Komisi IV Terus Pantau Pergerakan Harga Pangan Jelang Ramadhan

hermankhaeron.info – Jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, harga berbagai kebutuhan pangan di pasaran mengalami lonjakan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa Komisi IV DPR akan terus memantau pergerakan harga yang ada, karena dari sisi stok yang tersedia semuanya sudah mencukupi.

“Untuk pangan pokok beras memang semuanya digenjot untuk persiapan Ramadhan dan Idul Fitri, dan saya kira stoknya sudah cukup. Komoditas lainnya juga mencukupi, sementara untuk ketersediaan daging, pemerintah sudah memutuskan menambah impor daging kerbau guna memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari,” ujar Herman.

Herman juga mengatakan, untuk bisa memberikan efek jera terhadap para penimbun, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun dan spekulan yang membuat harga naik dan menyusahkan masyarakat.

“Pasal itu bisa menjerat para penimbun atau para spekulan di pasar, dan ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara dan dan dendanya 100 miliar. Sehingga hukuman yang keras ini semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya, jadi tidak perlu dibentuk Satgas Pengawasan Pangan,” tegasnya.

Seharusnya keberadaan UU Pangan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum, lanjutnya.
“Karena undang-undang tersebut sudah memberikan satu rujukan atau pendelegasian untuk menindak siapapun yang diduga sebagai pelaku penimbun dan pelaku usaha pangan yang melakukan spekulasi harga sehingga harga naik dan membuat susah masyarakat,” pungkasnya. (Pemberitaan DPR RI)

sumber : tribun

Ekonomi Pancasila Diyakini Bisa Atasi Gejolak Harga Pangan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan, perlu adanya efek jera bagi para penimbun bahan pangan khususnya dalam rangka menstabilkan harga pangan menjelang datangnya bulan puasa hingga lebaran.

Herman Khaeron menilai, UU Pangan No 18/2012 sebenarnya sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun dan spekulan yang membuat harga naik sehingga menyusahkan masyarakat.

“Pasal itu bisa menjerat para penimbun atau para spekulan di pasar, dan ancaman hukumannya adalah tujuh tahun penjara dan dan dendanya Rp100 miliar,” katanya, Selasa (24/5).

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, hukuman yang keras itu semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya, jadi tidak perlu dibentuk Satgas Pengawasan Pangan.

Seharusnya, ujar dia, keberadaan UU Pangan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum, apalagi mengingat setiap jelang Ramadhan dan Idul Fitri, harga kebutuhan pangan kerap mengalami lonjakan.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menghendaki pemerintah agar meningkatkan target penanganan pangan menjelang bulan puasa hingga lebaran karena masih banyak yang mesti dibenahi.

“Bukan hanya stabilisasi stok pangan, namun juga perlu adanya kestabilan harga di mana selama ini baik harga-harga terutama pangan selalu mengalami lonjakan,” kata Andi Akmal Pasluddin.

Menurut politikus PKS itu, target pemerintah dinilai baru pada tataran memberikan kecukupan akan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun pada bulan puasa. Akmal mengatakan Komisi IV DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah untuk berupaya keras pada stabilisasi harga pangan, baik di pusat hingga ke daerah.

“Banyak daerah besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan kota besar lainnya menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya,” jelasnya.

Namun, ujar dia, tidak ada satupun pernyataan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan Lebaran seperti pada bulan-bulan lain.

Padahal, Akmal juga mengingatkan bahwa inflasi sangat rentan pada komoditas pangan. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo merekomendasikan diversifikasi pangan sebagai jawaban utama yang perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi ketersediaan pangan yang memadai dan berkesinambungan di dalam negeri, seperti dalam menghadapi bulan puasa.

Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra tersebut, diharapkan berbagai pihak terkait dalam membangkitkan semangat pertanian Indonesia yang inklusif dari seluruh kalangan.

sumber: republika

DPR Dorong Asosiasi Jadikan Aren Komoditas Andalan

hermankhaeron.info – DPR siap membantu Asosiasi Aren Indonesia untuk mendorong produk aren sebagai komoditas andalan dalam negeri.

“Produk aren mempunyai potensi yang besar, apabila dikembangkan dengan maksimal. Kita ingin aren berjaya kembali,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Aren Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/5).

Maka dari itu menurutnya, diperlukan partisipasi dari banyak komunitas yang memiliki ketertarikan dalam pengelolaan komoditas tersebut.

“Prospek aren potensial, kita sedang mencari komunitas-komunitas untuk mendukung hal tersebut,” ujar Herman.

Herman mengungkapkan, tantangan dalam mengembangkan produk aren sejauh ini karena masyarakat belum tertarik melakukan budi daya. Aren yang ada saat ini lebih didominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami.

Lebih lanjut dia mengatakan, perlu ada sosialisasi yang dilakukan oleh instansi negara untuk membuat masyarakat tertarik melakukan budi daya aren. “Sejauh ini masih tumbuh alami, belum ada budi daya. Adanya budi daya adalah pertanda baik,” katanya.

Herman berharap, instansi yang terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membuat program sosialisasi produk aren di masyarakat. Kemudian DPR akan  mengalokasikan dana khusus untuk sosialisasi, demi mendorong pengembangan produk aren.

“Kami tidak keberatan mengalokasikan anggaran dan program selama untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Herman.

sumber : infopublik.id

Banyak Kawasan Hutan Beralih Fungsi Jadi Sawah dan Ladang

hermankhaeron.info – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan, Komisi IV berkomitmen memantau pergerakan harga dan ketersediaan stok sembako untuk persiapan bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Herman menuturkan, Komisi IV yang mewadahi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan akan serius menggenjot pemerintah untuk selalu menjaga stok ketersediaan pangan di pasar.

“Untuk ketersediaan pangan pokok seperti beras memang digenjot untuk persiapan Ramadhan dan Idul Fitri. Dari sisi stok, sementara ini sudah mencukupi,” kata Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Lebih lanjut, politisi Demokrat itu menyatakan, selain sembako, Komisi IV juga memantau ketersediaan daging. Sementara ini, menurutnya, stoknya sudah mencukupi, ditambah dengan keputusan pemerintah yang akan mengimpor daging.

“Untuk ketersediaan daging, pemerintah sudah memutuskan menambah impor daging kerbau. Jadi yang sifatnya menjadi kebutuhan sehari-hari sudah dinyatakan cukup,” ujar Herman.

Namun, Herman mengutuk keras perilaku para penimbun pangan dan daging yang terus menyusahkan masyarakat. Untuk itu, ia mengusulkan agar mereka (penimbuan/spekulan) yang tertangkap dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Untuk memberikan efek jera terhadap para penimbun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun, kemudian para spekulan,” ucap politisi kelahiran kuningan Jawa Barat tersebut.

Ia menjelaskan, hukuman yang menjerat para penimbun atau para spekulan pasar adalah 7 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Hukuman yang keras ini, tegasnya, semestinya bisa dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dengan institusinya untuk menindak para pelaku penimbunan dan spekulan harga pangan, sehingga harga naik dan membuat susah masyarakat.

sumber: rilis.id

KKP Bagikan Gillnet Millenium ke Nelayan Indramayu

hermankhaeron.info – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan bantuan alat penangkapan ikan (API) gillnet millenium sebanyak 5 paket ke nelayan Indramayu.

API tersebut terdiri dari 4 paket gillnet millenium permukaan PA monofilamen panjang 500 meter dan 1 paket gillnet millenium pertengahan PA multifilamen panjang 500 meter.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada nelayan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Direktur Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Saifuddin di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dadap, Kabupaten Indramayu, Selasa (16/5).

Sjarief menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus dalam penggantian API yang tidak ramah lingkungan untuk kapal di bawah 10 GT. ” Kita saat ini sedang berkeliling untuk membagikan API pengganti cantrang yang ramah lingkungan kepada para nelayan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pemberian bantuan ini dilakukan secara bertahap. Untuk kapal di atas 10 GT proses penggantian API akan dibantu fasilitasi dengan perbankan.

“Target bulan Agustus 2017 semoga selesai, pengadaan sedang berjalan” kata Sjarief optimis.

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief juga melakukan peninjauan lapangan di PPI Dadap, menerima secara langsung proposal pengajuan bantuan nelayan dan berdialog dengan puluhan nelayan. (CP)

sumber: kkp.go.id

Kang Hero: Petani Gagal Panen Harus Dapat Bantuan

hermankhaeron.info – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron akan upayakan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen. 

Mengingat tidak sedikit wilayah di Kabupaten Cirebon yang mengalami gagal panen, diantaranya Kecamatan Panguragan, Gegesik dan Kaliwedi, Suranenggala dan Kapetakan. 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyampaikan, bagi petani yang mengalami gagal panen, baik yang diakibatkan oleh kebanjiran, puso, wereng dan hama lainnya harap melaporkan pada dinas terkait. Untuk kemudian dilaporkan pada Kementerian Pertanian agar mendapat bantuan. 
“Kami di DPR akan berupaya mendorong kementerian agar memberikan bantuan pada petani, agar tidak merugi dan terus berproduksi. Selain itu kita juga harus memikirkan bagaimana caranya memberantas hama padi,” paparnya.
Ia menegaskan, bagi masyarakat yang merasa berat sekali untuk memproduksi atau menanam padi kembali karena terserang hama atau yang lainnya, maka dipersilakan untuk melaoprkannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. ia juga meminta agar dinas yang bersangkutan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
“Dan ini pun akan saya bahas sebagai aspirasi supaya mendapatkan perhatian khusus. Kami akan meminta Tim Kementerian Pertanian untuk segera turun juga ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon,” ujar Hero.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, H Ali Efendi menyampaikan, terjadinya gagal panen di daerahnya pertama diakibatkan karena iklim yang ekstrem. Kedua karena siklus tanam yang terus menerus sehingga terdapat hama wereng yang rata menyerang daerah pantura.
Ia menjelaskan, dari data yang sudah masuk ke pihaknya, tercatat 750 hektare lahan sawah yang mengalami gagal panen tersebut. Dan kerugian yang dialami petani pun secara keseluruhan ditaksir hingga miliaran rupiah. “Nanti akan kita usulkan ke kementerian daerah-daerah yang terkena puso atau serangan beratlah ya,” kata Ali.
Untuk mengantisipasi tidak terjadi hal yang serupa, Ali menyarankan dan sudah menyebar surat kepada seluruh camat, UPT Pertanian, maupun penyuluh di daerahnya agar pengolahan tanah dilakukan secara serempak. 
Kemudian, untuk segera menyingkirkan atau membakar jerami-jerami bekas memanen padi. Karena, kata dia, hama wereng muncul dari jerami yang tak segera disingkirkan dari lahan padi.
“Ya upaya kita di antaranya sudah melakukan penyuluhan dan menyurati camat, UPT, dan penyuluh untuk pertama pengolahan tanah dan tanam serempak, kedua untuk segera membakar singgaang-singgang (jerami, Red),” kata Ali.
Sebelumnya, gagal panen di Kabupaten Cirebon meluas ke daerah-daerah lumbung padi di daerah ini. Terjadinya gagal panen tersebut diduga karena iklim ekstrim yang merupakan fenomena siklus 12 tahunan. Sebab hal itu juga terjadi terakhir pada 2005 lalu. (ari)

Alasan Uni Eropa Larang Impor MInyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif

hermankhaeron.info – Pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian optimistis Indonesia bisa mencapai target menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun sehingga pemerintah mencanangkan tahun 2045 sebagai tahun keemasan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan optimisme itu mempertimbangkan potensi luas wilayah pertanian yang ada. Meski begitu, ia melihat ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan dituntaskan.

“Tantangan ke depan adalah perlu peningkatan penguasaan dan penggunaan teknologi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dan percepatan masa panen,” kata Herman Khaeron di Cirebon, Rabu (17/5/2017).

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah menyebabkan banyak orang mengubah fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain. Menurut Herman, tantangan itu harus diselesaikan secepatnya agar hasil panen pangan melimpah dari tahun ke tahun.

“Kita ini tinggal di daerah tropis yang setiap saat bisa menghasilkan dan memproduksi hasil pertanian,” kata Herman.

Di lain pihak, Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan Indonesia selalu surplus dalam memenuhi target hasil pertanian.

“Tahun lalu hasil pertanian ditargetkan sebanyak 79 juta ton, yang kita capai lebih, yaitu 79,6 juta ton. Tahun ini kita tingkatkan lagi target hasil pertanian menjadi 85 juta ton,” kata Pending.

sumber: kbr.id

Herman Khaeron Hadiri Gerakan Masyarakat Pesisir Cinta Terumbu Karang di Bintan

hermankhaeron.info – Herman Khaeron, atau yang lebih akrab dengan panggilan Kang Hero, menghadiri acara Gerakan Masyarakat Pesisir Cinta Terumbu Karang yang di gelar di Bintan , pada 13-14 Mei 2017.

Kang Hero memberikan apresiasi kepada Bupati Bintan yang dalam konsepsi pembangunannya memperhatikan lingkungan lautnya. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Di Pulau Busung Mentigi selepas melepas tukik dan melakukan transplantasi terumbu karang bersama IPKANI dan Masyarakat.

Anak-anak laut yang sangat paham dengan lingkungan laut, adalah generasi penjaga masa depan laut Indonesia.

Melepas tukik ke laut bebas, semoga dapat menjelajahi lautan dan kembali untuk bertelur di tempat yang sama.

Melihat kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Mapur yang sangat indah.

Kang Hero Apresiasi Pembentukan Satgas Pangan

hermankhaeron.info – Pembentukan Satgas Pangan diharapkan dapat mengawasi lonjakan harga pangan di pasaran. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di sela-sela acara penyerahan bantuan alat pertanian dan Upaya Khusus (UPSUS) di Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jabar, Rabu (17/5).

Herman Khaeron mengatakan, pembentukan Satgas Pangan untuk mengawasi harga sejumlah bahan pangan di pasaran sangat baik dan sudah sesuai dengan UU.

Dengan adanya Satgas pangan ini, diharapkan harga sejumlah bahan pangan yang biasanya melonjak cukup tinggi jelang bulan Ramadan dan Idulfitri dapat teratasi.

“Satgas Pangan dibentuk untuk mengawasi situasi harga di pasar. Kalau wajar-wajar saja tidak masalah, tapi biasanya para spekulan menjelang momen tertentu di mana permintaan pasar meningkat itu mereka mainkan,” kata Herman.

Lanjut Herman, Satgas Pangan ini dapat memberikan efek jera bagi para spekulan atau pemain pasar untuk tidak menaikkan harga sembako melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah

Lebih lanjut, Herman berharap ke depannya Satgas Pangan ini bisa dibentuk menjadi satu instrumen khusus yang menangani para spekulan atau pun pemain pasar.

“Ke depan bukan hanya satgas, tapi secara reguler, secara organik dibentuk direktorat khusus untuk menangani spekulan,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.

sumber: merahputih.com