Komisi IV kunjungi Balai Besar KIPM Makassar

hermankhaeron.info – Wakil Ketua komisi IV DPR Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja di Makassar dari tanggal 14 hingga 15 Agustus 2017. Kunjungan kerja tersebut, beliau menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang diselenggarakan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Herman Khaeron menyempatkan untuk berkunjung ke wilayah kerja (Wilker) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar di Pelabuhan Bajoe. Beliau ingin melihat sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan operasional BKIPM di Pelabuhan Bajoe.

Kesempatan tersebut Herman Khaeron melihat langsung kegiatan laboratorium yang dilaksanakan oleh petugas BKIPM Wilker Bajoe. Beliau berharap ke depannya laboratorium dapat meningatkan kapasitas kegiatan pengujian sehingga dapat menjamin kualitas mutu dan keamanan dari hasil perikanan.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Ia menyempatkan langsung melihat operasional pelaksanaan tindak karantina dan mutu dari hasil perikanan di Regulated Agent Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Beliau berharap kelembagaan karantina kedepannya semakin kuat dalam memfilter masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dan melakukan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan.

Politikus Partai Demokrat ini melanjutkan, DPR sedang menggodok adanya undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

“Undang-Undang pengganti sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk penguatan kelembagaan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan” tutur Herman.

Secara terpisah Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengatakan, BKIPM telah menandatangani MOU dengan Angkasa Pura I ditingkat pusat untuk memperlancar pelaksanaan operasional BKIPM di bandara-bandara Angkasa Pura I.

Hasil kesepakatan MOU tersebut telah ditindak lanjuti di Bandar Udara Sultan Hasanuddin dengan pengetatan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana operasional pelaksanaan tindak Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Hal tersebut supaya untuk mengurangi praktik penyelundupan sumber daya perikanan yang akhir-akhir ini marak terjadi melalui bandar udara di Indonesia.

sumber: merdeka

Herman Khaeron Kunjungi Balai Karantina Ikan Bandara Hasanudin Makasar

hermankhaeron.info – Pada 15 Agustus 2017, Herman Khaeron menghadiri acara di Balai Karantina Ikan Bandara Hasanudin Makasar Sulawesi Selatan.

Menurut Kang Hero, “Badan Karantina memiliki peran strategis penjaga pintu keluar dan masuk komoditas perikanan, pertanian, dan kehutanan dari perdagangan illegal, masuknya penyakit, hewan dan tumbuhan impasif, dan peran strategis lainya”.

Berikut dibawah ini dokumentasi kegiatan, yang dikutip dari akun Instagram ehermankhaeron

 

Pemeriksaan udang lobster oleh petugas karantina ikan bandara hasanudin makasar yang akan dikirim keluar negeri.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Anak Kedua Kang Hero Berangkat ke Canada Dalam Rangka Misi Kebudayaan

hermankhaeron.info – Pada 13 Agustus 2017, Raihani (anak kedua Herman Khaeron) bernagkat menuju Canada dalam rangka overseas program dan misi kebudayaan.

Herman Khaeron merasa bangga akan keberangkatan anaknya, ditunjukkan dengan posting foto di Instagram dengan caption “Tunjukan bahwa Indonesia Hebat”

 

Tunjukan bahwa Indonesia Hebat

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Semoga sampai ditempat tujuan dengan selamat dan kembali ke tanah air.

 

Herman Khaeron Melepaskan Satwa di Taman Nasional Baluran

hermankhaeron.info – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tampak melangkah ke dalam kandang burung merak hijau (pavo mutiacus) di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (10/8/2017) sore.

Langkahnya ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Siti maupun Darmin sempat kesulitan untuk membuat burung merak terbang keluar kandang. Meskipun, sebelumnya Siti telah menarik tali pengait agar pintu kandang burung merak terbuka.

Setelah beberapa saat, satu per satu burung merak terbang keluar kandang. Mereka kemudian hinggap di pepohonan.

Namun, kesulitan untuk melepaskan satwa-satwa lain di dalam kandang juga masih dirasakan Siti maupun Darmin.

Ia keluar masuk kandang untuk “mengusik” satwa agar keluar dari kandang. Suasana tampak riuh di sekitar kandang.

Tak jarang, masyarakat dan wartawan di sekitar tempat pelepasan menyemangati Siti maupun Darmin. “Huu haa.. Hu haaa,” begitu teriakan yang terdengar.

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari perayaan Hari Konservasi Nasional 2017 yang dilakukan di Taman Nasional Baluran. Burung merak dan beberapa satwa lain tersebut adalah hasil sitaan satwa-satwa dilindungi.
“Satwa dilindungi yang dilepasliarkan ini di antaranya merak hijau (pavo mutiacus), elang brontok (nisaetus cirrhatus) dan elang alap jambul (accipiter trivirgatus),” ujar Siti seusai melepasliarkan satwa di Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2017 di Kawasan Taman Nasional Baluran.

Ia mengatakan, merak hijau yang dilepasliarkan sebanyak lima ekor asal BKSDA Bali. Adapun satwa tersebut berasal dari hasil sitaan, penyerahan masyarakat dan sebelumnya direhabilitasi di Pusat Penyelamat Satwa (PPS) Bali.

Kemudian, elang alap jambul dan elang brontok, lanjutnya, sebanyak empat ekor asal BKSDA Yogyakarta, hasil penyerahan dan sitaan Polda Jawa Timur. Sebelumnya, satwa-satwa tersebut direhabilitasi di Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta.

Hari Konservasi Nasional terdiri dari berbagai acara seperti Jambore Nasional Konservasi Alam Tahun 2017 dan berlangsung 8-11 Agustus di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur.
Kegiatan Jambore Nasional Konservasi Alam 2017 diikuti 393 peserta dari Penggerak Konservasi, Masyarakat Peduli Api, Pelaku Jasa Wisata, Masyarakat Desa Penyangga, Kader Konservasi dan pendamping.

Selain kegiatan field trip, workshop dan talkshow, jambore kali ini juga akan diisi dengan safari night di Savana Bekol, nonton bareng film “Bumiku”, bersih pantai Pandean dan sekitar Desa Wonorejo.

Sumber: kompas

Komisi IV Bahas Strategi Ketahanan Pangan Di Wilayah Kerja Walikota

hermankhaeron.info – Anggota Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, menanggapi aksi impor garam dari luar negeri untuk mengatasi kelangkaan garam. Menurut dia, garam adalah komiditas yang stabil di pasar, tetapi selalu jatuh harganya d tingkat petani.

Sejalan dengan curah hujan yang tinggi sejak 2016, bahan baku garam dalam negeri kekurangan. “Total kebutuhan garam sekitar 4,2 juta ton, untuk kebutuhan konsumsi 1,7 juta ton, dan kebutuhan industri 2,5 juta,” ujar Herman, saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/8).

Dia mengatakan, ada sejumlah kekurangan dan kelemahan produksi garam Indonesia yakni kadar airnya tinggi, kadar natrium klorida-nya belum maksimal, tingkat kebersihan rendah, dan harganya mahal. Mahalnya produksi garam dalam negeri lantaran skala usaha terlalu kecil dengan rata-rata lahan pengusahaan.

Selain itu, kata Herman, banyak lokasi produksi garam yang tak ideal terletak di daerah curah hujan tinggi, tingkat kelembapannya tinggi, dekat muara sungai yang mengakibatkan tingkat salinasi atau kadar garam lautnya rendah dan kotor. Di samping itu, banyak lokasi produksi yang letaknya jauh dari pusat distribusi logistik serta teknologi yang digunakan sudah ketinggalan.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diatur bahwa petambak garam harus dilindungi karena mereka paling rentan oleh tengkulak karena pemain garam tidak banyak. Harga garam pada saat pasar garam normal antara Rp 2.000 sampai dengan Rp 2.300 per kilogram. Saat ini harga melonjak menjadi Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. “Harga setinggi ini juga membuat harga biaya produksi nelayan semakin meningkat untuk ikan asin, teri, pindang dan lainnya,” kata dia.

Herman menyebut, saat ini pemerintah sedang mendorong program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar). Pemerintah juga berupaya membangun gudang garam berstandar nasional, dan akses permodalan bagi usaha petambak garam. Sayangnya masih ada masalah dan kendala yang dihadapi yakni cuaca, sarana dan prasarana yang kurang memadai, teknologi terbatas, dan masih banyaknya impor garam yang merembes ke pasar sehingga memukul harga garam petani.

“Demikian pula dengan masalah industri garam nasional, produksinya yang kurang banyak, kualitasnya yang kurang baik, dan harganya yang tidak kompetitif,” kata Herman.

sumber: republika

Pemerintah Perlu Segera Sebarkan Teknologi Produksi Garam

hermankhaeron.info – Pemerintah perlu untuk segera menyebarkan teknologi yang layak guna meningkatkan produksi garam kepada para petambak di berbagai daerah sebagai upaya dalam rangka mengatasi fenomena kelangkaan garam di Tanah Air.

“Kita negara maritim, pantai kita panjang, jadi kualitasnya juga tidak kalah. Tinggal cara dan teknologi yang mana yang bisa menyamai terhadap produk-produk garam dari luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam rilis, Jumat (4/8/2017)

Herman Khaeron mengingatkan bahwa situasi kelangkaan garam pada saat ini sudah terjadi sehingga harus dicarikan solusi guna mengatasinya.

Untuk itu, ujar politisi Partai Demokrat itu, kebutuhan pabrik garam harus dipenuhi dan dihitung secara pasti sebelum impor garam dilakukan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila perhitungan dengan tepat dan teknologi yang layak telah disebarkan dengan tepat guna ke berbagai daerah, maka ke depannya tidak perlu lagi impor garam bahkan bisa diekspor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki teknologi untuk mengatasi masalah kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

Luhut seusai acara penganugerahan gelar Perekayasa Utama Kehormatan di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (3/8), mengatakan teknologi itu akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

“Ternyata BPPT itu sudah sangat bisa bikin garam. Selama ini belum. Akhirnya tadi saya lapor Wakil Presiden, saya besok rapat dengan ahli garam dari tempatnya Pak Menristek Dikti. Ternyata bisa, murah meriah, ‘cost’ (biaya) rendah. Tanpa melihat cuaca,” katanya.

Luhut menuturkan jika teknologi itu layak, diharapkan bisa langsung diimplementasikan. Terlebih jika benar biayanya bisa lebih rendah dan tidak terpengaruh cuaca.

Dengan menerapkan teknologi tersebut secara efektif, maka ke depannya diharapkan tidak perlu lagi ada impor garam yang perlu dilakukan.

Kepala BPPT Unggul Priyanto juga menegaskan bahwa krisis garam nasional terutama untuk konsumsi dan industri menjadi perhatian pihaknya.

BPPT menyebut pembangunan lahan garam terintegrasi yang memudahkan petani panen dengan kadar garam tinggi (hanya 4-5 hari) bisa dilakukan dengan cara membangun reservoir air laut bertingkat dan mekanisasi metode panen.

Sebagai upaya meningkatkan produksi garam nasional, perlu dukungan infrastruktur di daerah curah hujan rendah, seperti NTT dan Sulawesi Selatan, yang bisa dijadikan sentra garam nasional.

sumber: industry.co.id

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah memperbaiki manajemen penataan beras dengan mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait dengan perberasan nasional.

“Apakah untuk mengatur harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras karena perlu dilakukan penataan perberasan secara nasional,” kata dia saat melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur, Senin (31/7).

Selama ini, Herman mengatakan, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar.

“Untuk itu, perlu diatur tentang perberasan nasional. Sejauh ini, HPP gabah atau beras dinilai belum rasional sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar,” kata dia.

Ia mengatakan pemerintah khawatir ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi sehingga harus mencari titik tengah yang baik.

“Untuk itu, perlu menjaga kualitas beras bagi masyarakat sejahtera (rastra) dan yang penting rastra bukan semata-mata alokasi subsidi untuk masyarakat miskin, namun rastra merupakan stok nasional yang dimiliki negara jika terjadi suatu hal atas pangan di Indonesia, sehingga kualitasnya harus dijaga pemerintah,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Herman mengatakan manajemen perberasan dan manajemen pangan harus ditata sedemkian rupa sehingga bisa menguntungkan para produsen namun tidak memberatkan tingkat konsumen karena beras dikonsumsi setiap hari.

“Kami mendengar penataan manajemen perberasan sudah mulai dibicarakan pemerintah dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji, serta membuat tata kelola yang tepat agar harga beras tetap tinggi dan petani bisa menikmati. Di sisi lain, harga beras di pasaran juga jangan terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perlu ditata dengan baik,” ujar dia.

Di sela kunjungan kerja dengan melakukan dialog dengan petani, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI juga memantau stok beras di gudang Bulog Sub Divre XI Jember untuk ketahanan pangan di wilayah setempat. Data yang dihimpun di lapangan, serapan gabah dan beras di Bulog Jember hingga bulan Juli 2017 sudah hampir mencapai 100 persen dari target Kementerian Pertanian sebanyak 76.000 ton, bahkan serapan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia.

Sumber : Republika

Waspadai Pergeseran Lokasi Konsumsi Selama Masa Mudik

hermankhaeron.info – Sistem paten internasional yang biasanya dimasukkan dalam klausul sejumlah perundingan komprehensif ekonomi global seharusnya jangan sampai menghambat pengembangan benih oleh sektor pertanian dalam negeri.

Peneliti LSM Bina Desa Achmad Yakub dalam rilis, Selasa (25/7), mengatakan sistem paten internasional seperti UPOV pada 1991 dinilai bakal menghambat kebebasan petani mengembangkan dan mendistribusikan benih-benih lokal.

Selain itu, ujar dia, sistem tersebut juga bakal meningkatkan harga benih antara 200 hingga 600 persen berdasarkan situasi yang dialami petani di sejumlah negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Situasi ini, menurut Achmad Yakub, akan semakin meningkatkan dominasi dan keuntungan produsen benih dan pestisida multinasional, sementara memperburuk situasi 25 juta rumah tangga petani kecil di Indonesia.

“Padahal secara nasional dalam perundangan kita terkait sistem budi daya pertanian dan perbenihan, atas keputusan Mahkamah Konstitusi petani mempunyai hak untuk melakukan pemuliaan benih dan mendistribusikannya,” katanya.

Untuk itu, dia menyatakan sudah sewajibnya negara dalam berbagai perundingan mendorong semangat konstitusi yaitu kerja sama pembangunan berbasis solidaritas internasional, bukannya menegakkan sistem dominasi ekonomi.

Sebagaimana diwartakan, bantuan subsidi seperti untuk penyebaran benih di dalam sektor pertanian masih sangat diperlukan dan tidak perlu dihapus karena bakal berdampak kepada program yang bertujuan menggalakkan kedaulatan pangan di Tanah Air.

Persoalan Mekanisme

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan subsidi benih juga berperan penting seperti untuk penyangga program desa mandiri. Menurut dia, jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, maka hal itu dinilai hanya persoalan mekanisme saja.

Sementara itu, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia menyatakan kebijakan sektor pertanian menimbulkan ketidakadilan bisnis pangan sehingga harus ditata ulang.

sumber : koran-jakarta

Banyak Kawasan Hutan Beralih Fungsi Jadi Sawah dan Ladang

hermankhaeron.info – Di tengah citra buruk yang masih melekat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Panggung Indonesia (PI) sebagai lembaga konsultan independen melihat tidak semua wakil rakyat yang berkinerja buruk.

“Harus disampaikan ke publik jika masih ada anggota DPR yang memiliki track record (rekam jejak) dan kinerja yang baik,” kata Chief Executive Officer Panggung Indonesia (PI) Ichwanudin Siregar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/7), seperti yg dilansir dari jpnn.com.

Untuk itu, Ichwan mengungkapkan, PI perlu memberikan penghargaan kepada wakil rakyat yang berprestasi tersebut.

“PI sebagai lembaga independen dari luar lembaga DPR tentu dapat melihat dengan jernih tanpa adanya pesanan dalam menetapkan keterpilihan wakil rakyat terbaik itu,” imbuhnya.

Ichwan menambahkan, penilaian 10 Wakil Rakyat Terbaik 2017 mewakili masing-masing dari 10 fraksi di DPR berdasarkan tiga kriteria.

“Kriteria pertama tidak kontroversi diduga terlibat kasus korupsi. Kedua, volume kehadiran yang tinggi dalam setiap rapat di DPR, baik di komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Ketiga adalah aspiratif sering turun ke konstituen,” tuturnya.

Berikut 10 Wakil Rakyat Terbaik 2017:

1. Firman Soebagyo (Fraksi Golkar)
2. Lukman Edy (FPKB)
3. Taufik Kurniawan (FPAN)
4. Ahmad Basarah (FPDIP)
5. Herman Khaeron (FDemokrat)
6. Zulkieflimansyah (FPKS)
7. Martin Hutabarat (FGerindra)
8. Nurdin Tampubolon (FHanura)
9. Reni Marlinawati (FPPP)
10. Jonny G Plate (FNasdem)

Ichwan menambahkan, pemberian penghargaan akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan bulan Agustus mendatang.

“Semoga 10 anggota DPR yang terpilih berdasarkan tiga kriteria yang ditetapkan itu dapat terus istiqomah mewakili rakyatnya dengan kinerja yang baik,” tutupnya.

Beberapa netizen sangat menyambut gembira atas kabar ini, beberapa berkomentar di akun Instagram @ehermankhaeron  Diantaranya :

ipkani.id Selamat Pak Herman Khaeron atas prestasinya. Semoga semakin berkarya membangun bangsa & menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami turut bangga

farianisugiharto Congrat kang Hero @ehermankhaeron proud of you

azizahnuralfi Wah selamat pak

panduset Salut n sukses ya Bang….barakallah…

idajubaedah32 selamat pak hero,,,good job???makin sukses dan jd yg terbaik

kmsgd_jabodetabek KMSGD Jabodetabek, mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya kang Herman Khaeron (pembina KMSGD Jabodetabek) sebagai wakil rakyat terbaik 2017. Semoga kedepan lebih berkah dan maslahat untuk masyarakat amiin.

ficky_utomo Selamat kanda…:)

arif_fauzan_pg Mantab kang Hero. Sukses pak

ficky_utomo Selamat kanda…:)

aji_jhony.jr Selamat ang

mochmfauzi selamat Bg @ehermankhaeron

bimabagaskara7 Mantab pak @ehermankhaeron

ficky_utomo Selamat kanda…:)

imot_van_indra Selamat pak haji…

euis_ferawati selamat kang @ehermankhaeron smg ttp istiqomah aamiin