Anggota DPR-RI Komisi VI, Herman Khaeron Dukung PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam Ketahanan Energi

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional. Berdasarkan catatannya, tahun 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68 persen produksi minyak nasional dan 34 persen produksi gas nasional.

Hal tersebut didukung oleh Anggota DPR-RI Komisi VI, Herman Khaeron.

“Ini patut kita apresiasi bersama peran PHE dalam pemenuhan energi di Indonesia,” ujar Kang Hero panggilan akrabnya usai seminar di Hotel Zamrud, Sabtu (27/5/2023).

Masih kata Kang Hero, selaku Subholding Upstream, berperan sebagai, berdasarkan data Rencana Umur Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga tahun 2050.

Dimana energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional. Sejalan dengan hal tersebut,
volume kebutuhan akan energi fosil pun akan meningkat.

“Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE menjalankan strategi untuk melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) melalui pengeboran sumur pengembangan, perawatan sumur, dan melakukan ekpansi,” paparnya.

Selain itu untuk menjaga keberlanjutan bisnis, PHE juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru. Dalam rangka mendukung Green Strategy Holding, PHE tentunya berupaya untuk melakukan berbagai macam program dekarbonisasi.

“Salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi dan
ramah lingkungan,” ujar Kang Hero.

Hal ini tercermin dari project gas yang telah onstream seperti Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Jawa Timur dan temuan potensi cadangan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi di beberapa wilayah Indonesia.

“Seluruh strategi yang dijalankan memiliki kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit. Sehingga PHE perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk langkah investasi yang transparan,” ungkapnya.

 

sumber: klikaktual

Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memastikan ketersediaan stok serta penyaluran BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi. Pada Jumat 24 Maret 2023, Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sanggaran Provinsi Bali.

“Kunjungan ke TBBM PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sangaran dikarenakan depo ini salah satu obyek vital milik PT Pertamina Patra Niaga yang strategis dalam mengamankan stok dan distribusi BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Untuk itu kita melakukan kunjungan kerja ke sini,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunspik Komisi VI DPR ke Depo Pertamina Sanggaran Bali, di Provinsi Bali.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan memasuki masa pra endemi atau mendekati normal pasca pandemi Covid-19, di mana perekonomian semakin membaik dan tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, faktor tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan terus meningkat hingga saat mudik Idulfitri atau lebaran nanti. Menurutnya, prediksi puncak arus mudik libur Idulfitri akan terjadi pada 20 – 27 April 2023, di mana tanggal Lebaran jatuh pada hari Sabtu-Minggu tanggal 22-23 April 2023, dan Curi Bersama yang ditetapkan pemerintah adalah per tanggal 19 April 2023, dan 24-26 April 2023.

Menurut Herman guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Regional Jatimbalinus membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan instansi-instansi meliputi KESDM, Kemenhub, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI, dan PT Telkom Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini pun mengatakan bahwa Stok BBM dan LPG di wilayah Jatimbalinus menurut penjelasan dari Pertamina Sanggaran Bali dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Infrastruktur tersebut meliputi 19 Terminal BBM, 8 Terminal LPG, lebih dari 1.300 SPBU, 160 SPBE (PSO & NPSO), 1.030 Agen LPG (PSO & NPSO), dan 13 DPPU dengan melakukan build up stock di masing-masing lembaga penyalur serta memastikan kondisi pelayanan dalam kondisi prima.

Di sisi lain, guna memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tanki stand by dan fasilitas kesehatan. “Pertamina Patra Niaga juga diminta senantiasa memastikan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi terutama di tiap-tiap SPBU agar BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada pihak yang berhak,” tutupnya.

sumber: sinpo

Anggota Komisi VI DPR Dr HE Herman Khaeron MSi baru saja meraih penghargaan Top Legislator Award for Personal Branding 2023.

Penghargaan tersebut layak diberikan, karena politisi Partai Demokrat yang satu ini memang selama ini memiliki kinerja yang baik sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Menanggapi penghargaan tersebut, suami dari dr Hj Ratnawati ini mengatakan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi. Menjadi pelecut bagi dirinya untuk bekerja lebih baik lagi.

“Ini adalah penghargaan kedua kali yang saya terima. Bagi saya penghargaan ini adalah sesuatu yang luar biasa bernilai dan pelecut bagi kerja-kerja politik saya ke depan agar lebih baik lagi,” kata Hero, sapaan akrabnya, sebagaimana dikutip dari sindonews.com, Jumat, 10 Februari 2023.

Hero mengungkapkan, sebagai wakil rakyat tentu harus terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi, harapan dan keinginan rakyat. Inilah yang memotivasinya untuk sering turun ke lapangan dalam tiga periode jabatannya sebagai wakil rakyat.

Selama duduk sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, Herman Khaeron sempat memimpin Komisi IV Bidang Pertanian, Kelautan, Perikanan kemudian menjadi pimpinan Komisi VII Bidang Perdagangan dan Energi serta Lingkungan. Kemudian Pimpinan Komisi II Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Kepemiluan.

“Dan hari ini saya ditempatkan oleh Fraksi Partai Demokrat di Komisi VI yang membidangi masalah perdagangan, investasi, koperasi, usaha kecil menengah, badan usaha milik negara dan badan-badan lainnya,” paparnya.

Sebagai wakil rakyat, tuturnya, dirinya harus terus melihat dunia yang lebih objektif serta hal yang lebih pasti apa yang menjadi perjuangan dan langkah politiknya.

“Ini pun tidak terlepas untuk perjuangan dan dorongan nasihat, arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang pernah memimpin negeri ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ketua umum saya yang terus memberikan semangat agar terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, Mas Agus Harimukti Yudhoyono,” katanya.

“Termasuk yang memberikan kesempatan luas di DPR, baik di Komisi VI maupun di badan legislasi serta di badan sosialisasi MPR, yaitu Mas Edhie Baskoro Yudhoyono. Tentu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, DPR adalah jalan hidup bagi saya oleh karenanya saya harus terus menjadi pejuang harapan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Herman Khaeron mendedikasikan penghargaan yang telah diterimanya untuk para pemilihnya di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, Cirebon dan Indramayu serta teristimewa kepada istri, anak-anak dan keluarganya yang selalu memberikan dorongan semangat serta spirit.

“Mudah-mudahan ini adalah pendorong untuk terus bekerja dan mendedikasikan diri di Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga saya terus diberikan kesehatan, kekuatan dan modal restu untuk terus berjuang. Saya juga memberikan apresiasi kepada dua institusi ini yang tentu memberikan penilaian yang objektif, penilaian yang berdasarkan sebuah ukuran-ukuran sehingga memberikan penghargaan yang memang berdasarkan prestasi dan langkah-langkah politik bagi yang mendapatkan penghargaan,” tandasnya.

sumber: radarindramayu

Herman Khaeron Berikan Catatan Terhadap Investasi Digital Telkomsel ke GoTo

Anggota Badan Legislasi Herman Khaeron mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang saat ini dibahas menggunakan metode omnibus harus bisa menjawab persoalan faktual tentang kesehatan saat ini. Menurutnya hal itu penting, pasalnya di daerah pemilihannya masih banyak anak yang mengalami stunting.

“Hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus dijamin sedini mungkin,” kata Herman saat mengikuti Rapat Pleno penyusunan RUU tentang Kesehatan yang diselenggarakan di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Ia bilang hal itu disebabkan, salah satunya, karena Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak efektif. “Posyandu di daerah itu hanya dibiayai ala kadarnya buka biaya yang secara khusu disiapkan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga menyinggung tentang pelayanan yang diberikan BPJS bidang Kesehatan kurang optimal. “Masyarakat rawat inap hanya diberi pelayanan tiga hari setelah itu dipindahkan,” katanya. RUU ini bukan pernyataan tetapi jawaban atas situasi saat ini. Untuk itu, Ia menyarankan seluruh anggota Baleg memberikan catatan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing untuk dituangkan dalam UU.

Senada, Anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo mengatakan RUU tentang Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sebagaimana diamanatkan UU kepada Baleg bahwa Baleg memiliki tugas melakukan pemantauan pelaksanaan UU. “Dan faktanya memang kesehatan ini masih banyak masalah. Oleh karena itu sudah sangat lazim ketika hasil dari pemantauan itu menghasilkan output untuk penyempurnaan,” katanya.

Pelayanan kesehatan, lanjut Firman, masih banyak mengalami kekurangan. Ia mencontohkan kasus supirnya yang mengalami kecelakaan namun tidak mendapatkan pelayanan dari RS lantaran tidak ada rujukan. “Waktu itu, supir saya kecelakaan tapi terlantar karena tidak ada rujukan. Setelah diberitahu dia adalah supir saya  baru dapet kamar.  Ini persoalan serius yang perlu diselesaikan,” tegasnya.

Karena kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus ditegakkan secara maksimal. Sudah selayaknya DPR sebagai penanggung jawab pembuat UU harus ada suatu keberanian memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam pelayanan kesehatan. (rnm/aha)

sumber: dpr

Herman Khaeron Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Motor Roda Tiga

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VIII, H. E Herman Khaeron memberikan bantuan berupa tiga unit motor roda tiga di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Herman Khaeron secara simbolis menyerahkan bantuan tiga unit motor roda tiga ini di Rumah Aspirasi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto, Sabtu (31/12/2022).

Pada kunjungan kali ini, Herman Khaeron didampingi istrinya, Hj Ratnawati serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Herianto.

Herman Khaeron mengatakan, dirinya sengaja berkunjung ke Dukupuntang dan menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi.

“Alhamdulillah hari ini berkunjung ke Dukupuntang dan tentu seperti biasa saya menyerahkan bantuan yang sudah terealisasi,” kata Hero, sapaan akrabnya.

Selain menyerahkan bantuan, Herman Khaeron juga menyerap aspirasi dari sejumlah kepala desa dan lurah yang hadir pada kegiatan ini. Banyak dari kepala desa dan lurah yang menginginkan adanya bantuan berupa mobil ambulance.

Keinginan mobil ambulance ini disampaikan salah satu lurah di Kecamatan Sumber. Menurutnya, mobil ambulance saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Kami juga sekaligus menyerap aspirasi apa yang semestinya ke depan kami siapkan, ini kan untuk tahun 2022 semua sudah jalan kegiatannya,” katanya.

Untuk menyongsong tahun 2023, menurutnya, aspirasi yang disampaikan sudah dicatat oleh calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati mengenai apa saja skala prioritas yang akan dilakukan untuk bisa memberikan dukungan yang efektif kepada desa dan kelurahan yang ada di wilayah Cirebon.

Hal itu menurutnya agar dirinya juga bisa mendukung terhadap berbagai kegiatan dan aktifitas masyarakat.

Ia menilai, masyarakat bisa terbantu dengan kehadiran sebagai anggota DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Cirebon dan seluruh entitas partai Demokrat yang ada di Cirebon.

“Kedua, kami juga menangkap aspirasi yang tidak bisa direalisasikan langsung oleh kami. Namun tentu aspirasi ini akan kami teruskan kepada pihak pihak tertentu, misalkan pembangunan embung, sarana olahraga yang membutuhkan biaya tinggi. Tetap itu kami pertanggungjawabkan sebagai anggota DPR RI,” tuturnya.

Hero nantinya akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait aspirasi yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini agar nantinya bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Menurutnya, ini adalah esensi dirinya datang ke wilayah dan bertemu dengan masyarakat, lurah dan kepala desa agar bisa menangkap berbagai informasi yang pada akhirnya penting untuk meningkatkan mensejahterakan berbagai kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Yang penting harapan rakyat yang bisa direalisasikan ya kita realisasikan, yang tentu bisa kami fasilitasi ya kami fasilitasi, yang bisa kami kawal ya kami kawal supaya bisa memberikan rasa puas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain penyerahan tiga unit motor roda tiga di Dukupuntang, Hero juga meninjau dan menyerahkan bantuan pembangunan masjid di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon sebesar Rp 80 juta.

Ia juga menyerahkan bantuan empat unit traktor di Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon dan meninjau bantuan rutilahu di Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon. (Arif)

sumber: suaracirebon

DPR Beberkan Masalah Obat Palsu dan Penyakit Korengan

Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, terkait dengan undang-undang pengawasan obat dan makanan, leading sektornya adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

“Ini yang tadi saya sedikit korelasikan terhadap undang-undang 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan, bahwa sesungguhnya, berbagai pangan yang harus dikonsumsi itu harus aman,” ujar Herman dalam diskusi Forum Legislasi yang mengangkat tema : DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center Nusantara III yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dari fraksi Partai Golkar, Dewan Pakar IAKMI, Hermawan Saputra dengan moderator Ijal Sikumbang, Selasa 15 November 2022.

“Bagaimana dengan obatnya, ada orang jadul (jaman dulu) nggak di sini, mungkin sekelas sayalah orang jadulnya, dulu pernah ada film Benyamin dengan Mansyur, filmnya jualan obat, obat palsu, obat palsu. Dulu menjadi kelakaran, bahwa sesuatu yang menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama obat gitu ya. Ini tidak menutup kemungkinan dari berbagai situasi yang merugikan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, “Mohon maaf, saya pernah berobat keluar (negeri) dan saya membawa obat-obat, saya pernah diskusi memang yang dikhawatirkan dari obat-obat di Indonesia itu salah satunya adalah obat palsu. Karena kalau orang penyakit koreng saja kalau obatnya palsu maka tidak akan sembuh-sembuh, apalagi penyakit yang kronis kalau obatnya salah, pasti akan salah,” beber Herman.

Dia menambahkan, BPOM itu diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan, mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan, bahwa kasus ini agak sulit ditangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.***

Sumber: goriau

Herman Khaeron Sebut BUMN Mesti Dukung Formula E Seperti MotoGP

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Dr.Ir HE Herman Khaeron merekomendasikan agar Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diberikan hak eksekutorial, hak untuk melakukan tindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi oleh lembaga pemerintah itu.

Pernyataan Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat itu didukung politisi Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena.

Hak BPOM untuk melakukan tindakan atas pelanggaran tidak diberikan oleh Undang-Undang.

“Tidak ada hak eksekutorial, yang memungkinkan mereka bisa mengambil tindakan untuk mengeksekusi pada setiap pelanggaran,”ungkap Khaeron dalam diskusi Forum Legislasi DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa (15/11).

Menurut Khaeron, BPOM diberikan tugas pengawasan terhadap obat dan makanan. Mereka terus melakukan pengawasan, tetapi lagi-lagi kenapa kemudian selalu saja muncul kasus-kasus yang ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kasus ini agak sulit tertangani dan bahkan terjadi berulang-ulang.

“Persoalan mendasar, BPOM yang selama ini hanya punya hak untuk pengawasan tidak diberikan hak eksekutorial untk bisa mengeksekusi,”ujarnya.

Herman Khaeron menambahkan hak BPOM bisa mengeksekusi karena PPNS diatur di dalam tata peraturan penegakan hukum.

“Jadi PPNS bisa untuk melaporkan tindakan Kementerian Perdagangan. Semestinya bisa sampai ke penyelidikan. Jadi menurut saya bisa saja hak penyelidikan kita berikan namun hak penyidikannya serahkan kepada Alat Penegak Hukum,”kata Khaeron.

Dia mengatakan, kalaupun BPOM diberikan hak eksekutorial bisa saja haknya diberikan sampai kepada hak penyelidikan, sehingga betul-betul penyelidikannya sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun kemampuan profesionalitasnya BPOM.

Selain itu politisi Partai Demokrat itu menyatakan, pihaknya akan merekomendasikan pada pembahasan terhadap Undang-Undang perlindungan obat dan makanan dan perlindungan lainnya terhadap konsumen, kita memberikan bobot extraordinary crime. Supaya betul-betul memberikan efek jera.

“Jangan lagi ada orang jual obat tanpa izin. jangan lagi, apalagi kalau sekarang beli obat di online shop, beli di online shop itu gampang dan cepat datang. Kita mencari obat di toko-toko obat di apotek-apotek sulit dicari, di online ada, tapi datangnya belum tentu itu obat yang benar, obat yang asli, bisa jadi ini obat yang menyesatkan, bukan menyehatkan, tapi menyesatkan. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya bahwa dalam melindungi masyarakat memang harus pada pasal-pasal yang memberikan bobot ekstra ordinary crime,”tegas Herman Khaeron.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan pihaknya akan mendorong adanya penguatan terhadap sistem pengawasan obat, yang dilakukan oleh teman-teman PPNS yang berada di lingkungan badan POM pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan penindakan.
Harus diakui bahwa Balai POM itu kadang-kadang mereka ada bergeraknya tidak seperti yang kita bayangkan. BPOM yang ada di pusat dan daerah, fungsi dan pengawasan itu bukan berada di mereka.

Kalau KPK bisa mengawasi dan bertindak, namun balai POM ini harus bekerja sama dengan yang lain, baik di pusat maupun daerah ketika akan menindak.

“Ini harus kita atur bagaimana caranya karena ini bersifat khusus, mestinya ruang bagi Balai POM atau badan POM di pusat ini untuk menindak harus diberikan ruang. Kita mendorong agar RUU ini disempurnakan dan mempertimbangkan kemudian investasi dan kita tahu bahwa bisnis farmasi ini sangat kuat. Investasi industri farmasi, obat, makanan dan kosmetik bisa mencapai 1100 triliun rupiah dalam setahun,”ungkap Emanuel.(j04)

sumber: waspada

Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Merintis karier sebagai seorang politisi, bagi Herman Khaeron hanyalah untuk satu tujuan, yakni agar ia bisa berkhidmat bagi rakyat. Untuk itulah ia setia bersama Partai Demokrat (PD) sejak didirikan 21 tahun lalu hingga saat ini.

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ini ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Kala ia terpilih di parlemen, gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah.

Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untyk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Apa yang disampaikan Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014, jelas Herman telah menegaskan bahwa itulah jati diri Partai Demokrat yang sesungguhnya, yakni dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pesan itu diakui Herman dipegang sebagai kompas agar kader Demokrat lebih sensitif, peka, peduli pada keadilan, kebebasan, dan ekonomi yang adil.

Di sisi lain, dalam berpolitik di Demokrat tidak ada lagi apa yang disebut konflik identitas, karena Partai Demokrat harus menghormati pluralisme serta berdiri di depan sebagai penjuru dan champions of democracy, sesuai namanya, yakni Partai Demokrat.

Itulah alasan kenapa Herman memilih partai tersebut sebagai alat perjuangannya. “Karena Partai Demokrat benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya dan menjadi champions of democracy,” tegas Herman dikutip dari majalah Men’s Obsession, Senin (24/10/2022).

Hal itu terbukti ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan tetap menghormati demokrasi, menghormati HAM, serta memperjuangkan kepentingan rakyat utamanya golongan tidak mampu.

“Perjuangan kami harus tetap sama. Rakyat akan menilai partai politik mana yang paling konsisten, baik ketika berada di pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan,” katanya.

Politisi kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini bersyukur bisa berjuang dalam partai yang di dalamnya ada sosok demokrat sekelas SBY. Baginya, SBY adalah figur penting dan sentral yang terbukti berhasil dalam memimpin Partai Demokrat. Dia mengakui dan mengapresiasi kerja keras dan pengaruh kepemimpinan SBY, sehingga mendapat kepercayaan rakyat.

mengambil contoh pada Pemilu 2014, partai ini sempat diprediksi hanya mampu meraih suara sebesar 7 persen, namun kenyataannya mendapatkan 10,2 persen. Gaya kepemimpinan SBY yang tenang dan mengayomi juga menjadi magnet bagi Herman. Contohnya, ketika sejumlah kader memilih meninggalkan partai dalam kesulitan dan perpecahan beberapa waktu lalu, SBY tidak gusar dan gundah.

Padahal di tengah krisis dan delegitimasi, partai membutuhkan loyalitas dan perjuangan para kadernya. Namun SBY mampu menyelesaikan dan berhasil membawa partai keluar dari masa sulit dan membangun kembali kepercayaan diri kader serta merintis konsolidasi. Karena itu Herman meyakini kepercayaan rakyat akan dapat dipulihkan pada Pemilu 2024. Dalam soal regenerasi kepemimpinan di Demokrat, Herman adalah salah satu saksi bahwa SBY berhasil mewujudkan Partai Demokrat menjadi partai modern yang berbasis pada meritokrasi. Sebuah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial.

Oleh karena itulah tampilnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini tak lepas dari faktor meritokrasi tersebut. AHY diakuinya telah memperlihatkan kepemimpinan yang tangguh dan mampu menjaga soliditas organisasi. Buktinya ketika terjadi upaya yang diistilahkan banyak media sebagai ‘pembegalan’ partai oleh pihak eksternal dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Partai Demokrat tetap kuat dan tak berpengaruh. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu meyakini partainya akan mendulang sukses dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan AHY yang visioner.

Tak Henti Berjuang

Memasuki tiga periode sudah Herman duduk di parlemen. Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Meski sudah tiga periode duduk di senayan namun Herman merasa PR nya masih panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah–masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang ada di dapilnya.

sumber : obsesionnews

Pererat Rasa Cinta Tanah Air, Kang Hero Keliling Desa Sosialisasi 4 Pilar MPR

Gencar sosialisasi 4 Pilar MPR, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, sambangi desa-desa di wilayah kerjanya.

Sosialiasi 4 Pilar MPR oleh Kang Hero dihadiri para ketua RT, RW dan petani di Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

“Teknologi informasi yang kian maju dan berkembang, juga mudah diakses semua kalangan membuat masyarakat lupa penopang dalam berkebangsaan,” katanya, Kamis 13 Oktober 2022.

Selain meningkatkan mutu wawasan berkebangsaan, 4 Pilar MPR sebagai kunci penopang kedaulatan negara.

“Saya hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengingat kembali, terkait fungsi empat pilar yang harusnya dimiliki masyarakat,” ungkapnya.

Di era gencarnya informasi, 4 Pilar MPR ikut tergerus. Rasa cinta tanah air pun tidak terlihat di dalam bermasyarakat.

“Yaitu mengingat lagi mengenai NKRI, UUD, fungsi Pancasila, dan rasa Kebhinnekaan. Keempat pilar tersebut harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendedikasikan diri mengedekuasi masyarakat secara langsung pentingnya memahami 4 Pilar MPR.

“Setelah mengerti empat pilar, kedepan menjadi kewajiban bersama menyejahterakan masyarakat, cita-cita kemerdekaan bisa diwujudkan dengan empat pilar yang kokoh,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mensosialisasikan 4 Pilar MPR hingga ke pelosok desa-desa di wilayah kerja di daerah pilihan 8, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indrsmayu, untuk menjaga pilar-pilar yang menopang kehidupan bangsa dan negara.

“Kami melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR ke desa-desa, sekaligus kami menampung aspirasi masyarakat, mulai dari ketersediaan pupuk, harga bahan pokok dan masih banyak lagi,” tukasnya. ***

sumber: ayocirebon