Pengurus DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Indramayu Dilantik, dan Ikuti Pendidikan Politik

Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat dari 31 kecamatan se-Kabupaten Indramayu secara resmi dilantik, Selasa 4 Juli 2023.

Pelantikan dilakukan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, H Anton Sukartono S didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Indramayu, H Nico Antonio.

Anton Sukartono berpesan kepada seluruh pengurus DPAC Partai Demokrat agar saling bahu membahu untuk memenangkan Demokrat pada tahun 2024.

Dikatakan, kader Partai Demokrat harus sering turun ke masyarakat dan berbuat untuk masyarakat. Hanya dengan cara inilah masyarakat akan simpati kepada Partai Demokrat. Dengan demikian target 8 kursi di DPRD Indramayu diharapkan bisa tercapai.

Sementara H Nico Antonio mengatakan, Partai Demokrat memang memasang target 8 kursi DPRD Indramayu pada pemilu legislatif 2024

Dikatakan, dari 6 daerah pemilihan (dapil) di Indramayu diharapkan bisa meraih kursi semua. Bahkan untuk dapil 1 dan dapil 3 berpotensi untuk bisa meraih 2 kursi.

“Untuk mencapai target tersebut saat ini kita masih terus melakukan konsolidasi di internal DPC, DPAC hingga ranting. Kita juga akan menyiapkan saksi di setiap TPS, untuk mengawasi suara kita agar tidak hilang,” ungkapnya.

Usai dilantik,  para pengurus dan kader  Partai Demokrat langsung mengikuti Pendidikan Politik DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat.

Sebagai pemateri dalam Pendidikan Politik ini Ketua BPPOK DPP Partai Demokrat, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Andi Arief SIP, dan Herzaky Mahendra Putra SSos MM.

Herman Khaeron pada kesempatan itu banyak memberikan motivasi dan semangat kepada peserta Pendidikan  Politik Partai Demokrat.

“Seluruh kader Partai Demokrat harus bersemangat dan terus berjuang untuk partai, agar bisa mencapai target 8 kursi pada pemilu legislatif 2024,” tegas suami dari Hj Ratnawati MKKK ini.

sumber: radarindramayu

Perubahan RUU Desa Tahun Bisa Ini Diparipurnakan

Tuntutan Kepala Desa (Kades) beberapa waktu lalu akhirnya diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Kepala Desa kini bisa menjabat selama 9 tahun dalam satu periode dari yang sebelumnya cuma 6 tahun.

Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang bakal disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat.

Revisi UU Desa terseebut akan mengubah periodisasi jabatan kades, menambah dana desa, dan mengatur status perangkat desa.  Yang paling krusial terkait perangkat desa, yakni mengubah masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun dalam tiga periode, menjadi 9 tahun dalam dua periode.

“Partai Demokrat memastikan perubahan Undang Undang Desa terkait perubahan masa jabatan kuwu dari 6 tahun kali 3 priode menjadi 9 tahun kali 2 priode secepatnya akan diparipurnakan,”  kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, H Herman Khaeron saat kegiatan pendidikan politik dan pelantikan pengurus DPAC se Kabupaten Cirebon di Hotel Radiant Beber Cirebon, Selasa (5/7).

Pembahasan selanjutnya yakni apakah UU Desa tersebut berlaku surut apa tidak berlaku surut. “Itu juga yang masih belum dibahas tuntas,” kata Hero.

Selanjutnya, perubahan RUU Desa  akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR, sekitar dua kali pertemuan lagi pembahasan tersebut akan tuntas. “Insyaallah, tahun ini sudah dibisa dirampungkan,” kata Hero.

sumber: rakyatcirebon

Herman Khaeron Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Indramayu

Untuk kesekian kalinya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, HE Herman Khaeron didampingi isteri, Hj Ratnawati menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kabupaten Indramayu.

Herman Khaeron merasa bangga karena masyarakat yang menjadi peserta empat pilar MPR RI mengerti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu terungkap ketika menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI dengan masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Kandanghaur di aula Hotel Flamingo Indramayu, Selasa (20/6/2023).

Herman Khaeron menilai, para peserta sosialisasi sangat bagus karena saat dites dari sisi konsepsi tentang Pancasila, bagaimana UUD 1945, bagaimana NKRI dan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika mereka mengerti.

Mereka juga paham memiliki kewajiban yang sama yakni untuk menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

“Ini yang membuat saya bangga. Tinggal masyarakat diingatkan kembali arti penting dari empat pilar MPR RI, yang harus tetap dijaga dan dilanjutkan,” ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga dan menjalankan empat pilar MPR RI, karena dengan empat pilar bangsa Indonesia dapat bersatu dan utuh.

Empat pilar MPR RI wajib terus disosialisasikan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan empat pilar MPR RI.

Menurutnya, kemerdekaan yang saat ini dirasakan tidak semudah bagai membalikkan telapak tangan. Tetapi diperlukan perjuangan dan pengorbanan jiwa, harta dan air mata oleh para pendiri bangsa ini.

“Salah satu tujuan sosialisasi empat pilar MPR RI, untuk menggugah perasaan masyarakat bahwa sesungguhnya untuk mencapai kemerdekaan dibutuhkan perjuangan yang gigih dari para pendiri bangsa ini,” ungkapnya.

Masih dikatakan Herman Khaeron, melalui sosialisasi empat pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, UU 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Hikmah dari sosialisasi empat pilar MPR RI ini sebagai spirit menuju masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” tutupnya. (Ratno)

sumber: kabarcirebon

 

Herman Khaeron Harap Ada Regulasi Atur Perdagangan Garam

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai perlu ada regulasi dari Kementerian Perdagangan yang mengatur mengenai perdagangan garam. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang perdagangan garam.

“Terkait garam, ini yang regulasinya sampai sekarang belum berpihak terhadap para petani garam. Jadi kalau saya datang ke petani garam, pertama HPP (Harga Pokok Produksi) belum pernah  ditetapkan. Ini permintaan mereka paling tidak ditetapkan Rp1.000 per kg,” ujar Herman dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Kebijakan terhadap perdagangan garam, dinilai penting agar para petani garam dapat terus bertahan di tengah produksi yang bergantung pada cuaca. “Oleh karena itu juga mungkin ini juga harus ada kebijakan, sementara kan impor garam itu di 0 persen kan bea masuknya, mohon ini juga dicek,” harap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, masih adanya pungutan-pungutan kepada petani garam, tambah Herman, dikhawatirkan akan menghambat perkembangan perdagangan garam, khususnya garam yang diproduksi dalam negeri. “Pungutan dan retribusi terhadap para petani garam atau perdagangan garam dalam negeri itu ada pungutannya. Jadi ini juga yang kemudian menghambat terhadap lompatan-lompatan itu,” jelasnya.

Untuk itu, Herman berharap persoalan perdagangan garam ini dapat diselesaikan dengan dibuatnya regulasi yang mengatur perdagangan garam. “Kalau Pak Menteri bisa menyelesaikan persoalan ini saya kira ini juga akan menjadi apresiasi yang luar biasa dan menjadi ladang amal,” tutupnya. (bia/rdn)

sumber: dpr

Herman Khaeron Dorong Kemitraan Petani Tebu dengan PG Rajawali II Terus Ditingkatkan

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi meminta kepada kelompok tani tebu yang bermitra dengan PT RNI untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan produksi gula di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Hero -sapaan akrabnya- saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, Minggu 28 Mei 2023.

“Kerjasama, saling mendukung dan harmonisasi harus menjadi landasan dalam kemitraan antara petani tebu dengan PT RNI untuk terus meningkatkan produksi tebu,” kata Hero, di hadapan anggota kelompok tani kemitraan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Herman Khaeron menjelaskan, sinergi antara PT RNI melalui anak perusaan pabrik gula (PG) Rajawali II dan masyarakat akan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Baik dari keuntungan bagi petani serta kualitas tebu yang semakin baik.

PT RNI sebagai BUMN juga bisa menggenjot produksi gula untuk mendukung swasembada gula di Indonesia.

Pada kesempatan itu Hero juga mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat petani tebu, terkait dukungan untuk sarana seperti traktor serta perbaikan jalan di area dekat kawasan lahan tebu di Indramayu.

“Kita catat masukan dari petani, dan akan kita jadikan usulan ke pemerintah pusat untuk aspirasi dari petani tebu,” kata dia.

Sementara itu, salah satu petani tebu, Ilik Rakiyah berharap ada bantuan traktor dari pemerintah untuk petani tebu di Indramayu.

“Dengan sarana yang lebih modern, kami yakin produksi tebu juga bisa semakin meningkat,” ujar dia.

Seperti diketahui, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang industri gula, PT PG Rajawali II, telah melaksanakan program kemitraan budi daya tebu bagi masyarakat desa penyangga di lingkungan areal lahan HGU Unit Pabrik Gula (PG) Jatitujuh.

“Program kemitraan ini sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam rangka membangun harmoni dengan masyarakat desa penyangga,” ujar Hadi Suprapto, Kepala Bagian Legal PT PG Rajawali II dihadapan kelompok tani kemitraan.

PT PG Rajawali II, anak usaha BUMN ID FOOD, pada 2023 mampu meningkatkan produksi gula menjadi 87 ribu ton dengan membuka kembali Pabrik Gula (PG) Sindanglaut. “Pengoperasian PG Sindanglaut juga menjadi salah satu upaya kami meningkatkan produksi gula, ” tuturnya.

Produksi gula PG Rajawali II terus mengalami peningkatan. Pada 2021, produksi gula tercatat berada di angka 54 ribu ton, Kemudian tahun 2022 meningkat menjadi 70 ribu ton, dan pada musim giling tahun 2023 ditargetkan 87 ribu ton.

“Dari tahun ke tahun produksi gula mengalami peningkatan, di tahun lalu kami memproduksi 70 ribu ton gula,” tuturnya.

Ia menjelaskan, peningkatan produksi gula juga diiringi dengan terus membaiknya harga gula di pasaran, sehingga para petani kembali mulai menanam tebu yang menjadi bahan baku gula.

Bahkan, pada 2022, PG Tersana Baru yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, harus menggiling gula petani lebih lama, dikarenakan hasil tebu petani meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada musim giling tahun 2023, perusahaan kembali membuka PG Sindanglaut, agar produksi gula meningkat.

Sementara, dari data Dinas Pertanian Cirebon, di sekitar PG Sindanglaut, luas lahan tebu juga mengalami peningkatan.

Produksi gula PG Rajawali II saat ini berasal dari tiga pabrik yaitu PG Jatitujuh, PG Tersana Baru, dan PG Sindanglaut.(oet

sumber: radar indramayu

Herman Khaeron Puji Para Nelayan Cirebon Paham Dasar Negara

Anggota DPR RI, Herman Khaeron memuji para nelayan Pantura di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tidak hanya hapal UUD dan Pancasila, tapi juga memahami dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“Saya menguji Pancasila baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda, mereka memahami dasar negara,” kata Herman usai sosialisasi empat pilar kebangsaan di Desa Citemu Mundu Cirebon, Sabtu (27/5) kemarin.

Herman mengaku takjub dan mengapresiasi pada masyarakat Citemu yang dipimpin Kuwu Are begitu memahami arti Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat di sini tidak ada yang terbata-bata saat ditanya tentang empat pilar dan mereka mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Semua pertanyaan bisa dijawab dengan luar biasa oleh masyarakat nelayan Citemu, artinya komunikasi yang kami lakukan secara dua arah,” ujarnya.

Legislator Demokrat tersebut menjanjikan akan memberikan bantun infrastruktur berupa pembangunan DOK Nelayan, pembangunan sarana Ibadah (Masjid) dan sejumlah mesin traktor untuk petani dan mesin jahit bagi kelompok ibu-ibu PKK di Desa Citemu Mundu Cirebon.

“Tadi banyak aspirasi yang masuk dan Insya Allah saya akan memberikan bantuan yang diminta dan nanti dikirim mesin jahit untuk PKK,“ tutup Herman. 

sumber: rmoljabar

Herman Khaeron Bagi-bagi Bantuan Kepada Warga Kabupaten Cirebon

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, melakukan kunjungan silaturahmi ke beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu Kecamatan Sedong, Susukan Lebak, serta Astanajapura.

Dalam kunjungan ini, Herman Khaeron sekaligus memberikan bantuan berupa anggaran Rp 100 juta untuk pembangunan di Desa Karangwuni, Kecamatan Sedong, bantuan traktor untuk Desa Ciawijapura di Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Winduhaji di Kecamatan Sedong.

Herman Khaeron juga memberikan bantuan berupa mesin pompa air untuk Desa Ciawijapura dan Desa Winduhaji. Serta memberikan sumbangan pembangunan kantor BKNU di Astanajapura senilai Rp100 juta dan sumbangan empat traktor untuk Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Menurutnya, sengaja dirinya datang untuk mempersiapkan kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke Cirebon, namun dirinya juga tak lupa untuk menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga serta kuwu di beberapa kecamatan tersebut.

“Saya paham betul pemerintahan desa merupakan institusi pemerintah formal yang paling dekat dengan masyarakat sehingga tentu harus banyak mendukung aktivitas warganya,” tuturnya.

Sosok yang karib disapa Hero itu mengatakan, sebagai anggota DPR RI dirinya harus bisa seperti lampu ajaib yang siap menerima setiap permintaan dari masyarakat yang memilikinya.

“Sebagai anggota DPR RI konsekuensinya harus bisa menerima keluhan apapun,” tuturnya.

sumber: rmoljabar

DPR Beberkan Masalah Obat Palsu dan Penyakit Korengan

Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, terkait dengan undang-undang pengawasan obat dan makanan, leading sektornya adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

“Ini yang tadi saya sedikit korelasikan terhadap undang-undang 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan, bahwa sesungguhnya, berbagai pangan yang harus dikonsumsi itu harus aman,” ujar Herman dalam diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema : DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center Nusantara III yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dari fraksi Partai Golkar, Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra dengan moderator Ijal Sikumbang, Selasa 15 November 2022.

“Bagaimana dengan obatnya, ada orang jadul (jaman dulu) nggak di sini, mungkin sekelas sayalah orang jadulnya, dulu pernah ada film Benyamin dengan Mansyur, filmnya jualan obat, obat palsu, obat palsu. Dulu menjadi kelakaran, bahwa sesuatu yang menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama obat gitu ya. Ini tidak menutup kemungkinan dari berbagai situasi yang merugikan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, “Mohon maaf, saya pernah berobat keluar (negeri) dan saya membawa obat-obat, saya pernah diskusi memang yang dikhawatirkan dari obat-obat di Indonesia itu salah satunya adalah obat palsu. Karena kalau orang penyakit koreng saja kalau obatnya palsu maka tidak akan sembuh-sembuh, apalagi penyakit yang kronis kalau obatnya salah, pasti akan salah,” beber Herman.

Dia menambahkan, BPOM itu diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan, mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan, bahwa kasus ini agak sulit ditangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.***

Sumber: goriau

Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Merintis karier sebagai seorang politisi, bagi Herman Khaeron hanyalah untuk satu tujuan, yakni agar ia bisa berkhidmat bagi rakyat. Untuk itulah ia setia bersama Partai Demokrat (PD) sejak didirikan 21 tahun lalu hingga saat ini.

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ini ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Kala ia terpilih di parlemen, gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah.

Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untyk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Apa yang disampaikan Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014, jelas Herman telah menegaskan bahwa itulah jati diri Partai Demokrat yang sesungguhnya, yakni dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pesan itu diakui Herman dipegang sebagai kompas agar kader Demokrat lebih sensitif, peka, peduli pada keadilan, kebebasan, dan ekonomi yang adil.

Di sisi lain, dalam berpolitik di Demokrat tidak ada lagi apa yang disebut konflik identitas, karena Partai Demokrat harus menghormati pluralisme serta berdiri di depan sebagai penjuru dan champions of democracy, sesuai namanya, yakni Partai Demokrat.

Itulah alasan kenapa Herman memilih partai tersebut sebagai alat perjuangannya. “Karena Partai Demokrat benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadi champions of democracy,” tegas Herman dikutip dari majalah Men’s Obsession, Senin (24/10/2022).

Hal itu terbukti ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan tetap menghormati demokrasi, menghormati HAM, serta memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu.

“Perjuangan kami harus tetap sama. Rakyat akan menilai partai politik mana yang paling konsisten, baik ketika berada di pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan,” katanya.

Politisi kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini bersyukur bisa berjuang dalam partai yang di dalamnya ada sosok demokrat sekelas SBY. Baginya, SBY adalah figur penting dan sentral yang terbukti berhasil dalam memimpin Partai Demokrat. Dia mengakui dan mengapresiasi kerja keras dan pengaruh kepemimpinan SBY, sehingga mendapat kepercayaan rakyat.

mengambil contoh pada Pemilu 2014, partai ini sempat diprediksi hanya mampu meraih suara sebesar 7 persen, namun kenyataannya mendapatkan 10,2 persen. Gaya kepemimpinan SBY yang tenang dan mengayomi juga menjadi magnet bagi Herman. Contohnya, ketika sejumlah kader memilih meninggalkan partai dalam kesulitan dan perpecahan beberapa waktu lalu, SBY tidak gusar dan gundah.

Padahal di tengah krisis dan delegitimasi, partai membutuhkan loyalitas dan perjuangan para kadernya. Namun SBY mampu menyelesaikan dan berhasil membawa partai keluar dari masa sulit dan membangun kembali kepercayaan diri kader serta merintis konsolidasi. Karena itu Herman meyakini kepercayaan rakyat akan dapat dipulihkan pada Pemilu 2024. Dalam soal regenerasi kepemimpinan di Demokrat, Herman adalah salah satu saksi bahwa SBY berhasil mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai modern yang berbasis pada meritokrasi. Sebuah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Oleh karena itulah tampilnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini tak lepas dari faktor meritokrasi tersebut. AHY diakuinya telah memperlihatkan kepemimpinan yang tangguh dan mampu menjaga soliditas organisasi. Buktinya ketika terjadi upaya yang diistilahkan banyak media sebagai ‘pembegalan’ partai oleh pihak eksternal dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Partai Demokrat tetap kuat dan tak berpengaruh. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu meyakini partainya akan mendulang sukses dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan AHY yang visioner.

Tak Henti Berjuang

Memasuki tiga periode sudah Herman duduk di parlemen. Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Meski sudah tiga periode duduk di senayan namun Herman merasa PR nya masih panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah–masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang ada di dapilnya.

sumber : obsesionnews