hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Menjadi Narasumber Workshop Bimtek Fraksi Partai Demokrat se-Indonesia 2017 yang digelar di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat.
Kang Hero, panggilan akrabnya, menyampaikan materi Orientasi dan pendalaman tugas anggota Fraksi Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
hermankhaeron.info – Ketergantungan rakyat Indonesia terhadap beras selama ini sangat tinggi. Padahal ada banyak sumber karbohidrat pengganti beras di sejumlah daerah, salah satunya hanjeli (Coix lacyma–jobi L).
Hanjeli merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropis dari suku padi-padian atau Poaceae. Tanaman ini berasal dari Asia Timur dan Malaya, namun sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Beberapa varietas memiliki biji yang dapat dimakan dan dijadikan sumber karbohidrat dan juga obat.
Hanjeli adalah nama popular di daerah Jawa Barat (Sunda), sedangkan nama popular Indonesia adalah Jali atau Jali-jali. Tanaman ini menyebar di berbagai ekosistem lahan pertanian yang beragam dari daerah iklim kering, basah, lahan kering maupun lahan basah di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa.
Gelar Teknologi “Inisiasi Model Kawasan Diversifikasi Pangan Pokok Berbasis Sumberdaya Lokal 100 persen Non-Beras” diselenggarakan di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Acara dihadiri secara langsung Pimpinan Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian M Syakir. Bupati Sumedang yang diwakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang Yosep Ruhuat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dody Firman Nugraha. Dekan Fakultas Pertanian UNPAD, Sudrajat. Acara dimulai dengan peninjauan kebun Hanjeli dan panen perdana Hanjeli serta peninjauan pameran aneka olahan produk berbahan baku hanjeli.
Dalam Laporannya, Kepala BPTP Balitbangtan Jawa Barat menyebutkan bahwa di Desa Sukajadi telah dilaksanakan model diversifikasi pangan dengan dua pola konsumsi, meski masih tingkat rumah tangga namun pola konsumsi ini mampu mengurangi kebutuhan akan nasi dengan cukup signifikan. Pangan lokal adalah pakan yang memerdekakan Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Litbang Pertanian, Syakir, menyebutkan Indonesia tidak akan menempatkan padi sebagai sumber pangan utama masyarakat. “Dan di Desa Sukajadi telah meletakkan pondasi dasar fundamental dalam hal diversifikasi pangan, ke depan, bukan tidak mungkin Desa Sukajadi menjadi model bagi Indonesia sebagai desa diversifikasi pangan dan menjadi awal perjuangan diversifikasi pangan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.
Pimpinan Komisi IV DPR RI memberikan arahan Komisi IV bermitra dengan Badan Litbang Pertanian dalam memajukan dan mensejahterakan pertanian dan petani di Indonesia, Petani sudah dinobatkan sebagai Pahlawan Pangan. Ketiadaan pangan menjadi permasalahan utama keberlangsungan hidup manusia, sehingga diversifikasi pangan menjadi kebutuhan bagi manusia untuk saat ini.
“Lahan untuk pertanian di Indonesia semakin berkurang, sedangkan kebutuhan akan pangan semakin ubanyak, diversifikasi dapat menjadi salah satu alternatif, dan hanjeli menjadi salah satu cara untuk mengatasi krisis pangan,” ucap dia.
Ia juga berterima kasih kepada warga Desa Sukajadi, dan mempertahankan model dan percontohan diversifikasi ini dan memperpanjang durasi model diversifikasi pangan ini.
sumber: republika
hermankhaeron.info – Herman Khaeron mengikuti Seminar Revisi UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Denpasar Bali pada tanggal 7 April 2017.
Seminar Revisi UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
hermankhaeron.info – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyampaikan aspirasi pembangunan daerahnya kepada wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di Gedung DPR Jakarta pada 7 April 2017. Hal yang krusial adalah terbatasnya lahan pembangunan di Kabupaten Lebak.
Sebelumnya, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Planologi Dan Tata Lingkungan KLHK , Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Bupati Lebak, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Perkebunan Nusantara VII
Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI
hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mengultimatum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan data terkait aktivitas perusahaan kebun dan tambang yang merambah kawasan hutan secara ilegal.
“Kami harapkan data tertulis secepatnya. Paling tidak satu minggu dari rapat kerja ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan KLHK di Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Politisi Senayan sebenarnya mengharapkan daftar nama perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan. Namun, KLHK hanya bisa menjanjikan peta indikasi areal perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan lahan pertambangan yang mendapat izin pinjam pakai.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya beralasan KLHK tidak mungkin memiliki daftar perusahaan ilegal karena mereka pasti tidak mengurus izinnya. Namun, dari peta indikasi pelepasan dan pinjam pakai tersebut, KLHK bisa mengidentifikasi area lain yang dirambah melalui citra satelit.
“Selanjutnya akan dilakukan pengecekan di lapangan dan didapat nama-nama perusahaannya,” kata Siti.
Anggota Komisi IV DPR Sudin mengingatkan perambahan kawasan hutan merupakan pelanggaran undang-undang. Baik pelaku maupun pejabat yang membiarkan perambahan dapat dijerat pidana dengan ancaman penjara hingga 15 tahun.
Sudin tidak dapat membayangkan selama ini jutaan hektare hutan digarap secara ilegal tetapi tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Apalagi, menurut dia, kegiatan ilegal itu dilakukan secara kasat mata.
“Kalau untuk kebun rakyat 10 ha mungkin wajar tidak ada tindakan. Tapi kalau ada puluhan ribu hektare tidak ditindak, jadi apa negara ini?” katanya.
sumber: bisnis.com
hermankhaeron.info – Panja Reklamasi Komisi IV DPR sudah mengunjungi lokasi-lokasi reklamasi pantai, salah satunya adalah di Teluk Jakarta dan Pantai Losari Makassar. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (05/04/2017).
“Diharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan tetap komit terhadap kesepakatan bersama, yakni selama tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu kita masih bersepakat untuk tidak melanjutkan reklamasi,” tegas Herman.
Ia juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi masukan dari seluruh anggota Panja Reklamasi, yakni selain mengkaji terhadap kawasan reklamasi, maka juga harus melakukan kajian terhadap sumber urukan yang jumlahnya tidak sedikit.
“Untuk di pantai Losari saja sumber urukannya mencapai 22 juta meter kubik, apalagi di Teluk Jakarta. Hal ini juga telah disampaikan kepada Menteri LHK, bahwa kita masih mempunyai komitmen yang sama,” ucapnya.
Terkait adanya beberapa peraturan Menteri yang dianggap menghambat investasi, lanjut Herman, Komisi IV DPR meminta penjelasan, apakah daftar negatif investasi yang sekarang diberlakukan untuk sektor perikanan tangkap juga termasuk di dalamnya.
“Ini semata-mata untuk kami mendapatkan informasi yang utuh atas perkembangan situasi terakhir yang berkaitan dengan daftar negatif investasi,” tandasnya. (dep,mp) Foto: Jayadi/od.
sumber: dpr.go.id
hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, guna meminta penjelasan mengenai target dan realisasi program kerja dan serapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran 2017. Dalam kesempatan tersebut Komisi IV DPR juga mempertanyakan beberapa isu aktual , yakni tentang bencana longsor di Ponorogo, rencana tahapan dan mekanisme pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain itu penanganan kerusakan terumbu karang akibat terjebaknya kapal pesiar Inggris Caledonia Sky di Raja Ampat, serta kasus pelanggaran penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan kebun dan tambang.
“Kami juga ingin mendapatkan tanggapan atas hasil kunjungan kerja kami dibidang lingkungan hidup dan kehutanan pada tiga lokasi kunjungan kerja masa reses, yakni ke Hutan Wisata Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, dimana Tim Kunjungan Komisi IV melihat bibit pohon yang siap tanam dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat yang dibutuhkan di Provinsi Bangka Belitung,” ucap Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat memimpin rapat kerja tersebut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (05/04/2017).
Aspirasi lain yang juga disampaikan adalah tentang dukungan monitoring dan pengawasan dari pemerintah terhadap hutan Pelawan agar tetap terjaga kelestariannya, mengingat hutannya menghasilkan madu pahit yang sangat berkhasiat bagi kesehatan manusia.
“Dalam Kunjungan Ke Provinsi Gorontalo yang termasuk daerah rawan banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh Topografi yang agak curam sampai dengan kecuraman tertentu juga harus mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian. Untuk mengatasi bencana banjir maka pemerintah daerah bersama-sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) melaksanakan program penanaman dilahan-lahan kritis. Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh BPDASHL adalah banyaknya permintaan tanaman khususnya jenis kayu-kayuan, yang menyebabkan kegiatan pembibitan dan persemaian harus di maksimalkan,” ujarnya.
Sementara di Provinsi Banten, lanjut Herman, terkait sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi sehubungan dengan permohonan agar pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan dari hasil kunjungan di Kabupaten Lebak yang perlu mendapatkan respon dari Menteri LHK adalah mengenai masih terdapat lahan kritis seluas 9.640,99 hektar, dan lahan potensial kritis seluas 164.710,74 hektar. (dep,mp)/foto:jayadi/iw.
sumber : dpr.go.id
hermankhaeron.info – Pada Selasa, 5 April 2017, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si, atau yang akrab dipanggil Kang Hero, melakukan kegiatan Panen Jagung dan Temu Lapang Pertanian Konservasi bersama FAO dan Balitbangtan Kementerian Pertanian RI di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bersama kepala perwakilan FAO Indonesia Mr. Mark Smulder
hermankhaeron.info – Kunjungan Komsi IV DPR di lokasi reklamasi kawasan Pantai Losari Makassar dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Pulau Lae-lae dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menyuarakan penolakannya terhadap reklamasi pantai, Jumat (31/03/2017). Dalam tuntutannya mereka meminta agar reklamasi di kawasan Pantai Losari dihentikan karena telah merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
“Jangan menyebut pengerukan di Takalar saja. Pulau Gusung sudah hampir habis pasir putihnya kalian keruk, di sana tinggal batu semua. Jangan bohongi publik,” teriak Agus, Ketua Karang Taruna Pulau Lae-lae.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel Muhammad Al Amin menyampaikan agar proyek reklamasi kawasan Pantai Losari disegel dan dihentikan karena telah merusak ekositem laut dikawasan tersebut dan sekitarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron sampaikan bahwa Komisi IV DPR akan menunggu hasil kajian Tim teknis dari KKP dan KLH terkait reklamasi di kawasan Pantai Losari tersebut.
“Kita akan tunggu hasil analisis Tim Teknis KKP dan LHK terkait dengan reklamasi di kawasan Pantai Losari, apakah sudah sesuai dengan perundangan, amdalnya sudah terpenuhi serta aspek ekosistem, hasilnya kami tunggu paling lambat satu bulan ke depan,” ungkap Herman.
Lebih lanjut, Herman jelaskan bahwa Komisi IV DPR telah membentuk Panja Pengawasan untuk mengawasi 16 aktivitas reklamasi di kawasan strategis nasional, salah satunya reklamasi di kawasan Pantai Losari.
“Kunjungan kita kesini untuk meluruskan tata laksana proyek reklamasi kawasan Pantai Losari sudah sesuai aturan atau belum, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Proyek CPI Suprapto Budisantoso sampaikan bahwa semua dokumen perizinan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Perkara hukum CPI juga telah diputuskan pengadilan, sehingga reklamasi bisa dilanjutkan. (skr,mp), foto : skr/hr.
sumber: dpr.go.id
