Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

Benih dan bibit berperan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Ketersediaan benih dan bibit yang memenuhi standar hingga kini masih menjadi masalah utama dalam upaya swasembada pertanian.

Ketua Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Herman Khaeron mengatakan, untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah perlu lebih serius mengembangkan usaha perbenihan dan pembibitan nasional. Karena kunci sukses swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan ada pada benih. 

“Bagi petani, benih adalah sumber kehidupan. Selain itu, bibit juga memegang peran penting dalam dunia pertanian. Oleh karena itu, membangun industri perbenihan dan pembibitan merupakan upaya mendasar dalam pembangunan sektor pertanian,” katanya kepada politikindonesia.com dalam sebuah lokakarya  di Jakarta. 

Oleh sebab itu, lanjut Herman, semua elemen harus bersatu sehingga Indonesia bisa mandiri dalam penyediaan benih dan bibit. Benih dan bibit varietas unggul bermutu merupakan penentu produktivitas dan kualitas produk suatu usaha tani. 

“Untuk mencapai swasembada pangan seperti yang telah ditargetkan Kementan, semua pihak harus mau bekerjasama. Mulai dari akademisi, pemerintah, perusahaan dan pelaku usaha harus duduk bareng untuk mengembangkan benih dan bibit. Walaupun pengembangan benih dan bibit menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegasnya. 

Herman mengakui, kebutuhan benih dan bibit di Indonesia saat ini sangat tinggi. Secara konvensional, kebutuhan itu sulit dipenuhi secara cepat. Padahal, dampak langsung dari pengembangan agroindustri adalah kebutuhan bibit yang sangat tinggi. Karena dengan adanya benih dan bibit unggul bisa meningkatkan produktivitas 2 hingga 3 kali lipat.

“Untuk memenuhi kekurangan benih dan bibiit, diperlukan kerja sama antara lembaga riset dan teknologi dengan sektor pertanian di Indonesia. Saat ini kerja sama tersebut belum berjalan maksimal. Padahal kontribusi hasil riset dan teknologi terhadap kemajuan pertanian sangat berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia,” ulasnya. 

Menurutnya, di banyak negara, lembaga penelitian berperan besar terhadap pembangunan termasuk pertanian. Misalnya, hasil teknologi di NASA selalu dimanfaatkan untuk membaca agro klimat guna pembangunan sektor pertanian di Amerika Serikat. Sedangkan, di Indonesia kerjasama seperti itu masih lemah. 

“Saya bisa pastikan, kalau lembaga  teknologi dan pertanian digabungkan akan menghasilkan kekuatan besar di sektor pertanian Indonesia. Contohnya, riset teknologi menghasilkan varietas tumbuhan baru dengan tingkat produktivitas tinggi, akan berdampak terhadap produksi secara nasional. Semakin banyak produktivitas yang terciptakan akan menjamin ketahanan pangan suatu negara,” ungkapnya. 

Dijelaskan, di Indonesia banyak sekali lembaga riset teknologi yang bisa diajak bekerjasama. Di antaranya, LAPAN, BPPT dan LIPI. Lembaga tersebut sudah terbukti banyak menghasilkan riset terapan. Sayangnya, temuan itu belum secara optimal dimanfaatkan dalam sektor pertanian. Padahal kalau diterapkan, mampu menjamin pertanian berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. 

“Semakin banyak produktivitas yang terciptakan akan menjamin ketahanan pangan suatu negara. Untuk itu perlu dikembangkan lagi kerja sama antar lembaga riset teknologi di Indonesia dengan sektor pertanian. Kedepannya, saya berharap sektor pertanian tak ragu lagi untuk menggandeng lembaga risat yang ada saat ini. Sehingga Indonesia tidak lagi kekurangan dan bergantung kepada negara lain dalam hal urusan produksi benih dan bibit hortikultura,” tandasnya. 

Dia memaparkan, untuk mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, pihaknya bekerjasama dengan Kementan untuk memenuhi benih dan bibit. Karena pengembangan industri benih nasional perlu terus dikembangkan. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Benih yang berkualitas sangat menentukan produktivitas. Atrinya peran teknologi dalam perbenihan juga menjadi syarat untuk bisa menciptakan kedaulatan pangan. Contohnya teknologi rekayasa genetik. Melalui teknologi tersebut bisa menciptakan benih yang lebih toleran terhadap organisme pengganggu tanaman (opt) serta tahan kekeringan,” pungkas Herman.

sumber: politikindonesia

hermankhaeron.info – “Kalau pengangguran meningkat berarti ada penurunan pendapatan masyarakat. Survival masyarakat dalam kehidupannya juga akan turun, dan jika turun maka daya belinya juga turun. Apabila daya beli menurun maka berdampak pada penurunan aspek konsumsi domestik. Padahal itu penting, karena hampir 50 persen dari penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi.”

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron di Jakarta,Minggu (8/10) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi ketimbang era Presiden Jokowi.

Herman menjelaskan ada empat faktor penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor.

“Keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era Presiden SBY, pertumbuhannya itu rata-rata 6 sampai 7 persen. Pertumbuhan sekarang rata-rata 4,5 sampai dengan 5 persen. Apakah pertumbuhan yang sebesar ini memadai?,” jelasnya.

Menurutnya saat ini pemerintah harus memperhatikan usia produktif dan angkatan kerja yang terlampau besar. “pertumbuhannya tidak cukup memadai untuk menampung ruang kerja dari pertumbuhan angkatan kerja yang ada, maka hal itu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran,” paparnya.

Untuk itu DPR, imbuhnya, mengingatkan bahwa Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting. “Supaya rakyat bisa survive, dan supaya daya beli rakyat mampu untuk menghidupi sandang, pangan dan papannya,” terangnya.

Herman juga menekankan infrastruktur juga akan meningkatkan berbagai aspek lainnya. Infrastruktur harus dibangun menjadikan sebuah connectifity dari daerah produksi kepada daerah produsen atau dari kemampuan sumber daya yang ada menjadi penopang kinerja ekspor.

“Ini pemikiran yang sederhana. Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan survive dalam kehidupannya. Situasi ini tidak akan dapat dijawab dengan mudah,” pungkasnya.

sumber: tangkasnews

Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron meminta presiden untuk membaca laporan Badan Pusat Statistik triwulan II yang menjelaskan pernurunan daya beli masyarakat telah terjadi.

Menurutnya, laporan tersebut bukanlah sebuah serangan politik Kepala BPS, melainkan hasil laporan resmi survei yang dilakukan lembaga tersebut.

“Laporan BPS triwulan II menyampaikan bahwa terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Ini bukan wacana persoalan politik, tetapi memang ini laporan pada triwulan II tahun 2017,” ujar Herman dalam diskusi bertajuk ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ di DPR, Senayan, Kamis (5/10).

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurut Jokowi yang terjadi bukanlah penurunan daya beli melainkan pola belanja masyarakat yang berubah, dari offline menjadi online. Bahkan, Jokowi menilai tutupnya sebuah toko bukan karena tidak ada yang membeli, melainkan kalah bersaing dengan toko online.

Jokowi membuktikan, adanya perubahan pola transaksi itu bisa dilihat dari meningkatnya jasa kurir sebesar 130 persen sampai akhir September ini.

sumber: rmol

Warga Desa Kawungsari Curhat Ke Anggota Komisi IV DPR RI

hermankhaeron.info – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai daya beli masyarakat mengalami penurunan lantaran kesulitan mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga di luar jangkauan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.

“Hal itu saya rasakan betul saat saya turun ke daerah.  Jangankan untuk membeli sandang atau papan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pun agak sulit. Artinya, dua hal itulah yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Dijelaskan Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut bahwa kondisi seperti itu sangat kental terasa sewaktu ada kejadian insidentil seperti penjualan beras untuk orang miskin (raskin) atau beras sejahtera (Rastra) yang ditunda selama tiga lantaran perbaikan data (ulang). Para penerima raskin itu hanya mampu membeli raskin sebanyak dua (2) kg dari harga Rp 1.600/kg dibanding jatah lima (5) kg. 

Hal itu, berarti penerima raskin itu juga mengurangi konsumsinya. Selain itu, juga terjadi fluktuasi penjualan motor dan pemakaian listrik.

sumber: netralnews

Waspadai Pergeseran Lokasi Konsumsi Selama Masa Mudik

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian meningkatnya daya beli masyarakat di tengah penurunan sekarang ini. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli yang meningkat.

“Pertumbuhan itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.

Sementara itu Ecky Awal Mucharram menilai jika APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.

Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.

Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang.

“Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. (icl)

sumber: teropongsenayan

Respons Herman Khaeron Terkait Kasus Dugaan Beras Oplosan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menegaskan bahwa jawaban pemerintah atas isu penurunan daya beli masyarakat seharusnya dijelaskan oleh institusi resmi sehingga tidak menjadi isu politik.

Menurutnya, melalui penjelasan dari institusi resmi maka persoalan penurunan daya beli bisa dipahami masyarakat. Artinya, pemerintah harus mengeluarkan data resmi sehingga menghindari salah persepsi terkait isu tersebut.

“Tentu kalau pun ada bantahan semestinya BPS memberi penjelasan pula,” ujar Herman dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk APBN 2017 dan Polemik Daya Beli Masyarakat, di Gedung DPR, Kamis (5/10/2017).

Dia mempertanyakan bagaimana bisa pergeseran tren belanja offline ke onlinesebagaimana dikatakan Presiden Jokowi merupakan salah satu penyebab penurunan daya beli yang berdampak pada penutupan gerai belanja. Padahal, ujarnya, pergeseran itu seharusnya tidak memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menyebutkan bahwa isu daya beli yang tengah menjadi wacana bukan merupakan persoalan politik yang disuarakan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.

Penurunan daya beli itu sendiri, lanjut Herman, memang benar-benar terjadi. Bahkan, penurunan daya beli tersebut sudah berdampak pada penutupan sejumlah gerai-gerai unit usaha tertentu.

Herman mengatakan saat ini rakyat memang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.

“Jangankan untuk membeli kebutuhan papan, untuk pangan atau sandang saja agak sulit. Rakyat sedang susah jangan ditutupi dengan sesuatu yag menjadikan lebih susah,” ujar Herman.

 

sumber: bisnis.com

Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

hermankhaeron.info – Saat ini perekonomian dinilai belum bergerak menuju kata membaik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan setidaknya ada dua hal utama yang menjadi penyebabnya.

“Jangankan untuk membeli sandang dan papan, untuk pangan pun saja sulit. Dan tentu ada dua hal yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini, yaitu sulitnya mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga yang di luar jangkauan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI, Kamis (5/10/2017).

Seperti contoh beras raskin yang harga tebusnya di masyarakat mencapai Rp 1.600 per kilogram. Tetapi karena adanya pendataan ulang, dari bulan Januari hingga Maret tak dapat tersalurkan.
Ternyata fakta yang ada di lapangan, walau sudah disubsidi tapi masyarakat banyak yang tak mendapatkan harga yang seharusnya. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai beli masyarakat, seperti contoh biasanya satu orang biasa membeli 5 kilogram beras, menjadi 2 kilogram saja.

Tak hanya itu, contoh lain daya beli secara faktual menurun terjadi pada pembelian sepeda motor yang meledak dalam beberapa tahun belakangan, tetapi sekarang menunjukan grafik penurunan.
“Menurut data Gaikindo sepeda motor juga mengalami penurunan pembelian, dan diikuti oleh penutupan beberapa gerai maupun ritel,” pungkas Herman.

sumber: kabar3.com

Herman Khaeron Usul Satgas Pangan Dipermanenkan

hermankhaeron.info – PT Freeport Indonesia menyetujui skema divestasi saham 51 persen yang ditawarkan Pemerintah RI dengan jaminan perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, pasca status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kalangan anggota DPR mendukung tawaran pemerintah itu terhadap Freeport.

“Disvestasi itu kan seutuhnya menjadi milik negara, 51 persen harus menjadi kepemilikan negara supaya negara memiliki keputusan di dalam mengambil kebijakan yang strategis atas Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 5/10).

Selain itu demi mengakomodasi keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa RPP. Pembahasan RPP melibatkan Freeport dan lintas kementerian.

Herman mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan seluruh anggota Komisi VII. Langkah ini diambil agar menghasilkan keputusan yang tepat untuk masalah tersebut.

“Kami belum bisa berbicara banyak ini harus di diskusikan dulu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. [rus]

sumber: rmol