Website Herman Khaeron
10Oct

DPR : Pertumbuhan Ekonomi Era SBY Lebih Tinggi Dibanding Era Jokowi

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

hermankhaeron.info – “Kalau pengangguran meningkat berarti ada penurunan pendapatan masyarakat. Survival masyarakat dalam kehidupannya juga akan turun, dan jika turun maka daya belinya juga turun. Apabila daya beli menurun maka berdampak pada penurunan aspek konsumsi domestik. Padahal itu penting, karena hampir 50 persen dari penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi.”

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron di Jakarta,Minggu (8/10) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi ketimbang era Presiden Jokowi.

Herman menjelaskan ada empat faktor penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor.

“Keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era Presiden SBY, pertumbuhannya itu rata-rata 6 sampai 7 persen. Pertumbuhan sekarang rata-rata 4,5 sampai dengan 5 persen. Apakah pertumbuhan yang sebesar ini memadai?,” jelasnya.

Menurutnya saat ini pemerintah harus memperhatikan usia produktif dan angkatan kerja yang terlampau besar. “pertumbuhannya tidak cukup memadai untuk menampung ruang kerja dari pertumbuhan angkatan kerja yang ada, maka hal itu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran,” paparnya.

Untuk itu DPR, imbuhnya, mengingatkan bahwa Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting. “Supaya rakyat bisa survive, dan supaya daya beli rakyat mampu untuk menghidupi sandang, pangan dan papannya,” terangnya.

Herman juga menekankan infrastruktur juga akan meningkatkan berbagai aspek lainnya. Infrastruktur harus dibangun menjadikan sebuah connectifity dari daerah produksi kepada daerah produsen atau dari kemampuan sumber daya yang ada menjadi penopang kinerja ekspor.

“Ini pemikiran yang sederhana. Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan survive dalam kehidupannya. Situasi ini tidak akan dapat dijawab dengan mudah,” pungkasnya.

sumber: tangkasnews

Tags:
9Oct

Herman Khaeron Minta Jokowi Baca Laporan BPS Triwulan II. Isinya Soal Daya Beli

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron meminta presiden untuk membaca laporan Badan Pusat Statistik triwulan II yang menjelaskan pernurunan daya beli masyarakat telah terjadi.

Menurutnya, laporan tersebut bukanlah sebuah serangan politik Kepala BPS, melainkan hasil laporan resmi survei yang dilakukan lembaga tersebut.

“Laporan BPS triwulan II menyampaikan bahwa terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Ini bukan wacana persoalan politik, tetapi memang ini laporan pada triwulan II tahun 2017,” ujar Herman dalam diskusi bertajuk ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ di DPR, Senayan, Kamis (5/10).

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurut Jokowi yang terjadi bukanlah penurunan daya beli melainkan pola belanja masyarakat yang berubah, dari offline menjadi online. Bahkan, Jokowi menilai tutupnya sebuah toko bukan karena tidak ada yang membeli, melainkan kalah bersaing dengan toko online.

Jokowi membuktikan, adanya perubahan pola transaksi itu bisa dilihat dari meningkatnya jasa kurir sebesar 130 persen sampai akhir September ini.

sumber: rmol

Tags:
9Oct

DPR Desak Pemerintah Bersikap Jujur soal Realitas Kesejahteraan Rakyat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Warga Desa Kawungsari Curhat Ke Anggota Komisi IV DPR RI

hermankhaeron.info – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai daya beli masyarakat mengalami penurunan lantaran kesulitan mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga di luar jangkauan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.

“Hal itu saya rasakan betul saat saya turun ke daerah.  Jangankan untuk membeli sandang atau papan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pun agak sulit. Artinya, dua hal itulah yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Dijelaskan Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut bahwa kondisi seperti itu sangat kental terasa sewaktu ada kejadian insidentil seperti penjualan beras untuk orang miskin (raskin) atau beras sejahtera (Rastra) yang ditunda selama tiga lantaran perbaikan data (ulang). Para penerima raskin itu hanya mampu membeli raskin sebanyak dua (2) kg dari harga Rp 1.600/kg dibanding jatah lima (5) kg. 

Hal itu, berarti penerima raskin itu juga mengurangi konsumsinya. Selain itu, juga terjadi fluktuasi penjualan motor dan pemakaian listrik.

sumber: netralnews

Tags:
6Oct

DPR Berharap Pemerintah Berikan Kepastian Soal Daya Beli Masyarakat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Waspadai Pergeseran Lokasi Konsumsi Selama Masa Mudik

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian meningkatnya daya beli masyarakat di tengah penurunan sekarang ini. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli yang meningkat.

“Pertumbuhan itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.

Sementara itu Ecky Awal Mucharram menilai jika APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.

Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.

Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang.

“Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. (icl)

sumber: teropongsenayan

Tags:
6Oct

Wakil Ketua Komisi VII DPR: Daya Beli Bukan Isu Politik

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Respons Herman Khaeron Terkait Kasus Dugaan Beras Oplosan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menegaskan bahwa jawaban pemerintah atas isu penurunan daya beli masyarakat seharusnya dijelaskan oleh institusi resmi sehingga tidak menjadi isu politik.

Menurutnya, melalui penjelasan dari institusi resmi maka persoalan penurunan daya beli bisa dipahami masyarakat. Artinya, pemerintah harus mengeluarkan data resmi sehingga menghindari salah persepsi terkait isu tersebut.

“Tentu kalau pun ada bantahan semestinya BPS memberi penjelasan pula,” ujar Herman dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk APBN 2017 dan Polemik Daya Beli Masyarakat, di Gedung DPR, Kamis (5/10/2017).

Dia mempertanyakan bagaimana bisa pergeseran tren belanja offline ke onlinesebagaimana dikatakan Presiden Jokowi merupakan salah satu penyebab penurunan daya beli yang berdampak pada penutupan gerai belanja. Padahal, ujarnya, pergeseran itu seharusnya tidak memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menyebutkan bahwa isu daya beli yang tengah menjadi wacana bukan merupakan persoalan politik yang disuarakan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.

Penurunan daya beli itu sendiri, lanjut Herman, memang benar-benar terjadi. Bahkan, penurunan daya beli tersebut sudah berdampak pada penutupan sejumlah gerai-gerai unit usaha tertentu.

Herman mengatakan saat ini rakyat memang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.

“Jangankan untuk membeli kebutuhan papan, untuk pangan atau sandang saja agak sulit. Rakyat sedang susah jangan ditutupi dengan sesuatu yag menjadikan lebih susah,” ujar Herman.

 

sumber: bisnis.com

Tags:
6Oct

Ekonomi Rakyat Sedang Susah, 2 Hal Ini Penyebabnya

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Untuk Budidaya Minapadi Disediakan 4.000 Hektare Lahan Pertanian Baru

hermankhaeron.info – Saat ini perekonomian dinilai belum bergerak menuju kata membaik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan setidaknya ada dua hal utama yang menjadi penyebabnya.

“Jangankan untuk membeli sandang dan papan, untuk pangan pun saja sulit. Dan tentu ada dua hal yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini, yaitu sulitnya mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga yang di luar jangkauan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI, Kamis (5/10/2017).

Seperti contoh beras raskin yang harga tebusnya di masyarakat mencapai Rp 1.600 per kilogram. Tetapi karena adanya pendataan ulang, dari bulan Januari hingga Maret tak dapat tersalurkan.
Ternyata fakta yang ada di lapangan, walau sudah disubsidi tapi masyarakat banyak yang tak mendapatkan harga yang seharusnya. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai beli masyarakat, seperti contoh biasanya satu orang biasa membeli 5 kilogram beras, menjadi 2 kilogram saja.

Tak hanya itu, contoh lain daya beli secara faktual menurun terjadi pada pembelian sepeda motor yang meledak dalam beberapa tahun belakangan, tetapi sekarang menunjukan grafik penurunan.
“Menurut data Gaikindo sepeda motor juga mengalami penurunan pembelian, dan diikuti oleh penutupan beberapa gerai maupun ritel,” pungkas Herman.

sumber: kabar3.com

Tags:
6Oct

Komisi VII: Divestasi Freeport Untuk Negara

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Usul Satgas Pangan Dipermanenkan

hermankhaeron.info – PT Freeport Indonesia menyetujui skema divestasi saham 51 persen yang ditawarkan Pemerintah RI dengan jaminan perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, pasca status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kalangan anggota DPR mendukung tawaran pemerintah itu terhadap Freeport.

“Disvestasi itu kan seutuhnya menjadi milik negara, 51 persen harus menjadi kepemilikan negara supaya negara memiliki keputusan di dalam mengambil kebijakan yang strategis atas Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 5/10).

Selain itu demi mengakomodasi keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa RPP. Pembahasan RPP melibatkan Freeport dan lintas kementerian.

Herman mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan seluruh anggota Komisi VII. Langkah ini diambil agar menghasilkan keputusan yang tepat untuk masalah tersebut.

“Kami belum bisa berbicara banyak ini harus di diskusikan dulu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. [rus]

sumber: rmol

Tags:
5Oct

Digeser dari Komisi IV ke Komisi VII, Begini Reaksi Herman Khaeron

Posted by: admin Categories: Berita Info
1 Comment
Badan Ini Jadi Kunci Masa Depan Sumber Daya Alam Indonesia

hermankhaeron.info – Fraksi Partai Demokrat di DPR melakukan rotasi sejumlah kadernya di pimpinan DPR. Salah satu yang digeser adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron.

Partai besutan SBY itu menunjuk Herman Khaeron sebagai Wakil Ketua Komisi VII untuk menggantikan Mulyadi. Sementara, Mulyadi sendiri dipindah ke Komisi III DPR RI.

Herman Khaeron mengatakan bahwa penunjukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VII merupakan tugas besar yang harus dilakukannya untuk menuju kedaulatan pangan dan energi.

“Dua-duanya memiliki road map yang sama menjadi tujuan negara. Dan dua-duanya sama menjadi hajat hidup bangsa. Saya kira penugasan ini dari fraksi atau pimpinan partai kepada saya di komisi VII DPR RI ini juga sama seperti apa yang ada di komisi IV DPR,” tukas Herman di Jakarta, Rabu (4/10).

Dengan ditunjuknya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman mengaku bahwa dirinya akan menunjukan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat untuk negeri ini.

“Prinsip bahwa tetap seperti yang sudah digariskan dalam uu 18 tahun 2012 Adalah menuju kedaulatan kemandirian dan ketahanan dan keamanan pangan. Ini juga sejalan dengan tugas kami di komisi VII menuju terhadap kedaulatan energi. Dan energi ini menjadi sebuah cita-cita masa depan,” pungkasnya.

sumber: jitunews

Tags:
4Oct

Konsumsi Beras di Jabar Meningkat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pemerintah Kembali Didesak Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

hermankhaeron.info – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terus menkampanyekan program one day no rice. Karena, hingga saat ini, konsumsi masyarakat masih didominasi oleh beras. Bahkan, tingkat konsumsi beras masya rakat Jabar pada 2015 naik s ekitar 0,47 kg bila dibanding kan 2014.

Pada 2015, konsumsi beras masyarakat Jabar sebesar 86,7 kg per kapita per tahun. Pada 2014, konsumsi beras hanya 86,23 kg per kapita per tahun. Namun, mes kipun konsumsi beras di Ja bar naik pada 2015, tingkat kon sumsi beras di Indonesia masih lebih tinggi dibanding Jabar.

“Konsumsi beras penduduk In donesia pada 2015 mencapai 98,8 kg per kapita per tahun,” ujar Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pa ngan daerah Jabar, Lilis Irianing sih kepada wartawan di sela-sela acara Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi 2016, belum lama ini.

Berdasarkan hasil analisis, kualitas konsumsi pangan masyarakat Jabar masih belum mencapai kondisi ideal. Saat ini, kecukupan energi di Jabar masih didominasi kelompok pangan padi-padian, yakni mencapai 70 persen. Padahal, jika mengacu pada standar ideal, kontribusi angka kecukupan energi (AKE) untuk kelompok padi-padian sebesar 50 persen dari total AKE.

“Konsumsi masyarakat Jabar masih didominasi oleh beras. Makanya, konsumsi padi-padian masih tinggi,” kata Lilis Untuk umbi-umbian, kata dia, pada 2015 konsumsi masyarakat Jabar mencapai 10,2 kg per kapita per tahun. Konsumsi pa ngan hewani sebesar 33 kg per ka pita per tahun, dan konsumsi sayur dan buah mencapai 74,4 kg per kapita per tahun.

Lilis mengatakan, konsumsi protein masyarakat Jabar pada 2015 pun mengalami peningkat an. Yakni, mencapai 60,5 gram per kapita. Padahal, pada 2014, kon sumsi protein di Jabar hanya 58,5 gram per kapita. Konsumsi protein masyarakat Jabar ini telah meme nuhi angka kecukup an protein.

Dikatakan Lilis, Pemprov Jabar terus berupaya untuk memperkenalkan karbohidrat non beras pada masyarakat. Oleh ka rena itulah Jabar membuat ke bijakan one day no rice yang ma sih terus dikampanyekan hingga saat ini.

Namun, kata dia, agar program ini bisa sukses, Pemprov Jabar pun harus gencar mensosialisasikan karbohidrat pengganti beras. Agar, masyarakat bisa akrab dan terbiasa mengonsumsi karbohidrat nonberas seperti singkong, ubi, atau talas.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pola konsumsi masyarakat tergolong beragam. Baik pangan sumber karbohidrat maupun protein, konsumsinya cukup tinggi sebesar 68,89 persen. Namun, dalam penelitiannya, ditemukan bahwa rata-rata konsumsi pangan yang tinggi ini ternyata belum mencerminkan diversifikasi pangan karena bias terhadap beras dan mi instan.

“Pola produksi dan pola dis tribusi pangan masyarakat juga dinilai belum mendukung diversifikasi pangan,” ujar Herman dalam sidang doktornya di bidang Pertanian dengan disertasi berjudul ‘Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Studi Kasus di Jawa Barat’, belum lama ini.

Herman menilai, tingkat ke tahanan pangan masyarakat di Provinsi Jabar terkategori rendah dalam segi ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Namun, ketahanan pangan relatif tinggi dalam segi kesesuaian dan keter jangkauan pangan.

Meskipun pangan tersedia namun tidak merata, cenderung homogen pada beras dan mi instan. “Hasil penelitian menun jukkan sebagian besar atau 56,47 persen masyarakat belum memperhatikan manfaat pangan sehingga gizinya kurang berim bang dan bernutrisi,” katanya.

Menurut Herman, model diversifikasi pangan yang dikem bangkan harus berdasarkan pen dekatan humanis dan bersifat ko laboratif, partisipatif, dan integ ratif di antara seluruh elemen terkait. Karena itu, model yang di kembangkan harus mengedepan kan penghargaan terhadap komoditas dan nilai global namun mengedepankan moral, keragaman hayati, nilai lokal, partisipasi, dan identitas bangsa yang merupakan model pengembangan diver si fikasi pangan demokratis. ¦ 

sumber: republika

Tags: