Website Herman Khaeron
11Mar

Herman Khaeron: Pemerintah Diminta Tegas, PTSL Harus Zero Pungli

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Pemerintah Diminta Tegas, PTSL Harus Zero Pungli

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus benar-benar gratis dan bebas dari pungutan liar (pungli). Karena PTSL ini adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyatnya serta pembiayaannya juga dilakukan oleh pemerintah.

“Pungli itu sudah harus zero pungli. Karena program PTSL ini adalah program pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi harapan kita betul-betul sertifikat ini bisa diberikan ke masyarakat yang memerlukan dengan gratis,” ujar Herman saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku mendapatkan informasi bahwa masyarakat masih mengeluhkan ada oknum yang melakukan pungli dalam pembuatan sertifikat sesuai dengan program PTSL dengan nominal bervariasi berkisar Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000. “Kita mengharapkan baik pemerintah daerah maupun BPN sendiri betul-betul tegas dalam memberantas pungli PTSL,” tambah Herman.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya menyoroti kurangnya tenaga ahli ukur yang dimiliki sejumlah Kantor BPN. Bahkan di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) BPN, tenaga ahli ukur yang dimiliki sudah masuk masa pensiun, sehingga perlu perekrutan pegawai baru.

“Kita sudah bicarakan kepada pihak Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) agar ahli ukur yang ada di BPN ini diremajakan atau menerima ahli ukur-ahli ukur yang baru untuk mengganti ahli ukur yang akan pensiun,” pungkas legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.@asa/dpr

sumber: visi

Tags:
9Mar

[Video] DPR RI Dorong RUU Pertanahan Segera Disahkan

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

[Video] DPR RI Dorong RUU Pertanahan Segera Disahkan

NARSUM : HERMAN KHAERON / Wakil Ketua Komisi II DPR RI / FPD / Dapil JAWA BARAT VI I

NDRA ISKANDAR / SEKJEN DPR RI (TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – SETJEN DPR RI)

Live Streaming : www.dpr.go.id Twitter : @DPR_RI FB : DPR RI Youtube : DPR RI (TIM IT & SOSMED)

Tags:
9Mar

BPN Diminta Tidak Tebang Pilih Selesaikan Sertifikasi Tanah

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengimbau kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah kerjanya, khususnya pelayanan mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Hal tersebut diungkapkan Herman saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan Wakil Bupati Bogor beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, serta Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (05/3).

“BPN jangan sampai mencederai program yang sudah bagus ini dan malah menimbulkan image yang kurang baik. Misalnya, ada pungutan liar dan sertifikat yang tidak selesai, kemudian yang skala besar dapat dengan mudah mengurus tanah, sehingga target masyarakat kecil tidak selesai,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Diakui Herman, target PTSL untuk di Kabupaten Bogor termasuk yang paling besar di Indonesia, sehingga diperlukan berbagai inovasi dalam mencapainya. Diketahui, pada tahun 2017 PTSL di Kabupaten Bogor ditargetkan sebanyak 97 ribu bidang tanah, tahun 2018 sejumlah 80 ribu, dan di tahun 2019 sejumlah 75 ribu.

“Capaian BPN Bogor ini sudah sangat maksimal, kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan juga sudah sangat luar biasa. Kita wajib memberikan suatu apresiasi kepada jajaran BPN dalam melaksanakan program PTSL yang merupakan program pemerintah karena sudah berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Herman menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Komisi II DPR RI juga akan membuat aturan pengesahan, pengakuan, dan legitimasi kepemilikan sertifikat tanah untuk menghindari konflik sengketa pertanahan yang berujung gugatan.

“Komisi II DPR akan mencari mekanisme yang lebih baik dan ke depannya kita akan merancang agar sertifikat setelah lima tahun tidak dapat digugat hukum alias menggunakan sistem positif,” pungkas politisi dapil Jawa Barat ini.

sumber: viva

Tags:
8Mar

Herman Khaeron Raih Best Parliamentarian Pada Obsession Awards 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Raih Best Parliamentarian Pada Obsession Awards 2019

Herman Khaeron, atau yang akrab disapa Kang Hero, mendapatkan penghargaan “Best Parliamentarian” pada Obsession Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Obsession Media Group, pada Rabu (6/3) malam di Jakarta.

Ini tak lepas dari kerja keras dan bukti serius Kang Hero dalam mengemban amanah sebagai anggota DPR RI. Beberapa program kongkrit, bisa diselenggarakan oleh Kang Hero di parlemen.

Dalam akun Instagramnya, Herman Khaeron mengucapkan terima kasih kepada Obsession Media Group yang telah memberikan penghargaan BEST PARLIAMENTARIANS.

“Ini menjadi pendorong bagi saya untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Terimakasih”

Obsession Media Group (OMG) sendiri dianggap sebagai media yang punya pengaruh dan punya spesifikasi mengeksplorasi profile dan reputasi tokoh-tokoh nasional.  Nama-nama pemenangnya muncul lewat proses seleksi ketat. Semua mengacu pada riset yang dilakukan Indonesia Research and Survey.

Tags:
8Mar

Diduga Bermasalah, Komisi II DPR RI akan Tinjau Proyek Bendungan Sukamahi

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Komisi II DPR RI akan meninjau proyek Bendungan Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor. Peninjuan akan dilakukan menyusul adanya dugaan pengukuran lahan yang tidak sesuai prosedur sehingga masuk sejumlah nama yang bukan pemegang hak atas tanah dalam surat ukur yang dikeluarkan Kantor Pertahanan atau BPN.

“Kita akan lihat kalau ada laporan. Namun jika media mengangkat ini sebagai suatu yang penting tentunya kami nanti tinjau dan merespon positif terkait konflik pertanahan disana,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Selasa (5/3/2019).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, hampir semua pembangunan bendungan memang banyak berbenturan dengan masyarakat utamanya soal pembebasan.

“Ini juga yang kami sedang rumuskan di undang-undang pertanahan. Untuk hal -hal yang bersipat kepentingan umum tentu harus diletakan dengan menjaga kepentingan masyarakat. Disadari atau tidak memang dalam membuat bendungan ini memuat masalah dengan masyarakat apalagi untuk daerah-daerah genangan karena ganti ruginya tidak memadai,” kata Herman Khaeron.

Karenanya, kata dia, kedepan kita akan mengefektifkan keberadaan BPN termasuk di dalam rancangan undang undang dibentuknya bank tanah. Sehingga untuk kawasan-kawasan pembangunan bank tanahlah yang akan mencarikan lahan pengganti buat masyarakat.

“Kita juga ingin mengefektifkan fungsi BPN dalam penata ruang. Rakyat tidak boleh dirugikan dengan keberadaan tanahnya karena ada pembangunan lainnya. Jadi bukan hanya slogan bahwa ganti untung tetapi masyarakat jangan sampai kehilangan hunian dan kehilangan pekerjaannya. Ini yang harus dipikirkan ketika merelokasi baik hunian maupun ladang pekerjaannya kita pertahankan sebagai sumber kehidupan tentunya,” tandas dia.Sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Agustyarsyah mengatakan jika proses pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Sukamahi dan Ciawi semua sudah sesuai prosedur.

“Kita akan balas surat kepada yang bersangkutan dan memberikan penjelasan berdasarkan data dan tahapan pengadaan,” kata Agustyarsyah, kepada SINDOnews dalam pesan WhatsApp.

sumber: kompas

Tags:
18Feb

Herman Khaeron Dengarkan Curhat Petani Kopra Maluku Utara

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Dengarkan Curhat Petani Kopra Maluku Utara

Amat Husen terlihat telanjang dada sambil menatap kepulan asap di tempat pembuatan kopra. Nampak keringat membasahi tubuhnya.

Sudah seminggu Amat Husen dan anak-anaknya bekerja membuat kopra, mulai dari memetik kelapa, mencungkil daging kelapa, hingga mengasapinya untuk dijadikan kopra. Hal ini dilakukan mulai dari pukul 07 pagi hingga pukul 17.00 sore.

Akibat harga kopra yang turun, Amat Husen harus bekerja sebagai tukang bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah.

“Saya buat kopra hanya untuk dapat makan-minum sehari-hari sedangkan biaya sekolah anak-anak saya kadang menyiasati dengan kerja bangunan,” keluh Amat Husen 36 tahun, warga Desa Oba, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore kepulauan beberapa waktu lalu.

Dulu, Amat Husen dapat menyewa warga untuk membantu proses pembuatan kopra, tetapi sekarang tidak lagi, faktor utama seperti biaya makan-minum yang cukup tinggi berbanding terbalik dengan upah kopra. “Awalnya harga Kopra gudang di Oba Rp5000-Rp7000 sekarang jato (anjlok) hingga Rp3500-Rp3700,” kata Amat.

Kata Amat, jika kopra miliknya dikerjakan oleh orang dalam seminggu, ia harus mengeluarkan uang sebesar 500ribu sampai 800ribu untuk biaya makan-minum. “Sedangkan upah yang diperoleh dari hasil penjualan Kopra kecil berbeda dengan sebelumnya,” ucap Amat.

Pemilik Gudang Kopra Ardhi ketika ditemui pada Jumat (15/01) mengatakan, kopra yang ia beli langsung dari petani dengan harga Rp4600, suplai Kopra yang ada di gudang semuanya dari Halmahera seperti Oba Kota Tidore Kepulauan, Jailolo, Gane Barat, Gane Timur Halmahera Selatan dan, Buli, Ekor Halmahera Timur,” kata Ardhi.

Disela-sela kesibukan pengangkutan dan menimbang kopra bersama karyawan di gudang yang sebesar setengah lapangan bola itu Ardhi mengatakan, Kopra yang masuk di gudang sehari bisa mencapai 1-6 ton. Mereka tidak langsung angkut ke kontainer namun ditampung dulu untuk mengeringkan air yang menyerap. “Setelah itu, gantikan karung dan pengakutan untuk dibawa ke Surabaya,” ucap Ardhi.

“Harga tinggi maupun tidak kami tetap untung Rp1000 perkilo, sebulan kami dapat pengangkutan hingga 10 kontainer,”Tambahnya.

“Harga Kopra di pabrik tidak menentu setiap saat tergantung Kurs Dollar, pengalaman selama di Surabaya, saya selalu tanyakan kepada perusahaan, dan perusahaan selalu mengatakan bahwa itu pengaruh dari harga dolar,” ucap Ardhi

***

Sementara itu, Wakil ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, strategi petani yang lebih baik menjadikan kompetensi sumberdaya lokal sebagai kekuatan ekonomi berdayakan potensi yang ada. Olehnya itu, sediakan industri, investasi dan penyediaan pasar, bukan menghilangkan potensi lokal yang hidup di masyarakat.

“Kopra telah hidup dengan masyarakat. Kopra mampu menunjang pendapatan masyarakat, janganlah ada kebijakan pemerintah untuk mengganti sebab, sentuhan industri yang harus dijadikan prioritas,”kata Herman.

Anggota DPR RI dapil Jawa Barat ini melanjutkan, kita tidak boleh kalah dengan tekhnologi modern yang hanya menjual air kelapa.

Ketua Koperasi rakyat halmahera (KOPRA) Sahrin Hamid mengatakan, prospek pembuatan pabrik kopra telah ada, “kita berupaya agar perencanaan operasi Pabrik Kopra akan direalisasikan pada bulan Maret mendatang,” kata Sahrin.

— Risman Rais

sumber: kumparan

Tags: