Hadapi Pemilu 2024, Partai Demokrat Pede Bisa Kembali Mendulang Kejayaan di Jabar

Partai Demokrat siap kembali mendulang kejayaan di Jawa Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 mendatang.

Keyakinan itu disampaikan Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

Partai berlambang mercy itu pernah meraih 28 kursi pada Pemilu tahun 2009, dan menempatkan kadernya pada posisi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.

Bukan hanya itu, pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, Partai Demokrat berhasil menempatkan Dede Yusuf menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heryawan pada periode jabatan 2008-2013.

Kejayaan Partai Demokrat itulah yang membuat Herman Khaeron pede menatap Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang.

“Demokrat pernah besar dan berjaya di Jabar. Menjadikan 28 kursi dan menempatkan Ketua DPRD.

Pernah berjaya untuk mengusung Gubernur dan Wagub. Memang dulu kami gagal mengusung Dede Yusuf tapi ini bagian optimisme, baik itu Pileg, Pilpres, Pilkada setelahnya bisa berkontribusi besar,” kata Herman Khaeron, dalam peringatan HUT ke-77 RI di halaman Kantor DPD Partai Demokrat Jabar, Jalan Surapati, Minggu (21/8).

Untuk memuluskan kejayaan Partai Demokrat di Pemilu 2024, pihaknya sudah menggerakan mesin partai untuk mendongkrak elektabilitas. Oleh karena itu, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan 15 persen suara di nasional.

“Target nasional 14-15 persen, tentu ini menjadi target. Ingin mengembalikan kejayaan tahun 2009, paling tidak tahun 2014. Paling tidak bisa mengisi dapil-dapil kami masih kosong di Jabar, khususnya di daerah Bekasi dan Depok,” jelasnya.

Sehingga, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk membentuk kepengurusan Partai Demokrat sampai tingkat anak ranting.

“Sedang mempersiapkan langkah-langkah pelantikan sampai tingkat anak ranting kemudian akan disinergikan dengan berbagai program,” pungkasnya. 

Sumber: rmol

UMKM Sulit Bangkit di Masa Pandemi Covid-19

UMKM Sulit Bangkit di Masa Pandemi Covid-19 – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sulit bangkit jika pandemi Covid-19 masih tetap tinggi. Dengan begitu, bantuan subsidi untuk sektor UMKM tidak akan berdampak signifikan.

Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Fraksi Partai Demokrakt, Herman Khaeron mengatakan, UMKM sulit untuk berkembang karena dunia digital masih dikuasai oleh perusahan besar.

Lanjut dia, pasar UMKM juga sudah mulai jenuh terutama di sektor kuliner. Karena persaingan sangat ketat, sementara konsumen malah berkurang.

“UMKM mulai bersaing di pasar yang sama sehingga masih sulit untuk bergerak maju kendati telah mendapatkan suntikan modal,” ujarnya dalam video daring, baru-baru ini.

Saran dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong UMKM adalah menghilangkan sumber masalah, yakni pandemi Covid-19.

Jadi, kalau masalah ekonomi ini asap dan Covid-19 itu apinya. Sebelum apinya padam, ya asap masih akan terus ada. Kalau Covid-19 belum hilang, semua upaya yang kita lakukan dalam penangan masalah ekonomi akan sulit dilakukan,” ucapnya.

Terpisah, ekonom Universitas Indonesia TM Zakir Machmud mengatakan, dengan mendapatkan suntikan modal sebesar Rp123,46 triliun dari pemerintah, maka UMKM harus memaksimalkan bantuan tersebut dengan beralih pada digitalisasi layanan.

Baca Juga :  Komisi VI Dorong PTPN Perbaiki Kinerja

“Sekarang salah satu cara bertahan di saat pandemi adalah digitalisasi. Dengan bertransformasi secara digital, hubungan dengan konsumen maupun dengan penyedia bahan baku bisa dilakukan,” ujar Zakir.

Kendati tidak mudah, karena banyak pelaku UMKM yang masih sulit untuk beralih ke digitalisai, namun mau tidak mau UMKM harus beradaptasi dengan mendigitalisai layanan dan proses bisnis.

“Digital itu bukan sekadar masuk saja, tapi mempersiapkan diri untuk perubahan dan konsekuensinya nanti,” pungkasnya

Sumber : https://fin.co.id/

Babak Baru Kasus Jiwasraya

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron menuding pemerintah membatasi fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus), untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Herman menduga pemerintah sengaja berkeinginan tak membentuk pansus dan memilih membentuk Panja karena khawatir menimbulkan kegaduhan terkait kasus tersebut.

“Nah ada pembatasan oleh pemerintah supaya bermain di panja, itu tentu barangkali belum terbuka saja. Mungkin khawatir gaduh,” kata Herman di saat menghadiri diskusi di Jakarta, Minggu (2/2).

Lebih lanjut, Herman mengaku heran banyak fraksi-fraksi di DPR yang kini beralih menyetujui pembentukan Panja ketimbang Pansus.

Padahal, kata dia, awalnya fraksi-fraksi banyak yang berkeinginan membentuk pansus. “Tapi kan kalau melihat sejarahnya, 2019 hampir tiap fraksi ingin membentuk Pansus,” kata dia.

Melihat hal itu, Herman menilai ada intervensi pemerintah terkait banyaknya fraksi yang beralih pandangan dan memilih membentuk Panja.

Meski demikian, ia optimistis usulan Demokrat yang berkeinginan membentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya akan terwujud. Terlebih lagi, kata dia, penanganan hukum oleh Kejaksaan sudah dilakukan terhadap para tersangka atas kasus tersebut.

“Kalau sekarang penanganan hukum sudah dilakukan terhadap direksi dan pemain saham di dalamnya. Terbuka peluang juga Pansus bisa kita wujudkan,” kata dia.

Selain itu, Herman menyatakan pihaknya sudah membuka komunikasi dengan fraksi lain agar memperjuangkan pembentukan Pansus hak angket Jiwasraya.

Herman meyakini masalah tersebut tak akan selesai secara komprehensif bila diselesaikan melalui Panja. Diketahui, DPR saat ini sudah membentuk tiga panja yang tersebar di Komisi VI, Komisi III dan Komisi XI untuk menyelesaikan persoalan kasus Jiwasraya.

“Selebihnya bahwa kami ingin menggugah perasaan saja. Bahwa penyelesaian Jiwasraya ga cukup lewat Panja. Harus lebih ada Pansus,” kata Herman. (rzr/ain)

sumber: cnn

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

Perebutan kursi pimpinan MPR oleh sejumlah partai politik kian memanas. Salah satunya partai Demokrat yang memiliki ambisi untuk menduduki posisi Ketua MPR.

Terkait itu, Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro-Rakyat partai Demokrat Herman Khaeron menyebutkan figur yang pantas untuk menduduki kursi pimpinan MPR adalah Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

“Saya kira Mas Ibas cocok (jadi Ketua MPR),” kata Herman usai menghadiri acara diskusi di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Kendati demikian ia juga mengaku hingga saat ini dirinya belum mengetahui pembahasan internal soal kursi pimpinan MPR untuk periode 2019-2024.

“Saya belum tahu, mungkin di DPP Sudah di bahas saya kira kan ruangnya kan tersedia ya. Tentu kami harapannya bahwa Demokrat juga bsia memimpin MPR lah ya,” ungkapnya.

Hingga saat ini Herman mengatakan masih menjalin komunikasi politik dengan seluruh partai.

“Seluruh fraksi-fraksi tentu harus dikomunikasikan karena dalam konstalasi politik kita harus mampu menjalin komunikasi politik dengan baik,” tuturnya.[]

sumber: akurat

Herman Khaeron: AHY Itu Kader Demokrat Yang Sangat Layak Tampil Di Pilpres 2019

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) namanya kian mencuat setelah ayahandanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden ke-6 Republik Indonesia memposisikan dirinya menjadi calon gubernur DKI dari Partai Demokrat pada 2017 lalu.

Aktivitas AHY kini semakin gencar apalagi tokoh muda itu memiliki segudang prestasi. Intensitas pertemuan dengan masyarakat menguatkan dirinya sebagai tokoh papan atas di belantara politik nasional. Ini bukan tanpa sebab. Tentu SBY bukanlah orang sembarangan sehingga mempola putranya masuk dunia politik dan keluar dari dunia kemiliteran.

Bagi AHY itu menjadi sebuah keuntungan dan kekuatan. Spanduk dan poster bergambar dirinya sudah bertebaran di seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali di DKI dan pulau Jawa  pada umumnya. Gambar dan poster AHY juga hampir ada di seluruh pulau dan provinsi.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, sosok AHY menjadi salah satu kader Demokrat yang dijagokan tampil dalam pilpres 2019. Herman Khaeron menyebut AHY merupakan sosok yang juga dekat dengan kalangan ulama atau kiai.

Kepada redaksi melalui saluran android, Rabu (25/4/2018), Herman Khaeron yang populer dengan sebutan Kang Hero itu menegaskan dirinya kagum dengan kekuatan fisik AHY meski harus keliling nusantara setiap pekan.

“Saya juga kagum dengan AHY yang dengan kemampuan fisik, pikiran dan kecerdasan mampu berkomunikasi. Bukan hanya kaum milenial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, petani,” kata Herman.

AHY saat ini sengaja turun ke lapangan sebagai langkah berkontribusi. “Kalau pun sekarang AHY sangat rajin turun ke daerah, tentu itu bentuk kontribusi anak bangsa. AHY setelah keluar dari TNI ingin terus berjuang dan berkontribusi kepada masyarakat,” kata Kang Hero.

Di sisi lain Partai Demokrat masih belum memutuskan apakah AHY akan diusung di pilpres nanti, sebab saat ini Demokrat masih mempertimbangkan dan menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Presiden Joko Widodo.

“Semua partai politik, tentu dengan pak Jokowi, dengan seluruh pimpinan partai. Kemarin dengan pak Wiranto. itulah sebuah realitas politik, situasinya masih cair, masih dinamis,” papar Kang Hero yang juga Wakil Ketua Komisi VII  DPR RI asal dapil Jabar VIII itu.

AHY Sang Idola

Lalu, siapakah sosok AHY itu sehingga banyak mata terbelalak melihat penampilannya yang hampir mirip ayahandanya itu? Diawali dari karier militer pada tahun 1997, AHY lulus SMA Taruna Nusantara dengan predikat terbaik. Pria yang pernah menjadi ketua OSIS ini pun memperoleh medali Garuda Trisakti Tarunatama Emas. Prestasi yang ditorehkannya membuatnya semakin bertekad melanjutkan jejak sang ayah. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Prestasi demi prestasi terus tercetak baik di bidang akademik, kepribadian, maupun jasmani. Lagi-lagi AHY memperoleh penghargaan Tri Sakti Wiratama pada tingkat I dan II. Hal tersebut membuatnya terpilih sebagai Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer di tahun 1999.

Setahun kemudian, AHY pun lulus dengan predikat terbaik. Ia memperoleh penghargaan pedang Tri Sakti Wiratama dan medali Adhi Makayasa pada bulan Desember 2000. Belum puas dengan pendidikannya, AHY mengikuti kursus di Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan menjadi lulusan terbaik Combat Intel 2001.

Tahun berikutnya saat ia menduduki kursi Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dari jajaran Brigif Linud 17 Kostrad, AHY diberangkatkan ke Aceh untuk mengamankan daerah tersebut dari para pemberontak.

Catatan pengalaman tahun 2005, AHY berhasil menyelesaikan studi magisternya dan memperoleh gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.

Di tahun yang sama pula, AHY mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Annisa Larasati Pohan awal Juli. Namun, setelah beberapa bulan menikah AHY harus meninggalkan istrinya untuk bertugas ke Afganistan sebagai pasukan PBB selama kurang lebih satu tahun.

Medio Maret 2012, AHY memperoleh 3 penghargaan sekaligus, yaitu Distinguish International Honour Graduated, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandants List dari sekolah militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat (AS).

AHY kembali mencetak prestasi tahun 2015. Ia berhasil lulus dari US Army Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat setelah menempuh pendidikan satu tahun dengan IPK 4. Ia memperoleh lencana internasional dari Deputi Komandan CGSC Mayor Jenderal Hughes.

Selain itu, pada tahun yang sama, AHY juga meraih gelar Master of Public Administration pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts AS.

Sukses di pendidikan dan militer, AHY terjun ke dunia lain. Setelah meniti karier 16 tahun di TNI Angkatan Darat (TNI AD) dengan pangkat terakhir mayor, ia bertaruh dengan kehidupan barunya. Agus memilih terjun di politik praktis dengan menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.(isur)

Sumebr: intronews

Harga Daging Tak Terkendali, Politikus Demokrat: Jangan Salahkan SBY

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan negara harus mendominasi dalam pengelolaan pulau. Dia juga menegaskan bahwa prinsip pengelolaan pulau untuk hajat hidup bangsa dan rakyatIndonesia. Pernyataan ini merespon kebijakan Pemerintah yang memberi kesempatan swasta asing mengelola pulau diIndonesia.

“Yang memberikan nama itu negara, dan itu didaftarkan oleh negara ke PBB. Karena itu juga menjadi acuan terhadap tapal batas, kan tapal batas itu bisa mengacu kepada continental, bisa juga pasang surut terendah, bisa mengambil garis tengah, ini bayak sekali yang menjadi acuan terhadap perbatasan,” papar Herman, di Jakarta, Jumat (20/1/17).

Dia juga mengatakan perairan laut merupakan common properti, itu artinya milik negara, sehingga tidak ada kepemilikan satu pulau atau perairan oleh pihak lain, baik individu maupun korporasi. Pulau harus dimiliki oleh negara, kalau pun dikelola oleh swasta, tentu negara punya otoritas untuk memberikan batasan-batasan terhadap pengelolaannya.

“Jangan pengelolaan swasta misalkan 100 tahun, 80 tahun,kanmenjadi tidak rasional. Harkat hidup masyarakat atau hajat hidup bangsa itu harus dinikmati bangsa,” tandas Herman.

Berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pulau harus ada aturan yang mengikat, sehingga tidak semuanya bisa digunakan sebagai usaha meraup keuntungan baik individu maupun korporasi.

“Nah kalau ada pengusahaan juga terbatas, karena aturan yang membatasi, tidak sebebas itu. Apalagi memberikan nama. Nama-nama itu didaftarkan nanti ke PBB, makanya dari 17.508 pulau yang didaftarkan ke PBB baru 14.500 sekian yang sudah diberi nama ditetapkan koordinat, ditetapkan luasannya baru didaftarkan ke PBB,” jelas Herman (Sumber dpr.go.id/ TIm Media FPD )

sumber

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

hermankhaeron.info – Anggota DPR /MPR RI Fraksi Demokrat untuk daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kembali melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,

Usai memberikan paparan terkait 4 Pilar Kebangsaan di Aula Gedung PUI Jatibarang, Indramayu, Herman Khaeron dihujani banyak pertanyaan. Anggota FPD yang juga Wakil Ketua Komisi IV itu, antara lain ditanya tentang isu-isu terancamnya NKRI akhir-akhir ini.

‘’Indonesia aman, kok. Kalaupun belakangan ada kegaduhan, itu lebih karena imbas politik Pilkada saja. Tapi secara umum, Indonesia aman. Tidak ada ancaman berat,’’ kata Kang Hero, sapaan Herman di hadapan guru dan siswa SMA / SMK se Kecamatan Jatibarang, pekan lalu.

Sebelumnya, Hero mengungkapkan sosialisasi ini dilakukan guna mengingatkan kembali kepada para guru dan siswa tentang pentingnya Empat Pilar Kebangsaan. Yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

Ia menjelaskan empat pilar kebangsaan tersebut harus terus dipegang erat agar bangsa ini tetap terjaga, berdaulat, adil dan makmur. Dijelaskan Pancasila merupakan falsafah atau dasar negara Indonesia. Dimana isinya terdiri dari lima sila yang harus bisa dihayati dan diamalkan.

Sedangkan UUD 45, terang Hero merupakan regulasi tertinggi dalam mengatur negeri ini. Semua itu harus dibingkai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara pilar keempat adalah Bhineka Tunggal Ika. Hal ini penting untuk dijaga, mengingat Indonesia terdiri dari bermacam –macam suku bangsa dan agama yang berbeda.

Pada kesempatan itu Hero juga mengingatkan bagaimana proses terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya kemerdekaan yang diraih saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan dan tidak diraih dengan mudah. Justru melalui jerih payah dengan pengorbanan yang luar biasa.

‘’Karena kemerdekaan diraih tidak dengan mudah, maka kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh yaitu dengan belajar dan bekerja,’’ ujar Hero. (media-fpd/ Radar Cirebon)

sumber

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

“Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. “Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi,” lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. “Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin,” katanya.

sumber : republika