Sebagai negara maritim, 2/3 wilayah NKRI adalah laut dan perairan, Ikan sejatinya menjadi sumber protein dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
27Feb
27Feb
Herman Khaeron Dampingi Sandiaga Uno Jenguk Ibu Ani Yudhoyono
25Feb
Komisi II DPR meminta KPU untuk benar-benar merinci kurangnya surat suara akibat tambahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sehingga, langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan.
“KPU kan memiliki instrumen sampai tingkat bawah, dipastikan secara cermat berapa kebutuhan secara real. Kalau ada tambahan 2 persen kan dari jumlah DPT yang disempurnakan. Pastikan saja jangan diwacanakan,” kata Ketua Komisi II (Bidang Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu) DPR RI, Herman Khaeron saat dihubungi, Ahad (24/2).
Hingga 17 Februari 2019 jumlah DPTb tercatat sebanyak 275.923 orang. Jumlah ini tersebar di 87.483 TPS yang ada di 30.118 desa/kelurahan, 5.027 kecamatan, dan 496 kabupaten/kota. KPU memperkirakan jumlah ini masih berpotensi bertambah.
Permasalahannya, KPU menemui kendala lantaran aturan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan produksi surat suara hanya bisa ditambah dua persen surat suara cadangan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) DI tiap TPS. Artinya, TPS dengan jumlah DPTb melebihi dua persen dari jumlah DPT, maka DPTb di TPS tersebut terancam tak bisa mencoblos.
Khaeron pun mengakui adanya kendala tersebut. Ia menuturkan, permasalahan itu terjadi karena pembatasan pindah memilih sesuai KTP yang dibatasi batas dapil dan provinsi.
“Kemungkinan yang akan membludak adalah kertas suara untuk pemilihan presiden di daerah tertentu khususnya di kota-kota besar,” kata Khaeron
Khaeron menegaskan, DPR berencana membahas perkara ini dengan KPU pada pekan kedua Maret 2019 mendatang. Khaeron pun menegaskan, KPU terlebih dahulu harus menghitung secara pasti di tiap TPS jumlah DPTb.
“DPT-nya yang harus dihitung secara pasti, 2 persen dari 191 juta itu berarti 3,82 juta kertas suara. Sudah sangat banyak,” kata politikus Demokrat itu.
sumber: republika
21Feb
![[Video] DPR RI Pertanyakan Anggaran Kenaikan Gaji Perangkat Desa](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2019/02/DPR-RI-Pertanyakan-Anggaran-Kenaikan-Gaji-Perangkat-Desa-300x218.png)
[Video] DPR RI Pertanyakan Anggaran Kenaikan Gaji Perangkat Desa
20Feb
![[Video] Paparan Herman Khaeron Pada Acara Sosialisasi Pemilu 2019 Di Cirebon](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2019/02/Video-Paparan-Herman-Khaeron-Pada-Acara-Sosialisasi-Pemilu-2019-Di-Cirebon-300x168.png)
Paparan Pimpinan Komisi II DPR RI Kang Herman Khaeron Di Acara Sosialisasi Pemilu 2019 Di Cirebon
18Feb
Herman Khaeron bersama rombongan Komisi II DPR RI, melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018/2019 di Maluku Utara kali ini, diantaranya kegiatan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate yang dipimpin oleh Asisten III Setda Maluku Utara Salmin Janidi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate tersebut dibahas persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
“Kami ingin laporan persiapan pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu baik oleh Bawaslu, KPU, dan Dinas Dukcapil,” kata Herman Khaeron, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI.
Selain persiapan pemilu, dibahas juga isu seputar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah, realisasi dana desa, penerimaan pegawai dan tenaga honorer, serta penanganan arsip daerah.
Selain rombongan Komisi II DPR RI, turut hadir juga perwakilan mitra kerja Komisi II DPR RI antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional RI, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, KPU, Bawaslu, dan lain-lain. (*)
18Feb
Amat Husen terlihat telanjang dada sambil menatap kepulan asap di tempat pembuatan kopra. Nampak keringat membasahi tubuhnya.
Sudah seminggu Amat Husen dan anak-anaknya bekerja membuat kopra, mulai dari memetik kelapa, mencungkil daging kelapa, hingga mengasapinya untuk dijadikan kopra. Hal ini dilakukan mulai dari pukul 07 pagi hingga pukul 17.00 sore.
Akibat harga kopra yang turun, Amat Husen harus bekerja sebagai tukang bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
“Saya buat kopra hanya untuk dapat makan-minum sehari-hari sedangkan biaya sekolah anak-anak saya kadang menyiasati dengan kerja bangunan,” keluh Amat Husen 36 tahun, warga Desa Oba, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore kepulauan beberapa waktu lalu.
Dulu, Amat Husen dapat menyewa warga untuk membantu proses pembuatan kopra, tetapi sekarang tidak lagi, faktor utama seperti biaya makan-minum yang cukup tinggi berbanding terbalik dengan upah kopra. “Awalnya harga Kopra gudang di Oba Rp5000-Rp7000 sekarang jato (anjlok) hingga Rp3500-Rp3700,” kata Amat.
Kata Amat, jika kopra miliknya dikerjakan oleh orang dalam seminggu, ia harus mengeluarkan uang sebesar 500ribu sampai 800ribu untuk biaya makan-minum. “Sedangkan upah yang diperoleh dari hasil penjualan Kopra kecil berbeda dengan sebelumnya,” ucap Amat.
Pemilik Gudang Kopra Ardhi ketika ditemui pada Jumat (15/01) mengatakan, kopra yang ia beli langsung dari petani dengan harga Rp4600, suplai Kopra yang ada di gudang semuanya dari Halmahera seperti Oba Kota Tidore Kepulauan, Jailolo, Gane Barat, Gane Timur Halmahera Selatan dan, Buli, Ekor Halmahera Timur,” kata Ardhi.
Disela-sela kesibukan pengangkutan dan menimbang kopra bersama karyawan di gudang yang sebesar setengah lapangan bola itu Ardhi mengatakan, Kopra yang masuk di gudang sehari bisa mencapai 1-6 ton. Mereka tidak langsung angkut ke kontainer namun ditampung dulu untuk mengeringkan air yang menyerap. “Setelah itu, gantikan karung dan pengakutan untuk dibawa ke Surabaya,” ucap Ardhi.
“Harga tinggi maupun tidak kami tetap untung Rp1000 perkilo, sebulan kami dapat pengangkutan hingga 10 kontainer,”Tambahnya.
“Harga Kopra di pabrik tidak menentu setiap saat tergantung Kurs Dollar, pengalaman selama di Surabaya, saya selalu tanyakan kepada perusahaan, dan perusahaan selalu mengatakan bahwa itu pengaruh dari harga dolar,” ucap Ardhi
***
Sementara itu, Wakil ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, strategi petani yang lebih baik menjadikan kompetensi sumberdaya lokal sebagai kekuatan ekonomi berdayakan potensi yang ada. Olehnya itu, sediakan industri, investasi dan penyediaan pasar, bukan menghilangkan potensi lokal yang hidup di masyarakat.
“Kopra telah hidup dengan masyarakat. Kopra mampu menunjang pendapatan masyarakat, janganlah ada kebijakan pemerintah untuk mengganti sebab, sentuhan industri yang harus dijadikan prioritas,”kata Herman.
Anggota DPR RI dapil Jawa Barat ini melanjutkan, kita tidak boleh kalah dengan tekhnologi modern yang hanya menjual air kelapa.
Ketua Koperasi rakyat halmahera (KOPRA) Sahrin Hamid mengatakan, prospek pembuatan pabrik kopra telah ada, “kita berupaya agar perencanaan operasi Pabrik Kopra akan direalisasikan pada bulan Maret mendatang,” kata Sahrin.
— Risman Rais
sumber: kumparan
15Feb
DPR RI melalui Komisi II akan membahas persiapan dan kesiapan pelaksanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, di Kelurahan Kota Baru, Ternate.
Amatan cermat, rombongan legislatif itu tiba di Bandara Babullah Ternate pada Kamis (14/2) hari ini. Ada 12 nama anggota dewan yang ikut dalam agenda reses kali ini. Di antaranya ada Dr. Ir. Herman Khaeron, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, yang sekaligus adalah ketua tim.
Dalam jadwal acara kunjungan kerja, Komisi II ini juga membahas persoalan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah, kepegawaian daerah dan penanganan tenaga honorer, serta penanganan arsip daerah. Selain itu, mereka juga akan bertemu dengan Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara guna membicarakan Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) dan penyelesaian masalah pertanahan.
Siang tadi, rombongan dijemput langung oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dan juga Wakil Walikota Ternate H. Abdullah Taher.
Pada agenda kuker kali ini, komisi yang membidangi persoalan Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu tersebut rencananya bakal melakukan pertemuan dengan Gubernur, para pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, Walikota Ternate, dan beberapa instansi seperti Ombudsman dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Maluku Utara.
sumber: kumparan
13Feb
Bawaslu RI bersama Komisi II DPR RI menggelar Sosialisasi Undang Undang RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Bangsal Prabayaksa Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Selasa, 12 Februari 2019, malam.
Kali ini, sosialisasi UU Pemilu melalui pentas Wayang Kulit. Dalangnya pun langsung anggota Panwas Kecamatan Kejaksan, Iyan Arifudin. Dengan lakon, Gareng Jadi Raja. Warga pun tampak antusias menyaksikan pentas yang berakhir pukul 23.00 wib, ini.
“Baru pertama kali sosialisasi Undang Undang RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui pentas wayang kulit. Biasanya sosialisasi bentuk ceramah,” kata Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Sosialisasi dalam bentuk pentas Wayang Kulit, lanjutnya ide dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron untuk melestarikan budaya daerah. “Semoga ini dapat memicu teman-teman lain untuk sosialisasi dalam bentuk lainnya,” harapan Rahmat Bagja.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron mengatakan Komisi II berkomitmen dengan KPU dan Bawaslu sosialisasikan Undang Undang RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pemilu 2019, lanjut anggota DPR RI Daerah Pemilihan Cirebon dan Indramayu ini, harus didukung semua pihak agar sukses. “Insya allah Pemilu 2019 akan hadir dengan lebih baik,” kata pria biasa disapa Kang Hero.
Mangun Wijaya.
Sumber: monitor
