang baik(jelek). Karena itu, Bulog dituntut untuk lebih cermat membeli beras yang berkualitas untuk masyarakat.

“Kepala Gudang Bulog menyampaikan jenis beras raskin yang ada sudah sesuai, namun harus kita check lagi, apakah jika dimasak bagus atau tidak, karena kami melihat warnanya agak kuning. Yang penting buat kami,  untuk raskin harus mengutamakan kualitas, untuk apa kita bagikan kalau akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Edhy Prabowo usai meninjau Gudang Bulog di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/6).

Ditambahkannya, kalau dilihat pecahan berasnya masih bagus, cuma warnanya saja yang agak gelap, tetapi sebenarnya masih ada yang lebih parah dari itu. Kalau melihat dari waktu kedatangan beras baru 10 hari, berarti beras raskin ini masih baru, intinya ada hal yang harus diperbaiki.” Bagaimanapun raskin merupakan instrumen pemerintah untuk mengintervensi terhadap pasar,” tukasnya .

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, persoalan kualitas beras raskin ini harus selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Supaya raskin tidak identik dengan beras yang rusak, berkualitas rendah, tapi justru raskin dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin melalui ketersediaan beras yang murah.

Selain itu, kata Herman, ia menemukan tidak adanya stempel yang dicantumkan pada setiap karung beras, sebagai tanda pemasoknya darimana, kemudian mengenai komitmen terhadap beras broken dan kadar air itu dicantumkan. Padahal, setahun yang lalu setiap karung beras ada stempelnya.

“ Saya juga heran kenapa kosong, apakah ini terkait dengan persoalan yang terjadi di Solo pada waktu itu, supplier keberatan untuk dicantumkan. Menurut saya stempel ini menjadi penting, selain berguna untuk pengawasan, hal ini dimaksudkan kepada seluruh supplier dan mitra kerja Bulog agar mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai tuntutan masyarakat, terutama terhadap kualitas dari raskin” tutup politisi F-Partai Demokrat ini.(jk,mp) foto : Jaka/mr.

sumber : dpr.go.id

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

“Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. “Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi,” lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. “Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin,” katanya.

sumber : republika