Herman Khaeron Siap Bantu Pemerintah Sediakan Bibit Unggul

hermankhaeron.info – Ketua Umum Majelis Perbenihan dan Pembibitan Indonesia (MPPI) Periode 2017-2022 Herman Khaeron mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan langsung mengonsolidasikan anggota untuk membantu pemerintah dalam hal penyediaan bibit dan benih.

Menurut Herman, MPPI didirikan bertujuan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyediaan dan pendistribusian bibit dan benih di Indonesia agar tidak terjadi kelangkaan.

“MPPI dengan spirit new MPPI-nya ingin bekerja sama dengan semua sektor lembaga negara sebagai bagian dari kontribusi kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik dengan melalui penyediaan benih, pupuk yang baik,” ungkapnya di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Khaeron menerangkan, anggota MPPI itu terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari profesional akademisi, lembaga kemasyarakatan, organisasi dengan peduli semuanya pada pembibitan dan perbenihan.

Tugas utama yang harus dilakukan MPPI ialah mengonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada, yaitu pengusaha, pengelola benih untuk bergerak bersama membantu pemerintah mewujudkan terget yaitu swasembada pangan.

“Sasaran MPPI ialah memastikan swasembada benih dulu dan juga menjaga kemandirian dari benih yang berkualitas baik dari hulu maupun hilirnya. Karena benih dan bibit adalah sumber utama yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan pangan berkualitas dan optimal,” jelas Khaeron

Ketua Komisi IV DPR itu, mengapresiasi tujuan mulia dari Kementerian Pertanian yang mengajak agar Indonesia secepatnya swasembada pangan.

“Kita harus dukung dengan kebersamaan dan kekuatan persatuan yang kita miliki agar benih itu ditangkar di dalam negeri dan membantu ketersediaan pasar bagi petani,” pungkasnya.

sumber : rilis.id

Herman Khaeron Berikan Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Diploma IV STTP Medan

hermankhaeron.info – Pada 19 Agustus 2017, Herman Khaeron Memberikan Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) Medan. Selain itu, Kang Hero melakukan berbagai macam kegiatan di kampus STTP Medan.

 

Photo bersama dengan para wisudawan dan wisudawati STPP Medan. Hari yang berbahagia bagi mereka dan keluarga.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Senangnya bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa STTP di lapangan, dan dan tidak melewatkan menanam pohon.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Komisi IV DPR RI apresiasi kinerja Karantina Ikan Makassar

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada tanggal 14 – 15 Agustus 2017. Beberapa daerah yang dikunjungi legislator asal Dapil Jawa Barat tersebut adalah Kabupaten Bone dan Kota Makassar. Di Bone, beliau menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu instansi pemerintah yang dikunjungi di Bone adalah kantor wilayah kerja Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di kompleks pelabuhan penyeberangan Bajoe. Pada kesempatan tersebut, Herman Khaeron melihat langsung kegiatan pengujian laboratorium dan pengawasan serta berdiskusi dengan petugas karantina ikan Bajoe.

“Kami mengapresiasi keberadaan karantina ikan di kabupaten Bone yang bisa menjadi rujukan untuk daerah tetangga seperti Wajo dan Sinjai dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ikan dan mutu produk perikanan. Beberapa sarana penunjang dalam pemeriksaan laboratorium kedepannya harus ditambahkan untuk menunjang kegiatan operasional” jelas Herman.

Sebelum bertolak ke Jakarta, politikus Partai Demokrat ini menyempatkan waktu meninjau sistem pengawasan dan pelayanan karantina ikan di bandara Sultan Hasanuddin Makassar serta ekspose hasil penahanan komoditi perikanan yang dilarang dan dibatasi. Beliau berharap kelembagaan karantina kedepannya semakin kuat dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala  BKIPM Makassar, Sitti Chadidjah, mengatakan BKIPM secara kelembagaan telah menyusun modeling sistem pengawasan dan pelayanan terpadu untuk meminimalisir pelanggaran maupun penyelundupan komoditi perikanan yang dilarang dan dibatasi. “Kami mengharapkan dengan sistem yang baru nanti bisa menjamin semua produk perikanan yang dilalulintaskan di semua lini, termasuk barang muatan, barang bawaan maupun barang transit bisa tersertifikasi” ungkap Sitti.

sumber: makassar.terkini.id

 

Kinerja DPR Disoroti, Lembaga Ini Beri Penghargaan kepada 10 Wakil Rakyat yang Dianggap Baik

hermankhaeron.info – Lembaga konsultan media dan politik “Panggung Indonesia” memberikan penghargaan kepada 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dianggap memiliki kinerja baik.

Chief Executive Officer Panggung Indonesia (PI) Ichwanudin Siregar mengakui, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada wakil rakyat.

Meskipun, kinerja DPR saat ini tak mendapatkan apresiasi positif.

Menurut dia, 80 persen dari total jumlah anggota DPR RI yang mencapai 560 orang berkinerja buruk, tetapi tersisa 20 persen lainnya yang berkinerja baik.

“Kami apresiasi karena tidak adil kalau DPR selalu dicap buruk. Masak iya dari 560 anggota DPR tidak ada yang baik,” kata Ichwan, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Ichwan mengatakan, survei internal dan independen dilakukan lembaganya selama tiga bulan terakhir.

Survei tersebut untuk memilah dan memilih para wakil rakyat yang memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan lembaganya.

Tiga kriteria itu, pertama, tidak memiliki kontroversi karena diduga terlibat kasus korupsi; kedua, volume kehadiran yang tinggi dalam setiap rapat di DPR, baik di komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya, dan ketiga, aspiratif sering turun ke konstituen.

“Jadi kami tidak melibatkan publik. Kami hanya melibatkan tim kami di DPR. Ini murni survei yang digelar internal kami. Pertama kami seleksi 560 anggota menjadi 100, kemudian 30 dan akhirnya menjadi 10,” ujar dia.

Ke-10 anggota dewan yang mendapatkan penghargaan tersebut:

1. Firman Soebagyo (Fraksi Golkar)
2. Lukman Edy (Fraksi PKB)
3. Taufik Kurniawan (Fraksi PAN)
4. Ahmad Basarah (Fraksi PDI-P)
5. Herman Khaeron (Fraksi Demokrat)
6. Martin Hutabarat (Fraksi Gerindra)
7. Zulkieflimansyah (Fraksi PKS)
8. Reni Marlinawati (Fraksi PPP)
9. Nurdin Tampubolon (Fraksi Hanura)
10. Jhonny G Plate (Fraksi Nasdem).

Menanggapi penghargaan yang diterimanya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, pada dasarnya ia tak terlalu senang menerima penghargaan ini.

“Kami sebenarnya tak terlalu senang dikasih penghargaan begini. Tapi yang kasih penghargaan pernah di DPR, makanya kami terima. Kalau kembaga lain yang tak pernah di DPR akan kami tolak,” kata Lukman.

Ia mengklaim, tak hanya sekali ini DPR mendapatkan penghargaan.

Masih banyak penghargaan lain yang ditolak karena dianggap tak paham kerja DPR.

“Selama ini kami lihat ada beberapa kali penghargaan, tapi kami enggak kenal,” kata Lukman.

Lukman menyebutkan, penghargaan tersebut akan dijadikan pelecut kinerja DPR ke depan agar lebih baik.

Ia mengakui, mayoritas publik menilai parlemen sebagai lembaga yang tidak produktif dan koruptif.

“Kami ini masih berjuang ingin menghapus image ‘malaikat’ di tengah kampung maling. Ini sudah benar, tidak ada pesanan, cukup objektif, clear,” ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, wajar jika publik mempertanyakan indikator para wakil rakyat ini menerima penghargaan.

“Citra dan sentimen DPR di publik lebih banyak yang buruk daripada yang bagus. Itu karena publik bisa jadi tidak tahu apa yang dikerjakan DPR. Apa prestasi DPR,” kata Pangi.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut.

Pangi berharap penghargaan itu bisa menetralisir sentimen negatif terhadap DPR menjadi lebih positif.

“Berat angkat payung citra negatif. Terlalu menancap. Bagaimana 10 orang anggota DPR bisa kembali membangkitkan distrust menjadi trust masyarakat,” kata dia.

“Memang citra DPR itu dibangun juga dari legislasi. Karena target pembuatan Undang-undang belum tercapai maksimal. Makanya DPR jadi perbincangan publik. Tapi kita tak bisa tutup mata apa saja prestasi DPR,” kata dia.

sumber: kompas.com

Komisi IV kunjungi Balai Besar KIPM Makassar

hermankhaeron.info – Wakil Ketua komisi IV DPR Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja di Makassar dari tanggal 14 hingga 15 Agustus 2017. Kunjungan kerja tersebut, beliau menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang diselenggarakan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Herman Khaeron menyempatkan untuk berkunjung ke wilayah kerja (Wilker) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar di Pelabuhan Bajoe. Beliau ingin melihat sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan operasional BKIPM di Pelabuhan Bajoe.

Kesempatan tersebut Herman Khaeron melihat langsung kegiatan laboratorium yang dilaksanakan oleh petugas BKIPM Wilker Bajoe. Beliau berharap ke depannya laboratorium dapat meningatkan kapasitas kegiatan pengujian sehingga dapat menjamin kualitas mutu dan keamanan dari hasil perikanan.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Ia menyempatkan langsung melihat operasional pelaksanaan tindak karantina dan mutu dari hasil perikanan di Regulated Agent Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Beliau berharap kelembagaan karantina kedepannya semakin kuat dalam memfilter masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dan melakukan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan.

Politikus Partai Demokrat ini melanjutkan, DPR sedang menggodok adanya undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

“Undang-Undang pengganti sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk penguatan kelembagaan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan” tutur Herman.

Secara terpisah Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengatakan, BKIPM telah menandatangani MOU dengan Angkasa Pura I ditingkat pusat untuk memperlancar pelaksanaan operasional BKIPM di bandara-bandara Angkasa Pura I.

Hasil kesepakatan MOU tersebut telah ditindak lanjuti di Bandar Udara Sultan Hasanuddin dengan pengetatan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana operasional pelaksanaan tindak Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Hal tersebut supaya untuk mengurangi praktik penyelundupan sumber daya perikanan yang akhir-akhir ini marak terjadi melalui bandar udara di Indonesia.

sumber: merdeka

Herman Khaeron Kunjungi Balai Karantina Ikan Bandara Hasanudin Makasar

hermankhaeron.info – Pada 15 Agustus 2017, Herman Khaeron menghadiri acara di Balai Karantina Ikan Bandara Hasanudin Makasar Sulawesi Selatan.

Menurut Kang Hero, “Badan Karantina memiliki peran strategis penjaga pintu keluar dan masuk komoditas perikanan, pertanian, dan kehutanan dari perdagangan illegal, masuknya penyakit, hewan dan tumbuhan impasif, dan peran strategis lainya”.

Berikut dibawah ini dokumentasi kegiatan, yang dikutip dari akun Instagram ehermankhaeron

 

Pemeriksaan udang lobster oleh petugas karantina ikan bandara hasanudin makasar yang akan dikirim keluar negeri.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Kunjungan Kang Hero Ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

Pada 14 Agustus 2017, Herman Khaeron atau akrab disapa Kang Hero, Melakukan Kunjungan Ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Di kabupaten Bone, Kang Hero melakukan berbagai macam kegiatan. Berikut dibawah ini dokumentasi yang dikutip dari akun Instagram ehermankhaeron

Dengan segenap penyuluh perikanan se Kabupaten Bone, memantapkan koordinasi dan menguatkan IPKANI.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Rumpon adalah jebakan migrasi ikan, yang penempatan dan jumlahnya harus diatur.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

 

Badan Ini Jadi Kunci Masa Depan Sumber Daya Alam Indonesia

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta Pemerintah menambah anggaran pengelolaan hutan konservasi di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam acara Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2017 di Taman Nasional Hutan Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (10/8/2017).

Turut hadir dalam acara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Mumpung ada Menko Perekonomian, Pak Darmin datang ke lingkungan konservasi kita berharap bisa mendapatkan dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, ” kata Herman, yang disambut sorak yel-yel anggota Balai Konservasi yang hadir yang berbunyi, huha huha.

Dia menjelaskan lahan hutan di seluruh Indonesia berjumlah 124 juta hektare, 17 juta hektare dari jumlah itu merupakan area konservasi.

Jika dihitung dalam satuan hektare maka biaya pengelolaan dari Pemerintah untuk setiap satu hektare area konservasi adalah Rp 50 ribu per tahun.

“Kita tidak tahu kapan Bumi ini akan hancur. Maka mari dukung pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Herman.

Selain itu dia juga mendorong masyarakat agar terlibat dalam kegiatan konservasi alam.

“Konservasi alam kita, ya jadi tanggung jawab kita,” pungkas Herman yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini. (*)

sumber: timesindonesia