Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan turut berduka dan menaruh empati yang mendalam atas wafatnya para petugas ataupun yang jatuh sakit saat menjalankan tugasnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 lalu, baik dari jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun jajaran aparat pengamanan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Polda Jawa Barat, di Bandung, Jabar, Kamis (16/5/2019).

“Komisi II DPR RI menegaskan bahwa petugas Pemilu yang  wafat atau sakit adalah para pejuang demokrasi. Oleh karena itu, jatuhnya korban jiwa dan sakit menjadi bahan evaluasi khusus bagi Komisi II DPR RI, sebagai  pihak  yang  terlibat  dalam penyusunan Perundang-undangan dan Peraturan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelas Herman.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam Kunspek ini pihaknya ingin menggali informasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk data para korban, kronologis kejadian, beserta anggota keluarganya. Ia berharap ke depan Anggota KPU di semua tingkatan memiliki kemampuan, kredibilitas, integritas, dan memberikan kepercayaan terhadap publik.

“Tentu kami memberikan apresiasi. Kami lihat Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi semuanya memberikan daya dukung yang baik. Mudah-mudahan ke depannya Pemilu kita bisa letakkan pada peraturan yang lebih baik lagi, supaya menjamin pemilu itu damai, adil, jujur, dan legitimate,” harap legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, dalam pemaparannya Wakapolda Jabar Brigadir Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus menyatakan strategi yang dilakukan Polda Jabar dalam Pemilu melalui hal-hal preventif dan penegakan hukum. Selain itu disampaikan pula mengenai strategi lain yang dilakukan Polda Jabar dalam pengamanan Pemilu 2019, yaitu dengan meningkatkan sinergi Polri dan TNI serta instansi terkait.

Lebih lanjut Wakapolda Jabar mengatakan kerawanan yang diprediksi terjadi pada Pemilu 2019 adalah adanya penyebaran hoaks, penyelenggara Pemilu yang tidak profesional, money politic, keterlambatan logistik Pemilu, adanya unjuk rasa, konflik sosial dan kerusuhan, pemungutan dan penghitungan suara yang memerlukan waktu yang lama. (hr/sf)

sumber: dpr