[Video] DPR RI – Komisi VII Harap Anggaran Riset Dinaikan
14Nov
![[Video] DPR RI - Komisi VII Harap Anggaran Riset Dinaikan](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2017/11/Video-DPR-RI-Komisi-VII-Harap-Anggaran-Riset-Dinaikan-300x206.png)
28Oct
Kementerian Kelautan daan Perikanan (KKP) kembali menggelar Jambore Pesisir 2017 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/10), sebagai bagian dari kampanye Gerakan Cinta Laut (Gita Laut). Setelah digelar di Pangandaran, Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu, jambore kali ini diikuti sekitar 400 anggota Pramuka dari 20 sekolah di Cirebon.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya S Poerwadi yang juga dihadiri Pembina Pramuka Kwarda Jawa Barat sekaligus anggota DPR Herman Khaeron serta jajaran Pemerintah Kota Cirebon.
Bramantya mengatakan tujuan dari Jambore Pesisir adalah untuk memberikan pendidikan, pembelajaran, dan pemahaman bagi generasi muda tentang ekosistem pesisir dan model pengelolaan laut serta pantai yang baik. “Kegiatan Jambore Pesisir di Kota Cirebon merupakan wahana bagi generasi muda dan masyarakat untuk belajar, meningkatkan keterampilan, berbagi pengalaman dan mempraktikan secara langsung kegiatan pelestarian ekositsem,” katanya saat membuka jambore.
Selain itu, peserta juga semakin memahami upaya menanggulangi pencemaran, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim di kawasan laut dan pantai.
Herman yang memberikan sambutan dalam acara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan Pramuka tersebut patut didukung. Hal itu sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa Indonesia adalah negara maritim dan generasi muda harus semakin menyadari pentingnya potensi laut dan pantai Indonesia.
Mantan pimpinan Komisi IV DPR ini juga menjelaskan bahwa Jambore Pesisir ini sangat bagus dalam memadukan kegiatan kepanduan dengan aktivitas bahari. “Ini semakin menguatkan generasi muda yang sudah dibina dalam Pramuka semakin menyadari pentingnya laut dan maritim Indonesia,” tegasnya.
Dikatakan, tekad untuk mewujudkan Jambore Pesisir ini sudah dijajaki sejak tahun 2004 silam. Saat itu, kampanye dilakukan melalui Bina Cinta Laut Lestari yang diikuti generasi muda secara nasional. Dalam perkembangannya, kegiatan Bina Cinta Laut Lestari itu terus ditingkatkan dan puncaknya pada 2014 lalu digelar di Indramayu, Jawa Barat.
“KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti kembali menggalakkan Jambore Pesisir yang sangat sejalan dengan Bina Cinta Laut Lestari yag sudah diperjuangkan sejak lama,” tegasnya.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, Balok Budyanto menjelaskan bahwa Jambore Pesisir dilaksanakan mulai Jumat (27/10) hingga Minggu (29/10). Adapun rangkaian kegiatan meliputi perkemahan, pelatihan pengolahan buah mangrove, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan kerajinan berbahan cangkang kerang dan lomba pelestarian lingkungan dan pesisir.
“Ini merupakan sarana bagi generasi muda, khususnya Pramuka, untuk semakin memahami bahwa potensi laut dan pesisir sangat besar,” katanya.
Sebelumnya, Jambore Pesisir juga digelar di Pangandaran Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu. Selain jambore, rangkaian Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) juga dilanjutkan dengan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) yang diadakan pada Sabtu (28/10) di Pantai Kejawanan, Kota Cirebon.
sumber: beritasatu
24Oct
hermankhaeron.info – Komisi VII DPR RI menyatakan kekecewaannya terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang urung hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan. Padahal, agenda rapat sangat penting namun PT PLN mendadak tidak hadir secara sepihak.
“Pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang rapat dari pihak PLN ini sangat mendadak, dan semestinya hal ini tidak terjadi,” tegas Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (23/10).
Rapat Komisi VII DPR akhirnya ditutup dengan beberapa kesimpulan. Antara lain menyatakan bahwa ketidakhadiran PT PLN selaku mitra Komisi VII ke depan tidak boleh terjadi lagi. Sesuai peraturan perundang-undangan, Komisi VII berhak memberikan statemen jika PLN kembali urung hadir.
“Agendanya sangat penting tetapi dianggap (PLN) kurang penting, dan lebih penting untuk kunjungan ke tempat lain. Komisi VII akan menyurati pihak PLN dan menyatakan sikap kecewa,” kata Herman.
“Serta menuntut pertanggungjawaban dan juga memberi peringatan keras agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Kita juga minta supaya pemberitahuan semacam ini tidak dilakukan secara mendadak,” sambungnya.
Komisi VII meminta Dirut dan seluruh Direksi PLN memberikan alasan yang tepat berkaitan dengan pemberitahuan pembatalan rapat di masa mendatang. Jika tidak PLN sama saja melanggar etika kemitraan.
“Ini sudah melanggar etika kemitraan, kita minta untuk tidak terulang kembali dan kalaupun ada acara-acara lain harus dengan alasan yang lebih tepat, karena kami juga sangat mengerti jika ada hal-hal lain yang lebih penting. Tentu kita juga sangat paham untuk diberikan waktu dan penjadwalan ulang,” ucapnya.
Berdasarkan surat yang dikirim PT PLN tertanggal 23 Oktober 2017, Dirut PLN mengajukan permohonan penjadwalan ulang agenda RDP dengan Komisi VII. Dikatakan alasan ketidakhadiran pihak PLN dalam memenuhi undangan rapat karena ada agenda kunjungan kerja ke luar kota yang sudah terjadwal dan mendesak.
PLN memohon agar RDP tersebut dijadwalkan kembali. Sekretariat Komisi VII DPR RI sendiri sebelumnya mengirim undangan rapat dengar pendapat pada tanggal 11 Oktober 2017 lalu.
sumber: daulat.co
11Oct
Sayangilah alam kita, karena pasti Allah akan menganugerahkan kita kebaikan – kebaikan baik di duni maupun di akhirat kelak dan mulailah dari sekarang, supaya Rahmat Allah segera pula di dapat.
9Oct
hermankhaeron.info – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai daya beli masyarakat mengalami penurunan lantaran kesulitan mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga di luar jangkauan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.
“Hal itu saya rasakan betul saat saya turun ke daerah. Jangankan untuk membeli sandang atau papan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pun agak sulit. Artinya, dua hal itulah yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Dijelaskan Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut bahwa kondisi seperti itu sangat kental terasa sewaktu ada kejadian insidentil seperti penjualan beras untuk orang miskin (raskin) atau beras sejahtera (Rastra) yang ditunda selama tiga lantaran perbaikan data (ulang). Para penerima raskin itu hanya mampu membeli raskin sebanyak dua (2) kg dari harga Rp 1.600/kg dibanding jatah lima (5) kg.
Hal itu, berarti penerima raskin itu juga mengurangi konsumsinya. Selain itu, juga terjadi fluktuasi penjualan motor dan pemakaian listrik.
sumber: netralnews
6Oct
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian meningkatnya daya beli masyarakat di tengah penurunan sekarang ini. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli yang meningkat.
“Pertumbuhan itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.
Sementara itu Ecky Awal Mucharram menilai jika APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.
Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.
Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang.
“Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. (icl)
sumber: teropongsenayan
6Oct
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menegaskan bahwa jawaban pemerintah atas isu penurunan daya beli masyarakat seharusnya dijelaskan oleh institusi resmi sehingga tidak menjadi isu politik.
Menurutnya, melalui penjelasan dari institusi resmi maka persoalan penurunan daya beli bisa dipahami masyarakat. Artinya, pemerintah harus mengeluarkan data resmi sehingga menghindari salah persepsi terkait isu tersebut.
“Tentu kalau pun ada bantahan semestinya BPS memberi penjelasan pula,” ujar Herman dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk APBN 2017 dan Polemik Daya Beli Masyarakat, di Gedung DPR, Kamis (5/10/2017).
Dia mempertanyakan bagaimana bisa pergeseran tren belanja offline ke onlinesebagaimana dikatakan Presiden Jokowi merupakan salah satu penyebab penurunan daya beli yang berdampak pada penutupan gerai belanja. Padahal, ujarnya, pergeseran itu seharusnya tidak memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Dia juga menyebutkan bahwa isu daya beli yang tengah menjadi wacana bukan merupakan persoalan politik yang disuarakan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.
Penurunan daya beli itu sendiri, lanjut Herman, memang benar-benar terjadi. Bahkan, penurunan daya beli tersebut sudah berdampak pada penutupan sejumlah gerai-gerai unit usaha tertentu.
Herman mengatakan saat ini rakyat memang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
“Jangankan untuk membeli kebutuhan papan, untuk pangan atau sandang saja agak sulit. Rakyat sedang susah jangan ditutupi dengan sesuatu yag menjadikan lebih susah,” ujar Herman.
sumber: bisnis.com
6Oct
hermankhaeron.info – Saat ini perekonomian dinilai belum bergerak menuju kata membaik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan setidaknya ada dua hal utama yang menjadi penyebabnya.
“Jangankan untuk membeli sandang dan papan, untuk pangan pun saja sulit. Dan tentu ada dua hal yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini, yaitu sulitnya mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga yang di luar jangkauan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI, Kamis (5/10/2017).
Seperti contoh beras raskin yang harga tebusnya di masyarakat mencapai Rp 1.600 per kilogram. Tetapi karena adanya pendataan ulang, dari bulan Januari hingga Maret tak dapat tersalurkan.
Ternyata fakta yang ada di lapangan, walau sudah disubsidi tapi masyarakat banyak yang tak mendapatkan harga yang seharusnya. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai beli masyarakat, seperti contoh biasanya satu orang biasa membeli 5 kilogram beras, menjadi 2 kilogram saja.
Tak hanya itu, contoh lain daya beli secara faktual menurun terjadi pada pembelian sepeda motor yang meledak dalam beberapa tahun belakangan, tetapi sekarang menunjukan grafik penurunan.
“Menurut data Gaikindo sepeda motor juga mengalami penurunan pembelian, dan diikuti oleh penutupan beberapa gerai maupun ritel,” pungkas Herman.
sumber: kabar3.com
5Oct
hermankhaeron.info – Fraksi Partai Demokrat di DPR melakukan rotasi sejumlah kadernya di pimpinan DPR. Salah satu yang digeser adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron.
Partai besutan SBY itu menunjuk Herman Khaeron sebagai Wakil Ketua Komisi VII untuk menggantikan Mulyadi. Sementara, Mulyadi sendiri dipindah ke Komisi III DPR RI.
Herman Khaeron mengatakan bahwa penunjukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VII merupakan tugas besar yang harus dilakukannya untuk menuju kedaulatan pangan dan energi.
“Dua-duanya memiliki road map yang sama menjadi tujuan negara. Dan dua-duanya sama menjadi hajat hidup bangsa. Saya kira penugasan ini dari fraksi atau pimpinan partai kepada saya di komisi VII DPR RI ini juga sama seperti apa yang ada di komisi IV DPR,” tukas Herman di Jakarta, Rabu (4/10).
Dengan ditunjuknya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman mengaku bahwa dirinya akan menunjukan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat untuk negeri ini.
“Prinsip bahwa tetap seperti yang sudah digariskan dalam uu 18 tahun 2012 Adalah menuju kedaulatan kemandirian dan ketahanan dan keamanan pangan. Ini juga sejalan dengan tugas kami di komisi VII menuju terhadap kedaulatan energi. Dan energi ini menjadi sebuah cita-cita masa depan,” pungkasnya.
sumber: jitunews
