Website Herman Khaeron
30Mar

Ditunjuk jadi Sekjen Demokrat, Herman Khaeron Tetap Prioritaskan Aspirasi Warga Cirebon dan Indramayu

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Ditunjuk jadi Sekjen Demokrat, Herman Khaeron Tetap Prioritaskan Aspirasi Warga Cirebon dan Indramayu

Penugasan baru sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat tidak akan mengurangi komitmen anggota DPR RI, Herman Khaeron, untuk memperhatikan masyarakat di daerah pemilihannya, Jawa Barat 8 (Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu).

“Saya berkomitmen memperhatikan dalam menyerap aspirasi masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu pascaditetapkan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,” ujarnya, diwartakan RMOLJabar, Jumat, 28 Maret 2025.

“Saya akan tetap memegang amanah yang telah diberikan masyarakat untuk menjadi anggota DPR RI periode 2009, 2014, 2019, dan 2024,” sambungnya.

Herman pun meminta masyarakat Indramayu dan Cirebon untuk tetap percaya bahwa dirinya akan terus berjuang demi kepentingan mereka.

“Saya akan terus berkontribusi untuk pembangunan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indramayu dan Cirebon,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan program-program pro-rakyat bisa berjalan optimal di 10 badan partai, serta menjaga administrasi agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang maupun AD/ART Partai Demokrat.

Sebagai Sekjen, Herman menyadari banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam mempersiapkan partai menjelang Pemilu mendatang.

“Sekjen harus cermat dan mempersiapkan sejak dini, termasuk syarat-syarat untuk Pemilihan Umum berikutnya, serta strategi untuk memperkuat suara dan menambah kader di DPR,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Herman menegaskan bahwa Partai Demokrat kini berada dalam barisan pemerintah dan berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Partai Demokrat saat ini sebagai partai pemerintah, jadi bagaimanapun kami berkomitmen untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

sumber: rmol

Tags:
25Mar

Herman Khaeron: Komisi VI DPR RI Dukung Penuh Kepengurusan Danantara

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI DPR Tuntut BSI Terbuka soal Pemicu Muhammadiyah Tarik Uang Rp15 T

Herman Khaeron anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan struktur kepengurusan Danantara, badan pengelola investasi yang baru diumumkan oleh pemerintah.

Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dalam pengelolaan potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar, dan diharapkan dapat mendatangkan investasi signifikan untuk pembangunan negara.

“Sejak awal, Prabowo Presiden sudah menegaskan bahwa Danantara akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Hari ini, Pak Rosan Roeslani telah mengumumkan bahwa jabatan-jabatan penting dalam Danantara akan diisi oleh para ahli dan profesional, bahkan dari luar negeri. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun lembaga yang kredibel dan berkompeten,” kata Herman Khaeron dalam keterangannya pada Senin (24/3/2025).

Herman juga menanggapi kekhawatiran segelintir pihak mengenai pengawasan Danantara, yang dinilai memiliki struktur yang transparan dan terawasi dengan baik.

Selain Dewan Pengarah yang melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 RI dan Joko Widodo Presiden ke-7 RI, Danantara juga memiliki Dewan Penasehat serta Komite Pengawasan yang terdiri dari aparat penegak hukum dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

“Pengawasan yang berlapis ini memberikan jaminan bahwa Danantara akan dijalankan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Danantara akan berperan penting dalam mengelola investasi yang dapat menstimulasi seluruh potensi sumber daya alam Indonesia. Dengan dukungan dari BUMN yang terintegrasi dalam struktur Danantara, ia yakin lembaga ini dapat mengoptimalkan potensi pendanaan yang ada.

“Danantara akan menjadi lembaga investasi yang kuat, mampu mentrigger pembangunan dan memperbaiki pengelolaan BUMN ke depan. Kami juga sudah melakukan rapat dengan Pak Dony Oskaria Chief Operating Officer (COO) Danantara untuk menyimulasikan bagaimana BUMN yang terintegrasi ini bisa mendukung satu sama lain. Pendapatan BUMN lainnya akan bisa mendukung kebutuhan perusahaan yang membutuhkan dana,” ujar Herman.

Ia optimistis bahwa Danantara akan berhasil mengundang lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan dalam negeri.

“Saya yakin dengan pengelolaan yang profesional dan sistem pengawasan yang kuat, Danantara akan menjadi lembaga keuangan terbesar dan paling kredibel di Indonesia,” tutup Herman.

Dengan pengumuman ini, Herman berharap Danantara dapat memperkuat sistem perekonomian Indonesia dan membawa harapan baru bagi sektor investasi. (faz/ipg)

sumber: suarasurabaya

Tags:
6Mar

Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Legislator Percaya Kejagung Bakal Telusuri Semua Pihak Terlibat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta semua pihak mempercayakan penanganan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Herman Khaeron berharap, masyarakat dapat percaya kepada Kejagung RI untuk menelusuri keterlibatan siapapun yang diduga terseret dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Hal itu disampaikan Herman Khaeron menanggapi munculnya nama Menteri BUMN Erick Thohir dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Meskipun kini Kejaksaan Agung telah membantah dugaan keterlibatan Erick Thohir.

“Kita percayakan kepada Kejaksaan agung untuk menelusuri keteribatan siapapun,” jelas Herman Khaeron, Kamis,(6/3/2025).

Lebih lanjut, Politikus senior Partai Demokrat ini pun meminta, semua pihak untuk tidak membangun isu yang belum tentu jelas keterlibatannya. Herman Khaeron menekankan, pentingnya kepercayaan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Namun jangan membangun isu yang belum tentu keterlibatanya,” papar Herman Khaeron.

Terpisah, Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 perlu mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo.

Wasisto Raharjo Jati mendorong agar Presiden Prabowo berani mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir lantaran tidak cermat lantaran bisa kecolongan di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Saya pikir kasus korupsi di Pertamina perlu mendapat perhatian serius dari Presiden karena nominalnya yang terbesar sepanjang sejarah korupsi di Indonesia. Evaluasi untuk Erick Thohir lebih kepada ketidakcermatan dalam menganalisa laporan hasil kinerja dan juga pengawasan / audit terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi,” pungkas Wasisto.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tidak menemukan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta, sang kakak, Giribaldi ‘Boy’ Thohir di kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial.

“Enggak ada informasi fakta soal itu,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (5/3/2025).

Ia lantas mempertanyakan dasar informasi yang menuding keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan.

sumber: kedaipena

Tags:
12Feb

Komisi VI DPR: BP Batam Perlu Terapkan Transparansi dan Akuntabilitas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center yang melibatkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Dirinya melihat banyak isu yang harus dibenahi, terutama terkait dengan dugaan keputusan sepihak dalam alokasi lahan yang dilakukan BP Batam terhadap PT Synergy Tharada.

Tidak hanya itu saja, Herman pun mempertanyakan keputusan BP Batam yang tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 2287/Pdt.G/2024/PN Btm yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2025. Ia pun mempertanyakan apakah sikap ini diambil demi kepentingan bangsa dan negara, ataukah ada motif lain yang lebih personal.

“Kami belum mendapatkan informasi lebih jauh dari BP Batam. Namun, jika melihat kronologisnya, tampak jelas ada keputusan yang diambil secara sepihak,” ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan PT Synergy Tharada di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut PT Sinergi Tarada, tetapi juga mencerminkan permasalahan lebih besar dalam pengelolaan lahan di Batam. Menurutnya, ada banyak aspek lain yang perlu dikaji, termasuk alokasi lahan yang permintaannya jauh lebih besar dari ketersediaan, konflik lahan di Rempang, hingga tumpang tindih kawasan industri dengan kawasan hutan dan reklamasi.

Herman juga menyoroti perubahan struktur BP Batam setelah disatukan dengan ex officio Wali Kota Batam. Ia mengingatkan bahwa saat dirinya menjabat sebagai pimpinan Komisi II, banyak ditemukan eksekusi lahan yang dilakukan tanpa izin dan dibiarkan begitu saja oleh BP Batam. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya kepemimpinan yang lebih transparan dalam mengelola BP Batam.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, Herman mengusulkan agar Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami lebih jauh permasalahan pengelolaan BP Batam. Upaya ini, baginya, penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam tata kelola lahan serta investasi di Batam.

“Ini bukan sekadar kasus individual. Ada banyak permasalahan sistemik yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kita perlu membahas ini secara mendalam,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, usulan pembentukan Panja diharapkan memperoleh dukungan dari pimpinan dan anggota DPR lainnya. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga Batam tetap menjadi kawasan yang kompetitif, adil, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

“Batam ini etalase bangsa. Seharusnya ada kepastian hukum dan usaha yang adil bagi semua pihak. Jangan sampai ada muatan-muatan tersembunyi, apalagi kickback yang merugikan pihak tertentu,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

sumber: jurnas

Tags:
12Feb

DPR Jamin Direksi Danantara Tak Dipidanakan Melalui Prinsip BJR

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Jamin Direksi Danantara Tak Dipidanakan Melalui Prinsip BJR

DPR mengebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu yang jadi isu utama, yakni profesionalitas pengelolaan Danantara.

“Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara menganut prinsip Business Judgment Rule (BJR), agar profesional,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam keterangan yang dilansir Senin, 10 Februari 2025.

Business Judgement Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan. Khususnya, dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.

BJR memberikan perlindungan direksi pengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan pertimbangan yang rasional.

BJR dapat menjadi tameng bagi direksi, selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Tidak ada isu politik dalam pembahasan ini, karena kepentingan besar negara ke depan,” kata Herman.

Dia menegaskan pembahasan revisi UU Dananrara dilakukan secara cermat dan komprehensif. Revisi yang menjadi inisiatif DPR ini disebut Herman akan menfatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementrian BUMN.

“Posisinya setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.

Di sisi lain, dia mengungkap optimisme terkait pembentukan Danantara. Herman yakin instansi itu akan lebih besar dari super holdings milik negara lain.

“Saya meyakini Danantara akan lebih besar dari Temasek dan Hazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel,” tegas Herman.

sumber: metro

Tags:
20Jan

Peduli Korban Banjir, Herman Khaeron Salurkan Bantuan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Peduli Korban Banjir, Herman Khaeron Salurkan Bantuan

hermankhaeron.info – Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon mengundang perhatian berbagai pihak. Salah satu bentuk kepedulian ditunjukkan oleh Partai Demokrat yang terjun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak bencana banjir. Bantuan langsung berupa Nasi kotak, air mineral, mie instan, kayu putih, obat-obatan dan makanan ringan disalurkan ke posko-posko pengungsian di beberapa desa yang mengalami banjir. 
Mewakili Anggota Komisi VI DPR RI, H. Herman Khaeron, Anggota DPRD Provinsi Jabar Hj. Ratnawati dan Ketua DPD Partai Demokrat, H. Anton Sukartono, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ibu Tarseni mengatakan bahwa bantuan ini merupakan langkah awal untuk meringankan beban masyarakat. 
“Kami memahami bahwa banjir ini telah menyebabkan kerugian besar bagi warga. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu kebutuhan sehari-hari warga yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya saat menyerahkan bantuan di Desa Palir, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu sore (18/1/2025). 
Selain memberikan bantuan, Tarseni juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar keluhan dan kebutuhan mendesak. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya akses air bersih dan obat-obatan, terutama bagi anak-anak dan lansia. 
Sementara itu, kepala desa palir, Durakman menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga sinergi seperti ini terus berlanjut untuk membantu masyarakat,” ucapnya. 
Diketahui, banjir yang melanda wilayah tersebut terjadi akibat sungai Cipager yang meluap merupakan kewenangan provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penanganan darurat dengan mendirikan posko kesehatan, dapur umum, dan penyediaan perahu evakuasi. Diharapkan, bantuan ini menjadi penyemangat bagi warga untuk bangkit dari bencana. Pemerintah dan berbagai pihak juga diimbau untuk terus memberikan perhatian agar dampak banjir dapat diminimalkan. 
sumber: rri

Tags:
13Jan

Ground Breaking KAHMI Center: Simbol Kebersamaan Alumni HMI

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Bahas Kembali Secara Komprehensif, Herman Khaeron: Tunda Pengesahan RUU Kesehatan di Rapat Paripurna

hermankhaeron.info – Jumat, 10 Januari 2025, menjadi hari bersejarah bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Organisasi ini melaksanakan ground breaking pembangunan KAHMI Center di Jalan Turi, Kebayoran Baru, Jakarta.

Acara tersebut berlangsung siang hari dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Akbar Tanjung, Fuad Bawazir, Muhammad Qodari, Herman Khaeron, Laode M. Kamaluddin, Hamdan Zoelva, dan tokoh-tokoh lainnya.

“Seharusnya lebih banyak tokoh yang hadir, tetapi karena bertepatan dengan banyaknya agenda para tokoh itu, sehingga mereka urung datang,” kata Syahrir, Ketua Pembangunan Gedung KAHMI Center.

Muhammad Qodari, yang juga Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI, menyampaikan apresiasinya kepada Koordinator Presidium MN KAHMI Herman Khaeron dan presidium lainnya, yang telah memulai langkah besar ini.

“Saya yakin banyak yang akan membantu, karena HMI/KAHMI ini milik bangsa. Ini adalah momentum untuk menjahit ulang alumni HMI seluruh Indonesia dan memperbaiki database anggota,” kata Qodari.

Qodari menegaskan pentingnya penggalangan dana, yang tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, tetapi juga membangun ikatan emosional di antara alumni.

“Kami akan melakukan fundraising, tidak hanya untuk gedung ini, tetapi juga untuk dana abadi KAHMI yang bisa dimanfaatkan di masa depan,” tambahnya.

Acara ini juga menjadi ajang mempererat hubungan emosional antaranggota KAHMI. Qodari menambahkan, pembangunan KAHMI Center bukan semata-mata tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun koneksi yang lebih kuat antaralumni HMI.

“Kita tidak hanya membangun gedung, tetapi juga ikatan yang lebih erat antaranggota KAHMI. Saya yakin gedung ini akan menjadi simbol kebersamaan dan kebanggaan kita bersama,” ujar Qodari.

Herman Khaeron, yang juga Koordinator Presidium MN KAHMI, menjelaskan, KAHMI Center nantinya akan menjadi simbol persatuan alumni HMI di seluruh Indonesia.

“Gedung ini nantinya, akan dilengkapi fasilitas menginap di lantai atas untuk anggota KAHMI dari seluruh Indonesia,” jelas Herman Khaeron.

Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Penyantun Pembangunan KAHMI Center, menambahkan, pembangunan KAHMI Center ini merupakan langkah awal dari niat baik untuk menciptakan ruang inspirasi dan koordinasi bagi KAHMI.

“Gedung ini akan menjadi simbol yang dikenang, sekaligus menjadi pusat inspirasi bagi seluruh anggota. Dengan potensi 12 juta anggota KAHMI saat ini, saya yakin kita dapat menyelesaikan pembangunan ini. Saya mengajak seluruh anggota untuk berkontribusi, baik melalui doa maupun dana,” imbau Hamdan Zoelva.

Dengan semangat kebersamaan, KAHMI Center diharapkan menjadi pusat aktivitas, koordinasi, dan inspirasi bagi alumni HMI di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Semua anggota, baik di dalam maupun luar negeri, diajak untuk mendukung pembangunan ini agar selesai sesuai rencana dan menjadi warisan yang berharga bagi generasi mendatang.

Untuk diketahui, gedung KAHMI Center akan dibangun sebanyak tiga setengah lantai, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp7,5 miliar, dan akan diefisiensikan kembali.

“Ya, menurut hitungan kontraktor, anggarannya sekitar Rp7,5 miliar,” kata Bendahara Umum MN Kahmi, Sabaruddin. (*)

sumber: kaidah

Tags:
13Jan

Herman Khaeron Tanggapi MinyakKita yang Diduga Dipalsukan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Tanggapi MinyakKita yang Diduga Dipalsukan

hermankhaeron.info – Anggota DPR RI, Herman Khaeron menanggapi terkait minyak goreng subsidi merek “MinyaKita” diduga dipalsukan dan mulai beredar di wilayah Kota Cirebon.

Produk tersebut dikemas menyerupai produk asli, tetapi terlihat jelas perbedaannya pada warna dan kualitas minyak goreng biasanya atau yang asli.

Herman Khaeron menegaskan, jika terbukti palsu. pemalsuan tersebut adalah tindakan melanggar hukum dan harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

“Kalau kualitas minyaknya sesuai standar, saya rasa tidak mungkin dijual dengan harga seperti MinyaKita. Saya yakin ini minyak di bawah standar, tidak sesuai dengan standar kesehatan. Saya rasa, pelakunya bisa dihukum dan bisa dijerat dengan pasal berlapis,” ujarnya, Minggu (5/1/25).

Herman Khaeron meminta aparat segera menyelidiki produk tersebutsebelum menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

“Penegak hukum harus memastikan hal ini dengan sesegera mungkin agar tidak membahayakan kesehatan dan ekonomi masyarakat,” kata Herman Khaeron.

Peredaran minyak goreng yang diduga oplosan itu menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli, terutama di tengah tingginya kebutuhan minyak goreng subsidi saat ini.

“Jangan sampai, yang dibeli ‘MinyaKita’ ternyata ‘Minyak Kita-Kita’ dan palsu. Ini kan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

sumber: suarapemerintah

Tags:
13Jan

Herman Khaeron Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Dorong Makan Bergizi Gratis Terus Disempurnakan: Pembangkit Ekonomi Baru

hermankhaeron.info – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong program Makan Bergizi Gratis yang kini telah berjalan agar terus disempurnakan pelaksanaannya. Herman menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangan.

“Ya, ini kan program relatif baru ya, meskipun sudah diuji coba dan tentu seluruh staf yang terlibat di dalam Makan Bergizi Gratis ini juga telah di-training sebelumnya dan tentu strukturnya sudah ada, ada Badan Gizi Nasional dan kemudian dibantu oleh seluruh instrumen negara, tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sebab, menurut Herman, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Salah satunya, sebut dia, di sektor ekonomi.

“Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi. Selain, tentu sekarang sudah mulai terasakan akan meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing,” kata anggota Komisi VI DPR itu.

Herman mengatakan program itu akan mendongkrak ekonomi daerah. Dia juga mengungkit komoditas ekonomi tiap daerah dimanfaatkan dalam pelaksanaan program itu.

“Ekonomi daerah akan meningkat, karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru,” katanya.

Herman berharap pelaksanaan program MBG dapat terus diperbaiki oleh pemerintah maupun DPR. Dia mendorong realisasi program itu sukses selama pemerintahan berjalan.

“Dan tentu ke depannya mudah-mudahan pemerintah dan DPR segera membicarakan kembali nanti setelah tanggal 20 (Januari) masuk masa sidang (DPR) dibicarakan kembali, agar betul-betul program ini sukses, program ini mencapai tujuan, program ini mencapai sasaran. Program ini tentu menjadi program prioritas utama yang bukan berarti mengenyampingkan terhadap program-program lainnya,” kata Herman.

sumber : detik

Tags: