Website Herman Khaeron
28Feb

Saran Pimpinan Komisi VII agar Tarif Listrik Tak Naik Sampai 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Saran Pimpinan Komisi VII agar Tarif Listrik Tak Naik Sampai 2019

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron menilai kenaikan tarif listrik bisa dicegah apabila harga batu bara bisa ditekan melalui pemberian sejumlah insentif ke pengusaha tambang.
tirto.id – Pimpinan Komisi VII DPR menilai peluang Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak naik sampai 2019 akan bergantung pada upaya pemerintah dalam menekan harga batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron pesimistis tarif listrik tidak naik jika harga batu bara terus melambung.

“Yang penting harga energi primernya, (yakni) batu bara bisa ditekan. (Sumber energi) Listrik kan 60-65 persen dari batu bara,” kata Herman di Jakarta pada Senin (26/2/2018).

Sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM, pada Februari 2018, Harga Batu Bara Acuan (HBA) mencapai 100,69 dolar AS per ton. Angka ini naik 11 persen dari bulan sebelumnya. Harga batu bara pada sebulan sebelumnya hanya 95,54 dolar AS per ton.

HBA adalah harga yang didapatkan dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC) dan Platss 5900 pada bulan sebelumnya.

Menurut Herman, harga batu bara ideal untuk membuat tarif listrik tidak naik hingga 2019, ialah sekitar 70 dolar AS per ton.

“Pemotongan (harga batu bara) misalkan (bisa) dari insentif pajak dan sebagainya. (Agar) Tidak semua menjadi beban para pengusaha pertambangan. Yang penting, para pengusaha batu bara tidak rugi, PLN enggak rugi, dan masyarakat tidak dibebankan kenaikan TDL,” kata Herman.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menentukan harga baru batu bara dalam skema domestic market obligation (DMO) atau yang harus disuplai untuk kebutuhan dalam negeri. Penetapan harga itu akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM yang direncanakan akan segera terbit.

Kementerian ESDM sudah menetapkan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) pada 2018 adalah sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun ini.

PT PLN sudah mengusulkan harga batu bara dalam skema DMO sebaiknya 60 dolar AS per ton untuk batas bawah dan 70 dolar AS per ton sebagai batas atas. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) mengusulkan harga batu bara untuk PLN sebesar 85 dolar AS per ton.

Sejak periode 1 Januari 2018 hingga 31 Maret 2018, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk golongan subsidi dan nonsubsidi.

Pada pekan kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik tidak terkait dengan momentum tahun politik. Dia mengklaim kebijakan ini cuma untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Jika anda bertanya kepada saya apakah karena pemilihan presiden yang akan datang? Saya tidak berpikir begitu,” kata Jonan pada Kamis (22/2/2018).

sumber: tirto

Tags:
22Feb

Kaget Melihat Ada Bentol di Depan SPBU, Legislator Senayan Sarankan Pola Pertamini

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Kaget Melihat Ada Bentol di Depan SPBU, Legislator Senayan Sarankan Pola Pertamini

Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara, tiba-tiba secara mendadak melakukan sidak langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Kota Tarakan yang ada di Jalan Mulawarman, Rabu (21/2/2018).

Wakil Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kaget melihat di depan SPBU ada penjual bensin botol eceran (bentol).

Bukan itu saja, bentol ini pun ada di sepanjang jalan Mulawarman. Seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi dicarikan solusi oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya melihat ini agak aneh saja, karena sudah ada SPBU, tetapi di sepenjang jalan itu ada usaha masyarakat yang menjual bensin ecean. Walaupun ini tidak ada aturannya, tapi setidaknya ini harus ditertibkan untuk pengelolaan seperti ini,” ucapnya, usai melakukan pertemuan dengan PT Pertamina, di Mess Pertamina EP Tarakan.

Herman menyarankan, sebaiknya Pertamina dan Pemda bekerja sama memberikan solusi bagi penjual bentol, salah satunya dengan membangun pertamini sesuai dengan program Pertamina. Pasalnya hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

“Mereka (para bentol) ini bisa dikolektifkan dan menjadi kelompok usaha Pertamini. Sebab kalau ini dibiarkan menjadi keanehan. Di SPBU harga premium Rp 6.450 perliter, tapi kemudian dijual oleh penjual bensin eceran Rp 10.000 perbotol. Jangan-jangan ini kelakuan pemilik SPBU, karena mendapat margin yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mengatakan, solusi adanya pertamini-pertamini dengan melibatkan penjual bensin eceran ini adalah salah satu upaya safety lebih memenuhi aturan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya yakin pertamina bisa melakukan solusi yang tepat untuk melakukan ini,” katanya.

Herman menambahkan, apabila program pertamini ini dapat berjalan di Tarakan, tentunya akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat kecil dengan harga yang lebih rendah.

“Harga pertalite Rp 7.800.00 per liter. Daripada beli premium Rp 10.000 perbotol, lebih baik beli pertalite dengan kualitas lebih bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, General Manager Marketing Operation Regional (MOR) VI Kalimantan Made Adi Putra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kerja samanya dengan Hiswana dan Pemda melalui Dinas Perdagangan (Disperindag)

“Karena program pertamini ini ada di Hiswana, jadi kita kerja sama dengan Hiswana supaya ini dianggap legal masalah safety. Sebab di daerah lain banyak sudah di bangun pertamini-pertamini dan tentunya
kita tetap bekerja sama dengan Disperindag,” ujarnya. (*)

sumber: tribun

Tags:
22Feb

Ada Bentol Depan SPBU Tarakan, Herman Sarankan Pertamina dan Pemkot Bangun Pertamini

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Ada Bentol Depan SPBU Tarakan, Herman Sarankan Pertamina dan Pemkot Bangun Pertamini

Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara, mendadak melakukan sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Kota Tarakan tepatnya di Jalan Mulawarman, Rabu (21/2/2018).

Di SPBU ini Wakil Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kaget melihat di depan SPBU ada penjual bensin botol eceran (bentol). Bukan itu saja bentol pun ada di sepanjang jalan Mulawarman. Seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan, tapi dicari solusi oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya melihat ini agak aneh, karena sudah ada SPBU, tetapi di sepenjang jalan itu ada usaha masyarakat yang menjual bensin eceran. Walaupun ini tidak ada aturannya, tapi setidaknya ini harus ditertibkan,” ucapnya, usai pertemuan dengan PT Pertamina, di Mess Pertamina EP Tarakan.

Herman menyarankan, sebaiknya Pertamina dan Pemda bekerjasama memberikan solusi bagi bentol, salah satunya dengan membangun pertamini sesuai dengan program Pertamina. Pasalnya hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

“Mereka (para bentol) ini bisa dikolektifkan dan menjadi kelompok usaha Pertamini. Sebab kalau ini dibiarkan menjadi keanehan. Di SPBU harga premium Rp 6.450 perliter, tapi kemudian dijual eceran Rp 10.000 perbotol. Jangan-jangan ini kelakuan pemilik SPBU, karena mendapat margin yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mengatakan, solusi adanya pertamini-pertamini dengan melibatkan penjual bensin eceran ini adalah salah sau upaya safety lebih memenuhi aturan dalam penyaluran BBM. “Saya yakin pertamina bisa menemukan solusi yang tepat untuk melakukan ini,” katanya.

Herman menambahkan, apabila program pertamini ini dapat berjalan di Tarakan, tentunya akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat kecil dengan harga yang lebih rendah. “Harga pertalite Rp 7.800 perliter, daripada beli premium Rp 10.000 perbotol, lebih baik beli pertalite dengan kualitas lebih bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, General Manajer (GM) Marketing OperationRegional (MOR) VI Kalimantan Made Adi Putra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kerjasama dengan Hiswana dan Pemda melalui Dinas Perdagangan (Disperindag)

“Karena program pertamini ini ada di Hiswana jadi kita kerjasama dengan Hiswana supaya ini dianggap legal masalah safety. Sebab di daerah lain banyak sudah dibangun pertamini-pertamini dan tentunya kita tetap bekerjasama dengan Disperindag,” ujarnya. (*)

sumber: tribun

Tags:
20Feb

Panja Migas Dukung Pertamina Agar Jadi BUMN yang Kuat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Panja Migas Dukung Pertamina Agar Jadi BUMN yang Kuat

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR, yang dipimpin langsung oleh Herman Khaeron, baru-baru ini meninjau langsung Kantor Pertamina Pusat di Jakarta.

Adapun, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana ketahanan energi nasional, dan kemampuan Pertamina untuk mensuplay serta mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya, Komisi VII menyampaikan dukungan kepada Pertamina agar menjadi BUMN yang kuat

“Mendorong agar Pertamina ini menjadi BUMN yang kuat, yang menunjukkan kebesaran sebuah negara. Indonesia ini kan negara besar, ya harus kuat pertaminanya,” tukas Herman kepada wartawan, Jakarta, Minggu (18/2).

Lebih jauh, Herman pun menyarankan agar control room Pertamina diperbaiki.

“Bagaimana Pertamina mengintegrasikan dengan hulu, supaya semua persoalan termonitor dalam satu ruangan. Room Controlnya harus segera diperluas,” sarannya.

Dalam kunjungan tersebut juga, Panja Migas ingin mengetahui respon Pertamina terhadap energi yang berbasis non fosil, guna penyusunan energi baru terbarukan.

“Pada sisi lain kami juga sedang mempersiapkan untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kita juga meminta masukan dari Pertamina, sejauh mana merespon terhadap energi yang basisnya non fosil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman pun memberikan respon positif terhadap misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berusaha membangun Pertamina menyaingi Petronas.

“Ketika Presiden mencanankan ketahanan energi menjadi prioritas untuk pembangunan ini, Pertamina mempunyai tugas besar untuk itu,” paparnya.

Herman mengatakan, rapat di Pertamina dalam rangka merumuskan masa depan negeri ini, sekaligus merumuskan masa depan Pertamina.

Komisi VII selalu berusaha untuk kemajuan Pertamina, kalau kemampuan pertamina semakin turun tentu ini akan memperlemah akselerasi investasi, dan dalam jangka waktu yang panjang ini juga akan mengurangi deviden negara.

“Jadi kuncinya, bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan, kami yang berada di institusi politik,” tuntasnya.

sumber: jitunews

Tags:
19Feb

[Gallery] Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh

Posted by: admin Categories: Info
No comments
[Gallery] Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh

Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh ke tanah suci.

 

Alhamdulillah dapat beribadah kembali di Masjid Nabawi Madina Al Munawaroh.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Alhamdulillah sudah sampai di madina al munawaroh.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Tags:
19Feb

Komisi VII Dorong Pertamina Jadi BUMN yang Kuat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Tiga Langkah Hadapi Potensi Ancaman Arus Barang Produk Pertanian

Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja Komisi VII DPR Herman Khaeron meninjau langsung Kantor Pertamina Pusat di Jakarta. Kunjungan ini guna melihat sejauh mana ketahanan energi nasional, dan kemampuan Pertamina untuk mensuplay serta mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia.

Tim Komisi VII melakukan pengecekan di control room semuanya berjalan dengan baik. Menurut Herman stok masih cukup aman, bahkan ada yang samapi 67 hari.
Dalam kunjungannya Komisi VII menyampaikan dukungan kepada Pertamina agar menjadi BUMN yang kuat. “Mendorong agar Pertamina ini menjadi BUMN yang kuat, yang menunjukkan kebesaran sebuah negara. Indonesia ini kan negara besar, ya harus kuat pertaminanya,” ungkap Herman di Kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (13/2).

Dia juga menyarankan agar control room Pertamina diperbaiki. “Bagaimana Pertamina mengintegrasikan dengan hulu, supaya semua persoalan termonitor dalam satu ruangan. Room Controlnya harus segera diperluas,” ujar Herman.

Dalam kunjungan ini juga Komisi VII DPR ingin mengetahui respon Pertamina terhadap energi yang berbasis non fosil, guna penyusunan energi baru, terbarukan.

“Pada sisi lain kami juga sedang mempersiapkan untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kita juga meminta masukan dari Pertamina, sejauh mana merespon terhadap energi yang basisnya non fosil,” jelasnya.

Herman juga memberikan respon positif terhadap misi Presiden Joko Widodo yang sedang berusaha membangun Pertamina menyaingi Petronas. “Ketika Presiden mencanankan ketahanan energi menjadi prioritas untuk pembangunan ini, Pertamina mempunyai tugas besar untuk itu,” paparnya.

Herman mengatakan rapat di Pertamina dalam rangka merumuskan masa depan negeri ini, sekaligus merumuskan masa depan Pertamina.

Komisi VII selalu berusaha untuk kemajuan Pertamina, kalau kemampuan pertamina semakin turun tentu ini akan memperlemah akselerasi investasi, dan dalam jangka waktu yang panjang ini juga akan mengurangi deviden negara.

“Jadi kuncinya, bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan, kami yang berada di institusi politik,” ungkap Herman. (rom)

sumber: wartatransparansi

Tags:
19Feb

Panja Migas DPR Sidak ke Kantor Pertamina

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Molor, DPR Bakal Sidak Pembangunan Smelter

Ketua Panja Migas Komisi VII DPR, Herman Khaeron, menyambangi kantor pusat PT Pertamina (Perseo) untuk melihat dan mengontrol seperti apa sistem kerja Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) jelang dibentuknya holding BUMN sektor migas. Ia mengatakan, Komisi VII DPR ingin mengetahui seperti apa konsep tata kelola migas yang saat ini sedang dilakukan oleh kedua perusahaan pelat merah ini.

Herman menjelaskan, selain melihat terkait tata kelola migas, pihaknya juga hendak melihat persiapan kedua BUMN tersebut dalam pembentukan holding migas.

“Kami ingin mengetahui control room seperti apa untuk memonitor seluruh kegiatan korporasi di seluruh indonesia. Bagaimana kesiapan holding dan kemudian secara teknis bagaimana pula penggabungan,” ujar Herman di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (13/2).

Namun, Herman enggan berkomentar banyak terkait apa yang ia dapatkan dari kunjungan ke kantor Pertamina dan PGN tersebut. Ia hanya menjelaskan, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah terkait pembentukan holding tersebut.

“Keputusannya kita serahkan kepada pemerintah karena itu menjadi domain pemerintah. DPR hanya ingin menggali informasi, sejauh mana keuntungan dan kerugian untuk membentuk holding itu,” ujar Herman.

Sumber: republika

Tags:
19Feb

DPR: PGN Punya Kapasitas Untuk Berperan Lebih Luas

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
DPR: PGN Punya Kapasitas Untuk Berperan Lebih Luas

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI memastikan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memiliki kemampuan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah, terutama untuk mencapai Indonesia yang berdaulat dan mandiri di bidang energi.

Dalam kunjungan Panja Migas Komisi VIII di Kantor Pusat PGN, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (13/02/2018), Ketua Panja Migas Herman Khaeron mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai kedaulatan di bidang energi adalah program konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

“Kalau kami nilai sementara ini, PGN saya kira memiliki kapasitas, sehingga perlu kebijakan negara untuk mendorong agar PGNbisa berperan lebih luas lagi,” kata Herman di halaman Kantor Pusat PGN, Selasa (13/02/2018).

Pada kunjungan kerja hari ini, hadir pula para anggota Panja Migas Komisi VII DPR RI di antaranya Aryo Djojohadikusumo, Harry Poernomo, dan Kurtubi. Sementara itu, rombongan ini diterima langsung oleh Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim, beserta para direksi.

Ada sejumlah agenda yang dilakukan pada hari ini, selain mendengarkan paparan dari jajaran direksi PGN, Tim Panja Migas juga mengunjungi sejumlah fasilitas PGN yakni call center, control room, dan mengecek langsung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang berada di halaman kantor pusat PGN.

Menurut Herman, dari kunjungan hari ini, terbukti bahwa PGNmemiliki kemampuan yang besar sebagai sebuah BUMN gas bumi. Peran PGN juga diharapkan lebih luas ini tidak hanya terkait program konversi, melainkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Dalam hal ini, menurut Herman, PGN harus mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk menjalankan program di sektor energi khususnya pemanfaatan gas bumi.

Persoalannya, menurut Herman, pemerintah masih perlu memastikan ada pemberian diskresi untuk PGN terkait sumber gas.

“Harusnya diberikan kekhususan bahwa PGN sebagai badan usaha milik negara yang ditugasi untuk konversi dan pelayanan kepada masyarakat ini mendapat kewenangan untuk menjamin gas bumi yang berkelanjutan dan harga yang lebih murah,” ujar Herman.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Panja Migas Komisi VII DPR RI ini.

“Kami bangga hari ini bisa menunjukkan kepada rombongan panja migas apa yang kami kelola selama ini, bagaimana kami mengelola pelanggan kami dari call center, kemudian mengendalikan operasi kami dari control room, dan mengunjungi fasilitas SPBG yang ada di kantor kami,” kata Jobi.

Menurut Jobi, kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi para anggota panja migas untuk berinteraksi langsung dengan para pengemudi bajaj dan taksi yang menggunakan bahan bakar gas untuk kendaraannya.

Jobi mengatakan, para anggota panja migas juga bisa langsung mendengarkan sendiri bagaimana manfaat penggunaan gas bumi yang hemat dan efisien ini bagi para pengendara taksi dan bajaj.

“Mudah-mudahan kunjungan ini bisa memberi manfaat bagi para anggota panja sehingga nantinya sebagai counterpart pemerintah bisa memberikan masukan-masukan yang positif bagi pengembangan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia,” tutur Jobi.

Tags:
19Feb

Panja Migas DPR Kunjungi PGN dan Pertamina Lihat Kesiapan Holding

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Panitia Kerja Migas Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat menyambangi Kantor Pusat Pertamina pada Selasa, 13 Februari 2018. Kunjungan ini dilakukan pada hari yang sama bersamaan dengan rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero). Lantaran kunjungan ini, RUPSLB yang sedianya dimulai pukul 11.00 diundur hingga pukul 17.00 sore nanti.

Rombongan Panja tiba di Kantor Pusat Pertamina sekitar pukul 13.43 WIB. Tampak dalam rombongan di antaranya Ketua Panja Herman Khaeron serta anggota Panja Harry Poernomo dan Kurtubi. Rombongan Dewan disambut oleh Direktur Pengolahan Pertamina Toharso dan Sekretaris Perusahaan Syahrial Mukhtar.

Herman tak menampik salah satu kunjungan tersebut untuk membahas pembentukan holding migas yang menurut info beredar bakal menjadi agenda RUPSLB Pertamina hari ini.

“Ya salah satu lah (melihat persiapan holding). Bagaimana kesiapan holding dan kemudian secara teknis bagaimana pula penggabungan, dan lain sebagainya,” kata Herman di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Herman mengatakan, Panja ingin mengetahui ihwal tata kelola migas. Sebelum mengunjungi Pertamina, Panja telah lebih dulu menyambangi kantor PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

“Kami ingin mengetahui control room seperti apa untuk memonitor seluruh kegiatan korporasi di seluruh Indonesia,” ujar Herman.

Saat ditanya pendapatnya soal kesiapan Pertamina dan PGN membentuk holding, Herman berujar Dewan hanya ingin menggali informasi. Dia mengatakan keputusan pembentukan holding itu tetap menjadi domain pemerintah.

“Keputusannya kita serahkan kepada pemerintah. DPR hanya ingin menggali informasi, sejauh mana keuntungan dan kerugian untuk membentuk holding itu,” ujarnya.

Tags: