Website Herman Khaeron
8Nov

Komisi VI DPR Dukung Penuh Langkah Prabowo Hapus Utang UMKM, Petani, dan Nelayan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM, petani dan nelayan. Menurut Herman, langkah tersebut menunjukkan Presiden Prabowo memahami situasi masyarakat yang selama ini tersandera utang untuk memulai usaha dan aktivitas ekonominya.

“Alhamdulillah untuk Pak Prabowo sebagai presiden cepat mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan hutang bagi para pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” ujar Herman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Herman mengatakan, banyak UMKM, petani dan nelayan yang masih terjerat utang yang belum lunas dibayar. Hal ini terutama disebabkan karena pengaruh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Dampaknya, kata dia, UMKM, petani dan nelayan susah mendapatkan pinjaman lagi dari bank karena terkena redline di BI checking.

“Memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari Covid-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandera oleh utang yang belum bisa dilunasi dan tentu situasinya semakin tidak baik, karena ketika hutang itu tidak lunas, maka termasuk dalam BI checking, redline, tidak bisa lagi untuk meminjam modal,” jelas dia.

Herman menilai, Prabowo membaca situasi yang dialami UMKM, petani dan nelayan tersebut. Karena itu, kata dia, Presiden Prabowo pun menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

“Kami di DPR akan melihat, terutama dengan kemitraan bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara karena dalam periode sebelumnya ada penghapusbukuan. Namun, tidak menghapus tagihan sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada para pelaku UMKM, petani maupun nelayan, yang terkena BI checking untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan lainnya,” jelas dia.

Menurut Herman, penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menilai, pemerintah bakal menyediakan mekanisme dan tata laksana penghapusan utang yang sesuai dengan koridor hukum.

Selain itu, Herman juga optimistis penghapus utang tersebut bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dan mendukung upaya Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

“Utang UMKM yang dihapus ini akan menjadi sumber pembiayaan baru karena data mereka akan putih kembali, sehingga bisa mengakses terhadap pembiayaan perbankan dengan KUR yang memiliki bunga rendah. Maka, dengan cara itu para pelaku UMKM, petani, dan nelayan bisa kemudian bangkit kembali karena ada sumber pembiayaan baru,” ucapnya.

“Nah kalau ekonominya berputar, bergulir, multiplier effect-nya juga akan sangat baik terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha lain,” tambah Herman.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Hal itu tertuang pada PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya yang ditandatangani Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (5/11/2024).

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” kata Prabowo seusai penandatanganan PP tersebut.

sumber: beritasatu

Tags:
1Oct

Pilkada Indramayu, Cawabup Ratnawati Santuni Dhuafa dan Anak Yatim

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pilkada Indramayu, Cawabup Ratnawati Santuni Dhuafa dan Anak Yatim

Pilkada Indramayu, Cawabup Ratnawati Santuni Dhuafa dan Anak Yatim – Kontestasi politik lima tahunan pada Pilkada Indramayu tahun ini, dimanfaatkan salah satu Calon Wakil Bupati (Cawabup) Indramayu, Hj Ratnawati untuk berbagi santunan terhadap kaum dhuafa dan anak yatim. Pemberian santunan dipusatkan di kediaman Cawabup Ratnawati tepatnya di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Kegiatan santunan Cawabup Ratnawati yang berpasangan dengan Calon Bupati Muhamad Sholihin (Sholawat) di Pilkada Indramayu ini, dihadiri pula Anggota DPR RI Fraksi PKB H Dedi Wahidi, Ketua DPD PKS Indramayu Tauhid, Ketua DPC Demokrat Sribudiharjo Herman dan pengurus Partai Hanura H Ahmad Fathoni.

Cawabup Indramayu, Hj Ratnawati dalam keterangan persnya, Minggu (27/9/2020), mengatakan, pemberian santunan kepada kaum dhuafa dan anak yatim sudah biasa dilakukan, bahkan sejak usia anaknya masih berumur dua tahun saat masih menempati rumah kecil di Bekasi. Ketika tahun 2002 lalu, saat anaknya akan berulang tahun, Hj Ratnawati ingin menyenangkan anaknya saat momentum ulang tahun.

Ketika itu, Ia mengundang kaum dhuafa dan anak yatim serta seorang ustadz yang juga masih kerabatnya saat di SMA untuk memberikan tausyiah. Rupanya, ustadz terkesan dengan kegiatan santunan dan berpesan agar dilakukan secara rutin. Sebab dengan berbagi terhadap kaum dhuafa dan anak yatim, maka doa-doa mereka termasuk yang mendapat ijabah Allah SWT.

“Momen ulang tahun itu kami dijadikan sarana pembelajaran bagi anak saya untuk berbagi dengan sesama,” kata Hj Ratnawati yang tak lain istri anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Menurutnya, pemberian santunan kepada dhuafa dan anak yatim menjadi kegiatan rutin yang dilakukan, baik saat ada niat ataupun tidak ada niat. Termasuk salah satunya membangun masjid di wilayah Kecamatan Cadangpinggan Kabupaten Indramayu yang hampir selesai. Sementara lahan di belakang masjid, ingin dimanfaatkan pembelajaran hafidz secara gratis khususnya bagi anak-anak yatim dan dhuafa.

“Santunan itu bukan karena saya mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati mendampingi Pak Sholihin di Pilkada Indramayu 2020, tapi jauh-jauh hari sudah kami lakukan,” tandasnya.

Dirinya mengaku, sejak berusia 17 tahun sudah menjadi anak yatim. Namun demikian, Ia bersama saudara-saudaranya dibimbing oleh kakeknya agar tidak mudah berpangku tangan dengan budaya menerima.

“Santunan ini merupakan motivasi bagi anak-anak yatim dan dhuafa bahwa kita juga bisa untuk memberi. Ibu saya janda dengan 7 orang anak, ibu tidak bekerja tapi beliau bisa menyantuni keluarga-keluarga yang tidak mampu. Ibunda contoh kongkrit bagi saya meski dalam kondisi susah namun masih bisa berbagi. Berbagi itu tidak saja dalam keadaan senang kami sudah dididik untuk berbagi meski dalam kondisi seadanya,” bebernya.

Ditanya jika terpilih apa akan membuat rumah yatim, Ia mengatakan, akan diskusikan dengan para pihak terutama dengan pasangan calon bupatinya. Namun apabila APBD memungkinkan, tidak saja anak yatim dan dhuafa tapi juga sepakat untuk memakmurkan masjid, sekolah atau madrasah swasta maupun pesantren.

Sementara itu Cabup Muhamad Sholihin membenarkan jika terpilih nanti akan memakmurkan masjid, memberdayakan guru ngaji, guru madrasah, dhuafa, anak yatim, fakir miskin dan orang tidak mampu. Mereka kata Ketua DPC PKB Indramayu ini, harus difasilitasi oleh APBD.

“Kami akan melaunching 3 kartu mulia. Pertama kartu untuk guru ngaji, dhuafa, fakir miskin dan orang tidak mampu. Kartu tani dan nelayan serta kartu kewirausahaan,”sebutnya.

Melalui tiga kartu mulia itu, sambungnya, menjadi wujud komitmen kedepan ingin memperhatikan masyarakat bukan hanya saat momentum seremonial, tapi dianggarkan dalam APBD.

Baca Juga :  Tanggapi Tudingan Politikus Hanura, Demokrat Beberkan Keberhasilan SBY di Bidang Ekonomi

“Kita sudah menghitung sekira Rp 100 miliar untuk kebutuhan guru ngaji, guru madrasah, imam masjid, mushola, petani maupun buruh nelayan. Mereka yang kurang berdaya kita support atau diberdayakan,tentu dengan dianggarkan di APBD secara kongkrit bukan incidental tapi secara simultan,” tegasnya.

Dia menegaskan, jika tiga kartu mulia itu akan dikaji dan dievaluasi untuk menjadi program pilihan Sholawat, sekaligus mencari simpati rakyat yang pada akhirnya menjadi implementasi program yang sesungguhnya.

“Saya tidak ingin membuat perda yang hanya sebatas menjadi mercusuar tapi implementasi nol. Kami mengkalkulasi, menghitung tentang kebutuhan bagaimana petani, buruh menjadi berdaya bagaimana guru ngaji, guru madrasah kesejahteraannya diperhatikan,” tekadnya.
Sumber : https://kumparan.com/

Tags:
29Jul

Legislator Harapkan Hewan Ternak Dapat Asuransi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Legislator Harapkan Hewan Ternak Dapat Asuransi

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron berharap agar seluruh hewan ternak mendapatkan asuransi, sama halnya seperti tanaman padi untuk meningkatkan produksi pangan.

“Kami sudah usulkan melalui Komisi IV DPR RI dan Kementan RI pun merespon baik, bahwa hewan ternak khususnya sapi juga harus mendapatkan progam asuransi,” kata Herman Khaeron kepada Antara di Sukabumi, Jabar, Rabu.

Menurutnya, progam asuransi ini bertujuan untuk melindungi peternak dari berbagai yang bisa merugikan mereka, seperti serangan penyakit atau lain halnya. Pemberian asuransi ini sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 19 tahun 2013 tentan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Untuk besaran nilai premi asuransi yang harus dibayarkan peternak masih dalam pembahasan, namun sudah pasti pembayaran pokok premi tersebut disubsidi oleh pemerintah pusat sama seperti asuransi padi. Di mana petani hanya membayar 20 persen dari nilai premi dan 80 persennya disubsidi oleh pemerintah.

Diharapkan dengan adanya asuransi untuk hewan ternak khususnya sapi, bisa menggenjot produksi daging sapi sehingga tidak perlu impor lagi seperti di saat-saat tertentu salah satunya menghadapi Idul Fitri.

“Dengan adanya kejelasan perlindungan bagi peternak, bisa meningkatkan semangat bagi para peternak untuk menggenjot produksinya dan tujuan akhirnya peternak bisa meningkat kesejahteraannya,” tambah Herman.

Sementara itu, Seketaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Momon Rusmono mengatakan tidak hanya ternak saja yang mendapatkan progam asuransi, tetapi untuk petani yang lahannya berada di daerah rawan bencana pun harus mendapatkan progam tersebut.

Untuk itu pihaknya terus berupaya dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk, agar bisa tetap mencairkan asuransinya jika lahan pertaniannya terkena bencana dan berada di daerah rawan bencana.

“Upaya dari pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan petani terus kami galakan, yang salah satunya meningkatkan kualitas tenaga harian lepas (THL) penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan,” katanya.

sumber: antara

Tags: