Legislator Harapkan Hewan Ternak Dapat Asuransi

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron berharap agar seluruh hewan ternak mendapatkan asuransi, sama halnya seperti tanaman padi untuk meningkatkan produksi pangan.

“Kami sudah usulkan melalui Komisi IV DPR RI dan Kementan RI pun merespon baik, bahwa hewan ternak khususnya sapi juga harus mendapatkan progam asuransi,” kata Herman Khaeron kepada Antara di Sukabumi, Jabar, Rabu.

Menurutnya, progam asuransi ini bertujuan untuk melindungi peternak dari berbagai yang bisa merugikan mereka, seperti serangan penyakit atau lain halnya. Pemberian asuransi ini sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 19 tahun 2013 tentan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Untuk besaran nilai premi asuransi yang harus dibayarkan peternak masih dalam pembahasan, namun sudah pasti pembayaran pokok premi tersebut disubsidi oleh pemerintah pusat sama seperti asuransi padi. Di mana petani hanya membayar 20 persen dari nilai premi dan 80 persennya disubsidi oleh pemerintah.

Diharapkan dengan adanya asuransi untuk hewan ternak khususnya sapi, bisa menggenjot produksi daging sapi sehingga tidak perlu impor lagi seperti di saat-saat tertentu salah satunya menghadapi Idul Fitri.

“Dengan adanya kejelasan perlindungan bagi peternak, bisa meningkatkan semangat bagi para peternak untuk menggenjot produksinya dan tujuan akhirnya peternak bisa meningkat kesejahteraannya,” tambah Herman.

Sementara itu, Seketaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Momon Rusmono mengatakan tidak hanya ternak saja yang mendapatkan progam asuransi, tetapi untuk petani yang lahannya berada di daerah rawan bencana pun harus mendapatkan progam tersebut.

Untuk itu pihaknya terus berupaya dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk, agar bisa tetap mencairkan asuransinya jika lahan pertaniannya terkena bencana dan berada di daerah rawan bencana.

“Upaya dari pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan petani terus kami galakan, yang salah satunya meningkatkan kualitas tenaga harian lepas (THL) penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan,” katanya.

sumber: antara

hermankhaeron.info – Kebijakan Pemerintah via Kementerian Pertanian yang memutuskan untuk mengimpor daging sapi kategori secondary cut dan jeroan mengundang kritikan pedas dari sejumlah tokoh politik. Impor yang dilakukan untuk menekan harga daging sapi yang tak kunjung turun dinilai sejumlah tokoh sebagai bentuk merendahkan martabat bangsa. Anggota DPR RI dari komisi IV, Herman Khaeron mengkritisi langkah pemerintah  sebagai bentuk yang merugikan konsumen, impor daging jenis jeroan adalah bentuk kebijakan yang merendahkan martabat masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebab, jeroan di negara-negara Eropa justru untuk pakan binatang, dan tidak layak konsumsi untuk manusia.

Hero sapaan akrab Herman Khaeron  menilai, impor daging jenis jeroan merugikan konsumen, karena kandungan residu hormon pada jeroan sapi di negara yang membolehkan budidaya sapi dengan hormon sangat tinggi. Sehingga, tidak layak untuk konsumsi, karena membahayakan kesehatan manusia.

“Di beberapa negara, jeroan sapi bahkan diperlakukan sebagai sampah, dan ekspor jeroan sapi hanya untuk keperluan konsumsi non manusia. Jadi, silahkan pemerintah impor jeroan, tetapi bukan untuk konsumsi manusia,” ujarnya,saat dikonfirmasi KC Senin,  (18/7/2016). Impor jeroan sapi, lanjut Hero berpotensi menimbulkan masalah bagi konsumen, antara lain pertumbuhan tidak normal akibat kandungan hormon yang tinggi. “Pemerintah jangan mengalihkan ketidakmampuannya menurunkan harga daging sapi dengan cara impor jeroan, Karena hal ini sangat  membahayakan kesehatan manusia,” katanya Lanjutnya Hero juga menegaskan, mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengonsumsi jeroan sapi yang berasal dari impor. (sal/KC)

sumber: kabar-cirebon

Ekonomi Pancasila Diyakini Bisa Atasi Gejolak Harga Pangan

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR mengingatkan pemerintah agar kebijakan impor daging kerbau jangan dijadikan alasan pelaku usaha sebagai kesempatan untuk memeroleh keuntungan.

“Saya kira di saat situasi harga (daging sapi) mahal, jangan jadikan pelaku usaha sebagai alasan untuk memasukkan daging mana pun karena masalah harga tinggi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat dihubungi Metrotvnews.com di Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang dinyatakan telah bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternaknya. Masuknya daging kerbau dari India yang berstatus belum bebas PMK, dikhawatirkan mencoreng status Indonesia tersebut. Apalagi, tidak mudah untuk mendapatkan status bebas PMK.

“Mendapatkan kepercayaan organisasi Internasional yang menetapkan suatu negara bebas dari PMK itu tidak mudah. Membersihkan PMK dari fisik dan image tidak mudah,” kata Herman.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk menjaga status Indonesia yang sudah dinyatakan bebas PMK. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari dampak kerugian terhadap negara.
“Jangan sampai rugi dalam waktu panjang cuma karena kebelet harga murah,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah sebaiknya berpikir ulang jika ingin mengintervensi pasar dengan impor daging kerbau. Menurut Herman, pemerintah bisa mengganti dengan daging kambing, ikan, atau daging ayam kampung.

“Tingkatkan daya tarik lokal. Justru tidak pantas mematikan usaha budidaya. Jangan gegabah,” ucap Herman tegas.

Mengenai ketertarikan terhadap daging kerbau, masyarakat di Aceh sangat menyukai daging kerbau. Begitu juga masyarakat Betawi.

“Bali juga bisa saja dimasukkan daging kerbau karena di sana sapi sakral,” kata Herman.

Walau begitu, mayoritas masyarakat masih lebih menyukai daging sapi dibandingkan kerbau. Sebab, daging kerbau memiliki serat lebih besar dibandingkan daging sapi. Tidak hanya itu, makanan olahan daging di Indonesia rata-rata menggunakan daging sapi.

“Sosis, bakso, semuanya kan daging sapi. Tidak mungkin bisa digantikan karena karakteristiknya beda. Maska daging steak jadi daging kerbau,” ucap Herman.

sumber: metro

Kang Hero: Jokowi Harus Berani Lawan Kartel dan Mafia Pangan

hermankhaeron.info – Potensi pertanian di Jawa Barat tersebar secara merata di seluruh daerah, yang meliputi komoditas padi, palawija, dan hortikultural. Selain itu, jenis sayuran dan buah-buahan di daerah Jawa Barat memiliki potensi yang sangat menjanjikan. hasil pertanian utama di daerah Jawa Barat 1997 adalah sebagai berikut: hasil produksi padi mencapai 10.352.650 ton dengan luas panen sawah dan ladang 2.040.680 ha; hasil produksi jagung 336.014 ton dengan luas panen 127.994 ha, dan hasil produksi ubi kayu 1.816.487 ton dengan luas panen 141.637 ha.

Hasil pertanian pangan lainnya berupa sayur-sayuran dan buah-buhan juga benyak terdapat di Jawa Barat, misalnya kacang tanah, kacang hijau, daun bawang, bawang merah, kentang, kubis, lobak, petsai, kacang panjang, wortel, buncis, bayam, ketimun, cabe, terong, labu siam, kacang merah, tomat, alpokat, jeruk, durian, duku, jambu biji, jambu air, jambu bol, nenas, mangga, pepaya, pisang, sawo, salak serta rambutan.

Sementara hasil pertanian di daerah ini tahun 1998 menunjukkan hasil sebagai berikut: luas panen padi sawah-ladang 2.179.976 hektar dengan hasil produksi 9.795.638 ton; luas panen jagung 158.993 hektar dengan hasil produksi 426.430 ton; luas panen ubi kayu 128.642 hektar dengan produksi 1.650.881 ton; luas panen kedelai 57.385 hektar dengan produksi 70.976 ton; luas panen kacang hijau 19.011 hektar dengan hasil produksi 17.435 ton; luas panen ubi jalar 40.574 hektar dengan hasil produksi 443.745 ton; luas panen kacang tanah 92.715 hektar dengan hasil produksi 104.141 ton

Sedangkan hasil produksi sayur-sayuran (1998) adalah sebagai berikut: bawang daun 13.862 ton; bawang merah 10.563 ton; kentang 21.994 ton; kubis 18.227 ton; lobak 319 ton; sawi 13.676 ton; kacang panjang 26.096 ton; wortel 4.972 ton; buncis 8.719 ton; bayam 5.808 ton; cabe 19.165 ton; tomat 10.510 ton; terong 7.774 ton; kangkung 5.323 ton; bawang putih 309 ton; kacang merah 12.179 ton; dan ketimun 19.702.

Hasil buah-buahan di Jabar tahun 1998 adalah sebagai berikut: alpukat 50.475,5 ton; jeruk 44.607,5 ton; durian 38.943,3 ton; duku 11.865,8 ton; jambu biji 54.322,6 ton; mangga 80.231,4 ton; nanas 62.249,6 ton; pepaya 52.511,7 ton; pisang 1.015.330,9 ton; rambutan 38.699,4 ton; salak 64.885,4 ton; sawo 7.979,8 ton; salak 14.780,6 ton; belimbing 10.150,9 ton; nangka 65.800,2 ton; dan sukun 1.349,4 ton, dan buah lain 116,4 ton.

Tanaman pertanian hortikultura sayuran, buah – buahan dan bungan – bungaan yang banyak terdapat di Jawa Barat antara lain bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, sawi, wortel, kangkung, jagung, kacang panjang, salak, alpukat, bunga- bungaan serta pembibitan bunga – bungaan dan buah- buahan.

Daerah Penghasil bunga – bungaan  di Jawa Barat anatar lain Kab. Cianjur, Garut, Kuningan, Bandung, Ciamis Purwakarta, Bogor dan Sukabumi.
Melihat hasil pertanian di atas, dapat dikatakan bahwa daerah Jawa Barat memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara optimal. Hasil buah-buahan dan sayur-sayuran merata di seluruh daerah kabupaten yang ada di Jabar. Jika semua itu dapat dikembangkan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta dikelola secara proresional dengan peralatan yang lebih modern, daerah Jawa Barat akan mendapat tambahan penghasilan yang besar dari sektor pertanian. Apalagi kalau hasil pertanian itu diekspor ke negera lain, hasilnya akan menambah devisa negara dalam jumlah cukup besar.

Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor pertanian merupakan sektor dominan kedua terbesar setelah industri. Jika hasil pertanian pangan, termasuk hasil sayur-sayuran dan buah-buahan ini dapat dibudidayakan melalui teknologi canggih, daerah Jabar bisa seperti Thailand. Apalagi banyak SDM berkualitas dari perguruan tinggi seperti ITB, IPB, Padjajaran, dan Unpar. Semua itu akan mampu memacu pemba¬ngunan sektor pertanian, sebagai salah satu potensi andalan yang dimiliki oleh daerah Priyangan.

sumber: jabarprov

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan peranan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), harus ditingkatkan untuk mengatasi stabiiitas harga bahan pokok di Indonesia karena tidak ada Bulog saja harga sudah mahal, apalagi tidak ada badan ini.

“Selama harga bahan pokok tidak dikuasai nAegara melalui Bulog, maka hargapun akan terus mahal. Sebab, Bulog berperan untuk menekan harga di masyarakat, seperti beras, jika harga di pasaran tinggi, Bulog langsung melepas stocknya,” kata Herman menjelaskan soal stabilitas harga bahan pokok di Gedung DPR, Kamis (23/6).

Menurutnya, di China saja, penanganan bahan pokok langsung oleh negaranya sehingga harga di dalam negeri stabil tidak dapat dipermainkan oleh pengusaha lainnya.

Jadi, selama pemerintah belum terasa hadir untuk penanganan stabilitas harga bahan pokok, seperti harga tidak teratasi, mahal terus, maka tentunya timbul pertanyaan kemana saja pemerintahannya.

Sedangkan Direktur Pengadaan Bulog menambahkan sebenarnya ada keinginan pemerintah terutama Presiden Joko Widodo untuk menambah peranan Bulog menangani 11 komoditas bahan pangan seperti diantaranya beras, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, tetapi setelah diproses oleh salah satu menteri hanya 3 komoditas, beras, jagung dan kedelai.

sumber : tribun

Komisi IV Minta Pemerintah Selesaikan Kurang Bayar Pupuk Subsidi

hermankhaeron.info – Komisi IV meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Tercatat, total kurang bayar yang belum dilunasi oleh pemerintah hampir 15 triliun rupiah. Dimana pada tahun 2014 sebesar Rp7.445.858.967.320 dan tahun 2015 sebesar Rp. 7.549.959.000.000.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, pemerintah sebaiknya harus membuat mekanisme baru dalam proses pembayaran pupuk bersubsidi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang setiap tahunya.

“Saya kira memang harus ada mekanisme baru terhadap pembayaran subsidi pupuk, karena ini sangat membebani terhadap subsidi,” kata Herman saat ditemui di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Rabu (22/6/2016).

Politikus Demokrat itu menyampaikan, banyak implikasi yang akan dirasakan oleh pihak pemerintah dan pihak pabrik pupuk terhadap kurang bayar tersebut. Pertama dari segi pemerintah, di mana akan ada penumpukan bunga yang berakibat terhadap penambahan nilai pembayaran yang dilakukan. 

Sehingga, kelebihan nilai tersebut dapat disalurkan kepada kegiatan yang lebih produktif yang tentunya dapat menguntungkan seluruh pihak.‎ “Ke depan, Kementan juga harus memiliki cara bagaimana supaya lebih efektif dan efisien supaya beban sekarang yang menjadi beban bunga, beban penyaluran atas keterlambatan dan kurang bayar ini lebih bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif,” ungkap dia.

Selain terjadi penambahan nilai, kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk‎ juga akan berdampak terhadap produktifitas pabrik pupuk. Herman menilai, pabrik pupuk nasional bisa lebih berkembang untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan mengintervensi pasar pupuk ke depannya.

“Artinya, peluang untuk pengembangan itu besar, jangan sampai karena beban subsidi, beban kurang bayar, mekanisme pembayaran yang selalu terlambat kemudian juga pertumbuhan produksi pupuk dan pengembangan pabrik pupuk kita untuk mensuplay kebutuhan pupuk dalam negeri terhambat,” ujar Herman.

sumber: metrotvnews

 

DPR Tolak Menteri Susi Beli 6 Pesawat

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mengikuti konstitusi terkait anggaran. Sikap Susi yang ngotot ingin membeli pesawat untuk mengawasi perairan Indonesia dituding sebagai akal-akalan untuk mencari proyek.

“Konsekuensinya kalau tidak disetujui anggaran ya kembali pada perencanaan lama. Artinya, penyesuaian tidak ada, ini juga pasti tidak akan bisa dilaksanakan (pembelian pesawat). Karena konsekuensinya harus ada pemotongan fiskal, berarti harus ada keputusan soal pemotongan anggaran,” kata Herman di Jakarta, Minggu (19/06/2016). 

Karena itu, Komisi IV DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Susi untuk tetap ngotot atau tidak terkait rencana membeli 6  pesawat.

“Kalau tidak ada anggaran, ini akan menggantung, posisinya ya terserah bu Susi. Kalau memang memahani strategisnya kemitraan yang diatur oleh konstitusi ya jalankan dong, kan lebih dari itu kan bukan soal anggaran, bu Susi lebih pada tidak menghormati forum, sikapnya seolah-olah tidak penting. Kalau menganggap DPR tidak penting ya kita tidak menganggap penting Bu Susi,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikannya merupakan sikap 10 fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI.

“Mau multiyeras atau apapun, anggaran kan terserap ke situ. Sementara pada sisi lain realitas masyarakat sekarang susah, susah bukan karena situasi ekonomi sama, susah karena banyak peraturan Menteri Susi yang melarang, yang terkena pelarangan itu rakyat kecil,” ujarnya. 

“Nelayan yang tidak mampu mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap lain, rakyat yang kehilangan pendapatan akibat tidak boleh mengambil baby lobster. Ini banyak sekali, hampir 7000 masyarakat yang selama ini memanfaatkan, bisa hidup, naik haji dan sekolahkan anaknya dari situ, sekarang tidak boleh,” ujar Herman.

Karena kebijakan tidak boleh, kata Herman, harusnya ada afirmatif program dan anggarannya terhadap apa yang berdampak itu. 

“Ke sana dulu anggarannya. Jangan beli pesawat. Itu kan bisa dialokasikan pada angkatan laut, Polair,” imbuh dia.

Bahkan, sambung dia, keinginan Menteri Susi itu tak lebih dari mencari proyek.

“Ada urgensi yang kuat bahwa anggaran jangan dulu dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Pakailah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dulu‎,” pungkas Herman.

sumber: rimanews

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

“Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. “Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi,” lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. “Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin,” katanya.

sumber : republika

Demokrat Gelar Mancing Berkah Bersama Wartawan

hermankhaeron.info – Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menggelar kegiatan mancing bersama wartawan berhadiah dua paket umrah. Kegiatan tersebut merupakan cara partai berlambang bintang mercy itu dalam menjalin silaturahmi dengan awak media.

“Kita silaturahmi dengan media. Menjalin dan meningkatkan kualitas hubungan mutual, karena kita saling membutuhkan. Kami mencoba cara yang bukan sekadar ngobrol. Sebaliknya, kita bersantai dengan cara memancing bersama di bulan Ramadan ini,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono, Kamis (16/6/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Ibas itu, kegiatan Mancing Berkah Fraksi Demokrat diharapkan menjadi ajang memancing energi kebaikan dan kesabaran agar semakin memaksimalkan kontribusi kepada masyarakat banyak. Bukan untuk memancing kerusuhan.

Selain itu, untuk memancing semangat kerjasama dan kebersamaan antar media dan DPR. Mengingat keduanya saling membutuhkan untuk kepentingan masyarakat.

“Agar kita saling menjaga, karena media dan DPR saling membutuhkan. Wartawan butuh berita, kita juga, dalam banyak pekerjaan kita, butuh pemberitaan. Itu makna kedua,” katanya

Terakhir, sambung putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memancing rasa peduli, bekerja keras, dan memaksimalkan pengabdian.

“Ini sejalan dengan pesan Ketua Umum kita Pak SBY dan tagline partai, Demokrat Peduli dan Beri Solusi untuk Rakyat Lebih Sejahtera,” ujarnya.

Kegiatan memancing yang digelar di pemancingan Jagawana, Cipondoh, Kota Tangerang itu diikuti sejumlah wartawan cetak, online, televisi, dan radio, baik nasional maupun daerah. Kemudian, pimpinan dan angota Fraksi Demokrat, tenaga ahli serta staf sekretariat Fraksi Demokrat.

Sebelum lomba dimulai, Ibas memimpin pelepasan 500 ribu bibit ikan ke Situ Cipondoh. Disusul pimpinan Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto (Sekretaris Fraksi), Anton Sukartono Suratto, Wahidin Halim, Herman Khaeron, Dede Yusuf, Sartono Hutomo, dan lainnya.

Para Srikandi Demokrat (sebutan anggota parlemen perempuan Demokrat) seperti Dwi Astuti, Erma Suryani Ranik dan Vivi Sumantri juga ikut melepaskan bibit ikan.

500 ribu bibit ikan yang dilepas ke situ difasilitasi Herman Khaeron. Sementara pemancingan dan rumah makan disediakan Wahidin Halim.

Usai lomba, kegiatan dilanjutkan buka puasa bersama di RM Jaga Rawa dan Salat Maghrib berjamaah, serta pengumuman pemenang lomba. Sejumlah hadiah diraih staf sekretariat. Sedangkan kategori perolehan ikan terberat diraih Novi dari Radio Cakrawala dan Wening, fotografer zonalima.com.

Doorprize utama berupa dua tiket umrah (berlaku masing-masing untuk dua orang tanpa batas waktu) dimenangkan Syafri Ali dari Pikiran Rakyat dan wartawan Banten Pos. Hadiah diserahkan oleh Ibas, sedangkan paket umrah kedua diberikan Wahidin Halim.

“Semoga menjadi berkah, untuk yang menerima dan kita semua,’’ kata Wahidin Halim. 

sumber: okezone