Website Herman Khaeron
22Mar

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Patmi (48 tahun), seorang peserta aksi memasung kaki sendiri dengan semen di depan Istana Negara, sebagai aksi protes penolakan pembangunan pabrik semen Rembang, Jawa Tengah.

Patmi meninggal dunia pada Selasa dini hari, setelah sebelumnya dilarikan ke RS Carolus, Salemba, Jakarta Pusat, karena serangan jantung.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini, jika pembangunan ini mendapat penolakan dari masyarakat, tentu belum menyentuh kerakyatan. Kami akan berkunjung (ke Rembang) dalam waktu dekat ini,” ujar Herman saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 21 Maret 2017.

Herman menyarankan agar operasional PT Semen Indonesia di kawasan Kendeng ini dihentikan dulu. Mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat.

“Kami minta untuk dihentikan sampai masa depan masyarakat jelas. Harusnya pembangunan mematuhi perundang-undangan yang ada, baik itu konsultasi publik dan lainnya,” kata Politisi Demokrat ini.

Herman menambahkan, pembangunan semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengorbankan masyarakat. “Aksi Patmi tentu bentuk heroid, sebuah perjuangan hakiki,” ujar Herman.

“Masih ada cara lain, bisa duduk bersama, pembangunan ini bagaimana menghidupi masyarakat lebih baik,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin, 13 Maret 2017, warga pedesaan di kawasan bentang alam karst Kendeng memulai aksi kolektif untuk memprotes pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggapi penolakan warga kawasan Kendeng terhadap rencana pendirian dan pengoperasian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang dan semen lainnya di Pegunungan Kendeng. (one)

sumber: vivanews

Tags:
21Mar

Herman Khaeron: Data Pertanian Harus Dibenahi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Data Pertanian Harus Dibenahi

hermankhaeron.info – Berbagai pihak mempertanyakan produksi sejumlah komoditas pertanian yang naik, tidak berimplikasi positif terhadap kesejahteraan petani. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

“Jika produktivitas naik, ada input produksi seperti subsidi pupuk, benih, bantuan traktor, dan memutus mata rantai melalui serapan Bulog, seharusnya ada nilai tambah bagi petani. Namun, yang terjadi kesejahteraan petani semakin menurun. Ini ada apa?,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam diskusi Kebijakan Pertanian: Membenahi Data Pertanian dan Pangan Nasional yang diselenggarakan HKTI dan Forum Wartawan Pertanian.

Herman sekaligus mempertanyakan data pertanian yang dikeluarkan pemerintah. Dia mencontohkan capaian produksi gabah kering panen sebesar 79,1 juta ton atau setara 47 ton beras, seharusnya dapat menutup kebutuhan beras nasional sebesar 33 juta ton, dihitung dari kebutuhan 124 kg per kapita per tahun. Namun, data di lapangan menunjukkan harga beras terus naik dan tertinggi dari harga internasional.

“Hakekatnya pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga saatnya pemerintah melakukan reorientasi yakni kesejahteraan petani, dari sebelumnya mengejar tingkat produksi,” imbuhnya.

Dia meyakini kesejahteraan petani yang meningkat, maka dengan serta merta akan mendorong produksi. Dalam masa sidang baru ini, Herman akan memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menjelaskan kondisi yang terjadi.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyampaikan disparitas harga menunjukkan adanya persoalan pasokan dan pemintaan. Dia tidak sepakat jika tingginya harga suatu komoditas karena ulah mafia semata, seperti yang disampaikan pemerintah belakangan ini. Tingginya harga sejumlah komoditas, imbuh Faisal, tidak berimplikasi pada kesejahteraan petani yang tercermin melalui NTP.

“Harga adalah datang yang paling bisa dipercaya. Karena harga adalah hasil interaksi antara supply and demand,” imbuhnya.

Bagi Sekjen HKTI Sadar Subagyo, anggaran pertanian terhitung salah satu yang paling besar seharusnya linier dengan hasil pertanian. Namun, carut-marutnya data pertanian berakibat pada perencanaan yang tak matang.

“Tanpa ada data yang benar, perencanaan apapun akan melesat,” katanya.

Keresahan yang sama juga dirasakan Ketua Bidang Data Non Komoditas Pudatin Kementan Dewa Cakrabawa yang ingin memperoleh data akurat. Dengan anggaran terbatas, laporan pandangan mata masih menjadi andalan pemerintah untuk memperoleh data pertanian.

“Metode yang kami miliki dengan anggaran yang ada, itu masih lebih baik. Sementara pengumpulan data dengan sampling maupun survey membutuhkan anggaran cukup besar. Sementara pandangan mata hanya Rp200.000 per bulan per petugas,” tuturnya.

Sumber: bisnis.com

Tags:
21Mar

PAN Dukung Kang Emil, Ini Kata Demokrat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
PAN Dukung Kang Emil, Ini Kata Demokrat

hermankhaeron.info – Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan akan mendukung Walikota Bandung Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 mendatang.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, dukungan Cagub dalam Pilkada merupakan hak setiap partai, termasuk dukungan yang diberikan PAN kepada Kang Emil di Pilgub Jabar 2018.

“Saya kira menjadi otoritas masing-masing partai mengajukan calonnya,” kata Herman yang kini akrab disapa Hero itu kepada INILAHCOM, Senin (20/3/2017).

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menambahkan, dirinya berharap Pilgub Jabar 2018 nanti dapat melahirkan pemimpin yang amanah.

“Saya sebagai warga Jabar pun berharap lahir pemimpin yang visioner dan mempu menjalankan amanah,” ujarnya. [fad]

sumber: inilah

Tags:
20Mar

Dalami Persoalan Lingkungan, Komisi IV Bentuk Panja Reklamasi

Posted by: admin Categories: Berita
1 Comment
Dalami Persoalan Lingkungan, Komisi IV Bentuk Panja Reklamasi

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Reklamasi Teluk Jakarta. Panja tersebut untuk memastikan reklamasi tidak melanggar peraturan dan menimbulkan bencana sosial sertal ingkungan. “Dibentuk sebelum reses,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan melalui pesan singkat, Minggu (19/3/2017).

Daniel mengatakan seluruh fraksi di DPR memiliki perwakilan dalam Panja Reklamasi. Politikus PKB itu menuturkan pihaknya akan mulai memanggil pihak terkait untuk pengawasan reklamasi.
“Mulai minggu depan panja akan rapat dan menentukan. Tentu nelayan, ahli lingkungan, dan pengembangnya,” ujar Daniel.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron. Ia menuturkan panja tersebut sudah disetujui seluruh fraksi.

“Komisi IV memandang perlu membentuk panja reklamasi pantai. Apalagi jika mendalami sumber urugannya dari mana? Dan apakah sudah memenuhi kriteria lingkungan hidup?” kata Politikus Demokrat itu.

Herman mengakui Panja Reklamasi ini dikuatkan dengan keputusan PTUN yang memenangkan gugatan WALHI.
“Maka itu kami (Komisi IV) akan mendalami persoalan ini, apakah ada kerugian bagi lingkungan dan nelayan Jakarta,”kata Herman.

sumber: tribun

Tags:
19Mar

Ini Penyelesaian Karut Marutnya Data Pangan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Kini Saatnya Terapkan Ekonomi Pancasila

hermankhaeron.info –  Pemerintah diminta memperbaiki data pangan nasional yang menjadi pangkal masalah amburadulnya kebijakan pangan. Satu-satunya data yang dapat dipercaya hanyalah harga pangan.

“Data paling bisa dipercaya adalah harga karena semua punya akses dan bisa merasakan. Jika harga tinggi itu banyak pihak teriak. Harga merupakan hasil interaksi antara supply dan demand. Keduanya rusak, maka harga tidak bisa bohong,” kata Faisal Basri, Pengamat Ekonomi, dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian bertemakan “Membenahi Data Pangan dan Pertanian Nasional”, di Jakarta, Jumat (18/3/2017).

Karut marutnya data pangan lantaran BPS tidak punya wewenang penuh terhadap persoalan data. Walaupun, Presiden Joko Widodo sudah mempercayakan masalah data berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).

“BPS bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. BPS menghitung produksi dan Kementan masih menghitung luas areal,” jelasnya.

Herman Khaeron, Anggota Komisi IV DPR, mengakui wewenang Kementerian Pertanian lebih dominan dari BPS dalam persoalan data pertanian. Komposisinya 25% data dikelola BPS dan 75% berada dalam wewenang Kementerian Pertanian.

“Lucunya, luas baku sawah berdasarkan data 2009 dan 2017 tetap sama 8 juta hektare. Kendati ada laporan cetak sawah baru tiap tahun,” katanya di forum yang sama.

Enny Sri Hartati, Direktu INDEF, menyebutkan butuh kejujuran berbagai pihak untuk membangun kualitas data yang benar. Dicontohkannya, salah satu kerjasama survei antara INDEF dan Kementerian Pertanian mengenai tingkat kepuasan petani sebesar 76%. Sebenarnya, survei ini untuk menunjukkan tingkat kepuasan kepada petani penerima bantuan dan program dari Kementan. Peserta survei ini berjumlah 1.200 petani di 63 kecamatan dan 254 desa.

“Tapi Kementan memakai survei ini untuk menunjukkan tingkat kepuasan petani umum. Kemana -mana pakai ini,” kata Herman Khaeron.

Sadar Subagyo, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, mengusulkan supaya peranan BPS direvitalisasi sehingga tidak ada lagi data yang berbeda di tiap kementerian. Dengan begitu dapat dilakukan unifikasi data untuk memperoleh data akurat dan kredibel.

sumber : https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/berita-terbaru/ini-penyelesaian-karut-marutnya-data-pangan/

Tags:
19Mar

Herman Khaeron Menginginkan ada Reformasi di BPS

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Presiden RI, Joko Widodo menjelang sensus ekonomi pada 2016 lalu pernah mengatakan bahwa ia tidak mau lagi berurusan dengan data yang simpang siur, pegangannya cuma satu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Menindak lanjuti pernyataan presiden tersebut, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mendesak BPS agar transparan dalam urusan data, terutama terkait metodologi dan prosedur pengambilan data yang dinilai carut-marut.

“Bagaimana menjamin data yang benar dilakukan dengan cara yang benar? Kalau sumber data BPS ini dianggap paling valid, mengapa di setiap kementerian ada anggaran pengambilan data dan surveinya segala macam, kenapa tidak di BPS saja,” kata Enny melalui diskusi perdana `Membenahi Data Pertanian dan Pangan Nasional,` Jumat, (17/3) di Gedung HKTI Jl. Harsono RM No.3, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Menurut Enny, kalau semua memang dipercayakan kepada BPS, maka semua pihak perlu mendorong jangan sampai pengambilan data pertanian yang tanggung jawab BPS, tapi 75 persen yang lain misalnya pengukuran lahan Kementan, diserahkan kepada yang lain. Nanti setelah pensiun, kata Enny, bisa jadi pada cuci tangan.

“Jadi mari kita lakukan data amnesti, kedua melakukan reformasi total di BPS, sehingga terjadi unifikasi data dan tidak ada lagi data-data yang berbeda-beda di setiap kementerian,” kata Sekjen HKTI Sadar Subagyo yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu Komisi IV DPR, Herman Khaeron juga menginginkan ada reformasi di BPS. Menurutnya BPS bisa menjadi pusat sensor yang bertanggungjawab atas semua data dasar.

“Jadi, BPS jangan jadi Badan Biro statistik tapi jadi pusat sensor di mana ia bertanggungjawab terhadap semua data dasar, sehingga kementerian nggak usah lagi mengurusi data, dengan demikian akan terjadi unifikasi data. Tidak ada lagi data konsumsi beras yang berbeda-beda, tidak ada lagi luas lahan yang berbeda-beda,” katanya.[]

– Sumber: http://www.jurnas.com/mobile/artikel/15141/Karut-Marut-Data-Kementerian-HKTI-Harus-Ada-Reformasi-di-BPS/#sthash.NsATfd4D.dpuf

Tags:
17Mar

Aliya Baskoro Yudhoyono Buka Pelatihan dan Bazaar UMKM Mitra Sehati

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Aliya Baskoro Yudhoyono Buka Pelatihan dan Bazaar UMKM Mitra Sehati

hermankhaeron.info – Ketua Umum Persatuan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat (PIA FPD) DPR RI, Aliya Baskoro Yudhoyono, beserta jajaran pengurus PIA FPD membuka pelatihan dan bazaar Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah (UMKM) Mitra Sehati di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Sabtu (11/03).

Aliya Baskoro Yudhoyono yang juga istri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjelaskan, bazaar ini diikuti sebanyak 50 UMKM Mitra Sehati binaan Ketua Korwil IV PIA FPD, Ratna Herman Khaeron yang juga istri Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Mitra Sehati merupakan program PIA FPD untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial, humanis, dan ekonomi kerakyatan di sektor UMKM yang berada di dapil Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Program ini dibentuk sejak tahun 2014 bersamaan dengan penobatan sebagai istri Anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

Dikatakan Aliya, PIA FPD merasa memiliki kewajiban memberikan solusi bagi masyarakat terhadap masalah perekonomian sulit. Dukungan pemerintah terhadap permasalahan ini pun dirasa kurang. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulia PIA FPD memberdayakan sektor UMKM.

“Kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting bagi kami”, katanya.

Aliya menambahkan, Cirebon menjadi Kota pertama yang disambangi PIA FPD dalam road show program Mitra Sehati. Dirinya menilai, Cirebon selain memiliki sektor UMKM yang kuat, dari sisi produk pun sudah siap bersaing.

“Saya berharap, ke depan kegiatan positif ini dapat diperluas lagi, sehingga manfaat ekonomi yang timbul pun dapat dirasakan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Silaturahmi dengan Sultan Kasepuhan ke XIV, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat.

Silaturahmi dengan Sultan Kasepuhan ke XIV, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan, dirinya membuka pintu bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung dalam program Mitra Sehati binaannya beserta sang istri. Pemasaran produk UMKM Mitra Sehati selain secara offline juga dilakukan secara online atau melalui website dan sosial media.

“Kami membantu usaha pelaku UMKM agar dapat terus meningkat dan berkembang menjadi UMKM yang lebih mapan,” tegasnya.

sumber: cirebontrust

 

Tags:
17Mar

Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat Rugikan Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat Rugikan Indonesia

hermankhaeron.info – Kandasnya Kapal pesiar Inggris Caledonian Sky berbendera Bahama dengan panjang 90 meter usai melakukan aktivitas pemantauan burung di Pulau Waigeo pada Sabtu, 4 Maret 2017 di kawasan konservasi Raja Ampat berdampak pada rusaknya terumbu karang di lokasi tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, hal itu sangatlah merugikan bagi bangsa Indonesia, mengingat Kawasan Raja Ampat  mempunyai keunikan (ciri khas) tersendiri yang tidak ditemui dibelahan bumi lainnya.

“Kawasan Raja Ampat memiliki keanekaragam sumber daya yang sangat melimpah, baik flora dan faunanya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu harus selalu dijaga dan lestarikan oleh bangsa Indonesia demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang,” ucap Herman, dalam pernyataan pers, Rabu (15/03/2017).

Ia meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan Perikanan, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku mitra dan yang mempunyai kewenangan, agar segera membentuk Tim Khusus pencari fakta pemberian ijin akses kapal masuk ke area kawasan konservasi dan menghitung kerugian yang ditimbulkannya.

“Perlu ada koordinasi antara Kementerian terkait dengan pemerintah daerah, dalam rangka mencari data dan informasi teknis untuk mendapatkan bukti yang kuat. Selain itu perlu ada tindakan hukum pidana kepada nakhoda Kapten Keith Michael Tailor, karena sudah lalai dalam menjalankan tugas khususnya tidak mempertimbamgan arus, gelombang dan kondisi alam, sebagaimana amanat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” tegasnya.

Herman juga meminta agar ada penindakan hukum secara perdata, dengan meminta ganti rugi kepada pihak asuransi kapal, mengingat implikasi yang merusak tidak dapat pulih kembali dalam jangka waktu dekat.

“Pemerintah harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan konservasi yang menjadi aset kekayaan dan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia,” pungkas Herman. (dep,mp)/foto:iwan armanias/iw.

sumber: dpr

Tags:
17Mar

Kang Hero: Nakhoda Caledonian Sky Perusak Raja Ampat Harus Dipidana

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero: Nakhoda Caledonian Sky Perusak Raja Ampat Harus Dipidana

hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk menindak nakhoda Kapal MS Caledonian Sky yang telah lalai hingga merusak gugusan terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.

“Menindak secara pidana kepada nakhoda Kapten Keith Michael Tailor karena sudah lalai dalam menjalankan tugas, khususnya tidak mempertimbamgan arus, gelombang dan kondisi alam,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Jumat, 17 Maret 2017.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, tindakan nakhoda kapal pesiar mewah itu telah melanggar dua undang-undang sekaligus. Yakni UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Dan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.”

Hancurnya gugusan terumbu karang di kawasan wisata dunia Raja Ampat terjadi Sabtu, 4 Maret 2017, ketika Kapal MS Caledonian Sky kandas usai terjebak air surut di wilayah itu.

Kapal berbobot 4.200 Gross Tonage yang mengangkut 102 orang turis dan 79 anak buah kapal itu diduga memaksa menjalankan mesin kapal saat terjebak di perairan dengan kedalaman 2 meter.

Akibat itu, 1.600 meter persegi terumbu karang langka dan unik yang hanya ada di Raja Ampat luruh dan hancur terlindas. Saat ini, proses investigasi dan penghitungan nilai kerugian atas kerusakan itu masih didalami oleh sejumlah kementerian terkait.

Rencananya, kasus perusakan terumbu karang ini akan diadukan ke mahkamah internasional untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak kapal milik perusahaan asal Inggris tersebut

sumber: viva

Tags: