Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkap dugaan adanya bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Terlebih sudah tiga kali pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga PCR. Dan semuanya diikuti oleh mereka yang menyediakan layanan PCR.

“Ada apa dibalik bisnis PCR? Awal covid 19, PCR & Rapid Test sangat mahal, PCR diatas Rp 1,5 jt/test, Pemerintah memberi batasan Rp. 900rb/test, bisa. Saat ini pemerintah minta hargnya dibawah 500rb/test, juga bisa,” kata Herman dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebutkan bisnis tes PCRsangat memilukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sungguh terlalu, situasi rakyat sulit menjadi ajang ambil untung,” sebutnya.

Sebelumnya, harga PCR di Indonesia dikritik karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti India. Pemerintah lantas menurunkan harga PCR.

Namun, keputusan itu tak menghentikan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Banyak pihak yang mengusulkan agar tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 digratiskan.(msn/fajar)

sumber: fajar.co.id

Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, tahun ini tidak bisa hadir langsung ke Indramayu untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban dan berbagi langsung dengan masyarakat Indramayu dan Cirebon.

Meski demikian, pada Idul Adha 1442 H/ 2021 ini Hero -sapaan akrabnya- tetap menyalurkan daging kurban bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon. Tahun ini bahkan Hero kurban 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing bagi warga Indramayu dan Cirebon.

“Karena situasi masih PPKM Darurat, mohon maaf kami tidak bisa hadir langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap berbagi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat,” kata Hero melalui pesan singkatnya, Selasa (20/7).

Sementara itu, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Tim Hero Center Cirebon dan Indramayu. Selain membagikan daging kurban, juga ada 2.000 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya baik di Cirebon maupun di Indramayu, yang tentunya tengah terkena dampak pendemi Covid-19.

“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera berlalu, kehidupan bisa normal kembali, dan masyarakat bisa beraktifitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya,” pungkas Hero.(oet)

sumber: radarcirebon

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD PD Prov. Jawa Tengah telah melewati tahapan Pra Musda, Pelaksanaan Musda, dan Pasca Musda, berlangsung lancar dan legitimit, menghasilkan keputusan-keputusan Musda dan Ketua DPD terpilih sdr. Rinto Subekti. Selamat.

Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Sebaran virus Covid-19 harus diwaspadai dengan benar oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, mutasi delta dari India memiliki penularan yang sangat cepat dan jika tidak tertangani dengan baik akan mengancam jiwa masyarakat.

Begitu pesan dari Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang sudah terpapar Covid-19 sejak 11 hari lalu.

Dia mengingatkan bahwa rumah sakit sedang penuh dan harga obat juga melambung tinggi.

“Tabung oksigen langka dan rakyat menjerit,” tuturnya lewat Twitter pribadi, Minggu (4/7).

Pada pagi ini, Herman Khaeron menyempatkan diri merenung karena kehilangan banyak teman baik yang meninggal usai terpapar Covid-19. Tak lupa dia menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian kader Demokrat Jane Shalimar yang meninggal pagi tadi.

“Jam 04.20 ternyata kehilangan kembali sahabat yang baik Jane Shalimar, selamat jalan dan semoga berada ditempat terbaik di sisi Allah SWT,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Herman Khaeron mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang terus menggenjot pembangunan ibukota baru. Padahal masyarakat sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“Saat ini saja masyarakat harus antri masuk RS, antri masuk ICU, antri di apotek, antri pengisian tabung, barangnya langka dan mahal lagi. Berfikir 3 periode? No,” tutupnya.

sumber: rmol

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi komando dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Partai Demokrat menilai hal itu wajar saja karena pengalamannya yang panjang.

“Saya kira sah-sah saja Pak Luhut ditunjuk Pak Jokowi untuk menjadi koordinator PPKM darurat karena, selain jabatan menko, juga memiliki pengalaman panjang,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Anggota Komisi VI ini berharap Luhut benar-benar serius memimpin kebijakan PPKM darurat. Tidak lagi tergoda dengan faktor ekonomi yang membuat penanganannya tidak pernah tuntas.

“Semoga saja berhasil, dan kami berharap benar-benar serius, tidak lagi tergoda oleh faktor ekonomi yang pada akhirnya penanganan COVID-19 tidak pernah tuntas,” ujar Herman.

Dia meminta urusan kemanusiaan dikedepankan. Sebab, persoalan COVID-19 saat ini belum terkendali.

“Urusan kemanusiaan harus dikedepankan, dan COVID-19 saat ini benar-benar tidak terkendali,” kata Herman.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi koordinator penanganan Corona. Kali ini, Luhut memimpin rapat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.

“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Luhut sebelumnya dipercaya Jokowi memegang komando penanganan Corona pada September tahun lalu. Pada pertengahan September tahun lalu, Luhut memegang komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo berfokus menangani Corona di delapan provinsi.

sumber: detik

Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Partai Demokrat (PD) mendesak pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Partai Demokrat menekankan sembako adalah kebutuhan mendasar warga.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat, jangan dikenai PPN,” kata anggota Komisi VI RI Fraksi PD Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Pemberlakuan pajak pada sembako ini, kata Herman, akan memberatkan warga. Seperti itu pula pada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ini semakin memberatkan, dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen saja saya minta tunda,” kata dia.

Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menekankan saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat.

“Ingat, masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit, kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

sumber: detik

 

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan kesiapannya dalam mengawal penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bahkan, pria yang akrab disapa Hero itupun berjanji bakal membantu penerima BPUM yang mengalami kesulitan.

“Kami kawal terus kalau ada yang mengalami kesulitan, karena bantuan ini one gate service,” ujar Herman Khaeron saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) di Swiss-belHotel Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Selasa (8/6/2021).

Karenanya, semua hal mengenai bantuan itupun dilaksanakan satu pintu melalui dinas koperasi setiap daerah di Indonesia.

Ia memastikan hingga kini penyaluran bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI tersebut masih berjalan.

Namun, Hero mengakui adanya pengurangan nilai bantuan yang diberikan, dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta.

“BPUM ini dialokasikan kepada 12 juta penerimaan manfaat, hingga kini belum ada pembicaraan untuk penambahan lagi,” kata Herman Khaeron.

Sebab, saat ini Komisi VI DPR RI mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2022 yang turut memuat perihal BPUM.

Sementara BPUM tahun ini telah selesai dibahas dalam RKP dan RKA K/L 2021 sehingga belum diketahui apakah jumlah penerima ditambah atau tidaknya.

Ia mempersilakan masyarakat yang belum pernah mendapat BPUM untuk mengajukan diri melalui dinas koperasi di daerah asalnya.

“Bagi yang pernah mendapatkannya pun diperkenankan mengajukan lagi untuk mengembangkan usahanya,” ujar Herman Khaeron.

sumber: tribun

 

Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Partai Demokrat (PD) meminta rencana tersebut ditunda lantaran membebani masyarakat.

“Sebaiknya rencana kenaikan PPN ini ditunda dulu sampai dengan pulihnya ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat,” Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Herman tak mempersoalkan besaran kenaikan, namun soal beban yang akan ditanggung masyarakat. Terutama masyarakat sedang menghadapi pandemi.

“PPN akan menjadi beban konsumen, dan tentu menjadi beban masyarakat, apalagi sedang susah akibat dampak COVID-19, sebaiknya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya.

sumber: detik