Bersama penyuluh perikanan se Provinsi Sulawesi Tenggara selepas pengukuhan DPD IPKANI Sulawesi Tenggara di Kendari pada 8 November 2017.
Bersama penyuluh perikanan se Provinsi Sulawesi Tenggara selepas pengukuhan DPD IPKANI Sulawesi Tenggara di Kendari pada 8 November 2017.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia tentu harus selalu didukung terutama fasilitas pendukungnya. Hal ini menjadi penting karena untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya
saing bangsa.
Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi VII yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Maluku Herman Khaeron mengatakan perlu ada peningkatan fasilitas untuk meningkatkan kinerja dari LIPI khususnya untuk penelitian laut di Provinsi Maluku. Menurut Herman LIPI membutuhkan kapal baru karena kapal yang dimiliki sudah tidak berfungsi dengan baik.
“Untuk melakukan penelitian laut dalam tentunya LIPI butuh fasilitas kapal terbaru, karena kapal milik LIPI yang berada di Maluku ini sudah mangkrak dan tidak bisa dipergunakan karena sudah tidak sesuai dengan teknologi terbaru,” kata Herman saat mengunjungi Kantor LIPI Maluku, Selasa (31/10) lalu.
Tugas LIPI Regional Maluku sebagai peneliti laut dalam tentunya kapal menjadi kebutuhan mendesak mengingat LIPI masih diberikan tugas oleh negara untuk meneliti Sumber Daya Alam (SDA). Maka dari itu Komisi VII DPR RI terus mendorong agar fasilitas yang dimiliki LIPI harus dilengkapi dengan teknologi terbaru.
“Kami melihat ini adalah skala prioritas dan musti disiapkan, bisa saja nanti di APBN perubahan kami berikan anggaran khusus untuk kapal,” terangnya.
Lanjut Herman menurutnya dua kapal miliki LIPI yang berada di Maluku dan Jakarta ini tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk meneliti karena 2/3 luas negara kita merupakan lautan. Nantinya kapal juga akan ditambah agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja untuk menggali sumber data laut yang ada di Indonesia.
Herman juga menginginkan percepatan pengadaan fasilitas alat pendukung. “Kalau LIPI tidak didukung dengan fasilitas alat yang memadai tentu kita akan kehilangan waktu untuk maju dari negara-negara lain,” ungkapnya.
Ke depannya Komisi VII menginginkan penelitian juga tidak hanya menjadi “halte” tapi juga dapat menjadi “terminal akhir”, jadi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Kepala Biro Perencanaan LIPI Maluku Zarnal Arifin mengaku senang dengan keseriusan Komisi VII untuk memberikan fasilitas terbaik. “Saya merasa sangat positif dengan kunjungan ini, Komisi VII menunjukan keseriusan dan komitmennya dalam peningkatan dana untuk infrastruktur riset,” tuturnya.
Sehingga nantinya Indonesia dapat pengakuan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui aktivitas ilmiah, juga bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.
sumber: republika
[Video] DPR RI – Komisi VII Harap Anggaran Riset Dinaikan
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mendesak pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) segera direalisasikan. Namun, perlu payung hukum yang lebih kuat.
“DPR bersama pemerintah perlu menyiapkan payung hukum yang lebih kuat bagi pengembangan EBT serta secara paralel menyiapkan regulasi turunan dari UU seperti PP, perpres, dan permen untuk implementasi UU tersebut,” kata Herman dalam diskusi publik menjelang Munas Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Menurut politisi Demokrat ini, urgensi payung hukum EBT yang lebih kuat, lantaran Indonesia masih mengandalkan energi fosil yang tidak terbarukan yang bakal habis.
Di sisi lain, lanjut Hero, sapaan akrabnya, kebutuhan energi akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi.
Pertimbangan lain, kata Hero, adalah Indonesia memiliki potensi EBT seperti panas bumi, air, surya, biofuel, dan angin yang melimpah, namun belum termanfaatkan dengan optimal.
Di samping juga, menurut dia, tuntutan pemanfaatan energi, yang ramah lingkungan, secara global makin meningkat seiring kesadaran dunia menjaga kelestarian lingkungannya, sehingga pengembangan EBT makin relevan.
Hero menambahkan, saat ini, payung hukum yang dimiliki, hanyalah PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam beleid ini menyatakan, target bauran energi dari EBT sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.
Sementara, mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang didaulat menjadi pembicara, mengatakan, pengembangan EBT merupakan suatu keharusan. “Kekuatan EBT adalah wujud kedaulatan energi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengembangkannya dari sekarang,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, saat ini, dari kapasitas terpasang pembangkit listrik 60.148 Mega Watt (MW), hanya 8.900 MW yang bersumber dari EBT. Jadi, masih sangat rendah pemanfaatannya.
Dengan demikian, lanjutnya, kontribusi EBT dalam bauran pembangkit listrik hanya 2%. “Padahal, Indonesia mempunyai potensi EBT untuk pembangkit sebesar 441,7 GW,” kata Sudirman.
Sudirman menambahkan, pengembangan EBT menjadi sulit dikarenakan adanya vested interest, politik populis, dan cara pandang myopic. “Oleh karena itu, perlu adanya integritas, konsistensi, dan kompetensi dalam mengembangkan EBT agar benar-benar bisa terwujud kedaulatan energi yang berkelanjutan,” kata Sudirman. [tar]
sumber : inilah
Anggota DPR RI, Herman Khaeron melepas peserta gerak jalan santai yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kawasan Stadion Madya (GOR Bima) Cirebon, Minggu (05/11).
Berdasarkan daftar registrasi peserta, kata Hero sapaan Anggota DPR RI ini, gerak jalan diikuti sejumlah 5 ribu peserta.
“Awalnya kegiatan ini diadakan oleh Majelis Wilayah KAHMI Kota Cirebon, kemudian berkembang dan diadakan oleh Wilayah Ciayumajakuning,” jelas Khaeron kepada RMOLJabar.
Masih menurut Hero, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi melalui gerak jalan santai, tidak hanya bagi warga KAHMI tetapi juga warga masyarakat umum.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat, Adang Jumhur menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud pemersatu dan shillaturahmi antar alumni keluarga besar HMI se Jawa Barat.
“Melalui kegiatan ini diharapkan, KAHMI sehat Indonesia sehat, KAHMI bersatu Indonesia bersatu,” tutur pria Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Mengenai jumlah peserta, Adang Jumhur menerangkan awalnya panitia menyediakan sebanyak 1.100 kaos, namun banyak peserta yang tidak kebagian. Menunjukkan jumlah peserta melebihi dari yang dijadwalkan. [bon]
sumber: rmoljabar
Kementerian Kelautan daan Perikanan (KKP) kembali menggelar Jambore Pesisir 2017 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/10), sebagai bagian dari kampanye Gerakan Cinta Laut (Gita Laut). Setelah digelar di Pangandaran, Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu, jambore kali ini diikuti sekitar 400 anggota Pramuka dari 20 sekolah di Cirebon.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya S Poerwadi yang juga dihadiri Pembina Pramuka Kwarda Jawa Barat sekaligus anggota DPR Herman Khaeron serta jajaran Pemerintah Kota Cirebon.
Bramantya mengatakan tujuan dari Jambore Pesisir adalah untuk memberikan pendidikan, pembelajaran, dan pemahaman bagi generasi muda tentang ekosistem pesisir dan model pengelolaan laut serta pantai yang baik. “Kegiatan Jambore Pesisir di Kota Cirebon merupakan wahana bagi generasi muda dan masyarakat untuk belajar, meningkatkan keterampilan, berbagi pengalaman dan mempraktikan secara langsung kegiatan pelestarian ekositsem,” katanya saat membuka jambore.
Selain itu, peserta juga semakin memahami upaya menanggulangi pencemaran, mitigasi bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim di kawasan laut dan pantai.
Herman yang memberikan sambutan dalam acara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan Pramuka tersebut patut didukung. Hal itu sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa Indonesia adalah negara maritim dan generasi muda harus semakin menyadari pentingnya potensi laut dan pantai Indonesia.
Mantan pimpinan Komisi IV DPR ini juga menjelaskan bahwa Jambore Pesisir ini sangat bagus dalam memadukan kegiatan kepanduan dengan aktivitas bahari. “Ini semakin menguatkan generasi muda yang sudah dibina dalam Pramuka semakin menyadari pentingnya laut dan maritim Indonesia,” tegasnya.
Dikatakan, tekad untuk mewujudkan Jambore Pesisir ini sudah dijajaki sejak tahun 2004 silam. Saat itu, kampanye dilakukan melalui Bina Cinta Laut Lestari yang diikuti generasi muda secara nasional. Dalam perkembangannya, kegiatan Bina Cinta Laut Lestari itu terus ditingkatkan dan puncaknya pada 2014 lalu digelar di Indramayu, Jawa Barat.
“KKP di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti kembali menggalakkan Jambore Pesisir yang sangat sejalan dengan Bina Cinta Laut Lestari yag sudah diperjuangkan sejak lama,” tegasnya.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, Balok Budyanto menjelaskan bahwa Jambore Pesisir dilaksanakan mulai Jumat (27/10) hingga Minggu (29/10). Adapun rangkaian kegiatan meliputi perkemahan, pelatihan pengolahan buah mangrove, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan kerajinan berbahan cangkang kerang dan lomba pelestarian lingkungan dan pesisir.
“Ini merupakan sarana bagi generasi muda, khususnya Pramuka, untuk semakin memahami bahwa potensi laut dan pesisir sangat besar,” katanya.
Sebelumnya, Jambore Pesisir juga digelar di Pangandaran Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu. Selain jambore, rangkaian Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) juga dilanjutkan dengan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) yang diadakan pada Sabtu (28/10) di Pantai Kejawanan, Kota Cirebon.
sumber: beritasatu
2 Orang Warga Cirebon Mendapat Kesempatan Menunaikan ibadah Umroh dari Herman Khaeron (HERO) Center
[Gallery] Kunjungan Kang Hero Ke Cirebon