Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Komisi VI DPR-RI terus mendalami kasus mafia minyak goreng seiiring dengan penetapan 4 tersangka ekspor CPO dan turunanya oleh Kejagung.

Anggota Komisi VI DPR-RI, Herman Khaeron menyebabkan Komisi VI juga akan mendalami berbagai aturan/kebijakan terkait DMO hingga HET minyak goreng dan subsidi kalau-kalau hal ini terkait dengan kasus yang menjerat pejabat Kemendag. Sehingga untuk mendalami kasus mafia ini perlu diperhatikan semua unsur terkait industri, distribusi hingga pemberi subsidi.

Seperti apa tanggapan Komisi VI terhadap kasus mafia minyak goreng? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Anggota Komisi VI DPR-RI, Herman Khaeron dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 20/04/2022)

Video lengkap: KLIK DISINI

Herman Khaeron Minta RNI Buka Ruang Mediasi soal Lahan Tebu di Indramayu

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan Bappebti seharusnya memiliki instrumen pengawasan yang memadai.

Herman juga meminta Bappebti lebih gencar berikan memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa dijangkau masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik.

Bappebti, menurut dia, seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.

“Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan,” katanya.

Ia menambahkan kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital.

sumber: merdeka

Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengaku gerah dengan kinerja Bappebti karena tidak memiliki instrumen pengawasan yang memadai.

Herman meminta Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tidak tertipu untuk masuk di usaha investasi ilegal.

Bappebti, seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.

“Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi tentang pentingnya memahami memilih investasi yang aman. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan,” kata Herman Khaeron.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku heran dengan kondisi internal Bappebti karena ada posisi Dirjen yang kosong tiga bulan sehingga diisi oleh Plt.

Menurut Herman, sudah tepat jika dilakukan restrukturisasi Bappebti untuk memperkuat dan meningkatkan kinerjanya.

sumber: pikiran-rakyat

Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Perjuangan pembentukan Panita Khusus atau Pansus minyak goreng (migor) di Senayan belum usai. Fraksi Partai Demokrat DPR menjadi salah satu yang terus memperjuangkan terbentuknya Pansus migor.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron memastikan, jika pihaknya mendukung pembentukan Pansus migor di Senayan.

Pasalnya, kata Herman Khaeron, partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencari solusi terkait permasalahan migor.

“Yang kami kejar adalah solusinya, jika Pansus menjadi solusi tentu akan mendukungnya,” tegas Herman Khaeron, Senin,(4/4/2022).

Guna merealisasikan itu, kata  Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di Senayan. Herman Khaeron memastikan, pihaknya bukan melakukan lobi-lobi.

Meskipun, Herman Khaeron enggan merinci, sudah melakukan komunikasi dengan Fraksi mana saja di  Senayan terkait Pansus migor ini.

“Kami efektifkan komunikasi bukan lobi-lobi,” tandas Herman Khaeron.

Diketahui, masalah migor belum kunjung terselesaikan hingga saat ini. Terbaru, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga migor.

sumber: kedaipena

Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Jawa Barat VIII, Herman Khaeron berhasil menyabet penghargaan TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding.

Penghargaan diberikan secara virtual melalui e-A warding Ceremony TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding pada Kamis (24/03/22).

Penghargaan TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding diberikan secara virtual oleh Herman Khaeron.

“Terima kasih atas penghargaan TOP Legislator Award 2022 yang diberikan SuaraPemerintah.ID. Perolehan ini menjadi pendorong bagi saya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Terpenting bagi saya di DPR RI, rakyat adalah kesusksesan untuk saya di DPR RI. Penghargaan TOP Legislator Award 2022 sebuah menjadi kebanggan bagi saya, fraksi partai demokrat, partai demokrat, dan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat di dapil saya,” kata Herman Khaeron di Jakarta. Rabu (30/03/22).

Pria yang akrab disapa Kang Hero ini lahir di Kuningan Jawa Barat pada tahun 1969, diberi kepercayaan selama 3 periode mengemban amanah sebagai Anggota DPR RI Komisi VI dari Dapil Jawa Barat VIII karena kematangannya atas penguasaan isu-isu Perdagangan dan Investasi.

Berlatar belakang sebagai profesional, Kang Hero secara khusus diberi amanah untuk mengawal Undang-Undang Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi Nasional dan bertugas mengawal agar implementasinya tepat sasaran.

Atas dedikasi dan totalitasnya, tidak mengherankan jika Kang Hero sangat popular bukan hanya di kalangan konstituennya saja, Popularitasnya juga menguasai ulasan laman google.

Berdasarkan hasil penilaian TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding, ada lebih dari 3.500 ulasan dan lebih dari seribu pemberitaan di berbagai media online dalam kurun satu tahun terakhir yang secara istimewa membicarakan Ayah dari 3 putri ini.

CEO SuaraPemerintah.ID, Ahmad Arief Munajad berharap penghargaan ini mampu menjadi kontribusi dalam meningkatkan citra yang positif anggota dewan di mata publik.

“Selamat kepada Bapak Herman Khaeron atas diraihnya penghargaan TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding,” ujar Arief.

Pada acara yang sama, CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo mengatakan, penghargaan TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada anggota legislatif di Indonesia yang berhasil menjalankan personal brandingnya melalui digital.

“Saya berharap penghargaan TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap para anggota yang berhasil meraih penghargaan TOP Legislator Award 2022 For Personal Branding,” tutup Tri. (Akuratnews)

sumber: akurat

Komisi VI Pertanyakan Strategi PT RNI Sebagai ‘Holding’ ID Food

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menanyakan kesiapan langkah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ke depannya sebagai holding dari ID Food. Termasuk sektor yang menjadi fokus dan bertanggung jawab ke industri sapi atau gula. Melihat banyaknya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah holding ID Food, dan spesifik mengerjakan industri yang berbeda-beda.

“Kalau RNI menjadi holding ID Food, usahanya RNI itu apa? Jika fokus di gula, sayapun menanyakan bagimana langkah strategis ke depan. Kalau mau ngomongin stabilitasi harga, ya sekarang harga gula sedang naik. Makanya saya tanya, kalau RNI mau fokus pada retail, apa yang bisa dilakukan. Apa perlu ada intervensi terhadap pasar, ini semua belum terjawab,” kata Herman usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Jatitujuh) di Majalengka, Jawa Barat, Selasa (5/4/2022).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, kemampuan penguasaan pasar yang dilakukan RNI, tidak dikuasai berikut dengan stok yang dijual. “Melihat strategi PT RNI untuk korporasi negara selain melaksanakan kegiatan komersial, jika fungsi PT RNI sama saja dengan swasta pada umumnya, maka tetap harga di pasar masih sangat tergantung sama harga pasar. Sebabnya, akan terjadi pasar persaingan sempurna, serta instabilitas harga yang dipengaruhi terhadap terintegrasinya harga pada lonjakan harga internasional,” pungkasnya.

Herman menambahkan, perlu dilakukan revitaliasi pabrik hingga industri gula. PT RNI harus melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih tegas. “Misalnya, seperti revitalisasi pabrik gula. Saya menanyakan, ada berapa pabrik gula yang masih hidup? Apalagi PT Rajawali di Majalengka ini sekaligus menghidupkan PT Rajawali yang ada di Indramayu. Perlu diingat, pernah ada kasus tahun 2016 hingga di-police line dengan Kementerian Perdagangan. Alasannya? Karena tidak sesuai dengan keamanan pangan. Di satu sisi, rakyat juga menunggu harga jualnya, sehingga pabrik di-reprocessing pada waktu itu,” tegas Herman.

Legislator dapil Jawa Barat VIII ini pun 100 persen mendukung keberadaan pabrik gula di Majalengka dan Indramayu. Namun perlu adanya kolaborasi antara PT RNI dengan masyarakat setempat. Ia menambahkan, keberadaan PT RNI jangan sampai tidak menguntungkan masyarakat di sekitarnya. “PT RNI perlu memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Tidak ada lagi bentrokan antara PT RNI dengan rakyat. Rakyat juga siap menjadi mitra kerja yang baik. Asal diberikan kejelasan dan masa depan terjamin,” tandas Herman.

Di sisi lain, Herman mengkritisi keberadaan kawasan pabrik dan lahan PT RNI di Majalengka yang sangat buruk. Bahkan, ia menegaskan apakah keberadaan perusahaan pelat merah ini merupakan cerminan jangka panjang perusahaan. “Dari awal saya ke sini, jalannya masih sama, cenderung rusak dan tidak mencerminkan kalau di sini ada industri (BUMN). Selain itu, gedung-gedung dan fasilitas terlihat sudah tidak terawat,” kritiknya. (dip/sf)

sumber : dpr

Kritik Harga Migor Kemasan Disesuaikan dengan Pasar, Kang Hero: Rakyat Sedang Susah

Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga minyak goreng (migor) kemasan dengan harga keekonomian atau pasar. Kebijakan ini mendapatkan sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Menurut Herman Khaeron, kebijakan yang diputuskan dalam rapat terbatas tersebut sangat sulit untuk dipahami. Pasalnya, saat ini rakyat sedang mengalami kesulitan dengan tingginya harga kebutuhan bahan pokok.

“Kebijakan yang sulit dipahami, justru rakyat sedang susah dengan tingginya harga kebutuhan pokok, malah minyak goreng dilepas ke harga pasar untuk yang kemasan,” sindir Herman Khaeron, Kamis,(17/3/2022).

Herman Khaeron juga menyoroti, dinaikanya harga minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 setelah sebelumnya memilik harga eceran tertinggi (HET) diangka Rp 11.000.

“Curah juga harga dinakan ke Rp. 14.000 dari semula HET Rp. 11.500,” papar Herman Khaeron.

Herman Khaeron mengaku khawatir, dengan menyesuaikan harga minyak goreng (Migor) kemasan dengan harga keekonomian akan beresiko.

“Kebijakan ini beresiko juga terjadinya pengemasan dari curah ke migor kemasan secara ilegal,” tandas Herman Khaeron.

Diketahui, pemerintah telah memutuskan harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Dengan begitu, harga minyak goreng kemasan akan mengikuti harga di pasar.

Nantinya, minyak goreng ini juga akan tersedia di pasar modern dan juga pasar tradisional. Sedangkan, untuk minyak curah harga eceran tertingginya akan doinaikkan dari Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter.

Laporan: Muhammad Hafidh

sumber: kedaipena

Usulan pembentukan Pansus Minyak Goreng atau Migor mencuat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini lantaran sebagian,Anggota  DPR kecewa atas ketidakhadiran Menteri Perdagangan M Lutfi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam Rapat Kerja Gabungan (Rakergab)di Senayan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat menanggapi usulan pembentukan Pansus Migor. Usulan Pansus ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel guna menjawab keresahan masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya.

“Sebenarnya usul pansus mencuat karena kekecewaan sebagiam besar anggota DPR dalam rakergab komisi IV, VI, dan VII, karena ketidakhadiran Mendag dan Menperin,” tegas Herman Khaeron, Kamis,(17/3/2022).

Pada intinya, kata Herman Khaeron, DPR RI ingin melahirkan solusi yang terbaik bagi rakyat melalui pembentukan Pansus ini. Hal ini, kata Herman Khaeron, guna mencari solusi atas kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan.

“Karena kenaikan harga pangan, bahkan beberapa komiditas langka, seperti minyak goreng,” jelas Herman Khaeron,

Selain Pansus, Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat juga  mengusulkan sejumlah opsi.

“Saya sendiri memberikan usul, ada beberapa opsi yang menjadi pilihan, pertama pansus, kedua rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden, ketiga membentuk panja dimasing-masing komisi dengan topik pembahasan yang sama,” tandas Herman Khaeron.

Diketahui, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan untuk dibentuknya panitia khusus (Pansus) soal kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, pembentukan pansus perlu dilakukan jika Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kembali mangkir ketika dipanggil DPR.

DPR sendiri sedianya telah memanggil Mendag sebanyak dua kali untuk membahas krisis minyak goreng namun yang bersangkutan mangkir.

sumber: kedaipena

Anggota DPR Minta Operasi Pasar Minyak Goreng Kembali Dilakukan

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron mengatakan, operasi pasar murah untuk menurunkan harga minyak di pasaran sangat perlu dilakukan. Sebab, hingga saat ini harga minyak goreng masih tinggi.

“Saya kira operasi pasar minyak goreng harus kembali dilakukan,” kata Hero, sapaan akrab Herman Khaeron saat meninjau stok minyak goreng di pasar tradisional di Cirebon, Sabtu (12/2/2022).

Hero mengatakan, dari hasil pengecekan di pasar tradisional yang berada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu, harga minyak goreng masih di kisaran Rp 19.000 per liter. Bahkan, stoknya pun semakin menipis sehingga para pedagang tidak bisa menjual dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 14.000 per liter.

Untuk itu, menurut Hero, pemerintah harus kembali turun dengan melakukan operasi pasar murah, agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng sesuai HET. “Dari hasil sidak di beberapa pasar tradisional, untuk minyak goreng kemasan tidak dijual belikan, karena tidak ada. Sehingga pedagang menjual minyak goreng curah dan harganya pun tinggi,” tuturnya.

Hero menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus turun tangan langsung, karena sampai saat ini peraturan yang mereka buat belum efektif. Bahkan, minyak goreng saat ini cenderung hilang di pasaran.

Padahal, kata Hero, produksi secara nasional bisa mencapai 50 juta liter, sementara konsumsi hanya 17 juta liter. “Tapi nyatanya tidak kebutuhan minyak goreng kita tak terpenuhi,” katanya.

sumber: republika