Website Herman Khaeron
2Jan

Program Presiden Prabowo Dinilai Sesuai dengan Cita-cita Indonesia Emas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Program Presiden Prabowo Dinilai Sesuai dengan Cita-cita Indonesia Emas

hermankhaeron.info – Program Presiden Prabowo Subianto dinilai sudah sesuai dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya.

“Ini yang kemudian nanti pada sampai titik di ana Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang rakyatnya sejahtera, negaranya makmur, berdaulat dan tentu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah hari ini,” kata Koordinator Presidium Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Herman Khaeron, usai menghadiri acara Resepsi HUT ke-58 KAHMI di Jakarta Pusat dikutip Sabtu, 28 Desember 2024.

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat itu menyampaikan kesiapan KAHMI mendukung dan menyukseskan apa yang menjadi program-program Prabowo. Mulai dari hilirisasi hingga program makan bergizi gratis.

“Bagaimana mensukseskan hilirisasi, industrialisasi sebagai modal dasar ekonomi, dan tentu pada akhirnya juga mensukseskan makan bergizi gratis yang ini tidak sederhana, tidak mudah. Sehingga seluruh instrumen dan eksponen bangsa harus turut serta di dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan pemerintah itu,” ujar Herman.

KAHMI, kata dia, terus berkontribusi dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai. Hal ini sesuai dengan amanah saat berdirinya KAHMI.

“KAHMI sejak awal tujuannya sudah jelas, menjadi insan akademis, insan pencipta, pengabdi, dan turut serta membangun bangsa dan negara, yang saya kira ini sudah menjadi rumusan sejak awal berdirinya organisasi ini,” ujar Herman.***

sumber : metro

Tags:
6Sep

Herman Khaeron: Bukan Naikkan BBM, Harusnya Tunda Dulu IKN dan Kereta Cepat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Raih Penghargaan Legislator DPR Terdemokratis

Kenaikan harga BBM subsidi diyakini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebab kenaikan BBM subsidi pasti akan berdampak langsung kepada rakyat, seperti menaikan barang dan jasa, dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.

“Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan mikro, penambak, dan kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat siap dan mampu menghadapinya,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).

Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja lantaran masih terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.

Ia pun menyesalkan kebijakan pemerintah. Alih-alih menaikkan BBm subsidi, pemerintah seharusnya lebih mengenyampingkan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini membebani APBN.

“Pemerintah bisa melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak, seperti pembangunan IKN, Jalan Tol Sumatera, dan menunda kereta cepat yang cost overrun,” tegasnya.

Pemerintah harus mampu menilai skala prioritas, antara perut rakyat dengan pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak besar bagi masyarakat.

“Prioritaskan dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat. Tidak perlu juga dikotomikan manfaat subsidi BBM antara masyarakat mampu dan tidak mampu,” tandasnya. 

sumber: rmol

Tags:
27Feb

Kang Hero Menjadi Pembicara Pada FGD RUU Pertanahan di UGM Yogyakarta

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Pada 21 Februari 2019, Herman Khaeron Menjadi Pembicara Pada FGD RUU Pertanahan di UGM Yogyakarta.

Tanah adalah hajat hidup masyarakat, perlu diatur oleh Undang-Undang yang pro rakyat dan teregristrasi dalam satu lembaga negara (single land registration system).

Tags:
22Oct

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki tugas salah satunya untuk memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/10/2018).

Pada kunspek tersebut, Komisi II mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan, ORI Kaltim, Kakanwil BPN Kaltim serta Kakan BPN Balikpapan.

sumber: tribun

Tags:
16Oct

Herman Khaeron Desak Pemerintah Tepati Janji Soal Bantuan Lombok

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
BBM Non Subsidi Naik, DPR akan Panggil Menteri ESDM

DPR mendesak agar pemerintah segera mencairkan dana bantuan bagi warga yang terdampak gempa Lombok.
“Pemerintah harus menepati janjinya kepada para korban bencana,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Jakarta, Senin (15/10/2018).
Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menyerahkan rekening kepada 5.293 warga yang rumahnya rusak berat, masing-masing berisi dana Rp 50 juta, sejak Minggu (2/9/2018) lalu.
Ketua DPP Partai Demokrat ini ini juga mendesak, Pemerintah membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya perihal dana bantuan tersebut.
Selain itu, tenaga fasilitator yang akan mendampingi warga membangun rumah juga harus dibentuk segera.
Begitu juga, lanjut Herman, kelompok masyarakat (pokmas) yang akan terlibat dalam pembangunan tersebut Harus dibentuk.

Tags:
18Jul

Diskusi Taman Politik: Demokrat S14P Menangkan Pemilu 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Diskusi Taman Politik Demokrat S14P Menangkan Pemilu 2019

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DP-PD) kembali menggelar Diskusi Taman Politik. Kali ini diskusi mengambil topik “Caleg Demokrat S1AP Pileg 2019” digelar di Kantor Pusat Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta, Selasa petang, 17 Juli 2018.

Hadir sebagai pemateri: DR. Herman Khaeron (Anggota FPD DPR RI 2 periode), Neneng Hasanah (DPRD DKI, 2 Periode Berjalan), dan Jane Shalimar (caleg untuk Kota Depok). Acara dipandu Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan.

Diskusi ini bertujuan agar masyarakat memahami lika-liku pencalegan. Para narasumber membedah dan mengulas pengalaman dan upayanya merebut hati rakyat di Dapilnya. Narasumber berbagi pengalaman dan pengetahuan hingga bisa lolos menjadi legislator.

Herman Khaeron, yang akrab disapa Kang Hero, mengatakan ia terpilih sebagai Anggota DPR-RI faktor utamanya adalah ketetapan Allah SWT; Tuhan Yang Maha Kuasa.

Faktor lainnya adalah Demokrat memiliki figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politik adalah persepsi sehingga ketika masyarakat merasa kepemimpinan SBY sangat baik maka berimbas positif kepada partai yang didirikannya.

Hal lainnya, Kang Hero turun total ke lapangan. Terutama ketika Demokrat dihantam badai besar saat oknum-oknum kader utama terlibat kasus korupsi.

Di lapangan, Kang Hero menghabiskan waktu dengan para konstituennya. Ia juga menyebarkan alat peraga sangat banyak agar masyarakat lebih mengenal sosok dan programnya. Ia pun terus mengabarkan bahwa Pemerintahan SBY (penggagas-pendiri Demokrat) telah menjalankan begitu banyak program pro-rakyat. Mulai BPJS, Bantuan Operasional Sekolah, Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai hingga belasan program pro-rakyat lainnya.

Karenanya Kang Hero mengajak hadirin untuk menyosialisasikan figur brilian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini AHY adalah ikon Demokrat. Dengan segala prestasinya AHY telah sangat siap memimpin bangsa ini.

Para kader, anggota, simpatisan Demokrat dan masyarakat umum yang menghadiri diskusi tersebut terlihat sangat tertarik dengan topik tersebut. Hadirin tak henti bertanya dan berbagi pengalaman.

Di akhir diskusi hadirin optimistis jika para calon legislatif bekerja keras maka, atas izin Tuhan, bisa memenangkan kompetisi Pemilihan Langsung Legislator (Pileg) 2019.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Dewan Pembina DPP-PD Prof Dr Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP-PD Letjen (Purn) Cornel Simbolon, Caleg DPR dari Demokrat Laksdya (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, Wakil Ketua BPOKK DPP-PD Sarjan Thaher,
Ketua Departemen UKM DPP-PD Subur Sembiring, Sekdiv Diklat DPP-PD Agustinus Tamo Mbapa,  Ketua FPD Jakarta Taufiqurrahman dan para kader lainnya.

sumber: demokrat.or.id

Tags:
9Jul

Komisi VII DPR Anggap Keadilan Energi Belum Terwujud

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menganggap bahwa pemerintah belum bisa menunaikan janji soal keadilan energi.

“Di Indonesia ini, belum tercipta keadilan energi bagi seluruh rakyat,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Politisi Demokrat ini menilai, belum dibangunnya infrastruktur energi ini akan menimbulkan masalah dan beban di kemudian hari jika tidak diantisipasi sedini mungkin.

“Selama ini, pembangunan infrastruktur di bidang energi ini tidak diproritaskan,” tutupnya.(yn)

teropongsenayan

Tags:
8Dec

DPR Belum Sepakati Penggolongan Tarif Listrik

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Tidak Menyangka Dapat Predikat Wakil Rakyat Terbaik 2017

DPR Belum Sepakati Penggolongan Tarif Listrik – Rencana pemerintah untuk menyederhanakan tariff listrik belum mendapat lampu hijau dari pihak DPR. Anggota parlemen yang berkantor di Senayan tersebut menilai perlu ada kajian lebih dalam sebelum dilaksanakan,  termasuk dampaknya kepada biaya listrik konsumen.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis ()7/12/2017). “Terkait penyederhanaan golongan daya listrik untuk konsumen, Komisi VI DPR dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan sepakat untuk dikaji secara komprehensif. Selain itu perlu sosialisasi dengan baik,” papar Herman.

Politisi Demokrat ini berpendapat,Kementerian Energi dan Sumber Daya Listrik (ESM) juga perlu memperhatikan kepentingan konsumen. Jangan sampai kebijakan ini menambah beban masyarakat sebagai konsumen listrik di kemudian hari. “Kita harus hindari dampak negatif kepada rakyat di kemudian hari,” tukasnya.

Kalau dirasakan menambah beban bagi konsumen karena harus membayar lebih mahal, kata Herman, bisa saja rencana ini ditolak DPR. “Jadi, semuanya masih belum clear. Bisa saja tidak jadi dilaksanakan sampai 2019,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menyatakan penolakan atas rencana tersebut. “Sesuai UUD 1945 Pasal 33, cabang produksi yang mengurusi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan seutuhnya untuk kepentingan rakyat. Artinya kalau ada sesuatu kami (DPR-red) diajak ngomong dulu,” ucap Gus Irawan.

Dia mengatakan, DPR mengetahui rencana tersebut justru dari media masa yang mencoba meminta konfirmasi. Namun, karena tidak pernah mendengar sebelumnya, maka DPR tidak tahu secara detil.

Seharusnya, sambung Gus, Menteri ESDM Ignasius Jonan mendiskusikan terlebih dahulu kepada DPR, sebelum akhirnya dipublis. Dampaknya menimbulkan keresahan di kalangan publik.

“Bahkan ketika saya reses dan mencoba mempertanyakan ke masyarakat tentang penyederhanaan golongan listrik yang artinya bagi masyarakat yang akan menambah daya listrik, tidak akan dikenai biaya tambah daya alias gratis. Namun mereka menilai itu hanya akal-akalan yang ujung-ujungnya untuk menaikkan tarif listrik. Sebagaimana yang terjadi pada premium dan petralite kemarin,” jelasnya.

Sementara, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, penaikan golongan daya setrum, masih sebatas diskusi, testing the water. Apakah rakyat akan menerima atau tidak. Dengan kata lain, itu menjadi bagian dari sebuah sosialisasi. Bahkan ketersediaan listriknya juga belum ada.

Jonan sempat mengatakan bahwa kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana melakukan program penyederhanaan golongan listrik. Rencananya, penyederhaan golongan pelanggan listrik hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Semuanya akan dinaikkan menjadi 5.500 VA.

Namun penyederhanaan itu nantinya tidak merubah tarif listrik per kWh. Saat ini tarif listrik per kWh pada rentang tersebut berada pada harga Rp 1.467,28 per kWh.

sumber: breakingnews

Tags: