Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron atau yang akrab disapa Hero mendukung penuh langkah audit terhadap 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Danantara.
“Saya setuju untuk diaudit secara komprehensif agar menjadi perhatian penyelenggara BUMN ke depan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dan tentu hasil audit, jika ditemukan penyalahgunaan keuangan BUMN harus ada tindakan hukum,” ujar Hero kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Apalagi, kata dia, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BPK RI berwenang dalam menentukan kerugian negara.
Sebelumnya, 750 BUMN yang tidak memberikan keuntungan dan malah merugikan keuangan negara bakal ditutup oleh pemerintah. Ratusan BUMN tersebut juga bakal diaudit keuangannya oleh Danantara Indonesia.
Indikasi Tindak Pidana
Salah satu tujuan audit, yakni untuk menelusuri ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan 750 BUMN tersebut. Hasilnya akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan, penutupan dan rencana audit keuangan 750 perusahaan milik negara itu menjadi salah satu topik yang dibahas dalam audiensi dengan KPK hari ini, Senin (29/6/2026), di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dony memastikan tidak akan melindungi para pejabat 750 BUMN tersebut jika nantinya terindikasi melakukan korupsi.
“Itu dibahas juga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya,” kata Dony, usai audiensi di Gedung ACLC KPK.
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN itu, menegaskan, penutupan 750 BUMN tidak menghilangkan kesalahan atau tindak kriminal para pejabatnya. “Jadi nanti dibilang lagi, ‘ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?’ Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya,” terangnya
Lebih jauh Dony menyampaikan, penutupan 750 BUMN ditaksir bakal menghemat keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah.
“Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan,” ungkapnya.
sumber: inilah
