herman khaeron peduli

Dalam rangka memperkuat kegiatan sosial terhadap sesama, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar acara santunan anak yatim piatu bertajuk “Wartawan Menggapai Keberkahan, Serta Menginspirasi di Bulan Ramadhan”.  Acara ini berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/3/2025).

Dalam sambutannya, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Herman Khaeron menegaskan pentingnya kepedulian terhadap anak yatim dan kaum duafa sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini amanah konstitusi. Maka, kegiatan seperti ini penting untuk mengingatkan negara agar tetap peduli terhadap entitas yang membutuhkan perhatian,” ujar Herman.

Herman mengapresiasi KWP yang konsisten mengadakan kegiatan sosial, termasuk santunan anak yatim. Kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi antara wartawan dan berbagai pihak di Parlemen. Herman juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pola pikir dan pola rasa dalam kehidupan sosial.

“Kalau hanya berpikir secara pragmatis, kita akan cenderung mengambil yang menguntungkan dan meninggalkan yang merugikan. Padahal, kehidupan sosial harus dibangun dengan rasa, dengan empati,” tegasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua KWP Ariawan mengatakan santunan ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari wadah wartawan Parlemen untuk berbuat kebaikan terhadap sesama, khususnya anak yatim piatu.

“Kita juga ingin menjadi bagian yang memberikan yang tidak hanya sekadar meliput tapi juga ikut berkontribusi karena saya meyakini teman-teman wartawan juga punya jiwa sosial yang tinggi, punya semangat yang tinggi untuk berbagi makanya kita bikin KWP Ramadan, yakni salah satu bagian daripada kita bahwa wartawan juga memiliki kontribusi nyata untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Ariawan

Ariawan mengatakan jika santunan kali ini merupakan kegiatan kedua yang digelar KWP. Dia mengamini santunan ini tergerak dari kegiatan sosial yang dilakukan setiap fraksi di DPR RI.

“Jadi kegiatan KWP Ramadan ini kita yang kedua ya, yang kedua karena kita memang hampir setiap tahun selalu meliput kegiatan-kegiatan fraksi yang melakukan pembagian sembako melakukan santunan tapi kita tidak pernah memberikan santunan,” ucapnya.

Ariawan menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sampai hari ini masih konsisten memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan santunan tersebut.

” Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap acara ini.Moga acara ini tetap terlaksana pada tahun berikutnya,” pungkasnya.

sumber: mnctrijaya

Herman Khaeron: AHY Awali Kampanye di Tahun 2024 Bersama Ribuan Warga Cirebon

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai periode 2025-2030 hari ini. AHY menunjuk Herman Khaeron sebagai sekjen yang baru.

Pengumuman itu dilaksanakan di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (23/3/2025). AHY mengumumkan langsung struktur DPP dalam periode 5 tahun ke depan.

“Sekjennya Pak Herman Khaeron,” kata AHY.

AHY juga mengumumkan kader lainnya yang ditunjuk menjabat di kepengurusan.

Berikut ini struktur DPP Demokrat 2025-2030.

Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Wakil Ketua Umum:

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Teuku Riefky Harsya

Dody Hanggodo

Benny K Harman

Dede Yusuf Macan Effendi

Vera Febyanthy

Ediwan Prabowo

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen): Herman Khaeron

Wakil Sekjen:

Afriansyah Noor

Agust Jovan Latuconsina

Jansen Sitindaon

Renanda Bachtar

Jemmy Setiawan

Rezka Oktoberia

Didik Mukrianto

Inggrid Maria Palupi Kansil

Imelda Sari

Heri Sebayang

Umar Arsal

Syahrial Nasution

Herman Khaeron: UICI Harus Adaptif dengan Perubahan Zaman

Anggota DPR RI sekaligus anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman dan peran Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) dalam mencetak lulusan unggul.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di acara Dies Natalis ke-4 dan Wisuda UICI yang digelar di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (24/02/2025).

“Setiap perubahan era dan perubahan zaman yang terjadi kita harus selalu adaptif dengan perubahan zaman,” kata Herman.

Herman menjelaskan karakter KAHMI yang berperan penting dalam melahirkan UICI.K arakter insan akademis, kata Herman, menjadi dasar kuat bagi kader KAHMI, karena setiap anggota KAHMI adalah lulusan perguruan tinggi yang dibekali dengan ilmu dan wawasan luas.

Hal ini, menurutnya, dibuktikan oleh para wisudawan UICI yang telah melewati perjalanan akademik yang tidak mudah.

Selanjutnya, karakter insan pencipta juga harus terus diwujudkan. Ia menekankan bahwa KAHMI mampu menciptakan institusi pendidikan seperti UICI, yang sebelumnya belum pernah ada.

Dengan keberanian dan kegigihan seluruh civitas akademika, UICI berhasil melewati berbagai tantangan hingga mampu menghasilkan lulusan pertamanya.

Selain itu, karakter insan pengabdi juga menjadi ciri khas KAHMI. Ia menekankan bahwa kualitas pengabdian harus terlihat dalam berbagai karya yang dihasilkan oleh para alumni.

Sementara itu, karakter insan yang bernafaskan Islam menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sifat dan karakter lulusan yang religius serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Yang tak kalah penting, ia mengingatkan para wisudawan untuk menjadi insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Menurutnya, nilai ini harus menjadi jiwa dan semangat dalam melangkah ke masa depan.

Di akhir sambutannya, ia mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas perjalanan panjang yang telah dilewati UICI hingga akhirnya berhasil melahirkan lulusan pertamanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Rektor UICI dan seluruh civitas akademika yang telah bekerja keras dalam membangun universitas ini.

“Saya berpesan kepada para wisudawan, tunjukkan bahwa alumni UICI tidak kalah dengan alumni perguruan tinggi lainnya. Tunjukkan bahwa kalian memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan zaman,” pesannya.

sumber: UICI

Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Isu dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite terus menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Komisi VI DPR RI berencana menggelar rapat dengan PT Pertamina guna membahas permasalahan ini lebih lanjut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu yang berkembang serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

“Setiap terjadi hal-hal yang menjadi isu publik itu nanti Komisi VI akan memanggilnya (pihak terkait) karena ini kan menjadi isu publik yang mengejutkan dengan nilai fantastis Rp193 triliun terjadinya fraud (kecurangan) di sini. Tentu ini menjadi persoalan besar,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa rapat diagendakan untuk mencegah terjadinya persoalan yang sama di masa depan.

Selain itu, Herman menekankan bahwa DPR menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang memicu spekulasi adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.

“Tentu kami menunggu terhadap proses hukum yang berlaku. Namun, jadikan lah pelajaran kepada siapa pun pejabat Pertamina untuk menghindari situasi-situasi yang pada akhirnya masuk dalam ranah hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Komunikasi Korporasi PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, membantah adanya praktik pengoplosan BBM. Menurutnya, narasi yang beredar tidak sesuai dengan pernyataan Kejaksaan Agung.

“Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata Fadjar.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan yang sedang ditangani Kejaksaan Agung berkaitan dengan pembelian RON 90 dan RON 92, bukan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.

Sebagai informasi, RON 90 merujuk pada Pertalite, sementara RON 92 adalah jenis BBM yang lebih tinggi kualitasnya, yakni Pertamax.

Dengan adanya klarifikasi dari Pertamina serta rencana rapat DPR dengan Pertamina, masyarakat diharapkan tetap tenang sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut terkait isu ini.

sumber: suarapemerintah

 

 

Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menantang Perum Bulog terkait penyerapan 3 juta ton setara beras. Menurut Herman, target dengan sebanyak itu hanyalah omon-omon.

“Saya kalau berbicara persoalan Bulog selesailah, segitu-gitu saja. Bulog itu lebih banyak bluffing- bluffing-nya, lebih banyak omon-omonnya,” kata Herman saat rapat dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Herman pun menantang Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya soal target penyerapan beras tersebut.

“Bohong (target penyerapan) 3 juta itu, percaya saya. Buktikan, kalau terbukti saya push up 10 kalau, kalau 3 juta (ton) itu berhasil,” ujar anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat itu. “Kalau di depan militer begitu, push up atau sit up,” ucap Herman.

Diketahui, Bulog ditarget bisa menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Sejauh ini, Bulog baru menyerap 190.000 ton setara beras. “Sampai dengan saat ini kurang lebih 190.000 ton (beras diserap Bulog),” kata Novi Helmy dalam rapat tersebut.

Data per 16 Februari 2025 yang dikirimkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kepada Kompas.com, menunjukkan bahwa serapan Bulog sudah mencapai 92.122 ton beras. Sebelumnya, per 14 Februari, serapan Bulog berada di angka 75.200 ton.

sumber: kompas

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Herman Khaeron, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus MPN periode 2024-2028.

Pria yang juga anggota DPR RI ini menegaskan pentingnya hilirisasi dalam sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Menurutnya, MPN memiliki peran strategis dalam mengedukasi, mendiskusikan, dan mendorong implementasi hilirisasi agar sektor ini lebih maju dan kompetitif di pasar global.

“MPN harus menjadi wadah yang mampu menghadirkan inovasi dan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor perikanan kita. Hilirisasi bukan sekadar konsep, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucap pria yang akrab disapa Hero

Lebih lanjut, Hero menekankan bahwa melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, MPN dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan di lapangan.

Forum diskusi dan pertukaran ide yang konstruktif diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan progresif bagi pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

“Komitmen dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar sektor perikanan Indonesia semakin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global,” pungkasnya.

Dengan pengukuhan pengurus baru ini, MPN diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan sektor perikanan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

sumber: rmoljabar

Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang, DPR: Siapapun yang Mengelola Harus Ikuti Kaidah

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat menjadi sarana untuk memperbaiki pengelolaan BUMN. Danantara juga bukan sekedar pengelola investasi, tetapi sebagai agent of development.

BPI Danantara telah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

“Ini juga sebagai saran untuk memperbaiki eksistensi dan keberadaan BUMN. Setengah BUMN kita bagus, tetapi setenganya kan dalam situasi kurang baik. Dengan Danantara, selama ini kan alasan klasik BUMN kekurangangan investasi, kekurangan pendanaan, bahkan selalu bergantung pada penyertaan modal negara, ini nanti akan lebih profesional dikelola Danantara dan punya hubungan erat. Karena bagaimanapun dividen yang diperoleh dari hasil BUMN akan kembali ke Danantara,” kata Herman dalam acara Investor Daily Talk, Senin (24/2/2025).

BPI Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai chief executive officer (CEO). Selain Rosan, ada juga nama Pandu Patria Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) Danantara dan Dony Oskaria sebagai chief operation officer (COO).

Sementara itu, Erick Thohir ditunjuk menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara, dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua dewan pengawas Danantara.

Herman meyakini orang-orang yang dipilih Prabowo untuk memimpin Danantara bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Tentu tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Trust, membangun kepercayaan itu penting. Tentu Bapak Presiden lebih memilih orang yang dapat dipercaya untuk mengelola dana yang begitu besar. Saya yakin Pak Rosan, Pak Pandu, dan Pak Dony bisa mengelola Danantara. Yang terpenting itu sinergitas,” kata Herman.

sumber: beritasatu

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Dirinya melihat banyak isu yang harus dibenahi, terutama terkait dengan dugaan keputusan sepihak dalam alokasi lahan yang dilakukan BP Batam terhadap PT Synergy Tharada.

Tidak hanya itu saja, Herman pun mempertanyakan keputusan BP Batam yang tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 2287/Pdt.G/2024/PN Btm yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2025. Ia pun mempertanyakan apakah sikap ini diambil demi kepentingan bangsa dan negara, ataukah ada motif lain yang lebih personal.

“Kami belum mendapatkan informasi lebih jauh dari BP Batam. Namun, jika melihat kronologisnya, tampak jelas ada keputusan yang diambil secara sepihak,” ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan PT Synergy Tharada di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut PT Sinergi Tarada, tetapi juga mencerminkan permasalahan lebih besar dalam pengelolaan lahan di Batam. Menurutnya, ada banyak aspek lain yang perlu dikaji, termasuk alokasi lahan yang permintaannya jauh lebih besar dari ketersediaan, konflik lahan di Rempang, hingga tumpang tindih kawasan industri dengan kawasan hutan dan reklamasi.

Herman juga menyoroti perubahan struktur BP Batam setelah disatukan dengan ex officio Wali Kota Batam. Ia mengingatkan bahwa saat dirinya menjabat sebagai pimpinan Komisi II, banyak ditemukan eksekusi lahan yang dilakukan tanpa izin dan dibiarkan begitu saja oleh BP Batam. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya kepemimpinan yang lebih transparan dalam mengelola BP Batam.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, Herman mengusulkan agar Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami lebih jauh permasalahan pengelolaan BP Batam. Upaya ini, baginya, penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam tata kelola lahan serta investasi di Batam.

“Ini bukan sekadar kasus individual. Ada banyak permasalahan sistemik yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kita perlu membahas ini secara mendalam,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, usulan pembentukan Panja diharapkan memperoleh dukungan dari pimpinan dan anggota DPR lainnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga Batam tetap menjadi kawasan yang kompetitif, adil, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

“Batam ini etalase bangsa. Seharusnya ada kepastian hukum dan usaha yang adil bagi semua pihak. Jangan sampai ada muatan-muatan tersembunyi, apalagi kickback yang merugikan pihak tertentu,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

sumber: jurnas

DPR Jamin Direksi Danantara Tak Dipidanakan Melalui Prinsip BJR

DPR mengebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu yang jadi isu utama, yakni profesionalitas pengelolaan Danantara.

“Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara menganut prinsip Business Judgment Rule (BJR), agar profesional,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam keterangan yang dilansir Senin, 10 Februari 2025.

Business Judgement Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan. Khususnya, dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.

BJR memberikan perlindungan direksi pengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan pertimbangan yang rasional.

BJR dapat menjadi tameng bagi direksi, selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Tidak ada isu politik dalam pembahasan ini, karena kepentingan besar negara ke depan,” kata Herman.

Dia menegaskan pembahasan revisi UU Dananrara dilakukan secara cermat dan komprehensif. Revisi yang menjadi inisiatif DPR ini disebut Herman akan menfatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementrian BUMN.

“Posisinya setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.

Di sisi lain, dia mengungkap optimisme terkait pembentukan Danantara. Herman yakin instansi itu akan lebih besar dari super holdings milik negara lain.

“Saya meyakini Danantara akan lebih besar dari Temasek dan Hazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel,” tegas Herman.

sumber: metro