Mahasiswa Diajak Kontrol Pemerintahan Dipimpin Presiden Jokowi

hermankhaeron.info – Puluhan mahasiswa Unswagati Cirebon, mengikuti seminar Nasioanal Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Repulik Indonesia (MPRI), Ir Herman Khaeron MSi di hotel Sapadia Kota Cirebon, senin, (13/06).

ACara tersebut, audien diajak langsung melakukan pengontrolan jalannya pemerintahan. Hal tersebut, diuatarakan oleh Ir H. Herman Khaeron MSi sebagai narasumber.

“Saya mengajak kepada seluruh civitas akademik untuk mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan,” kata Herman Khaeron.

Dirinya merasa heran, mengapa di saat Pemerintahan, Joko Widodo semuanya melemah daya kontrol terhadap pemerintah. Padahal saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono partai demokrat selalu dipermasalahkan.

“Saya heran, kenapa partai demokrat selalu diidentikan dengan korupsi. Padahal faktanya tidak demikian, coba dilihat dari hasil survei peringkat korupsi demokrat hanya cuma berada di peringkat tujuh,” tambahnya.

Dalam seminar Seminar Nasional Sosialisasi Empat pilar Kebangsaan, beliau berpendapat civitas akademika sangat dibutuhkan masukan-masukanya untuk membangun negeri. Dirinya menampung setiap masukan yang dilontarkan dalam setiap kesempatan kegiatan yang dijalankannya. (Roy)

sumber :  cirebontrust

DPR Minta Pemerintah Terapkan Pola Penanganan Beras untuk Stabilkan Harga Komoditas Lainnya

hermankhaeron.info –  Seolah menjadi siklus rutinitas, permintaan daging sapi pada bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri meningkat, sementara ketersedian daging tidak sesuai dengan permintaan. Alhasil, harga daging terus meroket.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan daging dengan harga terjangkau, pemerintah harus mencontoh pola seperti di komoditas beras.

Pemerintah memiliki stok beras mencapai 3 juta ton -3, 5 juta ton. Untuk menstabilkan harga beras, selain dengan operasi pasar, pemerintah menyalurkan beras miskin kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Setiap bulan didistribusikan 270 ribu ton beras raskin dengan harga murah. Nah pola seperti ini yang harus dilakukan untuk komoditas daging sapi, bawang merah, cabai dan telur serta daging ayam. 

“Ini pola bisa dilakukan di komoditas strategis lain seperti daging sapi, holtikultura, daging ayam, telur semestinya dikuasai oleh negara. Kita kan menganut sistem Pancasila. Negara hadir didalam hidup orang banyak terutama urusan pangan,” ujar Herman Khaeron, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Kamis (9/6/2016).

“Kalau beras dipersiapkan dengan baik. Bertahun-tahun raskin dipertahankan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkuan pangan,” ujar politisi Partai Demokrat.

Herman mengungkapkan, selama Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan daging sapi meningkat dua kali lipat, yakni 100 ribu ton-120 ribu ton. Padahal normalnya 50 ribu ton perbulan. Kebutuhan daging sapi setiap tahun 600 ribu ton. Jumlah itu dengan rincian 400 ribu ton dipenuhi dalam negeri dan 200 ribu ton di impor.

“Kalau 120 ribu ton kemudian diguyur 150 ribu ton daging sapi kan tidak bisa berbuat apa-apa. Teori pasar harus 20 persen pemerintah mampu mengontor pasar,” ujarnya. (Sgd/DS)

sumber : rri

Kang Hero: Jokowi Harus Berani Lawan Kartel dan Mafia Pangan

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron mengatakan, negara harus kuat melawan kartel khususnya bidang pangan. “Negara harus punya lembaga yang kuat untuk melawan pasar, kartel dan mafia,” kata Herman, dikutip Kamis (9/6).

Tidak hanya itu, Herman juga sepakat jika negara menguasai sebagian dari bahan kebutuhan pokok warga negaranya. Sebab, dengan demikian negara akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan bagi rakyat republik ini.

“Bahan pangan itu harus dikuasai oleh negara. Karena bahan pangan itu harus tersedia dan terjangkau, itu amanat undang-undang pangan tahun 2015 lho,” lanjut Herman.

Salah satu bahan pangan yang belum mampu dikuasai negara adalah daging (daging sapi). Menurut Herman saat ini negara tidak memiliki persediaan daging sapi untuk dikonsumsi warga negaranya.

“Negara ini tidak punya stok daging, sehingga pemain dapat dengan mudah sekali melakukan spekulasi. Ini yang harus dipahami. Untuk itu Bulog harus diperkuat. Dengan demikian Bulog harus mempunyai persediaan semua bahan kebutuhan pokok,” jelas Herman.

“Tidak mungkin harga daging bisa diturunkan kalau hanya reaktif pada lokasi operasi pasar (OP) saja. Ini tinggal goodwill-nya presiden saja,” sambung Herman. ( Wawan | PR)

sumber : komoditas

Ekonomi Pancasila Diyakini Bisa Atasi Gejolak Harga Pangan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron mengatakan, pentingnya menerapkan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut, kata dia, akan sangat bisa dirasakan khususnya saat situasi pasar mulai terpengaruh spekulasi.

Herman berharap, Badan Urusan Logistik (Bulog) karena itu bisa menjadi sejenis badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar yang makin bebas. Kondisi melambungnya harga-harga bahan pokok kerap merugikan masyarakat.

“Ke depan, harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya. minimal 40 persen itu negara harus menguasai pasar. Inilah esensi dari ekonomi Pancasila,” kata Herman, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.

Lebih lanjut, Herman mengungkapkan, praktik dari ekonomi Pancasila bisa dilakukan dengan kebijakan operasi pasar, sehingga kenaikan harga bahan-bahan pokok bisa dikendalikan. Namun, operasi harus bisa dilakukan secara merata di seluruh daerah di Indonesia.  

“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistem pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja ya itu ekonomi liberal dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.

sumber : viva

Herman Khaeron Kini Saatnya Terapkan Ekonomi Pancasila

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila.

Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu  telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan seperti bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Ke depan harus ada institusi yang kuat, harus ada lembaga yang kuat yang bisa melawan mekanisme pasar dan bisa melakukan intervensi kepada pasar. Oleh karenanya minimal 40 persen negara harus menguasai pasar. Ini lah esensi daripada ekonomi Pancasila,” kata Herman di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/6/2016).

Lebih jauh, Herman mengungkapkan, kebijakan operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok tidak akan maksimal. Sebab, operasi pasar itu  tidak menyentuh seluruh daerah di Indonesia.

“Operasi pasar tidak akan efektif. Kita harus perbaiki sistim pengelolaan pangan kita. Kalau dilepas begitu saja itu ekonomi liberal, dan itu termasuk dalam persaingan sempurna,” ujarnya. (plt)

sumber : teropongsenayan

Herman Khaeron Negara Harus Kuat Melawan Kartel Pangan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron mengatakan, negara harus kuat melawan kartel khususnya bidang pangan. “Negara harus punya lembaga yang kuat untuk melawan pasar, kartel dan mafia,” kata Herman di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016, saat sidak bersama pimpinn DPR, melihat gudang (kesiapan) Bulog regional Jakarta Raya dan Pasar Induk Beras Cipinang dalam menyediakan bahan pokok pangan (beras).

Tidak hanya itu, Herman juga sepakat jika negara menguasai sebagian dari bahan kebutuhan pokok warga negaranya. Sebab, dengan demikian negara akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan bagi rakyat republik ini. “Bahan pangan itu harus dikuasai oleh negara. Karena bahan pangan itu harus tersedia dan terjangkau, itu amanat undang-undang pangan tahun 2015 lho,” lanjut Herman.

Salah satu bahan pangan yang belum mampu dikuasai negara adalah daging (daging sapi). Menurut Herman saat ini negara tidak memiliki persediaan daging sapi untuk dikonsumsi warga negaranya. “Negara ini tidak punya stok daging, sehingga pemain dapat dengan mudah sekali melakukan spekulasi. Ini yang harus dipahami. Untuk itu Bulog harus diperkuat. Dengan demikian Bulog harus mempunyai persediaan semua bahan kebutuhan pokok,” jelas Herman.

“Tidak mungkin harga daging bisa diturunkan kalau hanya reaktif pada lokasi operasi pasar (OP) saja. Ini tinggal goodwill-nya presiden saja,” sambung Herman.

Terkait simpang siurnya data persediaan bahan kebutuhan pokok, Herman mendesak pemerintah mau memperbaiki sumber informasi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak itu. “Harus ada keinginan kuat dari pemerintah untuk merevisi data. Kondisinya ini sangat berat. Kita sering bilang surplus, tetapi impor jalan terus,” tegas Herman.***

sumber : pikiran rakyat

Harga Bahan Pokok Meroket, Pemerintah Abaikan Peringatan Komisi IV

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengaku, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang bulan Ramadan.

Pada saat itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan kalau pasokan bahan pokok sudah cukup untuk mengatasi permasalahan melambungnya harga bahan pokok.

“Kita sudah peringati jauh-jauh hari, bila sekarang masih ada kejadian harga bahan pokok mahal. Maka pemerintah harus segera cari tahu akar masalahnya apa,” kata Herman saat dihubungi, Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Politikus Demokrat ini pun berharap, kementerian terkait bisa kompak mengatasi permasalahan ini. Dalam hal ini peran Presiden Joko Widodo sangat penting untuk mengarahkan para pembantunya.

“Kalau satu kementerian saja yang bergerak saya kira tak akan maksimal. Semua faktor bisa berpengaruh, contohnya saja karena biaya angkutan yang tinggi. Jadi rantai distribusi tidak stabil,” ucapnya.(yn)

sumber : teropong senayan

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR mengimbau para menteri kabinet kerja agar kompak menjaga harga sembako menjelang Puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1437 H yang jatuh pada tanggal 4-5 Juli 2016 mendatang. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, di Jakarta, Minggu.

“Saya mengharapkan agar gonjang-ganjing harga pangan menjelang puasa sampai lebaran tidak perlu terjadi. Masukan para pembantu Presiden harus kompak,” tegas Herman.

Dijelaskan Herman, para pembantu Presiden harus sejalan mengeluarkan kebijakan khususnya terkait pangan, sehingga tidak merugikan rakyat. Terkait rencana impor bawang, dan juga gonjang-ganjing ketidaksingkronan para pembantu Presiden Jokowi mengenai impor bawang merah harus dipikirkan secara matang, imbaunya.

“Impor bawang jangan sampai menekan keuntungan para petani,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut mengingatkan khususnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggenjot produktivitas serta pengelolaan bawang pasca panen. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Herman Khaeron meminta komoditas itu bisa lebih tahan lama sehingga menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktifitasnya.

“Bawang merah termasuk komoditas daya tahannya tidak panjang. Karena itu pekerjaan rumah Kementerian Pertanian bagaimana menggenjot,” katanya.

Herman Khaeron menyesalkan langkah Menteri Pertanian yang menyebutkan mengenai ketercukupan pangan serta kestabilan harga jelang puasa. Namun di sisi lain gonjang-ganjing harga pangan sudah mulai naik sebelu menjelang bulan puasa, ujarnya.

sumber : netralnews

Herman Khaeron, Konsisten Memperjuangkan Nasib PetaniHerman Khaeron, Konsisten Memperjuangkan Nasib Petani

Herman Khaeron, Konsisten Memperjuangkan Nasib PetaniHerman Khaeron, Konsisten Memperjuangkan Nasib Petani

hermankhaeron.info –  Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang masuknya bulan suci Ramadhan.

“Saya mengharapkan agar gonjang-ganjing harga pangan menjelang puasa sampai lebaran tidak perlu terjadi. Masukan para pembantu Presiden harus kompak,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Minggu (29/5).

Dia berharap para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejalan mengeluarkan kebijakan khususnya terkait pangan, sehingga tidak merugikan rakyat. Hal itu terkait rencana impor bawang dan juga gonjang-ganjing ketidaksinkronan para pembantu Presiden mengenai impor bawang merah.

“Impor bawang jangan sampai menekan keuntungan para petani,” ujar Herman.

Dia mengingatkan khususnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dapat menggenjot produktivitas serta pengelolaan bawang pasca panen. Diharapkan komoditas itu bisa lebih tahan lama sehingga menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktifitasnya.

“Bawang merah termasuk komoditas daya tahannya tidak panjang. Karena itu pekerjaan rumah Kementerian Pertanian bagaimana menggenjot,” kata Herman.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyesalkan langkah Menteri Pertanian yang menyebut mengenai ketercukupan pangan serta kestabilan harga jelang puasa. Pasalnya, fakta di lapangan harga bawang merah cukup mahal sehingga Menteri Pertanian harus berfikir langkah komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri harus seutuhnya disuplai sendiri.

“Berarti tekadnya juga harus memperbaiki tingkat harga ditingkat petani,” tegas Herman.

sumber