Herman Khaeron: KPPU Jangan Kendor Awasi Persaingan Usaha

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha. Sebab, kehadiran KPPU dinilai penting untuk bisa menertibkan sistem perdagangan utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

“KPPU dalam situasi seperti ini semestinya bisa berbuat banyak, misal persoalan harga bawang putih yang tiba-tiba melambung tinggi. Ini tidak ada aksi dan saya tidak mendengar ataupun mendapatkan informasi terkait dengan aksi apa yang sebenarnya dilakukan KPPU,” ujar Herman dalam RDP Komisi VI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan adanya kenaikan harga bawang putih yang akhirnya menjadi pemicu kenaikan harga komoditas lainnya. Kenaikan harga bawang putih sendiri, diduga merupakan permainan dari mafia.

“Karena kalau melihat dari momentum seperti itu mestinya sudah bisa dilihat bahwa ini pasti ada kartel, ada mafia. Baik di hulu di sana, di tempat importirnya di China, di India, maupun di hilirnya, di distribusi. Kami teriak-teriak juga di rapat kerja di Kementerian Perdagangan, tetapi juga tidak ada (tindak lanjut),” lanjutnya.

Untuk itu, ia meminta KPPU terus melakukan eksekusi-eksekusi yang baik dalam menertibkan sistem perdagangan yang ada, karena itu memang tupoksi institusi tersebut. “KPPU jangan kalah, karena ya tupoksinya memang melakukan penertiban, meskipun eksekusinya masih dalam eksekusi denda. Tapi ini menurut saya bagus, kalau dendanya dikasi besar gitu takut juga mereka,” tutupnya. (bia/rdn)

sumber: dpr

Herman Khaeron Raih Penghargaan Legislator Peduli UMKM

KWP Award 2023 memberikan penghargaan kepada Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam kategori Legislator Peduli Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyerahaan penghargaan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/10/2023).

Herman menyampaikan, penghargaan kali ini merupakan penghargaan kedua yang didapatinya semenjak Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menyelenggarakan award untuk para anggota dewan. Penghargaan ini menjadi cambuk motivasi untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan amanah yang diberikan.

“Dan tentu ini menjadi pelecut, menjadi pendorong penarik, untuk terus kita bekerja sebaik mungkin, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat, karena DPR adalah wakil rakyat,” kata Herman Khaeron usai acara.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, penghargaan ini sesuai dengan kinerja yang dijalaninya selama di Komisi VI DPR yakni fokus pada bidang permasalahan UMKM.

“Sebelumnya memang waktu di Komisi VI, sebetulnya saya lebih luas lagi, lebih masif lagi, memberikan bantuan-bantuan, namun tentu di manapun legislator itu ditempatkan di situlah bumi dipijak,” tuturnya.

Karena itu, kata legislator Dapil Jawa Barat VIII ini, apa pun yang menjadi tanggung jawab Komisi VI DPR akan dikerjakan sebaik mungkin.

“Dikerjakan seserius mungkin supaya betul-betul mendapatkan hasil yang optimal. Dan penghargaan ini tentu menjadi stimulan pendorong menjaid pelecut dan untuk bisa bekerja lebih baik lagi ke depan,” katanya

sumber : mnc

Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendukung pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan investasi Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menyebut, permasalahan yang terjadi akibat adanya investasi di Rempang tak lepas dari berita hoaks yang beredar di publik.

“Ada banyak (informasi hoaks), bahwa ada persaingan perusahaan di situ dan lain sebagainya, tetapi kita dudukanlah kepada cara bagaimana BP Batam menyelesaikan persoalan ini,” kata Herman kepada media, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, kehadiran investasi tidak boleh melupakan keberadaan masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan keberadaan negara. Untuk itu, pemerintah diminta untuk bisa mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Kita dudukkan bersama saja, memang kawasan itu ditetapkan menjadi hak pengelolaannya negara melalui BP Batam. Tapi hak pengelolaan negara dalam kepemilikan tanah diatur juga dalam undang-undang tanah, pertanahan bahwa menghargai terhadap hak-hak kepemilikan masyarakat yang sejak awal ada di situ,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah dan masyarakat di Pulau Rempang nantinya dapat berjalan berdampingan. Pemerintah dan masyarakat, lanjutnya harus duduk bersama untuk menentukan arah pembangunan di kawasan Pulau Rempang.

“Oleh karenanya, ini dikuatkan saja, masyarakat bisa duduk bersama dengan BP Batam kemudian membicarakan apa yang terbaik untuk investasi di sana, dan mudah-mudahan justru ini bisa berdampingan, apakah berdampingan dalam satu kawasan itu atau berdampingan direlokasi dalam kawasan lain dengan cara-cara yang bermartabat,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

ia menambahkan, pemerintah harus melakukan penanganan yang sama pada investasi di Pulau Rempang, khususnya kepada para investor serta mengutamakan undang-undang yang berlaku karena rakyat harus mendapat perlakuan yang sama.

“Pemerintah harus melakukan equal treatment kepada siapapun di sana, kepada investor sesuai dengan undang-undangnya harus equality treatment, kepada masyarakat harus juga bermartabat. Ingat ada negara karena ada rakyatnya, dan rakyat adalah bagian instrumen penting di dalam pembangunan, bicarakan baik-baik, apa sebaiknya yang harus dilakukan dan silakan kompromi dan disepakati oleh kedua belah pihak,” paparnya.

Lebih lanjut, Herman juga menyatakan jika pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat baik lapangan kerja maupun fasilitas umum lainnya setelah dilakukan relokasi terhadap mereka. “Bagaimana pemerintah, BP Batam hari ini bahwa cara-cara yang dilakukan harus juga mengutamakan kepentingan rakyat di sana, kalaupun kemudian rakyat bisa berdampingan dengan investor dengan pembangunan di sana, biarkan berdampingan,” ujarnya. (bia/rdn)

sumber: dpr

 

Herman Khaeron Dorong Pemanfaatan Geothermal

Anggota DPR-RI Komisi VI, Herman Khaeron, dorong pemanfaatan geothermal atau energi panas bumi sebagai energi terbarukan.

Hal dikemukakan Herman Khaeron saat sosialisasi peran PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dalam memanfaatkan energi terbarukan, Minggu (17/9/2023) di Prima Resort, Kuningan.

Menurutnya, PGEO mampu memanfaatkan kondisi geografis Indonesia untuk menjadi energi yang ramah lingkungan.

PGEO merupakan sebuah perusahaan energi yang berfokus pada pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Pertamina (Persero), melalui Subholding Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE), perusahaan itu memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan di Indonesia.

“Potensi energi yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik. Tentunya demi keberlanjutan energi di Indonesia,” ujarnya.

Dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, PGEO berkomitmen untuk memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal. Hal itu guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Sumber energi yang ramah lingkungan menjadi perhatian pemerintah guna menjaga polusi,” katanya.

Sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam. Dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, mereka mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi, mulai dari eksplorasi hingga distribusi.

“Memiliki kapasitas terpasang secara own operation sebanyak 672 MW, dan 1205 MW dari Joint Operation Contract (JOC) yang berasal dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi enam area operasi. Keberlanjutan merupakan pilar penting dalam operasional PGEO,” tuturnya.

Dengan mengusung tema Energizing Green Future, PGEO menjunjung tinggi tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan proyek-proyek energi panas bumi.

“Mereka tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka,” tutur Herman Khaeron.

Hal itu tercermin dalam upaya perusahaan untuk melibatkan komunitas lokal, melestarikan lingkungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Selain berkontribusi terhadap pasokan energi bersih Indonesia, PGEO juga turut berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Caranya dengan menggantikan sumber energi konvensional, energi panas bumi yang dihasilkan oleh perusahaan itu memiliki dampak positif dalam mengatasi perubahan iklim global.

“Inovasi terus menerus dan kolaborasi lintas sektor, PGEO terus berusaha untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan energi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia,” kata Kang Hero

Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri, PT Pertamina Geothermal Energy berusaha untuk tetap menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih di Indonesia.

“Dengan kapasitas terpasang yang kuat dan jaringan area operasi yang luas, perusahaan ini terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masa depan negara Indonesia.,” pungkasnya. (Haris)

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengkritik kinerja PT Pertamina. Hal itu disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan keenam subholding PT Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping.

“Secara umum saya melihat kinerja Pertamina masih stuck. Belum menunjukan performance terbaiknya,” ujar Herman Khaeron yang akrab dipanggil Kang Hero, di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Sebagai perusahaan energi yang banyak diberikan diskresi oleh negara, kata Herman, agak lambat untuk melakukan akselerasi dan inovasinya. Berangkat dari kinerja korporasi yang telah dipresentasikan masing-masing subholding, ia tidak menemukan hal-hal baru dari paparan tersebut.

Business as usual, hal-hal biasa saja. Tidak ada sesuatu yang monumental. Tidak ada yang bisa dibanggakan kita bersama,” ujar Herman.

Ia juga mengatakan kinerja Pertamina secara umum harus mendapat perhatian khusus. Tidak berhenti sampai disitu, Herman bahkan membandingkan Pertamina dengan perusahaan minyak dan gas milik Malaysia, Petronas.

“Kalau lihat negara tetangga, Petronas, mereka dengan Tower Petronas saja bisa mengenalkan Petronas ke seluruh dunia. Warga Indonesia kalau ke Kuala Lumpur foto dengan menara Petronas. Ada enggak orang Malaysia ke Indonesia foto di depan kantor Pertamina?” kata Herman.

Menurutnya, hal kecil seperti ini justru mengukur eksistensi suatu korporasi. Herman kemudian meminta kepada enam subholding Pertamina untuk menyampaikan satu hal yang bisa membanggakan bangsa Indonesia.

“Masa politik ini masih tersisa satu tahun ke depan. Masih ada cukup waktu untuk  menyampaikan satu kegiatan terhebat yang dilakukan oleh saudara-saudara sebagai para direksi subholding,” ujar Herman kepada keenam direktur utama subholding pertamina.

sumber: tempo

Politikus Demokrat Minta Pemerintah Hentikan Sementara Proyek Investasi di Pulau Rempang

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proyek investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Menurut dia, penghentian sementara proyek tersebut dapat meredakan situasi yang tengah memanas di sana.

“Menurut saya, hentikan dulu. Kemudian replanning, direncanakan ulang, dan kemudian sambil meyakinkan para investor bahwa kejadian seperti ini tidak akan berulang ke depan,” kata Herman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Ia menjelaskan, kawasan apapun yang akan dibangun seharusnya warga sekitar diprioritaskan.

Selain itu, Herman meminta pemerintah menggunakan cara-cara yang humanis dalam setiap pembangunan yang berdampak terhadap masyarakat.

“Masih banyak waktu untuk kita bicara dulu. Jangan karena ada Rp100 triliun yang akan masuk, lantas gelap mata. Kita harus menggeser terhadap masyarakat yang ada di sana,” kata Herman.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut konflik di Rempang sudah selesai.

Kemarin, Senin (18/9/2023), Bahlil melakukan pertemuan dengan warga dan tokoh adat di Pulau Rempang.

Setelah berdialog, ia berjanji menjaga hak warga untuk tidak direlokasi, melainkan menggeser tempat tinggal mereka.

“Kami telah bertemu masyarakat dengan kondisi kekeluargaan, kami juga telah melakukan diskusi yang mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari ke belakang, khususnya tentang pergeseran masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang dengan berbagai macam dinamika yang ada,” kata Bahlil usai menemui warga dan tokoh masyarakat di Pulau Rempang, Senin.

sumber: kompas

Buka Peluang Investasi di Batam, Hero Gelar FGD di Indramayu Gandeng BP Batam

Batam merupakan kawasan khusus perdagangan bebas yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Bahkan Batam yang berada di Kepulauan Riau pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Hal ini sudah tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Guna membuka wawasan masyarakat Indramayu tentang Batam, sekaligus membuka peluang investasi di Batam, anggota Komisi 6 DPR RI, Dr HE Herman Khaeron MSi, menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Semangat Ekspor Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional”, Jum’at 15 September 2023.

Kegiatan FGD dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh masyarakat Indramayu khususnya para pelaku UMKM. Sementara sesi kedua diikuti oleh kalangan mahasiswa di Indramayu

Kegiatan yang digelar di Aula Islamic Center Indramayu ini menghadirkan M Badrujamal Amirsyah,Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

“Hari ini saya sengaja menghadirkan perwakilan dari BP Batam sebagai mitra kerja Komisi 6 DPR RI, untuk menyampaikan berbagai kemudahan untuk berinvestasi di Batam,” kata Hero, sapaan akrab Herman Khaeron, Jum’at 15 September 2023.

Dikatakan Hero, apa yang terjadi di Batam diharapkan bisa menjadi pembanding dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indramayu dan Cirebon.

Menurutnya, segala kemudahan ada di Batam. Mulai dari pengadaan tanah, tata perijinan, zona integritas, dan lain-lain. Jadi memudahkan orang mengurus apapun, dan orang menjadi nyaman berinvestasi.

Selain bisa menjadi percontohan, lanjut Hero, kawasan Batam juga bisa menjadi pintu masuk produk-produk lokal khas Indramayu yang kompetifif dan memiliki daya saing tinggi.

Seperti mangga gedong gincu Indramayu yang berkualitas, atau bahkan produk-produk UMKM Indramayu juga punya peluang untuk masuk ke Batam dengan segala kemudahannya.

“Jadi saya sengaja menggandeng dari BP Batam, agar pengusaha lokal Indramayu maupun Cirebon bisa bangkit. Ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Indramayu dan Cirebon,” ujar Hero.

Sementara itu dr Hj Ratnawati MKKK dari Yayasan Mitra Sehati, yang selama ini aktif membina UMKM diwilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon, mengatakan bahwa peluang investasi di Batam harus disambut positif para pelaku UMKM.

Menurutnya, banyak produk-produk UMKM dari Indramayu dan Cirebon yang sudah menembus negara lain. Terutama negara-negara dimana menjadi tujuan pekerja migran Indonesia (PMI), seperti Taiwan, Jepang, Arab Saudi, dan yang lainnya.

“Kita tentunya berharap ke depan produk UMKM Indramayu bukan hanya menembus Batam, namun juga negara-negara lain. Banyak warga Indramayu di luar negeri, mereka bisa menjadi pangsa pasar bahkan jadi agen,” kata Bendahara Partai Demokrat Jawa Barat ini.(oet)

sumber: radarindramayu

Ratusan Pelaku UMKM Diberikan Pemahaman Terkait Literasi Keuangan

Ratusan pelaku UMKM di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu mengikuti Diklat UMKM dengan tema ‘Literasi Keuangan Sebagai Pembekalan UMKM’.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. E. Herman Khaeron memberikan langsung materi mengenai literasi keuangan kepada para pelaku UMKM. Diklat UMKM ini sendiri yang ke sekian kalinya dilakukan untuk terus membina para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

Pembina UMKM Mitra Sehati Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, dr. Hj. Ratnawati M.KKK mengatakan, Diklat ini merupakan rangkaian dari beberapa kali pendidikan dan pelatihan para UMKM. Sebab menurutnya, UMKM yang hadir ini rata- rata yang sudah bergabung lama dengan UMKM Mitra Sehati.
“Sehingga tadi, Pak Herman Khaeron menginginkan agar UMKM ini tidak jalan di tempat, harus terus berkembang,” kata Ratnawati.
Ratnawati menambahkan, selama ini, para UMKM ini mendapatkan pelatihan dari mulai belum mempunyai PIRT, NIB, sertifikat halal hingga saat ini sudah mempunyai branding. Artinya, menurut Ratnawati, pendidikan dan pelatihan bagi para UMKM diberikan mulai dari awal hingga para UMKM berkembang dan maju. Para pelaku UMKM ini juga dibekali dengan pengetahuan digital marketing agar mereka terus berkembang.
“Itu yang kita tetap bina sampai sekarang. Tadi Pak Herman juga ingin mereka sebagai agen di daerahnya untuk menularkan ilmu yang sudah didapat dari pelatihan dan pendidikan yang selama ini mereka dapat,” katanya.

Menurut Ratnawati, mereka juga diajak untuk mempunyai perencanaan secara keuangan. Dalam arti, mereka tidak hanya sebagai pedagang saja, namun juga nantinya dilatih menuju kepada seorang wirausaha.

“Jadi penekanan literasi keuangan ini juga, mereka misal menghitung untung rugi dengan presisi. Jadi tidak saja bahwa dua ribu itu sudah untung, tapi biaya produksi mereka belum keluarkan dari keuntungan itu,” tuturnya.

Sementara mengenai kendala kemasan atau branding bagi para pelaku UMKM, Ratnawati mengatakan, UMKM Mitra Sehati juga sudah merencanakan membuat rumah kemasan di tiap kabupaten, selain nantinya ada mobil UMKM untuk menjangkau pemasaran. Ratnawati mencotohkan salah satu rumah UMKM di Kota Cirebon, yakni produksi abon lele yang satu daerah berjualan atau memproduksi abon lele yang pada akhirnya mereka bersaing

“Sehingga kami berikan mesin cetak satu merek satu nama, tetapi mereka semua itu berkumpul jadi tidak ada lagi persaingan. Hal ini yang akan kita bina di masing- masing kabupaten nanti ada rumah kemasan, karena pernah juga kami memberikan alat untuk menutup seal ternyata mereka tidak bisa pakai karena daya listrik tidak cukup ya sudah kami kepikiran harus ada rumah kemasan,” imbuhnya. (Iskandar)

sumber: pikiran-rakyat

Herman Khaeron Sosialisasikan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi UKM 2023 di Indramayu

Anggota Komisi VI DPR RI, HE Herman Khaeron (Hero) mensosialisasikan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi UKM 2023 kepada para pelaku UMKM di salah satu gedung di wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Sabtu (16/9/2023).

Sosialisasi dengan tema penguatan ketahanan pangan melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada koperasi di Provinsi Jawa Barat tersebut dihadiri Pembina Mitra Sehati Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Hj Ratnawati dan Humas LPDB KUMKM Kemenkop UKM, Bayu Utomo.

Para peserta diberi kesempatan untuk bertanya perihal sosialisasi tersebut.Herman Khaeron (Hero) mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi dana bergulir LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi UKM 2023 kepada para pelaku UMKM, hal ini menjadi penting karena LPDB-KUMKM adalah lembaga pembiayaan yang dibuat oleh Kemenkop UKM untuk membiayai usaha-usaha mikro, kecil dan menengah.
Meskipun, LPBD KUMKM belum memiliki kantor di daerah tetapi bisa diakses melalui website dan hal ini harus terus disosialisasikan.
“Saya selaku Komisi VI DPR RI bermitra dengan Kemenkop memiliki kewajiban besar untuk bisa membawa prospek pembiayaan ini kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tahu dan bisa mengaksesnya,” tuturnya.

Dalam sosialisasi ini, sambung Hero, banyak pertanyaan dari para peserta terkait bagaimana cara meningkatkan daya saing, bagaimana cara mengembangkan usaha kecil menengah dan lainnya.

Hal itu, tentunya akan dipadu dengan yayasan Mitra Sehati. Yayasan Mitra Sehati sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin bergabung, baik untuk warga Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

Pihaknya terus memberikan jalan, memberikan pembekalan, memberikan pendidikan untuk para pelaku UMKM. Bahkan, dalam waktu dekat akan memberikan diklat di Kuningan Jawa Barat.

“Ilmu yang didapat dari hasil diklat nantinya bisa dikembangkan diusahanya masing-masing, hal tersebut semata-semata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah kehadiran anggota DPR RI di masyarakat” terangnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan skill pengetahuan, skill keterampilan, dan sikap dalam mengembangkan usaha.

“Karena dengan cara seperti ini, insya Allah tujuan untuk mencapai usaha yang lebih baik, lebih besar dan pendapatan meningkat tentu akan bisa tercapai,” katanya.

Sementara itu, Pembina UMKM Mitra Sehati Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Hj Ratnawati menyampaikan, peran UMKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting.

Wirausaha perempuan merupakan kelompok yang proaktif dalam peningkatan kesejahteraan keluarganya, perempuan kelompok yang aktif karena berani mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi.

Manajemen keuangan yang baik merupakan salah satu kelebihan dari perempuan, skill ini kemudian membantu para perempuan mengelola dengan baik sumber daya yang mereka miliki.

“Mengapa melalui Mitra Sehati, di antaranya memperluas jaringan pasar agar semakin dikenal oleh pasar nasional dan internasional. Melaksanakan program kebersamaan dengan pembinaan yang terarah dalam suatu program yang inklusif,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Humas LPDB KUMKM Kemenkop UKM, Bayu Utomo berharap, hasil sosialisasi ini supaya program-program LPDB UMKM bisa tersalurkan dan terinformasikan kepada masyarakat luas.

“Kami memberikan kemudahan kepada calon mitra dengan mengakses pembiayaan/pinjaman dana bergulir LPDB KUMKM melalui eproposal.lpdb.id, sehingga koperasi bisa mengajukan pembiayaan melalui online,” tutupnya. (Ratno)

sumber: pikiran-rakyat