Website Herman Khaeron
4Feb

Herman Khaeron Minta Caleg Demokrat Berkampanye Yang Santun

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Minta Caleg Demokrat Berkampanye Yang Santun

Seluruh calon anggota legislatif di berbagai daerah dan tingkatan wilayah harus melakukan kampanye yang positif dan santun kepada masyarakar secara menyeluruh. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP yang juga Wadan Kogasma Partai Demokrat H. Herman Khaeron saat melakukan sosialisasi kepada puluhan Caleg di Kota Cirebon pada Senin (28/01/2019).

Kegiatan  dilangsungkan di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Cirebon. Ketua DPP Demokrat mengatakan “Disini saya tegaskan dan tekankan kepaa para Caleg – Caleg yang berkontestasi di ajang Pileg ini untuk tidak berkampanye hitam atau Black Campaign, harus santun dan positif, beberkan program kerja nyata Partai Demokrat dibawah naungan pak SBY agar kerja nyata 10 tahun era Kepemimpinan pak SBY saat memimpin Bangsa Indonesia itu tetap terjaga dengan baik,” Ujar H Herman Khaeron.

Lebih lanjut Kang Hero sapaan akrab Herman Khaeron berharap, seluruh Caleg Partai Demokrat di Indonesia terutama di wilayah Cirebon untuk turun dengan baik di semua wilayah menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat.”

Saya harap semua Caleg ini turun langsung sampai ke Pelosok, dengarkan keluhan rakyat dan apa yang dimau, sampaikan ke DPC nanti kita rapatkan di pusat, paparkan yang terbaik, buktikan kalau Caleg Demokrat ini Caleg yang baik untuk menjadi wakil rakyat, karena kita adalah pelayan Rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia,” Ucap Kang Hero.

Ketua DPC Partai Demokrat Handarujati Kalamullah pun mengaku bangga akan semangat dan antusias para caleg Partai Demokrat di Kota Cirebon dalam mengikuti kegiatan Rapat dengar pendapat dan Pembekalan Caleg. “Kami semua Caleg Partai Demokrat siap berkompetisi dengan baik siap paparkan program unggulan kita untuk membangun bangsa Indonesia dan tentunya membangun Kota Cirebon menjadi lebih baik lagi, kita siap maju untuk rakyat Kota Cirebon,” Ujarnya.

sumber: e-satu

Tags:
31Jan

Komisi II Akan Panggil Dewan Kawasan Batam

Posted by: admin Categories: Info
No comments
Komisi II Akan Panggil Dewan Kawasan Batam

Komisi II DPR RI akan segera memanggil Dewan Kawasan Batam guna meminta informasi dan keterangan terkait simpang siur wacana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Pada prinsipnya, Komisi II DPR RI memahami kompleksitas dan permasalahan dualisme pengelolaan Batam antara Pemkot Batam dan BP Batam.

“Oleh karenanya, harus ada kebijakan pemerintah yang komprehensif terhadap penataan ulang Batam. Selanjutnya, Komisi II akan menghadirkan Dewan Kawasan Batam,” ujar Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sekretaris Kabinet di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/1/2019).

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, dalam pemanggilan Dewan Kawasan Batam ini, Komisi II DPR RI ingin mempertanyakan dan meminta penjelasan terkait dengan rencana penunjukan Wali Kota Batam sebagai Ex Officio sebagai Kepala BP Batam.

Selain itu, Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan hubungan kelembagaan BP Batam dengan Pemkot Batam dengan mempertimbangkan aspek regulasi, ekonomi, dan kelembagaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan, dengan melibatkan masyarakat dan pihak–pihak terkait.

Dalam rapat ini, Mendagri Tjahjo Kumolo juga memaparkan terkait kompleksitas dan permasalahan dualisme pengelolaan Batam antara Pemkot Batam dan BP Batam. Menurut Mendagri, perlu kebijakan yang komprehensif terhadap penataan ulang terkait permasalahan dualisme pengelolaan Batam.

“Secara prinsip kami sampaikan bahwa Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Sekretaris Kabinet serta Komisi II yang hadir di sini tidak bisa memberikan jawaban atau keputusan. Karena ini kewenangannya Dewan Kawasan Batam,” ujar Tjahjo. (hs/sf)

sumber: dpr

Tags:
21Jan

DPR: Penggajian PPPK Jangan Membebani Pemda

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
DPR: Penggajian PPPK Jangan Membebani Pemda

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menyatakan penerimaan Calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) khusus untuk tiga formasi dari honorer K2, tidak boleh membebani keuangan pemerintah daerah.

Pasalnya, ada kewajiban kepala daerah menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam pengusulan rekruitmen PPPK. Hal itu jelas berdampak terhadap anggaran daerah untuk penggajiannya.

“Memang untuk PPPK ini, (pemerintah) jangan hanya mengambil popularitasnya saja, lantas memberatkan terhadap keuangan daerah,” kata Herman kepada JPNN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (21/1).

Untuk memastikan kebijakan penerimaan PPPK dari honorer K2 tidak membebani keuangan daerah, Komisi II DPR sudah mengagendakan pembahasan masalah itu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sebab, kata Herman, setiap kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan fiskal, harus diikuti dengan penambahan alokasi dari APBN kepada daerah. Termasuk itu penerimaan CPNS naupun Calon PPPK.

“Ini baru akan dibahas besok, jam sepuluh rapat dengan KemenPAN-RB. Dalam pandangan saya, memang semestinya kebijakan-kebijakan pusat yang terkait dengan fiskal, disertai dengan penambahan anggaran ke daerah bersangkutan,” jelas politikus Demokrat itu.

Dia berharap pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran sebelum memutuskan penerimaan Calon PPPK. Soal mekanisme penyaluran anggarannya, pemerintah tinggal mengikuti ketentuan yang ada. Apakah lewat DAU (Dana Alokasi Umum) atau yang lainnya.

“Karena faktanya (APBD) sekarang kan, paling tidak 30-40 persen untuk pembangunan di daerah, selebihnya diserap anggaran rutin,” tandas legislator asal Jawa Barat ini.(fat/jpnn)

sumber: jpnn

Tags:
21Jan

Herman Khaeron Ajak Seluruh Komponen Bangsa Jaga Kerukunan Pemilu 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Ajak Seluruh Komponen Bangsa Jaga Kerukunan Pemilu 2019

Pimpinan Komisi II DPR RI, Herman Khaeron mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan di tengah perbedaan pilihan dalam Pemilu 2019.

“Bahwa sesungguhnya perbedaan di dalam pemilu adalah wajar sesaat dan kemudian kita harus bersatu lagi. Tentunya kita harus songsong pemilu sebagai proses demokrasi rakyat dengan damai, tertib, jujur, dan adil,” ujar Herman saat memberikan sosialisasi 4 Pilar di salah satu hotel yang ada di Jalan Wahidin Kota Cirebon, Rabu (16/1/2019).

Sebagai mesin politik, kata dia, tentunya harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang kelak bisa membawa harapan dan aspirasi rakyat, terlebih lagi dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Politisi Demokrat tersebut, jelang Pemilu 2019 atmosfer politik semakin panas. Apalagi 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu juga memiliki visi-misi dan cara berbeda untuk mengambil suara rakyat.

Atas dasar itu yang membuat situasi pemilu memanas. Namun ia berpesan kepada masyarakat dan para elite untuk tidak larut dengan perbedaan yang sifatnya sesaat saja, serta senantiasa menjaga marwah pemilu yang amai dan damai. (PB04)

sumber: pilaradiocirebon

Tags:
21Jan

Komisi II DPR RI Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Pemilu 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi Pemilu 2019.

Menurut dia, persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dikedepankan.

“Jangan sampai terpancing isu dan info yang bisa memecah belah kesatuan dan persatuan kita,” kata Herman Khaeron saat ditemui di kawasan Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (17/1/2019).

Ia mengatakan, berbeda pilihan dalam Pemilu 2019 merupakan hal yang wajar dan suatu keniscayaan dalam politik.

Jika perbedaan berdampak pada perpecahan, maka hal itu harus dihindari.

Karenanya, masyarakat pun harus bisa dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan dalam politik.

“Pemilu kali ini ada 16 partai politik, sudah dipastikan sebanyak itu adanya perbedaan kepentingan,” ujar Herman Khaeron.

Ia mengatakan, seluruh parpol peserta Pemilu 2019 itu akan sama-sama mengambil hati dan piikiran rakyat.

Sebagai pimpinan di komisi yang fokus melakukan pengawasan terhadap proses Pemilu 2019, Herman juga berpesan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas.

“Silakan diperhatikan dan pilih yang terbaik menurut pribadi masing-masing,” kata Herman Khaeron.

sumber: tribun

Tags:
14Jan

Herman Khaeron: RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus segera diselesaikan. Mengingat penataan dan pengaturan pertanahan ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi rakyat.

Untuk itu, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap aspirasi dan masukan terkait RUU Pertanahan dengan Direktur Utama PTPN III beserta anak perusahaannya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Panitia Kerja RUU tentang Pertahanan dari pemerintah di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

“Bentuk pengaturan untuk undang-undang pertanahan memang sudah ada, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960. Tapi kami menganggap terlalu umum, sehingga harus ada undang-undang yang lebih spesial. UU PA Nomor 5 tahun 1960 tetap ada sebagai lex generalis. Kemudian lex spesialis-nya adalah kami ingin menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini,” tegas Herman.

Mengapa harus segera dituntaskan, menurut Herman banyak persoalan dan pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab. Misalnya, bagaimana masa depan dengan pertanahan. Ditambahkan legislator Partai Demokrat itu, penggunaan tanah saat ini sudah menggunakan media ke atas dan ke bawah. “Bagaimana pengaturannya, berapa kedalamannya, berapa ketinggiannya kemudian atas tanahnya tersebut seperti apa pemberian hak alas tanahnya,” tambahnya.

Terlebih lagi persoalan pemberian hak pakai atau Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perkebunan yang begitu luas, sedangkan tanah di negara ini sangat terbatas. Indonesia sendiri memang negara besar, tetapi dua pertiganya adalah lautan. Sehingga penting juga pengaturan UU Pertanahan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat Indonesia yang jumlahnya terus bertambah yang saat ini mencapai 250 juta jiwa.

“Yang pasti kami sudah merumuskan drafnya dan sudah selesai di DPR, pemerintah sudah mengajukan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sebagian sudah kami bahas. Jumlahnya mencapai 928 DIM, dan ini harus diselesaikan pada masa periodisasi saat ini sampai nanti akhir Oktober 2019,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (es/sf)

Tags:
6Jan

Komisi II Sebut Jokowi Kunci Penyelesaian Persoalan Honorer

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Komisi II Soroti Rekapitulasi Penghitungan Suara di Pemilu 2019

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron menyatakan, persoalan tenaga honorer kuncinya ada di Presiden Joko Widodo.

Sejak awal, terang Herman, pihaknya berkomitmen untuk mengangkat kesejahteraan para honorer dengan memperjelas status mereka.

“Semua itu dikembalikan kepada presiden dan pemerintahannya. Jika ingin diselesaikan pasti selesai,” kata Herman di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan tersebut membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Herman mengatakan, pada pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mengangkat sampai satu juta tenaga honorer menjadi PNS.

“Pak SBY mengangkat secara bertahap tenaga guru honorer mencapai di atas satu juta orang menjadi PNS. Dan itu bisa,” jelasnya.

Diketahui, Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bukanlah solusi atas kelanjutan karir dari ratusan ribu tenaga honorer kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia.

Hanya saja, kata dia, pemerintah tetap kukuh menerapkan skema pengangkatan PPPK ini, bagi guru honorer di atas usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun yang gagal seleksi CPNS 2018.

Alhasil, Titi secara pribadi mengaku tak tahu lagi harus bagaimana karena pemerintah sekarang dinilai sudah menutup hati dan telinga untuk K2.

“Itu hanya akan menambah sakit hati yang kesekian kalinya,” kata Titi beberapa waktu lalu. (ahm)

sumber: teropongsenayan

Tags:
27Dec

Era SBY, Jutaan Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Komisi II DPR RI Dorong Kota Cirebon Ciptakan Pemilu Berkualitas

Kerinduan para tenaga honorer kepada sosok kepmimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak pada spanduk bertuliskan “Pak SBY, Guru Honorer Merindukanmu, #jadikankamiPNS” yang terpampang di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron beranggapan, saat menjadi presiden dua periode, perhatian Ketua Umum Partai Demokrat ini memang dianggap memberikan perhatian besar kepada para tenaga honorer.

“Pak SBY memberikan perhatian penuh kepada para tenaga honorer. Pak SBY mengangkat secara bertahap tenaga guru honorer mencapai di atas satu juta orang menjadi PNS,” kata Herman, Rabu (19/12/2018).

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, perhatian partai berlambang mercy biru tersebut bukan hanya guru saja, melainkan tenaga honorer di berbagai bidang lainnya.

“Partai Demokrat berkomitmen untuk mengangkat kesejahteraan para honorer, dan memperjelas status mereka. Tentu bagi Partai Demokrat harus ada solusi untuk meningkatkan status dan kesejahteraan para honorer, karena bukan guru saja, ada penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, tenaga kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana era SBY bisa mengangkat sampai satu juta tenaga honorer menjadi PNS, Herman mengatakan, semua tergantung kepada presiden. Menurut dia, kalau memang mau diselesaikan maka pasti bisa selesai.

“Semua itu dikembalikan kepada presiden dan pemerintahannya. Jika ingin diselesaikan pasti selesai,” tegasnya.

Herman pun memberikan jawaban saat ditanya perlu tidaknya Revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan apakah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa menuntaskan masalah honorer keseluruhan.

“Aturan syarat batas usia bagi PNS di UU ASN tentu baik, tetapi bisa dinaikkan batas usianya. Sehingga pembahasan Revisi UU ASN bisa dilanjutkan, selain ada pengecualian terhadap honorer yang ketika masuk batas usianya dapat diperhitungkan, dan PPPK bisa menjadi sarana antara,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, spanduk bertuliskan “Pak SBY, Guru Honorer Merindukanmu, #jadikankamiPNS”, tampak di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor. Spanduk ini dipasang di pinggir jalan sehingga dengan mudah terbaca masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Entah siapa yang memasangnya, tapi salah satu pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Ahmad Saefuddin mengatakan hal tersebut merupakan ungkapan polos penuh harap dan tulus dari sebuah aspirasi anak bangsa terhadap kenangan yang terindah di masa pemerintahan SBY.

“Inilah potret nyata yang terjadi di lapangan, sebuah perbandingan era yang kontradiktif. Mau tidak mau sejarah telah mengukir dengan tinta emas apa saja yang telah dilakukan era pemerintahan Pak SBY. Beliau adalah bapak pahlawan honorer karena hanya di masanya banyak honorer diangkat menjadi PNS,” kata Ahmad.

sumber: panggungindonesia

Tags: