Herman Khaeron: UICI Harus Adaptif dengan Perubahan Zaman

Anggota DPR RI sekaligus anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman dan peran Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) dalam mencetak lulusan unggul.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di acara Dies Natalis ke-4 dan Wisuda UICI yang digelar di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (24/02/2025).

“Setiap perubahan era dan perubahan zaman yang terjadi kita harus selalu adaptif dengan perubahan zaman,” kata Herman.

Herman menjelaskan karakter KAHMI yang berperan penting dalam melahirkan UICI.K arakter insan akademis, kata Herman, menjadi dasar kuat bagi kader KAHMI, karena setiap anggota KAHMI adalah lulusan perguruan tinggi yang dibekali dengan ilmu dan wawasan luas.

Hal ini, menurutnya, dibuktikan oleh para wisudawan UICI yang telah melewati perjalanan akademik yang tidak mudah.

Selanjutnya, karakter insan pencipta juga harus terus diwujudkan. Ia menekankan bahwa KAHMI mampu menciptakan institusi pendidikan seperti UICI, yang sebelumnya belum pernah ada.

Dengan keberanian dan kegigihan seluruh civitas akademika, UICI berhasil melewati berbagai tantangan hingga mampu menghasilkan lulusan pertamanya.

Selain itu, karakter insan pengabdi juga menjadi ciri khas KAHMI. Ia menekankan bahwa kualitas pengabdian harus terlihat dalam berbagai karya yang dihasilkan oleh para alumni.

Sementara itu, karakter insan yang bernafaskan Islam menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sifat dan karakter lulusan yang religius serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Yang tak kalah penting, ia mengingatkan para wisudawan untuk menjadi insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Menurutnya, nilai ini harus menjadi jiwa dan semangat dalam melangkah ke masa depan.

Di akhir sambutannya, ia mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas perjalanan panjang yang telah dilewati UICI hingga akhirnya berhasil melahirkan lulusan pertamanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Rektor UICI dan seluruh civitas akademika yang telah bekerja keras dalam membangun universitas ini.

“Saya berpesan kepada para wisudawan, tunjukkan bahwa alumni UICI tidak kalah dengan alumni perguruan tinggi lainnya. Tunjukkan bahwa kalian memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan zaman,” pesannya.

sumber: UICI

Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Isu dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite terus menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Komisi VI DPR RI berencana menggelar rapat dengan PT Pertamina guna membahas permasalahan ini lebih lanjut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu yang berkembang serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

“Setiap terjadi hal-hal yang menjadi isu publik itu nanti Komisi VI akan memanggilnya (pihak terkait) karena ini kan menjadi isu publik yang mengejutkan dengan nilai fantastis Rp193 triliun terjadinya fraud (kecurangan) di sini. Tentu ini menjadi persoalan besar,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa rapat diagendakan untuk mencegah terjadinya persoalan yang sama di masa depan.

Selain itu, Herman menekankan bahwa DPR menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang memicu spekulasi adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.

“Tentu kami menunggu terhadap proses hukum yang berlaku. Namun, jadikan lah pelajaran kepada siapa pun pejabat Pertamina untuk menghindari situasi-situasi yang pada akhirnya masuk dalam ranah hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Komunikasi Korporasi PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, membantah adanya praktik pengoplosan BBM. Menurutnya, narasi yang beredar tidak sesuai dengan pernyataan Kejaksaan Agung.

“Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata Fadjar.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan yang sedang ditangani Kejaksaan Agung berkaitan dengan pembelian RON 90 dan RON 92, bukan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.

Sebagai informasi, RON 90 merujuk pada Pertalite, sementara RON 92 adalah jenis BBM yang lebih tinggi kualitasnya, yakni Pertamax.

Dengan adanya klarifikasi dari Pertamina serta rencana rapat DPR dengan Pertamina, masyarakat diharapkan tetap tenang sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut terkait isu ini.

sumber: suarapemerintah

 

 

Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menantang Perum Bulog terkait penyerapan 3 juta ton setara beras. Menurut Herman, target dengan sebanyak itu hanyalah omon-omon.

“Saya kalau berbicara persoalan Bulog selesailah, segitu-gitu saja. Bulog itu lebih banyak bluffing- bluffing-nya, lebih banyak omon-omonnya,” kata Herman saat rapat dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Herman pun menantang Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya soal target penyerapan beras tersebut.

“Bohong (target penyerapan) 3 juta itu, percaya saya. Buktikan, kalau terbukti saya push up 10 kalau, kalau 3 juta (ton) itu berhasil,” ujar anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat itu. “Kalau di depan militer begitu, push up atau sit up,” ucap Herman.

Diketahui, Bulog ditarget bisa menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Sejauh ini, Bulog baru menyerap 190.000 ton setara beras. “Sampai dengan saat ini kurang lebih 190.000 ton (beras diserap Bulog),” kata Novi Helmy dalam rapat tersebut.

Data per 16 Februari 2025 yang dikirimkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kepada Kompas.com, menunjukkan bahwa serapan Bulog sudah mencapai 92.122 ton beras. Sebelumnya, per 14 Februari, serapan Bulog berada di angka 75.200 ton.

sumber: kompas

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Herman Khaeron, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus MPN periode 2024-2028.

Pria yang juga anggota DPR RI ini menegaskan pentingnya hilirisasi dalam sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Menurutnya, MPN memiliki peran strategis dalam mengedukasi, mendiskusikan, dan mendorong implementasi hilirisasi agar sektor ini lebih maju dan kompetitif di pasar global.

“MPN harus menjadi wadah yang mampu menghadirkan inovasi dan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor perikanan kita. Hilirisasi bukan sekadar konsep, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucap pria yang akrab disapa Hero

Lebih lanjut, Hero menekankan bahwa melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, MPN dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan di lapangan.

Forum diskusi dan pertukaran ide yang konstruktif diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan progresif bagi pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

“Komitmen dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar sektor perikanan Indonesia semakin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global,” pungkasnya.

Dengan pengukuhan pengurus baru ini, MPN diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan sektor perikanan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

sumber: rmoljabar

Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang, DPR: Siapapun yang Mengelola Harus Ikuti Kaidah

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat menjadi sarana untuk memperbaiki pengelolaan BUMN. Danantara juga bukan sekedar pengelola investasi, tetapi sebagai agent of development.

BPI Danantara telah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

“Ini juga sebagai saran untuk memperbaiki eksistensi dan keberadaan BUMN. Setengah BUMN kita bagus, tetapi setenganya kan dalam situasi kurang baik. Dengan Danantara, selama ini kan alasan klasik BUMN kekurangangan investasi, kekurangan pendanaan, bahkan selalu bergantung pada penyertaan modal negara, ini nanti akan lebih profesional dikelola Danantara dan punya hubungan erat. Karena bagaimanapun dividen yang diperoleh dari hasil BUMN akan kembali ke Danantara,” kata Herman dalam acara Investor Daily Talk, Senin (24/2/2025).

BPI Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai chief executive officer (CEO). Selain Rosan, ada juga nama Pandu Patria Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) Danantara dan Dony Oskaria sebagai chief operation officer (COO).

Sementara itu, Erick Thohir ditunjuk menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara, dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua dewan pengawas Danantara.

Herman meyakini orang-orang yang dipilih Prabowo untuk memimpin Danantara bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Tentu tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Trust, membangun kepercayaan itu penting. Tentu Bapak Presiden lebih memilih orang yang dapat dipercaya untuk mengelola dana yang begitu besar. Saya yakin Pak Rosan, Pak Pandu, dan Pak Dony bisa mengelola Danantara. Yang terpenting itu sinergitas,” kata Herman.

sumber: beritasatu

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Dirinya melihat banyak isu yang harus dibenahi, terutama terkait dengan dugaan keputusan sepihak dalam alokasi lahan yang dilakukan BP Batam terhadap PT Synergy Tharada.

Tidak hanya itu saja, Herman pun mempertanyakan keputusan BP Batam yang tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 2287/Pdt.G/2024/PN Btm yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2025. Ia pun mempertanyakan apakah sikap ini diambil demi kepentingan bangsa dan negara, ataukah ada motif lain yang lebih personal.

“Kami belum mendapatkan informasi lebih jauh dari BP Batam. Namun, jika melihat kronologisnya, tampak jelas ada keputusan yang diambil secara sepihak,” ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan PT Synergy Tharada di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut PT Sinergi Tarada, tetapi juga mencerminkan permasalahan lebih besar dalam pengelolaan lahan di Batam. Menurutnya, ada banyak aspek lain yang perlu dikaji, termasuk alokasi lahan yang permintaannya jauh lebih besar dari ketersediaan, konflik lahan di Rempang, hingga tumpang tindih kawasan industri dengan kawasan hutan dan reklamasi.

Herman juga menyoroti perubahan struktur BP Batam setelah disatukan dengan ex officio Wali Kota Batam. Ia mengingatkan bahwa saat dirinya menjabat sebagai pimpinan Komisi II, banyak ditemukan eksekusi lahan yang dilakukan tanpa izin dan dibiarkan begitu saja oleh BP Batam. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya kepemimpinan yang lebih transparan dalam mengelola BP Batam.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, Herman mengusulkan agar Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami lebih jauh permasalahan pengelolaan BP Batam. Upaya ini, baginya, penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam tata kelola lahan serta investasi di Batam.

“Ini bukan sekadar kasus individual. Ada banyak permasalahan sistemik yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kita perlu membahas ini secara mendalam,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, usulan pembentukan Panja diharapkan memperoleh dukungan dari pimpinan dan anggota DPR lainnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga Batam tetap menjadi kawasan yang kompetitif, adil, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

“Batam ini etalase bangsa. Seharusnya ada kepastian hukum dan usaha yang adil bagi semua pihak. Jangan sampai ada muatan-muatan tersembunyi, apalagi kickback yang merugikan pihak tertentu,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

sumber: jurnas

DPR Jamin Direksi Danantara Tak Dipidanakan Melalui Prinsip BJR

DPR mengebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu yang jadi isu utama, yakni profesionalitas pengelolaan Danantara.

“Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara menganut prinsip Business Judgment Rule (BJR), agar profesional,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam keterangan yang dilansir Senin, 10 Februari 2025.

Business Judgement Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan. Khususnya, dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.

BJR memberikan perlindungan direksi pengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan pertimbangan yang rasional.

BJR dapat menjadi tameng bagi direksi, selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Tidak ada isu politik dalam pembahasan ini, karena kepentingan besar negara ke depan,” kata Herman.

Dia menegaskan pembahasan revisi UU Dananrara dilakukan secara cermat dan komprehensif. Revisi yang menjadi inisiatif DPR ini disebut Herman akan menfatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementrian BUMN.

“Posisinya setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.

Di sisi lain, dia mengungkap optimisme terkait pembentukan Danantara. Herman yakin instansi itu akan lebih besar dari super holdings milik negara lain.

“Saya meyakini Danantara akan lebih besar dari Temasek dan Hazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel,” tegas Herman.

sumber: metro

Sukseskan Program MBG, Herman Khaeron Usulkan Libatkan Pedagang dan Kantin Sekolah

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar pedagang dan kantin sekolah dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini ia sampaikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan MBG yang mana membutuhkan koordinasi dan dukungan dari banyak pihak.

“Di sekolah itu ada kantin dan pedagang-pedagang. Mungkin ke depannya mereka bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis untuk menyukseskan agar berjalan lancar,” ujar Herman melalui rilis media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Tidak hanya itu saja, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan, MBG membutuhkan logistik yang besar dalam waktu bersamaan setiap harinya. Ia menyarankan, agar ada institusi khusus yang terstruktur hingga tingkat bawah untuk menangani hal ini supaya terkoordinasi dengan seluruh tingkatan pemerintahan.

Ia juga meminta masyarakat menurunkan daya kritisnya terhadap program yang baru berjalan selama sepekan ini. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, pintanya, memainkan peran yang krusial agar program ini dapat berjalan dengan baik dalam waktu dekat.

“Untuk program yang baru berjalan ini, semua harus menurunkan daya kritisnya. Karena ini baru berjalan selama seminggu. Dalam sebulan ke depan, mungkin program ini sudah mulai berjalan dengan baik,” tutup Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Sebagai informasi, program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah diterapkan di sejumlah sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada awal tahun 2025. Seiring berjalannya waktu, program ini diharapkan bisa meningkatkan jangkauan dan jumlah penerima manfaat.

Pada awal peluncuran MBG, ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Jumlah SPPG ini diproyeksikan akan terus meningkat setiap hari hingga mencapai 937 titik pada akhir Januari 2025, dengan target menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Harapannya, program ini bisa mencakup hingga 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025 dan sekaligus mencapai target untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Pun, dampak positif dari MBG ini menyebar luas hingga ke pelosok Indonesia serta menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

sumber: niaga.asia

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah.

Ia menyebutkan, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dengan asupan gizi dan nutrisi terpenuhi maka dapat mempersiapkan para generasi muda Indonesia untuk menjadi SDM Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak atau siswa yang sekarang berada di SD, SMP, dan SMA diharapkan ini akan tercukupi gizi dan nutrisinya. Sehingga mencukupi dan kemudian menjadi generasi yang unggul ke depan,” ucap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/1/2025).

“Generasi emas adalah generasi yang ekonominya maju, kemudian adil, sejahtera, dan tentu menjadi bangsa yang maju,” ujarnya. Adapun dari aspek ekonomi, dia menilai program MBG akan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Karena melibatkan warga maupun bahan baku lokal dalam penyediaan makanan bergizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

Dia menambahkan, meski program MBG menjadi prioritas utama, namun tidak serta merta mengesampingkan program-program lainnya. “Seperti menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan dan energi juga itu tetap dijalankan,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.

Diketahui, MBG merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia, Senin (6/1/2025).

Terdapat 190 SPPG atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil. Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik pada akhir bulan Januari 2025.

Pada akhir bulan ini ditargetkan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat. Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran.

sumber: rri