Website Herman Khaeron
24Sep

Herman Khaeron Raih Penghargaan Penulis Terbaik Dari Perpusnas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Raih Penghargaan Penulis Terbaik Dari Perpusnas

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali memberikan apresiasi kepada para penerbit, produsen karya rekam, serta masyarakat yang berkontribusi dalam program Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Program tahunan ini bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya dan literasi nasional sesuai dengan amanat undang-undang. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Mariana Ginting, menekankan bahwa kolaborasi antara penulis, penerbit, dan perpustakaan sangat penting untuk menginspirasi lahirnya karya-karya baru. “Tema tahun ini, ‘Melangkah Bersama, Membangun Kreativitas Anak Bangsa,’ menunjukkan semangat kerjasama dalam mendorong budaya literasi di Indonesia,” katanya.
Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penghargaan yang diterima Dr Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat. Ia berhasil meraih posisi kedua sebagai penulis terbaik untuk bukunya yang berjudul “Pangan: Sistem Diversifikasi, Kedaulatan, dan Peradaban Indonesia.” Buku tersebut, yang berasal dari disertasi doktoralnya, mengupas peran diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.
“Ini baru awal. Saya sedang mempersiapkan dua buku lagi yang fokus pada ketahanan pangan di BUMD,” ujar Kang Herman Khaeron pada Minggu (22/9/2024).
Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan bagi para penulis untuk terus menghasilkan karya yang mampu memperkaya literasi bangsa. Dengan dukungan masyarakat, karya-karya anak bangsa akan menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih cerah.
”Ayo kita bersama – sama membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya.
sumber: rri

Tags:
11Sep

Herman Khaeron Pertanyakan Penurunan Anggaran Kemenkop

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran Kemenkop UKM yang ditetapkan sebesar Rp937,166 miliar itu turun 37,44 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini memicu pertanyaan tentang komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, anggota Komisi VI DPR RI dari berbagai fraksi menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron juga mempertanyakan penurunan anggaran ini. “Ketika ada 65 juta pelaku UMKM bergantung kepada Kemenkop UKM, anggarannya kok malah turun,” ketus dia.

Ia menekankan perlunya affirmative budget untuk kepentingan masyarakat, mengingat mayoritas sangat bergantung pada UMKM. Herman meyakini dengan anggaran yang terbatas, pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia tidak akan berjalan secara optimal.

Ia pun mendesak agar hal ini dibicarakan kembali dan ada keputusan politik yang berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku UMKM.

sumber: metrotv

Tags:
2Sep

Herman Khaeron: DPR Perlu Siapkan Perundang-undangan untuk Penguatan UMKM

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
PTPN Dinilai Belum Mampu Menjadi Stabilisator Kebutuhan Minyak Goreng

DPR RI diharapkan segera mencari solusi tepat terhadap kekurangan yang masih ada dalam perundang-undangan saat ini, terutama yang berdampak pada tata sosial dan perekonomian negara.

Salah satu contohnya adalah perlunya landasan hukum yang kuat untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui tindakan afirmatif, seperti permodalan dan penguatan usaha.

Untuk itu, DPR perlu mempersiapkan perundang-undangan yang relevan dan melakukan evaluasi serta penilaian terhadap kecukupan aturan yang ada. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan serta tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia.

“Kita harus dorong disisi kemampuan anggaran negara dan sisi pengawasannya supaya lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga bisa meningkatkan usaha masyarakat. Tapi, kalau di dalam evaluasi dan monitoringnya kita melihat masih banyak celah yang harus dibenahi, perkuat dan tingkatkan, di situlah kita memunculkan ide dan gagasan untuk bisa memperkuat posisi itu. Maka itu, penting bagi sebagai seorang anggota DPR untuk selalu turun ke bawah,” tegas Politikus karismatik dari Partai Demokrat Herman Khaeron dikutip dari Majalah Men’s Obsession, Senin (2/9/2024).

Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” papar Herman.

Memasuki periode ke-4 duduk di senayan, Herman merasa pekerjaan rumahnya masih cukup panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang ada di dapilnya.

Herman menegaskan pentingnya mendengarkan suara rakyat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, ia selalu bertanya meminta pandangan, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Semua ini dicatat oleh Herman dengan baik dan diperjuangkan demi kepentingan mereka. Ratarata, masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi yang mendesak. Ini adalah tantangan yang harus dipecahkan karena ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

“Kita harus mampu menjaga ketahanan ekonomi mereka, memastikan mereka dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setelah kebutuhan pangan sehari-hari terpenuhi, perhatian kita juga harus tertuju pada kebutuhan papan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka terjamin dengan baik. Ini yang harus menjadi keputusan bersama, menjadi affirmative action dan program pro-rakyat. Seluruh pimpinan, pemangku kepentingan dan seluruh pejabat harus memperhatikan situasi masyarakat,” tegasnya. (Poy)

Sumber: obsessinonnews

Tags:
2Sep

Herman Khaeron Pegang Teguh Amanat yang Diberikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Pegang Teguh Amanat yang Diberikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat

Politikus karismatik dari Partai Demokrat Herman Khaeron kembali mendapatkan kepercayaan rakyat dengan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Keberhasilannya ini menjadi bukti nyata masyarakat Indonesia masih menaruh harapan besar pada kepemimpinan Herman Khaeron.

Karier politik Herman dimulai sejak ia bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2005. Kepemimpinannya segera diakui saat ia diangkat sebagai Ketua Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebelum melangkah ke DPR, lulusan Teknologi Kelautan dari IPB ini pernah menjabat sebagai staf ahli Fraksi Partai Demokrat, yang menjadi titik awal pengabdiannya dalam politik nasional.

“Ada jalan menjadi anggota DPR RI. Pertama, saya aktif dari mulai SD, SMP, STM da perguruan tinggi di berbagai organisasi. Ketika saya masuk Partai Demokrat, diberi amanah oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai anggota DPR RI. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4, Komisi 7, Komisi 2, dan terakhir di Komisi 6. Tentu saya juga harus mendengar, menyerap, dan mencarikan solusi, agar berbagai aspirasi dan harapan rakyat bisa ada solusinya,” kata Herman dikutip dari majalah Men’s Obsession, Senin (2/9/2024).

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah.

Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untuk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Namun, sebagai manusia tentu Herman juga harus terus berupaya menghasilkan karya-karya terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik baik bagi bangsa dan negara. Karena amanah ini adalah untuk bangsa dan negara, maupun untuk Partai Demokrat.

“Sekarang, saya menjalani tugas yang diberikan Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan. Pada akhirnya, ini adalah bagian pengawalan yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk bisa mewujudkan organisasi partai yang efektif, modern dan sesuai harapan serta aspirasi rakyat,” jelasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, DPR memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi misalnya, bertujuan untuk terus memantau dan menilai situasi sosial yang ada, serta menentukan langkahlangkah yang perlu diambil berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jika perundang-undangan tersebut sudah memadai, maka DPR dapat melanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (Poy)

sumber: obsessionnews

Tags:
20Aug

Anggota Komisi VI DPR: Anggaran IKN-makan bergizi gratis prioritas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
‘Holding’ UMi Jadi Garda Terdepan Lindungi Pelaku Usaha Mikro dari Pinjol dan Rentenir

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya mendukung anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang bergizi gratis untuk menjadi prioritas.

“Menurut saya tetap bahwa untuk IKN dan makan bergizi gratis tentu ini akan menjadi prioritas,” kata Herman di sela menghadiri pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Herman menekankan pentingnya mempertahankan pola pembangunan yang berbasis infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Kedua aspek tersebut, menurutnya, harus tetap menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran negara.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran belanja negara tidak boleh meninggalkan dua aspek penting tersebut, yakni pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kedua aspek tersebut dianggap sebagai pondasi utama dalam upaya mempercepat pembangunan nasional.

Di sisi lain, program makan siang bergizi gratis dianggap sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda. Investasi dalam kesehatan masyarakat akan memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa.

“Selain tetap mempertahankan pola pembangunan yang berbasiskan terhadap infrastruktur dan terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, dua aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam anggaran belanja negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6).

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam kisaran postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

sumber: antara

Tags:
13Aug

Komisi VI DPR Bakal Panggil KADI Perihal Rencana Pengenaan BMAD Keramik Porselen

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) buntut dari polemik pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang mencapai 200% terhadap ubin keramik porselen asal China untuk dimintai penjelasan atas hasil penyelidikannya. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi dan penjelasan kepada KADI. Salah satunya terkait penggunaan secondary data yang digunakan dan rekomendasi dalam penyelidikan BMAD terhadap ubin keramik porselen impor asal China karena tingginya tarif bisa memberatkan konsumen.

Menurut Herman Khaeron, KADI juga harus bisa membuktikan apakah benar terjadi dumping atau tidak dari hasil penyelidikan KADI yang dinilai tidak transparan sehingga menimbulkan polemik dan jadi sorotan publik. “Ya, kami cek saja bersama. Kalau masalah data kan bisa dicek juga kepada para pelaku usaha gitu ya. Apakah terjadi dumping ya kami akan cek. Kalau tidak rasional di bawah harga pokok produksi dalam suatu barang dan jasa ya berarti terjadi pelanggaran,” ujar Herman, Kamis (25/7/2024). Herman menyampaikan kemungkinan pemanggilan KADI ke DPR akan dilakukan pada saat masa sidang terakhir yang akan datang untuk mendalami persoalan ini.

“Nanti kami akan mendalami di DPR terkait masalah itu dalam satu periode sidang,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyampaikan pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan ini.

Pasalnya, impor ubin keramik porselen asal China untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi.

Meskipun dia memahami pengenaan anti dumping juga untuk melindungi industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja, tetapi hal itu tidak sembarangan diterapkan harus melalui penyelidikan dan data yang valid. “Menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen memang bukan hal mudah. Bea masuk anti dumping tentu memiliki efek untuk menjaga industri agar tetap eksis dan dapat menciptakan lapangan kerja,” ucapnya. Selain itu, Sarmuji menyampaikan kebutuhan keramik yang tinggi harus juga tersedia jangan sampai terjadi kelangkaan. Pemerintah, kata Sarmuji harus merumuskan secara akurat pengenaan BMAD agar tidak menjadi blunder terhadap perekonomian dalam negeri.

“Di sisi lain kepentingan konsumen untuk dapat memperoleh barang dengan harga yang baik juga mesti diperhatikan. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang paling optimal pengaruhnya terhadap ekonomi dalam negeri,” ucapnya. Lebih lanjut, Sarmuji menyampaikan jangan sampai kemudian BMAD yang hampir mencapai 200% itu menjadi beban bagi masyarakat. “Tarif bea masuk termasuk bagian penting dari menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen dalam negeri. Tarif yang terlalu besar akan memberatkan konsumen,” ujar Sarmuji.(fri/jpnn)

sumber: jpnn

 

Tags:
13Aug

KAHMI Jatim Gelar Bimtek Bagi Kader yang Jadi Anggota DPRD

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
KAHMI Jatim Gelar Bimtek Bagi Kader yang Jadi Anggota DPRD

Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota periode 2024-2029, di kota Madiun 12-13 Agustus 2024.

Acara itu dihadiri oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI Herman Khaeron dan sejumlah presidium Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur. Diantaranya Koordinator Presdium MW KAHMI Jatim dr Agung Mulyono, presidium KAHMI Jatim Agus Machfud Fauzi, Ali Mufti dan Haruna Soemitro. Hadir pula Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 Emil Elestianto Dardak.

Menurut Presidium MN KAHMI, Herman Khaeron pembelakan anggaran tersebut sangat penting agar wakil rakyat yang terpilih bisa mengawasi anggaran pemerintah secara transparan dan akuntabel. Herman yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu mengatakan, DPRD dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

“Saya kira acara Bimtek ini bagus penting, sebagai pembekalan untuk anggota DPRD agar anggaran di pemerintahan daerah dikelola secara akuntabel. Semuanya harus dipertanggung jawabkan kalau tidak ada pemeriksaan ada BPKB dan BPK. Bahkan kalau menyalahgunakan anggaran pemerintah ada sanksinya” katanya dalam keterangan tertulisnya. Selasa (13/8/2024).

Dikatakannya bimtek tersebut akan membantu anggota DPRD dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. “Oleh karena itu saya kira pengetahuan itu penting untuk bisa memagari kerja-kerja politik kedepan di wilayah Jawa Timur,” jelasnya.

Herman Khaeron juga berpesan agar kader HMI dan KAHMI menjadi agen perubahan bagi Indonesia agar menjadi lebih baik dan maju. “Sekarang sudah dilandaskan bahwa kita akan menuju Indonesia 2045. Bagimana menuju Indonesia emas, mari kader HMI dan KAHMI menunjukkan kualitas dan kelasnya sendiri. Karena kita baik dari azaz, nilai-nilai dan arah tujuan organisasi sudah jelas bahwa nilai kebangsaan menjadi bekal bagi kegiatan keorganisasin. Tinggal mengisi bagaimana memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik untuk rakyat,” katanya.

Dia meminta agar kader HMI dan KAHMI mengawal empat program  besar dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keempat program itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan investasi dalam negeri, program besar makan gratis dan peningkatan sistem pertahanan negara.

“HMI KAHMI harus paham bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Basisnya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, basisnya adalah pertumbuhan daya beli masyarakat. Basisnya dengan meningkatkan UMKM, sektor produktif misalnya. Kita jaga, kita sukseskan. Kalau sukses yang senang dan menuai hasilnya adalah masyarakat. Kita kawal supaya tidak bocor,” pungkasnya.

sumber: jatimprov

Tags:
23Jul

DPR RI Dalami Skandal Mark Up Impor Beras, Kerugian Negara Rp 8,5 Triliun

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah mendalami skandal mark up impor beras yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun. Dalam upaya ini, Komisi VI akan segera melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan dan memanggil Direksi Perum Bulog untuk memberikan penjelasan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa selain memanggil Direksi Bulog, pihaknya juga berencana melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog.”Kami bukan hanya memanggil Direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” ujar Herman Khaeron pada Senin (15/7/2024).

Pengecekan ini akan dilakukan pada masa reses yang berlangsung sejak 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir periode ini. “Jika memungkinkan di masa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini,” tambah Herman Khaeron.

Herman berharap langkah tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas terkait skandal mark up impor beras yang diduga merugikan negara hingga Rp 8,5 triliun. “Sisa waktu diperiode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor. Laporan ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan merusak citra Perum Bulog.

Arwakhudin Widiarso, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, menegaskan bahwa tuduhan mark up harga yang diarahkan kepada perusahaan ini tidak berdasar. Widiarso menyatakan, laporan ini membentuk opini negatif di masyarakat terhadap Perum Bulog. Tuduhan tersebut tidak didukung oleh fakta dan sangat merugikan reputasi kami.

Perum Bulog merasa menjadi korban dari tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta tersebut. Widiarso berharap agar masyarakat tidak terpengaruh oleh opini yang tidak benar ini dan mempercayai integritas Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya. Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses impor beras yang dilakukan.

sumber: joss.co.id

Tags:
23Jul

Herman Khaeron Bakal Menyelamatkan Pendapatan Negara Di Sektor Pertambangan Dan Sumber Daya

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Bakal Menyelamatkan Pendapatan Negara Di Sektor Pertambangan Dan Sumber Daya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Herman Khaeron mengadakan diskusi publik terkait peningkatan kesejahteraan rakyat dengan basis sektor pertambangan dan sumber daya alam, dengan tema, menyelamatkan pendapatan negara sektor pertambangan dan sumber daya alam, yang digelar di Grand Syahid Hotel, Sudirman Jakarta Pusat pada Rabu 17 Juli 2024.

Herman mengatakan, berdasarkan Undang – Undang 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Haeron mengatakan, tinggal bagaimana mencari konpesi yang tepat hingga mampu diwujudkan.

Selain itu Herman berharap, dipemerintahan Prabowo – Gibran nantinya, memiliki konsepsi yang sejalan dan saling memberikan masukan demi memperkuat pemerintahan kedepan, memakmurkan masyarakat Indonesia serta turut berperan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tags: