Website Herman Khaeron
27Mar

DPR RI : Kenaikan BBM Semakin Menyulitkan Masyarakat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi menggangu daya beli masyarakat. Meski kenaikan sebesar Rp 200 per liter untuk pertalite namun, dengan kondisi kelangkaan premium di beberapa tempat membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli pertalite.

Herman mengatakan melihat dengan daya beli masyarakat saat ini yang belum membaik, keputusan pemerintah memperbolehkan Pertamina menaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengakses BBM. “Bagi Komisi VII daya beli masyarakat sedang tidak baik. Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman Senin (26/3).

Herman menjelaskan Komisi VII sudah sedari awal setuju dan memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini juga berlaku baik BBM subsidi dalam hal ini jenis premium dan solar dan juga BBM nonsubsidi jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo.

“Kami komisi VII sudah sejak awal meminta untuk tidak ada kenaikan BBM. Bahkan sangat menyetujui tidak ada kenaikan BBM,” ujar Herman.

Herman menilai kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi sangat rentan dalam memengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia mengatakan mestinya pemerintah memperhitungkan dampak ini.

“Harga daging sekarang sudah naik. Harga bawang putih naik. Pemerintah harus berfikir, ketika ini berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Ini dampaknya akan berpengaruh pada komoditas lainnya. Tapi kalau ICP nya enggak berhenti, naik terus. Kenaikan ini kan akan terus naik. Dan masyarakat kecil kasian sekali,” ujar Herman.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter. Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter. Sedangkan harga pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.

sumber: detakriaunews

Tags:
27Mar

Komisi VII Desak Pemerintah Evaluasi Proyek Listrik 35 Ribu MW

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Komisi VII Desak Pemerintah Evaluasi Proyek Listrik 35 Ribu MW

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mengatakan, ambisi pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) diprediksi tidak akan berjalan mulus.

Herman mengaku khawatir realisasi megaproyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW) akan terhambat. Adapun, kekhawatiran Herman tersebut akibat penurunan konsumsi listrik nasional dari rata-rata 7% menjadi 3%. Sebab, menurut dia, hal itu akan menjadi salah satu tolok ukur pemerintah dalam pembangunan pembangkit setrum 35 Ribu MW.

“Membangun 35 ribu MW juga harus ada konsumennya. Jangan sampai listriknya ada pembelinya malah enggak ada. Sekarang saja pertumbuhan konsumsi listrik turun kok,” kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Tahun lalu, Politisi Demokrat ini mengatakan, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan 7,8%, sedangkan penjualan setrum PT PLN (Persero) hanya tumbuh 3,57%.

Karena itu, Herman menyarankan pemerintah segera mengevaluasi lagi pengerjaan  program megaproyek setrum 35 ribu MW senilai Rp 1.350 triliun tersebut.

“Jangan sampai kejar tayang namun berujung kepada meruginya PLN. Nah kalau ditambah lagi menjadi 95 ribu MW, maka surplusnya lebih gede. Ujung-ujungnya bisa memberatkan keuangan PLN,” jelas dia.

Diketahui, pemerintahan Jokowi-JK sudah memprogramkan bisa membangun pembangkit listrik. Namun, target sebesar 35 ribu MW itu dinilai banyak pihak terlalu embisius. Pasalnya, program 10 ribu MW saat JK menjadi Wapres SBY hanya terwujud sekitar 6 ribu MW.

sumber: netralnews

Tags:
27Mar

Herman Khaeron: Dari Awal Komisi VII Tidak Setuju Dengan Kenaikan BBM

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron: Dari Awal Komisi VII Tidak Setuju Dengan Kenaikan BBM

JAKARTA: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kembali mengalami kenaikan Rp200 per liter di SPBU seluruh Indonesia.

Dengan adanya kenaikan yang dilakukan oleh PT Pertamina tersebut, harga Pertalite di DKI Jakarta menjadi Rp7.800 per liter, sementara di Provinsi Riau menjadi Rp 8.150 per liter, dan Provinsi Papua menjadi Rp8.000 per liter.

Ketua Komisi VII Herman khaeron menegaskan, sejak awal komisi VII tidak menginginkan adanya kenaikan BBM.

“Kami bahkan setuju dengan statement menteri ESDM beberapa waktu yang lalu untuk tidak ada kenaikan harga BBM,” tutur Herman, di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Oleh sebab itu, politisi partai Demokrat ini meminta, adanya peran pemerintah sangat penting untuk mengintervensi terhadap kenaikan harga tersebut.

“Salah satunya adalah menyediakan fiskal untuk situasi-situasi seperti ini, atau barangkali adanya perubahan APBN. Tujuannya adalah menekan harga BBM Internasional supaya harga pasar Indonesia tidak naik,” katanya

Ia menambahkan, dalam situasi daya beli masyarakat yang sedang sulit ini, naiknya harga BBM akan memberikan efek domino kepada sektor lain.

“Kenaikan ini tentu bisa menyentuh kepada sektor transportasi, pangan ataupun menyentuh kepada komoditas” yang setiap saat di perlukan oleh masyarakat  Ini akan naik semua,” ujarnya.

sumber: suarakarya

Tags:
26Mar

Kenaikan BBM Nonsubsidi Ganggu Daya Beli Masyarakat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi menggangu daya beli masyarakat. Meski kenaikan sebesar Rp 200 per liter untuk pertalite namun, dengan kondisi kelangkaan premium di beberapa tempat membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli pertalite.

Herman mengatakan melihat dengan daya beli masyarakat saat ini yang belum membaik, keputusan pemerintah memperbolehkan Pertamina menaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengakses BBM. “Bagi Komisi VII daya beli masyarakat sedang tidak baik. Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/3).

Herman menjelaskan Komisi VII sudah sedari awal setuju dan memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini juga berlaku baik BBM subsidi dalam hal ini jenis premium dan solar dan juga BBM nonsubsidi jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo. “Kami komisi VII sudah sejak awal meminta untuk tidak ada kenaikan BBM. Bahkan sangat menyetujui tidak ada kenaikan BBM,” ujar Herman.

Herman menilai kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi sangat rentan dalam memengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia mengatakan mestinya pemerintah memperhitungkan dampak ini.

“Harga daging sekarang sudah naik. Harga bawang putih naik. Pemerintah harus berfikir, ketika ini berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Ini dampaknya akan berpengaruh pada komoditas lainnya. Tapi kalau ICP nya enggak berhenti, naik terus. Kenaikan ini kan akan terus naik. Dan masyarakat kecil kasian sekali,” ujar Herman.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter. Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter. Sedangkan harga pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.

sumber: republika

Tags:
26Mar

Komisi VII Minta Pemerintah Evaluasi Proyek Listrik 35 Ribu MW

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Kang Hero: Energi Terbarukan Harus Mendapat Perhatian Khusus

Ambisi pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) diprediksi tidak akan berjalan mulus.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengaku khawatir realisasi megaproyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW) akan terhambat.

Kekhawatiran Herman tersebut akibat penurunan konsumsi listrik nasional dari rata-rata 7% menjadi 3%.

Sebab, menurut dia, hal itu akan menjadi salah satu tolok ukur pemerintah dalam pembangunan pembangkit setrum 35 Ribu MW.

“Membangun 35 ribu MW juga harus ada konsumennya. Jangan sampai listriknya ada pembelinya malah enggak ada. Sekarang saja pertumbuhan konsumsi listrik turun kok,” kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Tahun lalu, Politisi Demokrat ini mengatakan, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan 7,8%, sedangkan penjualan setrum PT PLN (Persero) hanya tumbuh 3,57%.

Karenanya, Herman menyarankan pemerintah segera mengevaluasi lagi pengerjaan  program megaproyek setrum 35 ribu MW senilai Rp 1.350 triliun tersebut. “Jangan sampai kejar tayang namun berujung kepada meruginya PLN,” katanya.

“Nah kalau ditambah lagi menjadi 95 ribu MW, maka surplusnya lebih gede. Ujung-ujungnya bisa memberatkan keuangan PLN,” pungkas Herman.

Diketahui, pemerintahan Jokowi-JK sudah memprogramkan bisa membangun pembangkit listrik. Namun, target sebesar 35 ribu MW itu dinilai banyak pihak terlalu embisius. Pasalnya, program 10 ribu MW saat JK menjadi Wapres SBY hanya terwujud sekitar 6 ribu MW. (Alf)

sumber: teropongsenayan

Tags:
19Mar

DPR: Konsumsi Turun, Evaluasi Mega Proyek Setrum

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Legislator: Pembentukan Holding Pertamina Berpotensi Hambat Fleksibilitas Penetapan Harga BBM

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mengkhawatirkan realisasi mega proyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Lantaran konsumsi listrik mengalami penurunan.

Kader Partai Demokrat ini menyatakan, penurunan konsumsi listrik nasional dari rata-rata 7% menjadi 3%, harus menjadi tolok ukur pemerintah dalam pembangunan pembangkit setrum 35 Ribu MW.

“Membangun 35 ribu Mw juga harus ada konsumennya. Jangan sampai listriknya ada pembelinya enggak ada. Sekarang saja, pertumbuhan konsumsi listrik turun kok,” papar Herman di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Ya, Herman benar. Tahun lalu, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan 7,8%. Ternyata, penjualan setrum PT PLN (Persero) hanya tumbuh 3,57%. Artinya memang ada penurunan konsumsi.

Kalau sudah begitu, kata dia, pemerintah perlu mengevaluasi lagi mega proyek setrum 35 ribu MW senilai Rp1.350 triliun ini. Jangan sampai kejar tayang namun berujung kepada meruginya PLN.

Saat ini, kata Herman, produksi listrik di Pulau Jawa mencapai 60 ribu MW. Angka ini lebih tinggi 30% dari konsumsi (surplus). “Nah kalau ditambah lagi menjadi 95 ribu MW, maka surplusnya lebih gede. Ujung-ujungnya bisa memberatkan keuangan PLN,” paparnya.

Herman juga mempertanyakan soal rasio elektrifikasi yang saat ini sudah mencapai 95%. Dalam konteks ini, masalah yang krusial adalah keberlanjutan pasokan listrik. “Karena, persentase elektrifikasi saat ini bukan saja berasal dari pembangkit PLN. Namun juga dari sewa pembangkit marine vesel dari swasta. Hal inilah yang perlu dipikirkan keberlanjutannya,” kata Herman. [ipe]

sumber: inilah

Tags:
9Mar

Herman Khaeron Mendengar Keluhan Warga Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Mendengar Keluhan Warga Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI bidang Energi dan Lingkungan, Herman Khaeron mengaku bisa merasakan jeritan rakyat kecil terkait kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi BBM, Listrik dan gas serta program pro rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program beras untuk warga miskin (raskin).

“Jangan kaget kalau harga BBM tiba-tiba naik. Karena pemerintah menerapkan kebijakan floating price dimana harga menyesuaikan harga minyak dunia. Sementara semua subsidi bahan bakar akan dihapus,” terang politisi partai Demokrat dalam kunjungan resesnya di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Jumat (2/3/2018).

Dihadapan puluhan konstituennya, pria yang akrab dipanggil Hero ini mengaku akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya kurang pro rakyat. Dia pun mempertanyakan media massa yang dulu bersuara keras, namun kini dinilainya kurang lantang menyuarakan jeritan rakyat yang susah akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak program pro rakyat seperti penghapusan subsidi, penghapusan program BLT dan Raskin.

“Yang dicuplik jangan yang baik-baiknya saja. Media harus berani menyuarakan kondisi rakyat yang sebenarnya dan ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang berpotensi menyusahkan rakyat,” tegas Hero usai mendengar keluh kesah warga Galagamba.

Kalau rakyat saat ini merasakan kondisi yang serba susah, sambung dia, itu dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang berpihak pada rakyat kecil.

“Saya perihatin mendengar jeritan rakyat yang saat ini hidup serba susah, kebebasan juga dikekang. Padahal adanya program BLT dan Raskin sejak zaman Pak SBY dulu cukup membantu ekonomi rakyat kecil. Lha, sekarang semua subsidi mau dihapus, subsidi BBM, Listrik, Gas dan komoditas lainnya mau dicabut,” ujar Hero menyayangkan.

Hero mencontohkan pada era Presiden SBY subsidi BBM tetap dipertahankan meski harga minyak dunia melambung sangat tinggi. Namun, di era kepemimpinan sekarang meski harga minyak dunia sangat rendah harga BBM malah dinaikkan.

“Pada era SBY hutang indonesia pada IMF juga bisa dilunasi. Tapi di era sekarang saat semua subsidi dihapus utang negara justru membengkak,” tandas Hero seraya memberi solusi untuk memperbaiki kondisi karut marut ini melalui Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Dalam kesempatan reses tersebut Hero menyalurkan bantuan CSR dari Perusahaan Gas Nasional (PGN) untuk Musholah Al-Alawiyah berupa uang sebesar Rp30 juta rupiah. Hero juga memberikan bantuan kostum tim Sepak Bola dan bantuan untuk kelompok budidaya jamur merang (amar)

sumber: jurnalcirebon

Tags:
28Feb

Saran Pimpinan Komisi VII agar Tarif Listrik Tak Naik Sampai 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Saran Pimpinan Komisi VII agar Tarif Listrik Tak Naik Sampai 2019

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron menilai kenaikan tarif listrik bisa dicegah apabila harga batu bara bisa ditekan melalui pemberian sejumlah insentif ke pengusaha tambang.
tirto.id – Pimpinan Komisi VII DPR menilai peluang Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak naik sampai 2019 akan bergantung pada upaya pemerintah dalam menekan harga batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron pesimistis tarif listrik tidak naik jika harga batu bara terus melambung.

“Yang penting harga energi primernya, (yakni) batu bara bisa ditekan. (Sumber energi) Listrik kan 60-65 persen dari batu bara,” kata Herman di Jakarta pada Senin (26/2/2018).

Sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM, pada Februari 2018, Harga Batu Bara Acuan (HBA) mencapai 100,69 dolar AS per ton. Angka ini naik 11 persen dari bulan sebelumnya. Harga batu bara pada sebulan sebelumnya hanya 95,54 dolar AS per ton.

HBA adalah harga yang didapatkan dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC) dan Platss 5900 pada bulan sebelumnya.

Menurut Herman, harga batu bara ideal untuk membuat tarif listrik tidak naik hingga 2019, ialah sekitar 70 dolar AS per ton.

“Pemotongan (harga batu bara) misalkan (bisa) dari insentif pajak dan sebagainya. (Agar) Tidak semua menjadi beban para pengusaha pertambangan. Yang penting, para pengusaha batu bara tidak rugi, PLN enggak rugi, dan masyarakat tidak dibebankan kenaikan TDL,” kata Herman.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menentukan harga baru batu bara dalam skema domestic market obligation (DMO) atau yang harus disuplai untuk kebutuhan dalam negeri. Penetapan harga itu akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM yang direncanakan akan segera terbit.

Kementerian ESDM sudah menetapkan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) pada 2018 adalah sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun ini.

PT PLN sudah mengusulkan harga batu bara dalam skema DMO sebaiknya 60 dolar AS per ton untuk batas bawah dan 70 dolar AS per ton sebagai batas atas. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) mengusulkan harga batu bara untuk PLN sebesar 85 dolar AS per ton.

Sejak periode 1 Januari 2018 hingga 31 Maret 2018, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk golongan subsidi dan nonsubsidi.

Pada pekan kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik tidak terkait dengan momentum tahun politik. Dia mengklaim kebijakan ini cuma untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Jika anda bertanya kepada saya apakah karena pemilihan presiden yang akan datang? Saya tidak berpikir begitu,” kata Jonan pada Kamis (22/2/2018).

sumber: tirto

Tags:
22Feb

Kaget Melihat Ada Bentol di Depan SPBU, Legislator Senayan Sarankan Pola Pertamini

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Kaget Melihat Ada Bentol di Depan SPBU, Legislator Senayan Sarankan Pola Pertamini

Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara, tiba-tiba secara mendadak melakukan sidak langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Kota Tarakan yang ada di Jalan Mulawarman, Rabu (21/2/2018).

Wakil Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kaget melihat di depan SPBU ada penjual bensin botol eceran (bentol).

Bukan itu saja, bentol ini pun ada di sepanjang jalan Mulawarman. Seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi dicarikan solusi oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya melihat ini agak aneh saja, karena sudah ada SPBU, tetapi di sepenjang jalan itu ada usaha masyarakat yang menjual bensin ecean. Walaupun ini tidak ada aturannya, tapi setidaknya ini harus ditertibkan untuk pengelolaan seperti ini,” ucapnya, usai melakukan pertemuan dengan PT Pertamina, di Mess Pertamina EP Tarakan.

Herman menyarankan, sebaiknya Pertamina dan Pemda bekerja sama memberikan solusi bagi penjual bentol, salah satunya dengan membangun pertamini sesuai dengan program Pertamina. Pasalnya hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

“Mereka (para bentol) ini bisa dikolektifkan dan menjadi kelompok usaha Pertamini. Sebab kalau ini dibiarkan menjadi keanehan. Di SPBU harga premium Rp 6.450 perliter, tapi kemudian dijual oleh penjual bensin eceran Rp 10.000 perbotol. Jangan-jangan ini kelakuan pemilik SPBU, karena mendapat margin yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mengatakan, solusi adanya pertamini-pertamini dengan melibatkan penjual bensin eceran ini adalah salah satu upaya safety lebih memenuhi aturan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saya yakin pertamina bisa melakukan solusi yang tepat untuk melakukan ini,” katanya.

Herman menambahkan, apabila program pertamini ini dapat berjalan di Tarakan, tentunya akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat kecil dengan harga yang lebih rendah.

“Harga pertalite Rp 7.800.00 per liter. Daripada beli premium Rp 10.000 perbotol, lebih baik beli pertalite dengan kualitas lebih bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, General Manager Marketing Operation Regional (MOR) VI Kalimantan Made Adi Putra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kerja samanya dengan Hiswana dan Pemda melalui Dinas Perdagangan (Disperindag)

“Karena program pertamini ini ada di Hiswana, jadi kita kerja sama dengan Hiswana supaya ini dianggap legal masalah safety. Sebab di daerah lain banyak sudah di bangun pertamini-pertamini dan tentunya
kita tetap bekerja sama dengan Disperindag,” ujarnya. (*)

sumber: tribun

Tags: