Website Herman Khaeron
22May

KKP Bagikan Gillnet Millenium ke Nelayan Indramayu

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
KKP Bagikan Gillnet Millenium ke Nelayan Indramayu

hermankhaeron.info – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan bantuan alat penangkapan ikan (API) gillnet millenium sebanyak 5 paket ke nelayan Indramayu.

API tersebut terdiri dari 4 paket gillnet millenium permukaan PA monofilamen panjang 500 meter dan 1 paket gillnet millenium pertengahan PA multifilamen panjang 500 meter.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada nelayan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Direktur Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Saifuddin di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dadap, Kabupaten Indramayu, Selasa (16/5).

Sjarief menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus dalam penggantian API yang tidak ramah lingkungan untuk kapal di bawah 10 GT. ” Kita saat ini sedang berkeliling untuk membagikan API pengganti cantrang yang ramah lingkungan kepada para nelayan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pemberian bantuan ini dilakukan secara bertahap. Untuk kapal di atas 10 GT proses penggantian API akan dibantu fasilitasi dengan perbankan.

“Target bulan Agustus 2017 semoga selesai, pengadaan sedang berjalan” kata Sjarief optimis.

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief juga melakukan peninjauan lapangan di PPI Dadap, menerima secara langsung proposal pengajuan bantuan nelayan dan berdialog dengan puluhan nelayan. (CP)

sumber: kkp.go.id

Tags:
20May

Kang Hero: Petani Gagal Panen Harus Dapat Bantuan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero: Petani Gagal Panen Harus Dapat Bantuan

hermankhaeron.info – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron akan upayakan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen. 

Mengingat tidak sedikit wilayah di Kabupaten Cirebon yang mengalami gagal panen, diantaranya Kecamatan Panguragan, Gegesik dan Kaliwedi, Suranenggala dan Kapetakan. 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyampaikan, bagi petani yang mengalami gagal panen, baik yang diakibatkan oleh kebanjiran, puso, wereng dan hama lainnya harap melaporkan pada dinas terkait. Untuk kemudian dilaporkan pada Kementerian Pertanian agar mendapat bantuan. 
“Kami di DPR akan berupaya mendorong kementerian agar memberikan bantuan pada petani, agar tidak merugi dan terus berproduksi. Selain itu kita juga harus memikirkan bagaimana caranya memberantas hama padi,” paparnya.
Ia menegaskan, bagi masyarakat yang merasa berat sekali untuk memproduksi atau menanam padi kembali karena terserang hama atau yang lainnya, maka dipersilakan untuk melaoprkannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. ia juga meminta agar dinas yang bersangkutan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
“Dan ini pun akan saya bahas sebagai aspirasi supaya mendapatkan perhatian khusus. Kami akan meminta Tim Kementerian Pertanian untuk segera turun juga ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon,” ujar Hero.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, H Ali Efendi menyampaikan, terjadinya gagal panen di daerahnya pertama diakibatkan karena iklim yang ekstrem. Kedua karena siklus tanam yang terus menerus sehingga terdapat hama wereng yang rata menyerang daerah pantura.
Ia menjelaskan, dari data yang sudah masuk ke pihaknya, tercatat 750 hektare lahan sawah yang mengalami gagal panen tersebut. Dan kerugian yang dialami petani pun secara keseluruhan ditaksir hingga miliaran rupiah. “Nanti akan kita usulkan ke kementerian daerah-daerah yang terkena puso atau serangan beratlah ya,” kata Ali.
Untuk mengantisipasi tidak terjadi hal yang serupa, Ali menyarankan dan sudah menyebar surat kepada seluruh camat, UPT Pertanian, maupun penyuluh di daerahnya agar pengolahan tanah dilakukan secara serempak. 
Kemudian, untuk segera menyingkirkan atau membakar jerami-jerami bekas memanen padi. Karena, kata dia, hama wereng muncul dari jerami yang tak segera disingkirkan dari lahan padi.
“Ya upaya kita di antaranya sudah melakukan penyuluhan dan menyurati camat, UPT, dan penyuluh untuk pertama pengolahan tanah dan tanam serempak, kedua untuk segera membakar singgaang-singgang (jerami, Red),” kata Ali.
Sebelumnya, gagal panen di Kabupaten Cirebon meluas ke daerah-daerah lumbung padi di daerah ini. Terjadinya gagal panen tersebut diduga karena iklim ekstrim yang merupakan fenomena siklus 12 tahunan. Sebab hal itu juga terjadi terakhir pada 2005 lalu. (ari)

Tags:
20May

Catatan Komisi IV DPR soal Target Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Alasan Uni Eropa Larang Impor MInyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif

hermankhaeron.info – Pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian optimistis Indonesia bisa mencapai target menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun sehingga pemerintah mencanangkan tahun 2045 sebagai tahun keemasan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan optimisme itu mempertimbangkan potensi luas wilayah pertanian yang ada. Meski begitu, ia melihat ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan dituntaskan.

“Tantangan ke depan adalah perlu peningkatan penguasaan dan penggunaan teknologi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dan percepatan masa panen,” kata Herman Khaeron di Cirebon, Rabu (17/5/2017).

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah menyebabkan banyak orang mengubah fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain. Menurut Herman, tantangan itu harus diselesaikan secepatnya agar hasil panen pangan melimpah dari tahun ke tahun.

“Kita ini tinggal di daerah tropis yang setiap saat bisa menghasilkan dan memproduksi hasil pertanian,” kata Herman.

Di lain pihak, Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan Indonesia selalu surplus dalam memenuhi target hasil pertanian.

“Tahun lalu hasil pertanian ditargetkan sebanyak 79 juta ton, yang kita capai lebih, yaitu 79,6 juta ton. Tahun ini kita tingkatkan lagi target hasil pertanian menjadi 85 juta ton,” kata Pending.

sumber: kbr.id

Tags:
16May

Kang Hero Ingatkan Pemerintah Cari Jalan Keluar Kenaikan Sembako

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV DPR Apresiasi Langkah Penghentian Plastik Berbayar

hermankhaeron.info – Jelang Ramadhan, harga barang-barang kebutuhan pokok mulai merangka. Setidaknya harga daging, telur, cabe, dan bawang mulai mengalami kenaikan, meski belum terlalu besar.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan pemerintah untuk segera mencari jalan jitu menekan kenaikan barang-barang tersebut agar tidak memberatkan masyarakat, utamanya umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

Herman meminta, pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak melulu bertumpu kepada pasokan. Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pasokan yang memadai juga tidak bisa menurunkan harga barang kebutuhan pokok menjadi normal kembali.

“Meski produksi mencukupi, belum tentu harga bisa stabil. Ini yang selalu saya ingatkan bahwa banyak instrumen yang menyebabkan harga akan naik di Ramadhan dan Idul Fitri,” terang politisi Demokrat ini, Jumat (12/5).

Buat umat Islam, lanjut Herman, Ramadhan dan Idul Fitri adalah momentum spesial. Makanya, pendekatan terhadap stabilitas harga pangan harus menyesuaikan kebiasaan dan kultur yang selama ini berlaku secara khusus di masyarakat.

Pada Ramadhan dan Idul Fitri, terangnya, banyak pedagang yang mengurangi barang jualannya sejalan dengan mengurangi waktu kerja mereka. Bahkan, sebagian pedagang stop berjualan demi fokus menjalankan ibadah di Ramadhan dan mempersiapkan Lebaran Idul Fitri.

Pada saat yang sama, masyarakat membeli persediaan pangan yang berlebih. Ini biasanya terjadi H-10 dan H+10 Idul Fitri. Kemudian, budaya mudik juga menggeser peta konsumsi. Konsumsi di daerah perkotaan seperti Jakarta akan turun drastis, sedangkan di daerah pedesaan akan meningkat.

“Pertanyaanya, jika suplay melimpah tetapi terjadi kondisi seperti ini, bagaimana solusinya? Siapa yang akan menggantikan pedagang di pasar? Siapa juga yang menggeser suplay ke daerah tujuan mudik?” tanya Herman.

Selain itu, tambahnya, selama Ramadhan dan Idul Fitri, daya beli masyarakat biasanya meningkat. Pilihan terhadap pangan yang berkualitas lebih penting dan biasanya kenaikan harga dianggap menjadi hal yang biasa.

“Namun, seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menjaga pangan agar tersedia dan terjangkau secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang. Ini pula merupakan bentuh pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan pangan sebagai hak azasi manusia,” jelasnya.

Makanya, Herman meminta pemantauan harga pangan di pasar dan pergeseran daerah konsumsi harus cermat dan terukur. Penurunan suplay yang diakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha pangan juga harus diperhitungkan. [ian]

sumber: rmol.co

Tags:
16May

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Terpesona Keindahan Alam Pulau Mapur Bintan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan agar memiliki kapal khusus untuk wisata untuk mempermudah wisatawan melihat keindahan alam nan eksotis yang dimiliki Bintan.

“Pemerintah daerah (Pemda) harus memiliki kapal pariwisata yang kemudian dikelola langsung oleh masyatakat, seperti di Pulau Mapur ini,” kata Herman Minggu (14/5/2017) kemarin.

Ia menerangkan, hasil kunjungannya ke pulau terluar tersebut ditemukan sangat banyak potensi pariwisata yang perlu dikembangkan. Salah satunya bebatuan di tepi pantai yang terssusun rapi secara alami. Menurutnya, sangat disayangkan kalau dibiarkan begitu saja. Jika pemerintah dan masyarakatnya lebih aktif, ini bisa menjadi modal untuk mendatangkan wisatawan dari luar.

“Saya sudah lihat sendiri begitu indahnya bebatuan yang tersusun rapi itu, benar-benar indah. Jika dikelola dengan baik ini bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak,” ujar Herman.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa di Pulau Mapur kondisi alam dengan hutannya masih sangat terjaga. Begitu juga dengan serta pasir putih dan karang-karang yang eksotis akan menarik perharian pengunjung untuk berlibur.

“Saya harap pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mengembangkan potensi alam yang masih terpendam ini. Saya akan dukung sepenuhnya untuk demi meningkaktkan perekonomiam masyarakat,” harap Herman.

sumber: batamtoday

Tags:
12May

Reforma Agraria Bersinergis dengan Program Cetak Sawah

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Reforma Agraria Bersinergis dengan Program Cetak Sawah

hermankhaeron.info – Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sangat bersinergis dengan program cetak sawah yang sudah bergulir. Tanah objek reforma agraria (TORA) akan diredistribusi sebagian untuk sektor pertanian.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukakan, program TORA dan cetak sawah bisa saling dukung. Komisi IV sendiri sudah mencanangkan pengadaan lahan pertanian kepada Menteri Pertanian yang salah satunya adalah untuk cetak sawah baru. Tahun lalu sudah 130 ribu hektare lahan diadakan. Tahun ini akan diadakan lagi 80 ribu hektare lahan baru untuk pertanian.

“Kalau disinergiskan dua program ini, bisa saling dukung mengatasi keterbatasan lahan dan dana yang dihadapi para petani. Pemerintah bisa membuka lahan bagi rakyat. Program TORA pada prinsipnya sama dengan program pemerintahan sebelumnya, yaitu pengalihan tanah negara bebas untuk masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana secara teknis administratif bisa didistibusikan kepada masyarakat,” ungkap Herman di ruang kerjanya Rabu (10/5/2017).

Tanah negara bebas, sambung Anggota F-PD ini, adalah tanah yang free, clear, and clean. Tanah ini sudah dinyatakan bebas dari konflik. Dulu di era ORBA, ada program transmigrasi yang memberikan efek luar biasa terhadap ketersediaan pangan, karena memang didistribusi khusus bagi para transmigran yang basisnya meningkatkan produksi pangan. “Program itu terus berlanjut hingga era Pak SBY dan Jokowi. Program ini sangat realistis,” tutur Herman.

Saat ini, kata politisi dari dapil Jabar VIII itu, ada TORA seluas 4,9 juta hektare yang bisa diberikan kepada masyarakat. Selain itu, masih ada 124 juta hektare lahan kehutanan milik negara. Lahan ini juga free, clear, and clean adalah hutan negara. Program ini, sekali lagi, didasarkan pada UU Pokok Agraria tahun 1960 yang memberi dasar terhadap reforma agraria. Setiap pemerintahan selalu melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat.

“Dari sisi ketersediaan tanah maupun regulasi sudah memadai untuk melakukan program ini. Pada zaman Pak SBY dicanangkan 1 juta hektare. Zaman Pak Jokowi dicanangkan redistribusi tanah sebesar 9 juta hektare. Nah, apakah 9 juta ini bisa tercapai, tentu bergantung pada situasi terkini, bagaimana pengalihan tanah negara bebas ini disertifikasi kemudian menjadi tanah rakyat. Memang tidak mudah dan tidak sederhana pengalihannya. Lahan-lahan tersebut ditujukan untuk memudahkan usaha rakyat,” papar Herman.

Ditambahkannya, pada tahun 2045 dengan asumsi penduduk Indonesia mencapai 300 juta, tentu butuh tambahan lahan baku pertanian sekitar 15 juta hektare. Bila kini sudah ada 7,5 juta hektare, maka butuh 7,5 juta hektare lagi. Tinggal sekarang seberapa kuat negara dalam reforma agraria ini, mampu menyediakan tambahan lahan pertanian untuk swasembada dan mewujudkan kedaulatan pangan.

“Tantangan ke depan semakin besar. Jumlah air semakin sulit, perubahan iklim semakin ekstrim, dan hama pengganggu tanaman bermunculan. Banyak sekali persoalan sektor pertanian ke depan, selain masalah lahan,” ungkap Herman. (mh)/foto:kresno/iw.

sumber: dpr.go.id

Tags:
5May

Alasan Uni Eropa Larang Impor MInyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Alasan Uni Eropa Larang Impor MInyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai, tindakan Uni Eropa melarang anggotanya mengimpor minyak sawit dari Indonesia sebagai alasan yang mengada-ada. Uni Eropa tidak pernah menjelaskan secara detail alasan pelarangan tersebut.

“Mereka menuduh, karena tidak pernah menjelaskan terhadap konten atas empat persoalan yang dipersoalkan mereka,” kata Herman, dalam diskusi Lawan Parlemen Uni Eropa, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.

Ada empat alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan larangan impor minyak sawit dari Indonesia, yaitu industri sawit menciptakan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, mempekerjakan anak, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Parlemen Uni Eropa menganggap industri sawit Indonesia sebagai salah satu pemicu masalah-masalah tersebut. Sangkaan tersebut disetujui oleh 640 anggota Parlemen Uni Eropa, sedangkan 18 lainnya menolak, dan 28 memilih abstain.

Herman menjelaskan, memang pada satu sisi resolusi itu bisa dijadikan bahan interospeksi ke dalam. Namun, bicara soal nasionalisme, harus ada bentuk perlawanan atas resolusi itu.

Masalah deforestasi, misalnya. Herman mengatakan, Parlemen Uni Eropa tidak menjelaskan unsur esensial yang dimaksud. Kemudian, soal perusahaan sawit mempekerjakan anak di bawah umur, Uni Eropa juga tidak melampirkan bukti terhadap tuduhan yang disangkakan. “Di mana ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur?” katanya, bertanya.

Perihal tuduhan pelanggaran HAM juga tidak dijelaskan secara rinci. Herman menegaskan, harusnya Parlemen Uni Eropa menjelaskan secara gamblang bentuk pelanggaran HAM yang dimaksud.

Kemudian, soal korupsi. Uni Eropa tidak menjelaskan secara detail tuduhan tersebut. “Kalau pun ada yang bertentangan dengan hukum dan kemudian berindikasi korupsi, itu sangat kasuistik,” kata Herman.

sumber: metrotvnews

Tags:
5May

DPR: Resolusi Sawit Bentuk Politik Dagang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV Siap Bantu Pandeglang Kembangkan Potensi Perekonomian

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai sikap Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi terhadap komoditas sawit dari Indonesia sesungguhnya adalah bentuk dari politik perdagangan untuk memproteksi komoditas dari Eropa.

“Eropa mengeluarkan resolusi terhadap sawit Indonesia dan produk turunannya dengan tudingan masih memunculkan beberapa masalah, yakni deforestasi, korupsi, pekerja anak, serta pelanggaran HAM,” kata Herman Khaeron pada diskusi “Embargo Sawit, Lawan Parlemen Eropa” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Herman menegaskan pembukaan lahan sawit di Indonesia dampaknya terhadap pembukaan lahan di dunia hanya sekitar 2,5 persen, adalah jumlah yang sangat kecil dan tidak signifikan.

Menurut dia, kalau di Eropa membuka lahan untuk perkebunan bunga matahari, kedelai, dan sebagainya, hal itu juga berdampak pada bidang lainnya, terutama berdampak pada lingkungan.

“Namun Parlemen Uni Eropa, tidak mau menjelaskan hal ini dan di sisi lain menuding pembukaan lahan sawit di Indonesia berdampak pada lingkungan,” katanya.

Herman menilai, resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa terhadap sawit Indonesia adalah imbauan untuk tidak menggunakan palm oil dan produk turunannya termasuk biodiesel.

Sikap Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi, menurut dia, pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap komuditas di Eropa seperti bunga matahari dan kedelai.

“Eropa menyadari kehadiran sawit di pasar dunia, memberikan tekanan berat terhadap efisiensi yang basisnya komuditas yang mereka hasilkan,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, saat ini sudah ada pergeseran sumber energi dari minyak fosil ke minyak nabati, terutama biodiesel dari sawit yang ramah lingkungan.

Kehadiran biodiesel dari sawit ini, kata dia, menjadi ancaman besar bagi minyak bunga matahari yang dihasilkan Uni Eropa.

“Menurut saya, sikap embargo dari Perlemen Uni Eropa adalah konteks persaingan dagang yang ditarik-tarik ke politik dagang mereka,” katanya.

Herman melihat, Uni Eropa hanya mencari-cari alasan kemudian ada “code of conduct” yang mereka keluarkan seolah-olah ini menjadi etika lingkungan yang melarang perdagangan sawit dari Indonesia.

Herman menegaskan. agar Indonesia berani mengambil langkah tegas terhadap embargo yang dilakukan Parlemen Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia.

“Kalau bicara strong point, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi internasional perubahan lingkungan memiliki posisi hukum yang sangat kuat untuk berargumentasi,” katanya.

sumber: antaranews

Tags: