Website Herman Khaeron
22Jan

Pemerintah Perlu Evaluasi Pembentukan Holding BUMN

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Tidak Menyangka Dapat Predikat Wakil Rakyat Terbaik 2017

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah mengevaluasi kembali efektivitas kebijakan holding yang telah dibentuk. Diharapkan, masalah yang muncul pada holding yang telah dibentuk sebelumnya tidak kembali terulang.

Herman mencontohkan, masalah pada holding semen yang masih kesulitan dalam hal konsolidasi, meskipun holding tersebut sudah dilangsungkan dari 2012. Dampaknya, kebijakan holding tidak mampu meningkatkan kemampuan keuangan hingga tujuan holding untuk ekspansi usaha tidak berjalan sesuai rencana.

“Holding harus didasarkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu,” ungkap Herman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/1).

Sementara itu, lanjut dia, pada holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, ada anak usaha holding tambang memiliki saham dwiwarna sehingga tetap menjadikanya perusahaan BUMN.

“Ini menjadi kendala konsolidasi dari aspek akuntan,” tuturnya.

Karena jika dipaksakan, sambung Herman, maka akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan, PSAK 65 juga terintegrasi atau merefer ke International Financial Reporting Standart (IFRS).

“Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti di-holding-kan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat,” ujar Herman.

sumber: jitunews

 

Tags:
22Jan

Herman Khaeron Minta Rencana Pembentukan Holding Dievaluasi

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Komisi VII Setujui Pagu Anggaran KLHK Rp 8 Triliun

Wakil Komisi VII DPR, Herman Khaeron meminta pemerintah mengevaluasi kembali efektifitas kebijakan holding BUMN yang telah dibentuk. Sehingga hal negatif yang terjadi pada perusahaan plat merah lain dapat contoh baik.

Menurut Herman sejauh ini melihat holdin Semen masih kesulitan dalam hal konsolidasi. Padahal realisasi holding kata Herman sudah dilangsungkan dari tahun 2012.

“Holding harus didasrkan pada kajian yang objektif dan komperhensif. Jangan didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu,” kata politisi Demokrat kepada Wartawan, ditulis Jumat (19/1/2018).

Adapun holding tambang telah resmi terbentuk sejak November 2017, bedanya dengan holding semen, pada anak usaha hoding tambang terdapat saham dwi warna yang menjadikannya tetap sebagai perusahaan BUMN.

 Hal inilah yang dikabarkan menjadi kendala tesendir sebagai ganjalan konsolidasi dari aspek akuntan.

Karena jika dipaksakan, akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Sedangkan PSAK 65 juga terintegrasi ke International Financial Reporting Standart (IFRS).

“Kalau perusahaan sehat, kenapa mesti diholdingkan? Holding itu menambahkan beban struktur, malah tidak bagus nanti. Biarkan dia berkompetisi dengan suasana sehat,” kata Herman.

sumber: tribun

Tags:
19Jan

DPR Dorong PLN Jaga Pasokan Setrum untuk Smelter

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Seluruh Pabrik Pupuk Terancam Kolaps, Komisi IV Minta Mentan Cari Jalan Keluar

Pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) yang cukup masif membutuhkan ketersediaan listrik yang cukup. Oleh karena itu PLN diminta menjaga pasokan listrik agar menambah kepercayaan investor untuk tetap membangun smelter. “Mendukung PLN untuk bersinergi agar pembangunan smelter sesuai target,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Oleh karena itu, kata politisi Partai Demokrat, langkah ini yang terus DPR kawal, bahwa PLN perencanaanya harus ada di depan.  Karena pembangunan apapun sangat membutuhkan ketersediaan listrik, termasuk smelter,” tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PLN Sofyan Basir dalam keterangan pers yang diterima rilis.id, mengakui saat ini kondisi kelistrikan nasional sedang surplus. “Sebagai BUMN, kami sangat berkomitmen untuk menyiapkan kebutuhan listriknya,” ujarnya yang baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) dengan PT Ceria Nugraha Indotama (Cerindo) dengan daya 350 MW.

Penandatangan perjanjian tersebut disaksikan pula Menteri BUMN Rini Soemarno. Adapun MoU tersebut untuk menunjang pasokan listrik pembangunan kawasan industri dan smelter PT Cerindo di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Selain itu, PLN juga menandatangani nota kesepahaman dengan PT Bintang Smelter Indonesia yang menjadi pelanggan premium platinum dengan daya 320 MW untuk kegiatan pengusahaan di kawasan BSI.

Sofyan Basir menambahkan pihaknya berkomitmen untuk mendukung dan menyediakan pasokan listrik bagi industri pertambangan dan pembangunan smelter.

“Karena itu, kami berharap masuknya investor ke wilayah Sulawesi untuk membangun smelter dan industrinya bisa memberi manfaat besar bagi bangsa,” terangnya lagi.

Sementara itu, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno sangat mangapresiasi pencapaian PT PLN.
“Komitmen PLN itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk  pelanggan, dengan kondisi sistem kelistrikan surplus saat ini, sangat diharapkan masuknya investor ke wilayah Sulawesi untuk membangun industrinya disini, dan PLN berkomitmen untuk menyiapkan listriknya,” terang Rini.

Menurut  Rini, kehandalan sistem kelistrikan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Prioritaskan peningkatan pelayanan, baik pelanggan rumah tangga maupun industri. Hingga saat ini jumlah pelanggan di Wilayah Sulselrabar mencapai 2.734.329 pelanggan.

“Sebagai  BUMN, kita harus bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini  dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” tandas Rini.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cerindo, Derian Sakmiwata mengapresiasi dukungan PLN terkait pasokan listrik dalam pembangunan smelter.

“Adanya MoU dengan PLN ini menjadi langkah maju bagi kami, karena saat ini kami sedang fokus merealisasikan seluruh kebutuhan pembangunan smelter di Kolaka,” tandasnya.

sumber: rilis.id

Tags:
4Jan

Herman Khaeron: Bagaimana Nasib Pertamina dan PLN?

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Legislator: Pembentukan Holding Pertamina Berpotensi Hambat Fleksibilitas Penetapan Harga BBM

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron ikut merespons keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM penugasan subsidi baik premium, bio solar, dan minyak tanah termasuk keputusan tidak menaikkan harga tarif dasar listik (TDL) sampai akhir triwulan pertama 2018. Hal itu, menurut politikus Demokrat ini, menjadi kabar baik dan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat di tengah daya beli sedang melemah.

Meski pemerintah sepertinya tabu menyebut penambahan subsidi, Herman menyarankan agar sebaiknya keputusan itu disertai dengan penyesuaian formula penugasan terhadap Pertamina dan PLN. Sebab, kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi dan TDL menggerus keuangan kedua BUMN itu.

“Keputusan tidak naiknya BBM bersubsidi dan TDL sepertinya tidak ada masalah dengan keuangan negara, tetapi jika jujur hal ini sangat berpengaruh terhadap keuangan Pertamina dan PLN,” ucap Herman kepada JPNN.com, Jumat (29/12).

Hal itu dikarenakan harga BBM penugasan kepada Pertamina tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. Di mana pada bulan Juli 2016 ditetapkan harga jual premium Rp 6.450 dan Bio Solar Rp 5.150 dengan posisi ICP 37 USD/Barel.

Dengan naiknya harga minyak internasional saat ini yang sudah mencapai 66 USD/Barel, bahkan lebih tinggi dari asumsi makro APBN 2018 sebesar 48 USD/Barel, dinilai Herman akan berimbas pada harga BBM. Dengan begitu pada akhirnya jika tidak ada kebijakan fiskal pemerintah akan menjadi beban finansial Pertamina, dan dipastikan keuntungan Pertamina akan tergerus.

“Selama 2017 saja, Pertamina kehilangan peluang keuntungan sekitar 19 triliun rupiah, angka yang sangat besar yang semestinya dapat mendongkrak kemampuan Pertamina berinvestasi,” jelas politikus asal Jawa Barat ini.

Hal serupa juga dialami PLN. Keuntungan perusahaan pelat merah satu ini terus tergerus karena melaksanakan penugasan pemerintah terkait penetapan harga jual per KWH-nya ditetapkan oleh pemerintah tanpa dukungan kebijakan fiskal disaat harga energi primernya terus naik. Bahkan kenaikan harga batu bara menjadi penyebab utama beban finansial PLN.

Karena itu, dia mengembalikan kepada pemerintah, apakah tetap mempertahankan harga dengan membiarkan Pertamina dan PLN kehilangan kemampuan finansialnya, dan berkurangnya sumber pendapatan keuangan negara, atau menyediakan tambahan APBN untuk melakukan reformulasi atas besaran subsidi terhadap harga penugasan, yang tentu semua ini menjadi domain pemerintah.

“Dalam pandangan saya semestinya Pertamina dan PLN diperkuat kemampuan finasialnya di tengah persaingan global, agar mampu melakukan akselerasi investasi, dan meningkatkan sumber pendapatan negara,” pungkas Herman.(fat/fri/jpnn)

sumber: jpnn

Tags:
21Dec

Molor, DPR Bakal Sidak Pembangunan Smelter

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Molor, DPR Bakal Sidak Pembangunan Smelter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR dalam waktu dekat akan melakukan sidak proses pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sejumlah perusahaan pertambangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mengatakan, pembangunan smelter ini terkait dengan kompensasi lainnya seperti bea dan izin ekspor.

“Nanti di masa sidang kami sudah putuskan bersama pemerintah untuk melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pertambangan yang memiliki tanggung jawab untuk membangun smelter,” kata Herman, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/12).

Pemerintah dan DPR, kata politisi Demokrat ini, sudah memutuskan untuk memberikan sanksi berupa financial pinalty bagi perusahaan yang progres pembangunan smelter tidak sesuai ketentuan.

“Sanksinya masih dibuatkan aturannya dan sudah diputuskan bersama pemerintah untuk memberikan sangsi finansial pinalty bagi yang tidak sesuai progresnya. Mengenai besaran sanksinya belum diputuskan,” kata Herman.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Susigit mengatakan, pihaknya fokus memantau dan mengevaluasi realisasi ekspor dan kemajuan pembangunan smelter dalam negeri.

“Pasalnya, progres pembangunan smelter menjadi barometer perpanjangan izin ekspor bagi setiap perusahaan,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (13/12).

Menurut Bambang, perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor saat ini sudah on the track.  Hal itu merujuk dari data terbaru yang diterima oleh Kementerian ESDM.

“Data terbaru kami, realisasi ekspor dan perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor dalam 3 bulan pertama menunjukkan progres positif. Untuk smelter, progresnya beragam, ada yang telah dibangun dan ada yang sedang dibangun,” terangnya.

Untuk perusahaan yang sedang membangun smelter kata Bambang, evaluasinnya akan dilihat setelah 6 bulan sesuai target yang diberikan.

“Kita sudah melihat kesungguhan nyata setiap perusahaan untuk membangun smelter. Memang prosesnya bertahap dan proyeksi  rencana detil pembangunan smelter bisa dilihat dari prosentase kurva S setiap perusahaan,” katanya.

Bambang mencontohkan, seperti PT Ceria Nugraha Indotama untuk kategori konsentrat nikel. Meskipun baru mendapatkan rekomendasi izin ekspor per tanggal 4 Juli 2017, namun ada upaya pembangunan smelter dan sudah berjalan sekitar 34 persen.

Sama halnya dengan PT Dinamika Sejahtera Mandiri untuk kategori konsentrat Bauksit yang baru mengatongi rekomendasi per 4 Juli 2017, ada kemajuan sekitar 12 persen.

“Ini baru penilaian 3 bulan pertama, akan tetapi hasil evaluasi akhirnya nanti akan kita lihat setelah 6 bulan, pertanggal 13 Januari 2018,” jelasnya.

Sesuai ketentuan kata Bambang, izin ekspor perusahaan bisa saja dicabut bila dalam 6 bulan progres  pembangunan smelter belum mencapai target minimal 90 persen dari rencana kerja. Kemajuan smelter juga merupakan indikator besaran bea keluar yang dikenakan.

“KESDM bersama Komisi VII DPR juga sedang mengkaji penerapan sanksi finansial bagi perusahaan yang tidak mencapai target, hanya sejauh ini belum diputuskan skemanya seperti apa,” jelasnya.

Berdasarkan data KESDM, untuk kategori konsentrat nikel, perusahaan yang sudah menunjukkan kemajuan pembangunan smelternya hingga 100 persen diantaranya PT Aneka Tambang (100 persen), PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (100 persen), PT Trimegah Bangun Persada (100 persen), PT Gane Permai Sentosa (100 persen), PT Mulia Pasific Resources (100 persen), PT Itamatra (100 persen). Sedangkan untuk kategori konsentrat bauksit diantaranya PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (100 persen), PT  Cita Mineral Invesindo (100 persen).

Sementara untuk konsentrat dan lumpur anoda diantaranya PT Sumber Baja Prima untuk konsentrat Besi (100 persen) dan PT Primier Bumidaya Industri konsentrat Mangan (100 persen).

sumber: jurnas

Tags:
20Dec

Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Harus Diperluas

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Pembangunan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga Harus Diperluas

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendorong perluasan penggunaan Jaringan Gas (JarGas) dengan memanfaatkan sumur-sumur gas tua oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau langsung pemanfaatan JarGas oleh masyarakat yang dikelola PGN di Kota Cirebon, Jawa Barat Kamis malam lalu (14/12/2017).

Herman menambahkan, jika JarGas diperluas dengan penugasan kepada BUMN terkait didukung oleh Kementerian ESDM akan menjadi kekuatan yang dahsyat sehingga masyarakat tidak lagi susah payah mengeluarkan biaya lebih besar, antri berkepanjangan gas elpiji 3 kg, serta tak ada lagi keluhan kelangkaan gas subsidi.

“Solusi untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap gas elpiji 3 kg subsidi adalah dengan jaringan langsung, gasnya lebih murah, aman dan masyarakat yang menggunakannya selama 3 tahun merasa senang dan mudah. Dulu sering kehabisan gas saat masak untuk sahur, setelah menggunakan JarGas tidak terjadi lagi,” terang politisi Demokrat ini.

Legislator Dapil Indramayu-Cirebon ini juga meyakinkan bahwa kemampuan fiskal ESDM harus bisa mendorong pemanfaatan jaringan gas lebih besar lagi bagi masyarakat. Komisi VII DPR akan mendorong seluas-luasnya secara lebih massif pemberian bantuan untuk pembangunan jaringan gas di masyarakat dan PGN harus siap untuk melaksanakan itu.

“Tidak mungkin PGN menanggung sendiri semua penugasan dengan ketidakekonomisan usahanya, ini sama saja akan mendekatkan PGN pada kebangkrutan. Jadi harus ada keseimbangan bahwa pemerintah membantu dalam jaringannya, kemudian memberi stimulus anggaran APBN, pada sisi lain korporasi PGN tidak merasa dibebani oleh penugasan yang memberatkan pihak perusahaan,” imbuhnya.

Kang HERO, demikian sapaan yang biasa dipakai Herman Khaeron di sosial medianya menjelaskan pemerataan jaringan gas oleh Kementerian ESDM dengan membuat pemetaan di mana saja yang ada sumber sumur gasnya, kelayakan (visibilitas) dalam kawasan tertentu, serta PGN punya interconectivity untuk melakukan usahanya di wilayah itu.

Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur PGN yang mendampingi kunjungan menyatakan, saat ini PGN baru melayani 200 ribu pelanggan rumah tangga, jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Kendala utama adalah pasokan gasnya tidak ada dimana-mana dan terbatas, jaringan infrastruktur gasnya juga masih terus dikembangkan.

“Kami berharap dengan adanya holding BUMN nanti akan menambah kemampuan kita untuk membantu program pemerintah membangun jaringan gas agar bisa dinikmati lebih banyak oleh masyarakat Indonesia,” ungkap Jobi.

Usai pertemuan dengan Direksi PGN, Perwakilan Kementerian ESDM, BPH Migas dan stake holder lainnya, Tim Kunker Komisi VII DPR berkesempatan meninjau Jaringan Gas ke rumah penduduk dan memberikan surprise kompor gas kepada pengguna JarGas yang dikunjungi.

Ikut dalam Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI antara lain Herman Khaeron (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VII DPR), Mercy Chriesty Barends, Nawafie Saleh, Ivan Dolly Gultom, Ramson Siagian, Muhammad Nasir, Andi Yuliani Paris dan Peggi Patrisia Pattipi.( ojie,mp) foto: Naefuroji

sumber: dpr.go.id

Tags:
15Dec

Herman Khaeron: Kelangkaan Elpiji Bisa Bikin Ekonomi Masyarakat Turun

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
DPR Targetkan Revisi UU Konservasi Rampung Tahun Ini

Kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram yang terjadi di beberapa daerah harus disikapi serius. Sebab, masalah itu menyangkut nasib rakyat kecil. Jika berlarut-larut, kelangkaan juga bisa membuat ekonomi masyarakat menurun.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengemukakan, kelangkaan yang terjadi sekarang bukan ujung masalah. Sebab, ada potensi penimbunan gas elpiji tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin meraup untung besar di tengah keresahan masyarakat. Potensi ini harus diantisipasi agar rakyat kecil tidak menjadi korban.

“Indikasi penimbunan bisa saja terjadi. Saya meminta pengawasan diperketat. Kalau ditemukan ada penimbunan, pelakunya diberi sanksi keras,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi, Herman mengharapkan Pertamina terus melakukan operasi pasar. Dengan begitu, rakyat kecil tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan gas.

Herman juga meminta Kementerian ESDM dan Pertamina membuat skema yang tepat dalam penyaluran. Sebab, ketersediaan elpiji bersubsidi jauh di bawah kebutuhan. Perlu ada pengaturan segmentasi yang mumpuni. Kalau perlu dilakukan pembatasan. Tujuannya agar gas tersebut benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

“Sampai hari ini, penyaluran oleh Pertamina sudah melampaui quota subsidi. Sampai Desember, kemungkinan bertambah (melampaui quota),” papar Herman.

“Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dapat membuat pertumbuhan ekonomi ini menurun. Sebab, elpiji elpiji kilogam banyak sekali digunakan untuk kepentingan UMKM yang ada di Indonesia,” ucap politisi Demokrat itu.[bon/rmol]

sumber: rmol

Tags:
11Dec

Kelangkaan LPG 3 Kg, DPR Minta Perketat Pengawasan

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Kelangkaan elpiji bersubsidi atau berukuran 3 kilogram (Kg) perlu disikapi serius, lantaran menyangkut nasib rakyat kecil. Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) perlu menciptakan skema yang tepat serta pengawasannya diperkatat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron dalam rilis kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12/2017), mendesak Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) perlu menciptakan skema yang tepat serta pengawasannya diperketat.

Harus diakui, kata politisi Demokrat ini, ketersediaan elpiji bersubsidi, jauh di bawah kebutuhan. Sehingga, perlu pengaturan segmentasi yang mumpuni, kalau perlu dilakukan pembatasan. “Sampai hari ini penyaluran pertamina pun sudah melampaui quota subsidi, dan sampai desember kemungkinan bertambah,” papar Herman.

Untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah daerah, Herman mendukung upaya Pertamina dengan melakukan operasi pasar. Tidak tertutup peluang ada pihak-pihak yang ingin mengeruk untung besar dengan melakukan penimbunan. “Saya meminta pengawasan diperketat. Kalau ditemukan ada penimbunan, pelakunya diberi sangsi keras,” tegas Herman.

Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sependapat bahwa pemerintah dan Pertamina perlu lebih fokus kepada pengawasan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangatlah diperlukan.

“Kita lihat penghuni apartemen menenteng elpiji melon (bersubsidi). Selain harganya murah, nentengnya juga mudah. Demikian pula, peluang industri menggunakan elpiji subsidi masih besar. Kan bisa saja elpiji subsidi dimasukkan atau dioplos dengan elpiji non subsidi. Artinya pengawasan masih kurang,” paparnya.

Maraknya ‘permainan’ yang menimbulkan kelangkaan LPG bersubsidi, kata Tulus, lantaran adanya perbedaan (disparitas) harga dengan LPG nonsubsidi yang menjulang. Alhasil, oknum-oknum nakal memanfaatkan kondisi ini untuk berbuat curang.

Khusus untuk distribusi LPG bersubsidi, disarankan untuk menggunakan mekanisme tertutup. Kalau tidak, LPG bersubidi akan dipergunakan kelompok menengah ke atas. Alhasil, wong cilik yang seharusnya berhak menikmati LPG murah, menjadi tidak kebagian. “Tidak kurang dari 20 persen pengguna elpiji 12 kilogram pindah ke 3 kilogram, karena perbedaan harganya cukup besar,” tegasnya. [tar]

sumber: inilah

Tags:
8Dec

Herman Khaeron: Kebijakan Jokowi Terapkan Satu Harga BBM Rugikan Pertamina

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Usul Satgas Pangan Dipermanenkan

Kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air jangan membuat kinerja Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas) negatif.

Artinya, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, Rabu (6/12), harus ada jalan keluar atau win-win solution terhadap institusi yang ditugaskan.

“Ya, tentu harus ada kebijakan khusus. Misalnya, untuk memenuhi program BBM satu harga, Pertamina ditugaskan membangun 155 titik depot. Dengan begitu tentu pasti beban Pertamina menjadi berat,” kata politisi senior Partai Demokrat tersebut.

Kalau itu yang terjadi, lanjut wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat IX ini, bisa-bisa kenerja keuangan PT Pertamina tidak bagus di mata publik termasuk oleh investor.

Sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait seperti ESDM harus menghitung ulang secara cermat, berapa sebenarnya beban satuan cost untuk bisa memenuhi program BBM satu harga ini,” jelas politisi partai berlambang Bintang Mercy ini.

Karena itu, politisi senior Partai Demokrat ini menyarankan agar beban yang ditanggung PT Pertamina itu diberi subsidi atau fiskal. Bisa juga dibebankan kepada kementerian atau lembaga. “Kalau itu dilakukan, tentu korporasi atau BUMN akan survive,” kata Herman.

Selain soal beban penugasan, Herman menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri (Permen), Pertamina juga mendapat tugas menjual BBM RON 88 dan Bio solar dengan harga tetap. “Kalau harga ICP naik, tentu saja hal itu menjadi beban Pertamina. Beban ini dianggap lost opportunity profit.”

Sebelumnya Kementerian BUMN mengatakan, Pertamina menanggung kerugian dari penjualan BBM penugasan. Hingga akhir Juni 2017, kerugian ditaksir 957 juta dolar AS atau sekitar Rp 12 triliun.

Kementerian ESDM dalam Raker itu mengaku, belum mendapat laporan dari Pertamina soal kerugian yang timbul dari program BBM Satu Harga ini. Pertamina diminta melakukan efisiensi untuk menekan kerugian.

“Saya belum dapat laporan pasti. Prinsipnya, segala sesuatu dengan melakukan efisiensi tentunya Pertamina masih bisa,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial.

Meski rugi Rp 12 triliun, Pertamina tetap diminta melanjutkan program BBM satu harga. BBM Satu Harga tak boleh berhenti. Ini demi keadilan untuk masyarakat di daerah terpencil. “Harus lanjut dong. Kebijakan Kementeria ESDM, harga harus merata. Harus terpenuhi terpenuhi dan terlayani kebutuhan masyarakat.”

Dikatakan, Kementerian ESDM belum menyiapkan kebijakan khusus untuk menekan kerugian Pertamina. Namun, Ego berjanji, pemerintah tidak membiarkan Pertamina rugi.

“Bakal dicari solusi agar program BBM satu harga dapat berjalan tanpa membuat Pertamina kolaps. Saya belum tahu (solusinya), tapi pemerintah pasti mencari jalan keluar,” demikian Ego Syahrial. (tanjung)

sumber: realitarakyat

Tags: