Kang Hero Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung HMI Bandung

Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandung akan memiliki gedung megah dan representatif di Jalan Sabang No 17, Bandung. Yayasan Harapan Muhlisin Indonesia (YAHMI) beserta alumni HMI Cabang Bandung melakukan perletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kantor dan Wisma HMI).

Acara yang digelar Senin (4/9/2017) tersebut dilakukan secara simbolis oleh para alumnus, panitia dan anggota yayasan, didampingi ketua umum HMI Badko Jawa Bagian Barat, ketua umum HMI Cabang Bandung serta beberapa tamu undangan yang hadir.

Dari jajaran alumnus tampak, antara lain, mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya Akbar Tandjung, mantan Sekjen Partai Hanura Berliana Kartakusumah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, anggota DPR RI Herman Khaeron, Sujana Sulaeman, dan Amich Alhumami.

Saat didaulat untuk memberikan sambutan, Ketua Panitia Pembangunan Wisma HMI Amri Zaman menegaskan sikap optimistis untuk menyelesaikan pembangunan dengan cepat. “Saya yakin dengan banyaknya alumnus HMI Cabang Bandung pembangunan gedung ini seharusnya bisa selesai dalam waktu dekat,” kata Amri. Saat ditanya lebih lanjut, Amri yakin gedung tersebut bisa selesai satu tahun mendatang.

Sementara Ketua Dewan Pembina Yayasan Harapan Muhlisin Indonesia Ferry Mursyidan menyatakan rasa syukur atas dimulainya pembangunan tersebut. Ferry mengingatkan, sejak lama sebenarnya para alumni HMI cabang Bandung berupaya membangun gedung yang tak hanya menjadi tempat berkumpul para alumni, melainkan menjadi pusat pergerakan dan persemaian nilai-nilai luhur aktivisme kemahasiswaan.

Masalahnya, kata Ferry, semua itu terbentur berbagai masalah, termasuk soal legalitas tanah yang akan menjadi lahan berdirinya bangunan tersebut. Syukurlah, semua itu kini telah terselesaikan. “Jadi bisa kita katakan pembangunan ini adalah sinergi niat, kesamaan kehendak serta kesadaran pada tugas sejarah dalam silaturahmi mendalam,” kata Ferry. [*]

sumber: inilah.com

DPR Targetkan Revisi UU Konservasi Rampung Tahun Ini

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan para dirjen di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memberikan data salah kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait gula hasil petani. Dia mengingatkan, tidak boleh ada bisikan yang bisa menyebabkan Menteri Enggar mengambil kebijakan yang merugikan petani.

“Kami Komisi IV DPR mengapresiasi Menteri Perdagangan, karena Beliau sangat dekat dengan Komisi IV. Setiap masukan kami untuk petani ditindaklanjuti. Tapi, jangan ada bisikan-bisikan setan sehingga (Mendag) ambil keputusan cepat yang dapat merugikan petani kita,” ucap Herman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/9).

Peringatan Herman itu terkait kebijakan Kemendag yang melakukan penyegelan terhadap pabrik gula di Cirebon, Jawa Barat, yang dianggap tidak memenuhi standar layak konsumsi. Penyegelan ini menjadi pro-kontra karena berimbas kepada gula para hasil petani lokal.

Herman sangat menyesalkan peristiwa penyegelan itu. Sebab, penyegelan itu berimbas pada citra tebu nasional. Apalagi, penyegelan itu dilakukan di tengah kemampuan produksi petani tebu yang cukup minim, yakni 4 ton per hektar per tahun. Harganya pun tidak terlalu menarik, karena masih kalah jauh dari gula impor yang banyak beredar di masyarakat.

“HPP (harga pokok pembelian) petani itu cuma Rp 9.700 per kilogram. Harga Rp 9.700 ini kalah dari petani padi yang bisa panen dua kali panen. Kalau HPP beras saja misalnya mencapai Rp 9.450 kilogram, ini hampir equal dengan petani tebu yang usaha setahun. Petani tebu itu menghasilkan 4 ton gula. Harga Rp 9.700, sama dengan 4 ton beras bersih. Sementara, beras itu juga yang bisa mencapai Rp 13.000 ribu per kilogram sehingga penetapan HPP Rp 9.700 untuk tebu tidak adil,” kata politisi Demokrat ini.

Beban para petani tebu, sambung dia, semakin berat ketika dihadapkan pada kewajiban labelisasi SNI. Padahal, syarat untuk mendapat SNI sangat berat. Tapi, Pemerintah tetap melakukan penyegelan terhadap pabrik gula yang belum memiliki label SNI. Padahal, penyegelan itu berefek negatif kepada gula rakyat.

“SNI ini jadi image negatif bagi rakyat dan memberikan efek jelek karana tiba-tiba ada policeline lantaran dianggap membahayan pangan kita. Padahal, SNI maupun Icumsa (International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis) itu belum ada kepastian apa bahayakan kesehatan masyarakat atau tidak,” katanya.

Icumsa gula rakyat, tambah Herman, bukan semata-mata karena produk. Hal itu juga dapat naik akibat menyimpan yang telalu terlalu lama di gundang. Langkah itu juga bukan diinginkan petani. Langkah itu terpaksa diambil karena harga gula rakyat tersebut terlalu rendah untuk dijual.

“Kalau gula rafinasi, ya jelas lebih unggul. Sementara, mesin pengolah gula milik PT RNI saja itu sudah kolot dan reot. Jadi, Icumsa naik ini karena gula disimpan lama akibat harganya yang rendah. Padahal, petani kita panennya setahun sekali dan harganya equal dengan beras,” jelasnya. [rus]

sumber: rmol

#CatatanKangHero "Kebhinekaan Alam Indonesia"

hermankhaeron.info – Semua ada di Indonesia, gunung, hutan, laut dan pantai. Alam Indonesia adalah bagian kecintaan saya pada negri ini, kita harus menjaga dan merawatnya, mulailah dari lingkungan terdekat dan lakukan apapun yang bermanfaat seperti menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hal – hal tersebut memang terlihat kecil namun jika dilakukan bersama menjadi sebuah gerakan yang natural. Kita semua perlu langkah kecil untuk masa depan yang besar.

Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI)

hermankhaeron.info – Pada Senin (21/8/2017), bertempat di Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta, telah dilaksanakan  Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Pertanian serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

 

Salam MPPI… #ehermankhaeron #komisiivdprri #mppi #dpr #dprrisenayan #calongubernurjawabarat

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Herman Khaeron Siap Bantu Pemerintah Sediakan Bibit Unggul

hermankhaeron.info – Ketua Umum Majelis Perbenihan dan Pembibitan Indonesia (MPPI) Periode 2017-2022 Herman Khaeron mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan langsung mengonsolidasikan anggota untuk membantu pemerintah dalam hal penyediaan bibit dan benih.

Menurut Herman, MPPI didirikan bertujuan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyediaan dan pendistribusian bibit dan benih di Indonesia agar tidak terjadi kelangkaan.

“MPPI dengan spirit new MPPI-nya ingin bekerja sama dengan semua sektor lembaga negara sebagai bagian dari kontribusi kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik dengan melalui penyediaan benih, pupuk yang baik,” ungkapnya di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Khaeron menerangkan, anggota MPPI itu terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari profesional akademisi, lembaga kemasyarakatan, organisasi dengan peduli semuanya pada pembibitan dan perbenihan.

Tugas utama yang harus dilakukan MPPI ialah mengonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada, yaitu pengusaha, pengelola benih untuk bergerak bersama membantu pemerintah mewujudkan terget yaitu swasembada pangan.

“Sasaran MPPI ialah memastikan swasembada benih dulu dan juga menjaga kemandirian dari benih yang berkualitas baik dari hulu maupun hilirnya. Karena benih dan bibit adalah sumber utama yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan pangan berkualitas dan optimal,” jelas Khaeron

Ketua Komisi IV DPR itu, mengapresiasi tujuan mulia dari Kementerian Pertanian yang mengajak agar Indonesia secepatnya swasembada pangan.

“Kita harus dukung dengan kebersamaan dan kekuatan persatuan yang kita miliki agar benih itu ditangkar di dalam negeri dan membantu ketersediaan pasar bagi petani,” pungkasnya.

sumber : rilis.id

Herman Khaeron Berikan Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Diploma IV STTP Medan

hermankhaeron.info – Pada 19 Agustus 2017, Herman Khaeron Memberikan Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) Medan. Selain itu, Kang Hero melakukan berbagai macam kegiatan di kampus STTP Medan.

 

Photo bersama dengan para wisudawan dan wisudawati STPP Medan. Hari yang berbahagia bagi mereka dan keluarga.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Senangnya bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa STTP di lapangan, dan dan tidak melewatkan menanam pohon.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Komisi IV DPR RI apresiasi kinerja Karantina Ikan Makassar

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada tanggal 14 – 15 Agustus 2017. Beberapa daerah yang dikunjungi legislator asal Dapil Jawa Barat tersebut adalah Kabupaten Bone dan Kota Makassar. Di Bone, beliau menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu instansi pemerintah yang dikunjungi di Bone adalah kantor wilayah kerja Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di kompleks pelabuhan penyeberangan Bajoe. Pada kesempatan tersebut, Herman Khaeron melihat langsung kegiatan pengujian laboratorium dan pengawasan serta berdiskusi dengan petugas karantina ikan Bajoe.

“Kami mengapresiasi keberadaan karantina ikan di kabupaten Bone yang bisa menjadi rujukan untuk daerah tetangga seperti Wajo dan Sinjai dalam melakukan pemeriksaan kesehatan ikan dan mutu produk perikanan. Beberapa sarana penunjang dalam pemeriksaan laboratorium kedepannya harus ditambahkan untuk menunjang kegiatan operasional” jelas Herman.

Sebelum bertolak ke Jakarta, politikus Partai Demokrat ini menyempatkan waktu meninjau sistem pengawasan dan pelayanan karantina ikan di bandara Sultan Hasanuddin Makassar serta ekspose hasil penahanan komoditi perikanan yang dilarang dan dibatasi. Beliau berharap kelembagaan karantina kedepannya semakin kuat dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala  BKIPM Makassar, Sitti Chadidjah, mengatakan BKIPM secara kelembagaan telah menyusun modeling sistem pengawasan dan pelayanan terpadu untuk meminimalisir pelanggaran maupun penyelundupan komoditi perikanan yang dilarang dan dibatasi. “Kami mengharapkan dengan sistem yang baru nanti bisa menjamin semua produk perikanan yang dilalulintaskan di semua lini, termasuk barang muatan, barang bawaan maupun barang transit bisa tersertifikasi” ungkap Sitti.

sumber: makassar.terkini.id

 

Herman Khaeron Tidak Menyangka Dapat Predikat Wakil Rakyat Terbaik 2017

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menjadi satu dari sepuluh legislator yang meraih predikat wakil rakyat terbaik dari lembaga konsultan Panggung Indonesia.

Herman mengaku tidak menyangka saat mengetahui bahwa dirinya mendapat label satu dari sepuluh wakil rakyat terbaik di 2017.

“‎Saya juga kaget diberitahu bahwa saya salah satu dari sepuluh anggota yang dikatakan terbaik. Tentu kami berterima kasih atas penghargaan ini,” kata Herman di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Politikus partai Demokrat itu mengaku tidak berpuas diri atas penghargaan yang ia terima. Menurutnya, penghargaan tersebut harus jadi motivasi dirinya untuk terus berbakti kepada rakyat.

“‎Dan ini menjadi cambuk supaya kita juga harus lebih giat melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat, melaksanakan amanah sebagai Anggot DPR RI,” tuturnya.

“Dan tentu menghasilkan hal-hal yang terbaik bagi rakyat dan tentu itu yang kemudian menjadi hal utama yang dipertahankan,” tandasnya.

sumber: tribunnews

Komisi IV kunjungi Balai Besar KIPM Makassar

hermankhaeron.info – Wakil Ketua komisi IV DPR Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja di Makassar dari tanggal 14 hingga 15 Agustus 2017. Kunjungan kerja tersebut, beliau menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang diselenggarakan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Herman Khaeron menyempatkan untuk berkunjung ke wilayah kerja (Wilker) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar di Pelabuhan Bajoe. Beliau ingin melihat sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan operasional BKIPM di Pelabuhan Bajoe.

Kesempatan tersebut Herman Khaeron melihat langsung kegiatan laboratorium yang dilaksanakan oleh petugas BKIPM Wilker Bajoe. Beliau berharap ke depannya laboratorium dapat meningatkan kapasitas kegiatan pengujian sehingga dapat menjamin kualitas mutu dan keamanan dari hasil perikanan.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Ia menyempatkan langsung melihat operasional pelaksanaan tindak karantina dan mutu dari hasil perikanan di Regulated Agent Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Beliau berharap kelembagaan karantina kedepannya semakin kuat dalam memfilter masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dan melakukan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan.

Politikus Partai Demokrat ini melanjutkan, DPR sedang menggodok adanya undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

“Undang-Undang pengganti sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk penguatan kelembagaan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan” tutur Herman.

Secara terpisah Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengatakan, BKIPM telah menandatangani MOU dengan Angkasa Pura I ditingkat pusat untuk memperlancar pelaksanaan operasional BKIPM di bandara-bandara Angkasa Pura I.

Hasil kesepakatan MOU tersebut telah ditindak lanjuti di Bandar Udara Sultan Hasanuddin dengan pengetatan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana operasional pelaksanaan tindak Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Hal tersebut supaya untuk mengurangi praktik penyelundupan sumber daya perikanan yang akhir-akhir ini marak terjadi melalui bandar udara di Indonesia.

sumber: merdeka