Kasus Jiwasraya, Komisi VI DPR Herman Khaeron: Tinggal Dilaporkan –Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa membayarkan klaim asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanpa harus rapat kerja bersama Komisi VI DPR. Kewenangan tersebut merupakan domain korporasi.

“Tinggal nanti dilaporkan ke Komisi VI. Kecuali terkait dengan persetujuan penyertaan modal negara (untuk BUMN),” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron kepada Medcom.id, Senin, 23 Maret 2020.

Penyertaan modal negara (PMN) merupakan bagian yang tersusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Penggunaan uang rakyat tersebut harus dibahas bersama DPR.

Selain itu, Herman menyampaikan jika pemerintah memiliki beberapa opsi sumber dana pembayaran klaim asuransi Jiwasraya, yakni, bail inbail out, dan likuidasi. Dewan turut mengkaji pilihan terbaik bagi negara, perusahaan, dan nasabah.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembayaran klaim akan dilakukan setelah rapat dengan Komisi VI DPR.

“DPR lagi reses, nanti setelah reses tanggal 22-23 (Maret) akan ada raker dengan DPR, setelah itu baru kita jalani,” kata pria yang akrab disapa Tiko ini, pekan lalu.

Tiko mengatakan pembayaran akan dilakukan untuk pemegang polis tradisional. Kementerian mengutamakan pembayaran untuk pemegang polis tersebut lantaran nasabahnya merupakan pensiunan.

Adapun sumber dana untuk membayar klaim yakni berasal dari obligasi atau surat utang serta aset likuid milik Jiwasraya yang bisa dijual, misalnya aset dalam bentuk properti seperti Cilandak Town Square (Citos).

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini mengatakan sudah ada pihak yang tertarik untuk membeli Citos. Namun, Tiko enggan menyebutkan nama lantaran urusan business to business (B to B).

(YR)

sumber: politiktoday

Baca juga:

Sabet Star of Parlemen, Herman Khaeron Sebut Penghargaan TPA Bakal Jadi Cambuk Parlemen

7 Alasan SystemEver Menjadi Software Cloud ERP Indonesia Terbaik

Babak Baru Kasus Jiwasraya

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron menuding pemerintah membatasi fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus), untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Herman menduga pemerintah sengaja berkeinginan tak membentuk pansus dan memilih membentuk Panja karena khawatir menimbulkan kegaduhan terkait kasus tersebut.

“Nah ada pembatasan oleh pemerintah supaya bermain di panja, itu tentu barangkali belum terbuka saja. Mungkin khawatir gaduh,” kata Herman di saat menghadiri diskusi di Jakarta, Minggu (2/2).

Lebih lanjut, Herman mengaku heran banyak fraksi-fraksi di DPR yang kini beralih menyetujui pembentukan Panja ketimbang Pansus.

Padahal, kata dia, awalnya fraksi-fraksi banyak yang berkeinginan membentuk pansus. “Tapi kan kalau melihat sejarahnya, 2019 hampir tiap fraksi ingin membentuk Pansus,” kata dia.

Melihat hal itu, Herman menilai ada intervensi pemerintah terkait banyaknya fraksi yang beralih pandangan dan memilih membentuk Panja.

Meski demikian, ia optimistis usulan Demokrat yang berkeinginan membentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya akan terwujud. Terlebih lagi, kata dia, penanganan hukum oleh Kejaksaan sudah dilakukan terhadap para tersangka atas kasus tersebut.

“Kalau sekarang penanganan hukum sudah dilakukan terhadap direksi dan pemain saham di dalamnya. Terbuka peluang juga Pansus bisa kita wujudkan,” kata dia.

Selain itu, Herman menyatakan pihaknya sudah membuka komunikasi dengan fraksi lain agar memperjuangkan pembentukan Pansus hak angket Jiwasraya.

Herman meyakini masalah tersebut tak akan selesai secara komprehensif bila diselesaikan melalui Panja. Diketahui, DPR saat ini sudah membentuk tiga panja yang tersebar di Komisi VI, Komisi III dan Komisi XI untuk menyelesaikan persoalan kasus Jiwasraya.

“Selebihnya bahwa kami ingin menggugah perasaan saja. Bahwa penyelesaian Jiwasraya ga cukup lewat Panja. Harus lebih ada Pansus,” kata Herman. (rzr/ain)

sumber: cnn