Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak bisa ditolak. Kemajuan teknologi bisa menjadi pedang bermata 2, bisa bermanfaat bagi masyarakat bisa juga berdampak buruk.
Dalam mencegah dampak buruk perkembangan teknologi, Grup 3 Badan Sosialisasi MPR RI memberikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan kuwu atau kepala desa di Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ‘penjajahan’ teknologi.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, kuwu/kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat bisa bertemu kapan saja baik secara formal maupun informal jam kerja dalam melayani masyarakat bahkan bisa 24 jam.
Oleh karenanya, sangat efektif jika kuwu kembali dikuatkan mengenai nilai-nilai nasionalisme melalui 4 Pilar Kebangsaan agar dapat saling bersinergi serta mengingatkan pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Para kuwu ini adalah sebagai pimpinan di akar rumput atau paling dekat dengan masyarakat,” katanya, Rabu (9/6/2021).
Ia menyatakan, 4 Pilar Kebangsaan harus dikuasai benar oleh para kuwu untuk mencegah terkikisnya nasionalisme akibat perkembangan teknologi. “Kita sadar kalau dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah lewat teknologi informasi,” imbuhnya.
Nasionalisme merupakan modal penting dalam menggugah masyarakat terhadap rasa memiliki untuk tetap bersatu diatas perbedaan suku, bahasa, dan agama.
“Walaupun belum ada negaranya, dulu kita tetap bersatu dan bisa merdeka karena adanya nilai-nilai ideologi, kehendak bersama yang kuat untuk berdaulat sehingga perjuangan yang semula parsial menjadi perjuangan yang bersatu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, akumulasi dari pengamalan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan di desa-desa diharapkan tetap hidup hingga meluas ke seluruh negeri, hal ini menjadi kekuatan yang besar menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
“Kita harus bersatu karena Indonesia berdiri diatas perbedaan. 4 Pilar Kebangsaan menjadi landasan yang mendasari kekuatan nilai-nilai nasionalisme,” pungkasnya.
sumber: kumparan
