Website Herman Khaeron
8Nov

DPR Minta Penyelamatan 50 Ribu Karyawan Sritex Dilakukan dengan Transparan dan Realitas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Minta Penyelamatan 50 Ribu Karyawan Sritex Dilakukan dengan Transparan dan Realitas

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan penyelamatan 50 ribu karyawan Sritex merupakan langkah yang penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan realistis.

“Keinginan Pak Presiden untuk menyelamatkan karyawan yang besar jumlahnya ini tentu harus dibahas secara mendalam dan seksama,” kata Herman dalam keterangan persnya sebagaimana dikutip pada Selasa (5/11).

“Selain itu, diperlukan pola penyelamatan yang benar-benar transparan sehingga tujuan tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan aspek lain,” lanjutnya.

Menurutnya, pengambilalihan Sritex oleh BUMN bukan keputusan sederhana, mengingat beban utang Sritex mencapai lebih dari Rp25 triliun, tersebar di 28 bank.

Ia menjelaskan, langkah tersebut perlu memperhitungkan keuntungan dan risiko secara matang agar tidak membebani keuangan BUMN, mengingat ada banyak pengalaman di mana tugas semacam ini justru membebani kondisi finansial BUMN.

“Kita punya pengalaman ketika penugasan kepada BUMN berakhir dengan beban finansial yang tidak sehat. Ke depan, upaya ini harus dijaga dengan cermat agar tidak justru menambah beban pada BUMN yang ditugaskan,” tandasnya.[prs]

sumber: realitarakyat

Tags:
8Nov

Soal Harga Tiket Pesawat Domestik, DPR Dorong Pemerintah Duduk Bareng dengan Asosiasi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Komisi VI DPR RI mendorong asosiasi penerbangan dapat duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan masalah harga tiket pesawat domestik yang mahal

Komisi VI DPR meminta agar setiap maskapai penerbangan dapat mencari solusi terkait kesenjangan harga tiket pesawat domestik yang belakangan menjadi perhatian lantaran harga tidak wajar.

Demikian hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti soal polemik dan kesenjangan antara maskapai terkait harga tiket pesawat domestik yang menjadi perhatian beberapa waktu terakhir.

“Memang kalau melihat kesenjangan harga tiket, sangat tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan penerbangan swasta, penerbangan BUMN itu lebih tinggi,” jelas dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin,(4/11/2024).

Herman menilai, seharusnya penerbangan yang dimiliki BUMN dapat memiliki harga yang lebih murah. Meskipun, kata Herman, tarif kerap kali mencerminkan fasilitas yang dimiliki maskapai.

“Nah mengenai penurunan, saya kira itu diserahkan kepada bagaimana strategi korporasi,” papar dia.

Herman mengaku khawatir jika tarif pesawat domesti dipaksakan turun akan mempengaruhi tingkat pelayanan maskapai tertentu. Seperti Garuda, kata Herman, memiliki fasiltas dan pelayanan yang maksimal serta prima.

“Garuda dengan pelayanan yang prima, jaminan keselamatan yang tinggi, jaminan keamanan yang tinggi, tentu juga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, yang akhirnya berimbas terhadap tiket,” tandas dia.

Laporan: Muhammad Rafik

sumber: kedaipena

Tags:
8Nov

Prabowo Hapus Utang Petani-UMKM, Herman Khaeron: Jadi Pembangkit Ekonomi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Prabowo Hapus Utang Petani-UMKM, Herman Khaeron- Jadi Pembangkit Ekonomi

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron (Hero), mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Herman menyebut Presiden telah mengambil langkah yang cepat dan tepat.

“Alhamdulillah untuk Pak Prabowo sebagai Presiden cepat mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan utang bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan,” kata Hero kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Hero berkaca pada masyarakat yang terdapat COVID-19. Hero menilai tak sedikit petani-nelayan tersandera dengan utang yang belum dilunasi.

“Di periode lalu ya, misalkan saya sering ke Dapil dan kemudian bertemu dengan masyarakat para pelaku UMKM, ketemu dengan petani, ketemu dengan nelayan, bahwa memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari COVID-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandera oleh utang yang belum bisa dilunasi,” kata dia.

Hero merespons positif penghapusan utang UMKM pertanian. Ia berharap bisa menjadi pembangkit ekonomi masyarakat ke depannya.

“Nah saya kira ini penting sekali, dan dampaknya akan sangat baik ya dengan penghapusan utang ini kemudian terbuka kembali untuk permodalan dan ini bisa menjadi pembangkit ekonomi baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

sumber: detik

Tags:
24Sep

Membangun Kemandirian Sistem Pangan, Herman Khaeron Serukan Diversifikasi Pangan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Membangun Kemandirian Sistem Pangan, Herman Khaeron Serukan Diversifikasi Pangan

Anggota DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya diversifikasi dan kedaulatan pangan untuk membangun kemandirian pangan.

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber kunci dalam acara DIGICATION Batch 7 yang diselenggarakan oleh Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) pada Jumat (20/09/2024).

Dalam paparanya, Herman Khaeron menyampaikan bahwa diversifikasi pangan merupakan strategi utama dalam menghadapi tantangan global terkait ketergantungan impor dan pengendalian oleh negara asing.

Menurutnya, sistem pangan yang mandiri harus mengedepankan mekanisme yang berbasis komunitas, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi cerdas serta agroindustri lokal.

“Melalui diversifikasi pangan, kita dapat mengurangi dominasi korporasi asing yang mengendalikan input dan produksi. Diversifikasi ini harus berbasis pada nilai ekologis dan humanis, menghargai keragaman geografi dan demografi, serta sejalan dengan perkembangan masyarakat 5.0,” jelas Herman.

Koordinator Presidium KAHMI itu juga menyoroti bahwa diversifikasi pangan harus disertai dengan pengembangan sistem pendukung yang komprehensif, mulai dari sistem irigasi, agraria, lingkungan, hingga agroindustri yang berkelanjutan.

Tanpa hal tersebut, kemandirian pangan hanya akan menjadi wacana dan tidak terwujud dalam kebijakan nyata.

Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya sebatas kemampuan produksi dalam negeri, namun juga kemampuan mengelola input pertanian seperti benih, bibit, pakan, obat-obatan, serta teknologi pertanian yang bebas dari kendali pihak asing.

“Kedaulatan pangan tidak boleh hanya menjadi hiasan kebijakan. Kita harus mengintegrasikan sektor pertanian dengan berbagai sektor lainnya secara sistemik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan konsep “Gudang Cerdas” yang akan menjadi pusat promosi dan pemasaran produk pangan bernilai ekonomi tinggi, khususnya yang dihasilkan oleh komunitas petani.

Gudang ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi cerdas dan manajemen modern, dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang profesional dan berjiwa wirausaha.

Herman mengakhiri paparannya dengan menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan jika seluruh elemen masyarakat, mulai dari petani hingga pemerintah, bersatu padu dalam membangun sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

sumber: uici.ac.id

Tags:
24Sep

Herman Khaeron Raih Penghargaan Penulis Terbaik Dari Perpusnas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Raih Penghargaan Penulis Terbaik Dari Perpusnas

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali memberikan apresiasi kepada para penerbit, produsen karya rekam, serta masyarakat yang berkontribusi dalam program Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Program tahunan ini bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya dan literasi nasional sesuai dengan amanat undang-undang. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Mariana Ginting, menekankan bahwa kolaborasi antara penulis, penerbit, dan perpustakaan sangat penting untuk menginspirasi lahirnya karya-karya baru. “Tema tahun ini, ‘Melangkah Bersama, Membangun Kreativitas Anak Bangsa,’ menunjukkan semangat kerjasama dalam mendorong budaya literasi di Indonesia,” katanya.
Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penghargaan yang diterima Dr Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat. Ia berhasil meraih posisi kedua sebagai penulis terbaik untuk bukunya yang berjudul “Pangan: Sistem Diversifikasi, Kedaulatan, dan Peradaban Indonesia.” Buku tersebut, yang berasal dari disertasi doktoralnya, mengupas peran diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.
“Ini baru awal. Saya sedang mempersiapkan dua buku lagi yang fokus pada ketahanan pangan di BUMD,” ujar Kang Herman Khaeron pada Minggu (22/9/2024).
Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan bagi para penulis untuk terus menghasilkan karya yang mampu memperkaya literasi bangsa. Dengan dukungan masyarakat, karya-karya anak bangsa akan menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih cerah.
”Ayo kita bersama – sama membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya.
sumber: rri

Tags:
11Sep

Herman Khaeron Pertanyakan Penurunan Anggaran Kemenkop

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran Kemenkop UKM yang ditetapkan sebesar Rp937,166 miliar itu turun 37,44 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini memicu pertanyaan tentang komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, anggota Komisi VI DPR RI dari berbagai fraksi menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron juga mempertanyakan penurunan anggaran ini. “Ketika ada 65 juta pelaku UMKM bergantung kepada Kemenkop UKM, anggarannya kok malah turun,” ketus dia.

Ia menekankan perlunya affirmative budget untuk kepentingan masyarakat, mengingat mayoritas sangat bergantung pada UMKM. Herman meyakini dengan anggaran yang terbatas, pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia tidak akan berjalan secara optimal.

Ia pun mendesak agar hal ini dibicarakan kembali dan ada keputusan politik yang berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku UMKM.

sumber: metrotv

Tags:
2Sep

Herman Khaeron: DPR Perlu Siapkan Perundang-undangan untuk Penguatan UMKM

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
PTPN Dinilai Belum Mampu Menjadi Stabilisator Kebutuhan Minyak Goreng

DPR RI diharapkan segera mencari solusi tepat terhadap kekurangan yang masih ada dalam perundang-undangan saat ini, terutama yang berdampak pada tata sosial dan perekonomian negara.

Salah satu contohnya adalah perlunya landasan hukum yang kuat untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui tindakan afirmatif, seperti permodalan dan penguatan usaha.

Untuk itu, DPR perlu mempersiapkan perundang-undangan yang relevan dan melakukan evaluasi serta penilaian terhadap kecukupan aturan yang ada. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan serta tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia.

“Kita harus dorong disisi kemampuan anggaran negara dan sisi pengawasannya supaya lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga bisa meningkatkan usaha masyarakat. Tapi, kalau di dalam evaluasi dan monitoringnya kita melihat masih banyak celah yang harus dibenahi, perkuat dan tingkatkan, di situlah kita memunculkan ide dan gagasan untuk bisa memperkuat posisi itu. Maka itu, penting bagi sebagai seorang anggota DPR untuk selalu turun ke bawah,” tegas Politikus karismatik dari Partai Demokrat Herman Khaeron dikutip dari Majalah Men’s Obsession, Senin (2/9/2024).

Wakil rakyat yang kini duduk di komisi VI yang membidangi perdagangan dan UMKM mengaku sesuai dengan perjuangannya untuk rakyat yang sebagian masyarakat adalah pelaku UMKM yang perlu dibantu. Apalagi menurutnya, UMKM selama ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” papar Herman.

Memasuki periode ke-4 duduk di senayan, Herman merasa pekerjaan rumahnya masih cukup panjang. Masih ada kendala–kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, ia tak tinggal diam, segala cara dilakukannya demi kepuasan dan kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya, komunikasi dengan bupati, gubernur, maupun kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat yang ada di dapilnya.

Herman menegaskan pentingnya mendengarkan suara rakyat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, ia selalu bertanya meminta pandangan, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Semua ini dicatat oleh Herman dengan baik dan diperjuangkan demi kepentingan mereka. Ratarata, masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi yang mendesak. Ini adalah tantangan yang harus dipecahkan karena ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

“Kita harus mampu menjaga ketahanan ekonomi mereka, memastikan mereka dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setelah kebutuhan pangan sehari-hari terpenuhi, perhatian kita juga harus tertuju pada kebutuhan papan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka terjamin dengan baik. Ini yang harus menjadi keputusan bersama, menjadi affirmative action dan program pro-rakyat. Seluruh pimpinan, pemangku kepentingan dan seluruh pejabat harus memperhatikan situasi masyarakat,” tegasnya. (Poy)

Sumber: obsessinonnews

Tags:
2Sep

Herman Khaeron Pegang Teguh Amanat yang Diberikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Pegang Teguh Amanat yang Diberikan Ketua Majelis Tinggi Demokrat

Politikus karismatik dari Partai Demokrat Herman Khaeron kembali mendapatkan kepercayaan rakyat dengan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Keberhasilannya ini menjadi bukti nyata masyarakat Indonesia masih menaruh harapan besar pada kepemimpinan Herman Khaeron.

Karier politik Herman dimulai sejak ia bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2005. Kepemimpinannya segera diakui saat ia diangkat sebagai Ketua Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebelum melangkah ke DPR, lulusan Teknologi Kelautan dari IPB ini pernah menjabat sebagai staf ahli Fraksi Partai Demokrat, yang menjadi titik awal pengabdiannya dalam politik nasional.

“Ada jalan menjadi anggota DPR RI. Pertama, saya aktif dari mulai SD, SMP, STM da perguruan tinggi di berbagai organisasi. Ketika saya masuk Partai Demokrat, diberi amanah oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai anggota DPR RI. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4, Komisi 7, Komisi 2, dan terakhir di Komisi 6. Tentu saya juga harus mendengar, menyerap, dan mencarikan solusi, agar berbagai aspirasi dan harapan rakyat bisa ada solusinya,” kata Herman dikutip dari majalah Men’s Obsession, Senin (2/9/2024).

Ketika dipercaya sebagai anggota DPR RI mewakili partai yang kini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ia sudah merancang banyak rencana untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Gairahnya untuk berkiprah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat semakin membuncah.

Herman sangat erat memegang teguh amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar wajib hukumnya para pemimpin dan kader Partai Demokrat untuk selalu dekat dengan rakyat. “Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat. Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu,” itu pesan SBY yang selalu dipedomani dalam melangkah sebagai wakil rakyat.

Namun, sebagai manusia tentu Herman juga harus terus berupaya menghasilkan karya-karya terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik baik bagi bangsa dan negara. Karena amanah ini adalah untuk bangsa dan negara, maupun untuk Partai Demokrat.

“Sekarang, saya menjalani tugas yang diberikan Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan. Pada akhirnya, ini adalah bagian pengawalan yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk bisa mewujudkan organisasi partai yang efektif, modern dan sesuai harapan serta aspirasi rakyat,” jelasnya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, DPR memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi misalnya, bertujuan untuk terus memantau dan menilai situasi sosial yang ada, serta menentukan langkahlangkah yang perlu diambil berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jika perundang-undangan tersebut sudah memadai, maka DPR dapat melanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. (Poy)

sumber: obsessionnews

Tags:
20Aug

Anggota Komisi VI DPR: Anggaran IKN-makan bergizi gratis prioritas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
‘Holding’ UMi Jadi Garda Terdepan Lindungi Pelaku Usaha Mikro dari Pinjol dan Rentenir

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya mendukung anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang bergizi gratis untuk menjadi prioritas.

“Menurut saya tetap bahwa untuk IKN dan makan bergizi gratis tentu ini akan menjadi prioritas,” kata Herman di sela menghadiri pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Herman menekankan pentingnya mempertahankan pola pembangunan yang berbasis infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Kedua aspek tersebut, menurutnya, harus tetap menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran negara.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran belanja negara tidak boleh meninggalkan dua aspek penting tersebut, yakni pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kedua aspek tersebut dianggap sebagai pondasi utama dalam upaya mempercepat pembangunan nasional.

Di sisi lain, program makan siang bergizi gratis dianggap sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda. Investasi dalam kesehatan masyarakat akan memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa.

“Selain tetap mempertahankan pola pembangunan yang berbasiskan terhadap infrastruktur dan terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, dua aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam anggaran belanja negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6).

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam kisaran postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

sumber: antara

Tags: