Website Herman Khaeron
14Dec

Jelang Nataru, Komisi VI Pastikan Pasokan Beras di Gudang Bulog Aman

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI Dorong PTPN Perbaiki Kinerja

Komisi VI DPR RI memastikan stok beras nasional yang disimpan di gudang Perum Bulog menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam kondisi aman terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir dan bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita.

Pada Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan II ke Gudang Perum Bulog di Cirebon Jawa Barat tanggal 19-21 November lalu, Komisi VI DPR RI melihat langsung stok beras yang tersedia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menjelaskan, keberadaan Perum Bulog harus lebih diperkuat, salah satunya untuk menjaga pasokan pangan utama seperti beras.

Komoditas beras dipastikan harus dijaga ketersediaannya, diupayakan tidak impor beras dan memasok dari produksi petani dalam negeri sehingga tercipta rantai pasok yang menguntungkan.

“DPR secara umum harus memberikan dukungan kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional,” ujar dia di Jakarta, Senin (13/12).

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, stok beras yang dikuasai oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton, dan pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Perum Bulog.

Masyarakat tidak perlu khawatir,  Perum Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya tersedia di masyarakat meskipun ada lonjakan permintaan yang mendadak.

Perum Bulog sendiri memastikan seluruh jaringan yang bekerjasama sudah menyediakan kebutuhan beeras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga outlet milik Perum Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia sudah menyedikan beras berkualitas.

Tidak hanya memastikan ketersediaan pangan aman terkendali, Perum Bulog juga ikut berkontribusi dalam menunjang gizi dan pertumbuhan Balita Bawah Garis Merah (BGM) dengan menghadirkan program Bulog Peduli Gizi.

Belum lama ini, melalui  program Bulog Peduli Gizi, Perum Bulog menggelontorkan Beras Fortivit (beras bervitamin) dan melaksanakan pemeriksaaan kesehatan gratis kepada Balita dan keluarganya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Human Capital Perum Bulog, Purnomo Sinar Hadi mengatakan, Program Bulog Peduli Gizi merupakan komitmen nyata perusahaan di tengah masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai kesehatan balita.

Bantuan yang diberikan dalam program Bulog Peduli Gizi di Kabupaten Kupang NTT berupa Beras Fortivit sebanyak 5.730 kilogram, masker, obat-obatan serta vitamin kepada 382 Balita BGM selama tiga bulan kedepan.
Terobosan fortifikasi produk pangan seperti pada garam, tepung terigu, minyak dan beras yang telah dikembangkan saat ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas nutrisi di makanan contoh nyatanya sepertinya yang telah dilakukan Bulog pada Beras Fortivit.

Sumber: investor

Tags:
19Oct

Hero Dukung Provinsi Cirebon

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Wacana pembentukan provinsi baru yakni Provinsi Cirebon Raya yang digagas Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) ditanggapi beragam sejumlah tokoh Wilayah III Cirebon.

Berbeda dengan Bupati Majalengka, Karna Sobahi dan Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis yang secara terang-terangan menolak wacana yang digulirkan KP3C, Bupati Cirebon, H Imron belum memberikan ketegasan sikap atas ide pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

Saat ditanya sejumlah wartawan, Imron hanya berikan senyum tipis menanggapi hal itu. Namun, ia menepis isu yang menyebut telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pernyatan dukungan bagi pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Imron menegaskan, belum pernah mengeluarkan SK apapun terkait hal itu.

Selaku kepala daerah, Imron mengatakan, masalah Provinsi Cirebon masih perlu kajian lebih dalam lagi. Pihaknya, belum berani menyatakan setuju atau tidak setuju terkait masalah itu.

“Kita belum keluarkan SK, masih perlu kajian lebih lagi,” kata Imron sembari memberikan senyum tipis pada awak media, Senin (4/10/2021).

Berbeda dengan Imron, di tempat lain, anggota Komisi VI DPR RI, Dr. Ir. H. Herman Khaeron secara tegas mengaku setuju dan mendukung dengan adanya deklarasi Provinsi Cirebon Raya. Ia menyebut, Cirebon Raya sudah siap menjadi provinsi.

“Provinsi Cirebon sudah jadi perjuangan saya pada saat masih di periode pertama, sudah lama diperjuangkan untuk dapat dimasukkan sebagai Otda baru di tingkat provinsi, tapi keburu  dimorotarium. Kajiannya pun sudah komprehensif baik secara sarana dan prasarana kantor, besaran fiskal,” kata Herman Khaeron.

Pria yang akrab disapa Hero itu mengungkapkan, gagasan pembentukan Provinsi Cirebon sudah melalui kajian yang sangat mendalam, tapi karena morotarium jadi tertunda.

Diakui Hero, pembentukan provinsi baru tetap memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat.

“Bagaimana persetujuan Gubernur Jabar, terhadap rencana pembentukan ini, karena tanpa persetujuannya maka akan terhambat,” tuturnya.

Meski ada penolakan salah satu kepala daerah di Cirebon Raya, menurut Hero, bila sudah ada persetujuan di DPR dan pemerintah, maka kendala tersebut akan mudah.

“Kan syarat utama persetujuan DPRD dan bupati di wilayah yang dimekarkan, kemudian persetujuan provinsi induk. Selanjutnya masuk di dalam prolegnas pembentukan otonomi daerah baru. Ini juga sejalan harus dibukanya morotarium. Kajiannya pun masih ada dan relevan,” ujarnya.

Kajiannya sudah ada, sambungnya secara tegas, hanya perlu melengkapi dan menambahkan, sehingga dapat terbentuk Otda baru. (Sarrah)

sumber: suaracirebon

Tags:
5Oct

Herman Khaeron: Pertamina Harus Melakukan Restrukturisasi Agar Bisa Bersaing

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan Pertamina harus melakukan restrukturisasi agar lebih lincah dan efisien dalam mengembangkan bisnisnya

Herman Khaeron menyatakan langkah itu diperlukan Pertamina agar tidak dilibas perusahaan lain dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

“Jika tidak melakukan restrukturisasi, Pertamina akan ditelan perusahaan swasta. Karena perusahaan harus kuat dan modalnya harus kuat. Kalau mau kuat harus melakukan hal-hal baru, seperti ekspansi melalui restrukturisasi. Terpenting saham holding 100 persen milik negara,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 30 September 2021.

Herman menjelaskan, korporasi yang tidak bergerak dan kurang modal, tentu tidak bisa melakukan ekspansi, meningkatkan laba, dan meningkatkan deviden. Hal sebaliknya dengan perusahaan yang terus bergerak dan memperbesar modal, antara lain melalui restrukturisasi.

“Melalui upaya tersebut, perusahaan bisa meningkatkan kemampuan dan berkontribusi kepada rakyat,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Aksi korporasi melalui restrukturisasi, menurut dia juga merupakan hal biasa, karena korporasi perlu terus berkembang dan harus selalu melakukan transformasi ke arah yang lebih ekspansif serta menguntungkan.

“BUMN hadir selain untuk menjaga hajat hidup orang banyak, Pertamina juga harus melakukan ekspansi menguntungkan dan kemampuan modal. Sehingga dilakukanlah model bisnis baru. Tentu ini jadi prioritas bagi korporasi dan kementerian yang membidanginya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika ada anak perusahaan melakukan akselerasi atau pengembangan melalui restrukturisasi merupakan cara dan strategi manajemen.

Menurut Herman, restrukturisasi Pertamina sebaiknya dikembalikan pada internal, para karyawan dan pegawai duduk bersama dengan pihak manajemen untuk mencari solusi terbaik.

sumber: tempo

Tags:
4Oct

PIA Fraksi Partai Demokrat DPR Berbagi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
PIA Fraksi Partai Demokrat DPR Berbagi

Masih dalam rangkaian peringatan dua dekade Partai Demokrat, Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR Fraksi Partai Demokrat kembali menggelar kepedulian dengan berbagi kepada masyarakat Indramayu, Selasa (28/9).

Bertempat di Desa Panyindangan Kulon Blok Gandok Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Ketua PIA Fraksi Partai Demokrat DPR RI Hj Ratnawati MKKK diwakili Azizah dari Srikandi Demokrat Indramayu membagikan paket sembako kepada ibu-ibu. Selain itu juga membagikan paket kuota internet bagi sejumlah pelajar.

Kegiatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat dan siswa siswa yang terdampak Covid-19. Kegiatan Bulan Bakti Partai Demokrat ini merupakan kelanjutan dari “Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi” yang diluncurkan AHY pada 25 April 2020.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, mengapresiasi kegitan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang tergabung dalam PIA.

Menurutnya, peran perempuan untuk ikut bersama-sama membangun masyarakat memang harus terus ditingkatkan.

Apalagi, di era pandemi Covid-19 dimana banyak masyarakat terdampak Covid-19 yang memang membutuhkan uluran tangan.

“Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh PIA ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Saya dukung seluruh kegiatan positif yang dilakukan oleh kaum perempuan ini,” ujar Hero. (oet)

sumber : radarcirebon

Tags:
27Sep

DPR Dukung Pembentukan Holding Pabrik Gula, Sugar Co

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co sebagai holding BUMN pabrik gula.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan pembentukan Sugar Co memiliki tujuan baik dalam menata kembali pengelolaan sektor gula. Namun begitu, Herman menyebut hal ini tidak akan mudah mengingat besarnya kebutuhan dana dalam menciptakan infrastruktur yang memadai.

“Keinginan swasembada gula dengan mensinergikan seluruh pabrik gula PTPN menurut saya niatnya bagus tapi kalau melihat 40 pabrik gula PTPN usianya sudah lebih dari 100 tahun, ini pasti tidak memenuhi standar,” ucap Herman.

Herman juga menyoroti persoalan kesejahteraan petani tebu. Herman menilai petani tebu akan beralih pada komoditi lain seperti padi atau jagung jika tidak mendapatkan harga tebu yang kompetitif. Herman mengatakan petani tebu juga sangat tergantung cuaca hujan agar dapat menanami tebu.

“Hari ini lebih banyak yang tanam padi, saat harga tinggi orientasi ya ke tebu, tapi kalau kemarau mereka tidak bisa tanam dan mereka menanam yang lain,” lanjut Herman.

sumber: republika

Tags:
27Sep

Herman Khaeron: Perbaiki Manajemen Pengelolaan PT Pertamina RU VI Balongan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Perbaiki Manajemen Pengelolaan PT Pertamina RU VI Balongan

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT Pertamina RU VI Balongan perlu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan akibat dampak dari kebakaran kilang minyak belum lama ini terjadi. Dirinya tidak menginginkan kejadian serupa terulang, apalagi hal tersebut menyangkut terhadap kedaulatan energi.

“Jangan sampai dalam waktu yang sangat pendek, terjadi kebakaran yang sama, jangan pula pada waktu terjadinya kebakaran terlambat menanganinya. Karena akan berimbas dan berefek kebakaran pada kilang-kilang lainnya, tentu akan mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri,” ujar Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021).

Sebagai BUMN, di samping Pertamina harus menunjukkan performanya dengan baik pada semua sisi, baik itu manajemen keuangan, produksi, pemasaran dan tanggap darurat, Pertamina perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang ketat. Sehingga betul-betul memahami manajemen kilang untuk menerapkan safety environment dan security dengan baik.

“Kalau pengalaman saya dulu di perusahaan minyak, kita harus betul-betul siap dengan kondisi dan keadaan tertentu. Ini yang betul-betul dan harus dipegang. Sehingga produksi tidak terganggu, pengembangan dapat dilakukan dan aktifitas masyarakat juga tidak terganggu karena terpenuhi kebutuhan bahan bakar minyak,” imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

Menurut Herman, perlu juga dibenahi manajemen cashflow untuk rencana pengembangan kawasan. Direncanakan pertamina akan mengembangkan kawasan industri chemical dan petrochemical, di samping membangun perluasan kilang tahap 2 dan 3. “Jika berkaca pada insiden kebakaran yang terus berulang, kalau menangani kawasan yang sudah ada saja kedodoran, bagaimana akan menangani sesuatu hal yang lebih besar,” ungkap legislator dapil Jabar VIII ini.

Ia meminta Pertamina antisipatif dengan dua kejadian sebelumnya. “Saya tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi. Maka saya juga harus memberikan ruang yang cukup kepada manajemen untuk memperbaiki, termasuk dalam hal penanganan tidak boleh lambat. Karena untuk industri yang sangat rentan risiko, kalau kita tidak mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar akan sangat bahaya,” tutupnya. (jka/es)

sumber : dpr

Tags:
19Sep

Partai Demokrat Gelar Vaksinasi dan Salurkan Bantuan di Cirebon

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Dalam rangka memperingati dan merayakan 2 Dekade Partai Demokrat di tahun 2021, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat menggelar kegiatan Vaksinasi dan juga menyalurkan berbagai macam Bantuan di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Kegiatan vaksinasi digelar di Hotel Zamrud Kota Cirebon dengan kuota sebanyak 1000 Vaksin Sinovac, Pemberian vitamin  3000 paket, rutilahu 10 penerima, PJU 15 titik, dan wifi gratis di 5 titik.

Untuk kegiatan di Desa Keraton Partai Demokrat menyerahkan sembako 5000 paket dibagikan di 3 Dapil Jawa Barat VIII ( Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan  Kabupaten Cirebon ), PJU 25 titik, Rutilahu 20 titik, motor roda 3, WiFi 4 titik, beasiswa SD 5 orang 1000, beasiswa SMP 5 orang 1000, dan beasiswa SMA 5 orang 1000.

Kegiatan di 2 tempat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui virtual zoom meeting. Dalam kegiatan tersebut AHY memberi arahan agar seluruh kader Partai Demokrat terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat.

“Jangan kendor, kita bantu saudara kita, masyarakat Indonesia dalam hal ini yang ada di Dapil VIII Yakni Cirebon dan Indramayu, kita pasti bisa melewati Ujian Pandemi Covi 19,” ucap AHY

Ketum AHY mengapresiasi kegitan tersebut dan meski Partai Demokrat di luar pemerintahan, tetapi banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat, serta kegiatan Pelatihan Digitalisasi bagi pelaku UKM di Kabupaten Indramayu, karena kedepan ini akan menjadi bagian penting dalam mengembangan UKM.

Ketum AHY juga melakukan dialog dengan masyarakat warga yang hadir diacara tersebut, ada yang mengucapkan terimakasih, mendoakan ketum AHY dan Herman Khaeron, serta ada juga yang menanyakan kabar Pak SBY dan mendoakan semoga tetap sehat.

Usai kegiatan pembagian sembako di Desa Keraton Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dari Dapil VIII Dr H Herman Khaeron mengatakan semangat 2 Dekade Partai Demokrat akan selalu siap bersama masyarakat.

“Di masa pandemi ini kita harus bergandengan tangan bersama – sama hadapi pandemi Covid 19, jangan menyerah, ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, taat prokes, kami pun siap membantu untuk proses vaksin, memberi bantuan sembako, paket kuota internet untuk belajar, rutilahu dan lainnya,” tutur Kang Herman Khaeron.

Disaat bersamaan, anggota PIA Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dr. Ratnawati Herman Khaeron mengatakan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka peringatan dua dekade Partai Demokrat dan serentak dilakukan secara Nasional.

“Ini Sedikitnya 1000 peserta ikut dalam kegiatan vaksinasi ini, sesuai kuota dan dibagi dalam 2 hari, proses Vaksinasi dan pemberian bantuan sembako, Rutilahu, Beasiswa, Bantuan WIFI Internet, semua berjalan lancar dengan Prokes yang ketat.” tutur dr Ratnawati.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah didampingi anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Cirebon mengatakan, vaksinasi di wilayah Cirebon ini masuk dalam rangkaian sapa kader yang menjadi program DPP.

sumber: pojoksatu

 

Tags:
6Sep

Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan perlu ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan besaran anggaran Penyertaan Modal Negara (PEN) yang diperuntukkan kepada sesuatu yang belum ekonomis namun memiliki benefit. Misalnya untuk anggaran-anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk membahas tentang usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

“Saya meminta secara khusus untuk ada audit BPKP maupun BPK dari sisi nilai yang memastikan bahwa besaran anggaran penyertaan modal negara yang diperuntukan kepada sesuatu yang belum ekonomis ini juga memiliki benefit. Benefit ini kan tidak harus dalam revenue tetapi bisa juga benefit dalam jangka waktu tertentu dan interkoneksi terhadap pertumbuhan-pertumbuhan baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan investasi penyelesaian konstruksi jalan tol Ruas Kayu Agung-Palembang sebesar Rp2,004 triliun dan jalan tol Ruas Ciawi-Sukabumi sebesar Rp996 miliar.

Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp31,350 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan investasi untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada delapan ruas jalan Tol Trans Sumatera.

Delapan ruas tol tersebut diantaranya, ruas tol Pekanbaru-Dumai sebesar Rp293 miliar, Binjai-Lansa sebesar Rp3.581 miliar, Sp Indramayu-Muara Enim Rp7.180 miliar, Kisaran-Indrapura Rp2.422 miliar, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Rp 5.057 miliar. Kemudian Taba Penanjung-Bengkulu Rp1.237 miliar, Sigli-Banda Aceh Rp 6.376 miliar serta ruas tol Pekanbaru-Pangkalan Rp5.204 miliar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini memandang, pengajuan tersebut perlu betul-betul diperdalam dan diurai dengan serius oleh Komisi VI DPR RI. Sebab masih banyak persoalan dan ketidakpastian yang perlu dicarikan solusi. Agar para pelaksana di lapangan dapat mempertahankan performa perusahaannya dengan maksimal.

“Kita bantu kalau misalkan memang ada ketidakpastian dengan Kementerian Keuangan, ya kita undang dirjennya di sini. Kalau ada ketidakpastian dengan policy dan kebijakan di Kementerian PUPR, ya kita undang ke sini dirjennya. Kasihan pelaksana. Ini kan sebetulnya melaksanakan dengan sesuatu yang berat,” pungkas Herman. (bia/es)

sumber: dpr

Tags: