Website Herman Khaeron
22Feb

Ada Bentol Depan SPBU Tarakan, Herman Sarankan Pertamina dan Pemkot Bangun Pertamini

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Ada Bentol Depan SPBU Tarakan, Herman Sarankan Pertamina dan Pemkot Bangun Pertamini

Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara, mendadak melakukan sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Kota Tarakan tepatnya di Jalan Mulawarman, Rabu (21/2/2018).

Di SPBU ini Wakil Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kaget melihat di depan SPBU ada penjual bensin botol eceran (bentol). Bukan itu saja bentol pun ada di sepanjang jalan Mulawarman. Seharusnya hal ini tidak boleh dibiarkan, tapi dicari solusi oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya melihat ini agak aneh, karena sudah ada SPBU, tetapi di sepenjang jalan itu ada usaha masyarakat yang menjual bensin eceran. Walaupun ini tidak ada aturannya, tapi setidaknya ini harus ditertibkan,” ucapnya, usai pertemuan dengan PT Pertamina, di Mess Pertamina EP Tarakan.

Herman menyarankan, sebaiknya Pertamina dan Pemda bekerjasama memberikan solusi bagi bentol, salah satunya dengan membangun pertamini sesuai dengan program Pertamina. Pasalnya hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

“Mereka (para bentol) ini bisa dikolektifkan dan menjadi kelompok usaha Pertamini. Sebab kalau ini dibiarkan menjadi keanehan. Di SPBU harga premium Rp 6.450 perliter, tapi kemudian dijual eceran Rp 10.000 perbotol. Jangan-jangan ini kelakuan pemilik SPBU, karena mendapat margin yang lebih besar,” ujarnya.

Herman mengatakan, solusi adanya pertamini-pertamini dengan melibatkan penjual bensin eceran ini adalah salah sau upaya safety lebih memenuhi aturan dalam penyaluran BBM. “Saya yakin pertamina bisa menemukan solusi yang tepat untuk melakukan ini,” katanya.

Herman menambahkan, apabila program pertamini ini dapat berjalan di Tarakan, tentunya akan menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat kecil dengan harga yang lebih rendah. “Harga pertalite Rp 7.800 perliter, daripada beli premium Rp 10.000 perbotol, lebih baik beli pertalite dengan kualitas lebih bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, General Manajer (GM) Marketing OperationRegional (MOR) VI Kalimantan Made Adi Putra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kerjasama dengan Hiswana dan Pemda melalui Dinas Perdagangan (Disperindag)

“Karena program pertamini ini ada di Hiswana jadi kita kerjasama dengan Hiswana supaya ini dianggap legal masalah safety. Sebab di daerah lain banyak sudah dibangun pertamini-pertamini dan tentunya kita tetap bekerjasama dengan Disperindag,” ujarnya. (*)

sumber: tribun

Tags:
20Feb

Panja Migas Dukung Pertamina Agar Jadi BUMN yang Kuat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Panja Migas Dukung Pertamina Agar Jadi BUMN yang Kuat

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR, yang dipimpin langsung oleh Herman Khaeron, baru-baru ini meninjau langsung Kantor Pertamina Pusat di Jakarta.

Adapun, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana ketahanan energi nasional, dan kemampuan Pertamina untuk mensuplay serta mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya, Komisi VII menyampaikan dukungan kepada Pertamina agar menjadi BUMN yang kuat

“Mendorong agar Pertamina ini menjadi BUMN yang kuat, yang menunjukkan kebesaran sebuah negara. Indonesia ini kan negara besar, ya harus kuat pertaminanya,” tukas Herman kepada wartawan, Jakarta, Minggu (18/2).

Lebih jauh, Herman pun menyarankan agar control room Pertamina diperbaiki.

“Bagaimana Pertamina mengintegrasikan dengan hulu, supaya semua persoalan termonitor dalam satu ruangan. Room Controlnya harus segera diperluas,” sarannya.

Dalam kunjungan tersebut juga, Panja Migas ingin mengetahui respon Pertamina terhadap energi yang berbasis non fosil, guna penyusunan energi baru terbarukan.

“Pada sisi lain kami juga sedang mempersiapkan untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kita juga meminta masukan dari Pertamina, sejauh mana merespon terhadap energi yang basisnya non fosil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman pun memberikan respon positif terhadap misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berusaha membangun Pertamina menyaingi Petronas.

“Ketika Presiden mencanankan ketahanan energi menjadi prioritas untuk pembangunan ini, Pertamina mempunyai tugas besar untuk itu,” paparnya.

Herman mengatakan, rapat di Pertamina dalam rangka merumuskan masa depan negeri ini, sekaligus merumuskan masa depan Pertamina.

Komisi VII selalu berusaha untuk kemajuan Pertamina, kalau kemampuan pertamina semakin turun tentu ini akan memperlemah akselerasi investasi, dan dalam jangka waktu yang panjang ini juga akan mengurangi deviden negara.

“Jadi kuncinya, bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan, kami yang berada di institusi politik,” tuntasnya.

sumber: jitunews

Tags:
19Feb

[Gallery] Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh

Posted by: admin Categories: Info
No comments
[Gallery] Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh

Kang Hero Sekeluarga Berkesempatan Untuk Ibadah Umroh ke tanah suci.

 

Alhamdulillah dapat beribadah kembali di Masjid Nabawi Madina Al Munawaroh.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Alhamdulillah sudah sampai di madina al munawaroh.

A post shared by Kang HERO (@ehermankhaeron) on

Tags:
19Feb

Komisi VII Dorong Pertamina Jadi BUMN yang Kuat

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Tiga Langkah Hadapi Potensi Ancaman Arus Barang Produk Pertanian

Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja Komisi VII DPR Herman Khaeron meninjau langsung Kantor Pertamina Pusat di Jakarta. Kunjungan ini guna melihat sejauh mana ketahanan energi nasional, dan kemampuan Pertamina untuk mensuplay serta mendistribusikan bahan bakar ke seluruh Indonesia.

Tim Komisi VII melakukan pengecekan di control room semuanya berjalan dengan baik. Menurut Herman stok masih cukup aman, bahkan ada yang samapi 67 hari.
Dalam kunjungannya Komisi VII menyampaikan dukungan kepada Pertamina agar menjadi BUMN yang kuat. “Mendorong agar Pertamina ini menjadi BUMN yang kuat, yang menunjukkan kebesaran sebuah negara. Indonesia ini kan negara besar, ya harus kuat pertaminanya,” ungkap Herman di Kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (13/2).

Dia juga menyarankan agar control room Pertamina diperbaiki. “Bagaimana Pertamina mengintegrasikan dengan hulu, supaya semua persoalan termonitor dalam satu ruangan. Room Controlnya harus segera diperluas,” ujar Herman.

Dalam kunjungan ini juga Komisi VII DPR ingin mengetahui respon Pertamina terhadap energi yang berbasis non fosil, guna penyusunan energi baru, terbarukan.

“Pada sisi lain kami juga sedang mempersiapkan untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kita juga meminta masukan dari Pertamina, sejauh mana merespon terhadap energi yang basisnya non fosil,” jelasnya.

Herman juga memberikan respon positif terhadap misi Presiden Joko Widodo yang sedang berusaha membangun Pertamina menyaingi Petronas. “Ketika Presiden mencanankan ketahanan energi menjadi prioritas untuk pembangunan ini, Pertamina mempunyai tugas besar untuk itu,” paparnya.

Herman mengatakan rapat di Pertamina dalam rangka merumuskan masa depan negeri ini, sekaligus merumuskan masa depan Pertamina.

Komisi VII selalu berusaha untuk kemajuan Pertamina, kalau kemampuan pertamina semakin turun tentu ini akan memperlemah akselerasi investasi, dan dalam jangka waktu yang panjang ini juga akan mengurangi deviden negara.

“Jadi kuncinya, bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara pemangku kepentingan, kami yang berada di institusi politik,” ungkap Herman. (rom)

sumber: wartatransparansi

Tags:
19Feb

Panja Migas DPR Sidak ke Kantor Pertamina

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Molor, DPR Bakal Sidak Pembangunan Smelter

Ketua Panja Migas Komisi VII DPR, Herman Khaeron, menyambangi kantor pusat PT Pertamina (Perseo) untuk melihat dan mengontrol seperti apa sistem kerja Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) jelang dibentuknya holding BUMN sektor migas. Ia mengatakan, Komisi VII DPR ingin mengetahui seperti apa konsep tata kelola migas yang saat ini sedang dilakukan oleh kedua perusahaan pelat merah ini.

Herman menjelaskan, selain melihat terkait tata kelola migas, pihaknya juga hendak melihat persiapan kedua BUMN tersebut dalam pembentukan holding migas.

“Kami ingin mengetahui control room seperti apa untuk memonitor seluruh kegiatan korporasi di seluruh indonesia. Bagaimana kesiapan holding dan kemudian secara teknis bagaimana pula penggabungan,” ujar Herman di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (13/2).

Namun, Herman enggan berkomentar banyak terkait apa yang ia dapatkan dari kunjungan ke kantor Pertamina dan PGN tersebut. Ia hanya menjelaskan, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah terkait pembentukan holding tersebut.

“Keputusannya kita serahkan kepada pemerintah karena itu menjadi domain pemerintah. DPR hanya ingin menggali informasi, sejauh mana keuntungan dan kerugian untuk membentuk holding itu,” ujar Herman.

Sumber: republika

Tags:
19Feb

DPR: PGN Punya Kapasitas Untuk Berperan Lebih Luas

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
DPR: PGN Punya Kapasitas Untuk Berperan Lebih Luas

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI memastikan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memiliki kemampuan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah, terutama untuk mencapai Indonesia yang berdaulat dan mandiri di bidang energi.

Dalam kunjungan Panja Migas Komisi VIII di Kantor Pusat PGN, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (13/02/2018), Ketua Panja Migas Herman Khaeron mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai kedaulatan di bidang energi adalah program konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

“Kalau kami nilai sementara ini, PGN saya kira memiliki kapasitas, sehingga perlu kebijakan negara untuk mendorong agar PGNbisa berperan lebih luas lagi,” kata Herman di halaman Kantor Pusat PGN, Selasa (13/02/2018).

Pada kunjungan kerja hari ini, hadir pula para anggota Panja Migas Komisi VII DPR RI di antaranya Aryo Djojohadikusumo, Harry Poernomo, dan Kurtubi. Sementara itu, rombongan ini diterima langsung oleh Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim, beserta para direksi.

Ada sejumlah agenda yang dilakukan pada hari ini, selain mendengarkan paparan dari jajaran direksi PGN, Tim Panja Migas juga mengunjungi sejumlah fasilitas PGN yakni call center, control room, dan mengecek langsung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang berada di halaman kantor pusat PGN.

Menurut Herman, dari kunjungan hari ini, terbukti bahwa PGNmemiliki kemampuan yang besar sebagai sebuah BUMN gas bumi. Peran PGN juga diharapkan lebih luas ini tidak hanya terkait program konversi, melainkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Dalam hal ini, menurut Herman, PGN harus mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk menjalankan program di sektor energi khususnya pemanfaatan gas bumi.

Persoalannya, menurut Herman, pemerintah masih perlu memastikan ada pemberian diskresi untuk PGN terkait sumber gas.

“Harusnya diberikan kekhususan bahwa PGN sebagai badan usaha milik negara yang ditugasi untuk konversi dan pelayanan kepada masyarakat ini mendapat kewenangan untuk menjamin gas bumi yang berkelanjutan dan harga yang lebih murah,” ujar Herman.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Panja Migas Komisi VII DPR RI ini.

“Kami bangga hari ini bisa menunjukkan kepada rombongan panja migas apa yang kami kelola selama ini, bagaimana kami mengelola pelanggan kami dari call center, kemudian mengendalikan operasi kami dari control room, dan mengunjungi fasilitas SPBG yang ada di kantor kami,” kata Jobi.

Menurut Jobi, kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi para anggota panja migas untuk berinteraksi langsung dengan para pengemudi bajaj dan taksi yang menggunakan bahan bakar gas untuk kendaraannya.

Jobi mengatakan, para anggota panja migas juga bisa langsung mendengarkan sendiri bagaimana manfaat penggunaan gas bumi yang hemat dan efisien ini bagi para pengendara taksi dan bajaj.

“Mudah-mudahan kunjungan ini bisa memberi manfaat bagi para anggota panja sehingga nantinya sebagai counterpart pemerintah bisa memberikan masukan-masukan yang positif bagi pengembangan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia,” tutur Jobi.

Tags:
19Feb

Panja Migas DPR Kunjungi PGN dan Pertamina Lihat Kesiapan Holding

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Panitia Kerja Migas Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat menyambangi Kantor Pusat Pertamina pada Selasa, 13 Februari 2018. Kunjungan ini dilakukan pada hari yang sama bersamaan dengan rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero). Lantaran kunjungan ini, RUPSLB yang sedianya dimulai pukul 11.00 diundur hingga pukul 17.00 sore nanti.

Rombongan Panja tiba di Kantor Pusat Pertamina sekitar pukul 13.43 WIB. Tampak dalam rombongan di antaranya Ketua Panja Herman Khaeron serta anggota Panja Harry Poernomo dan Kurtubi. Rombongan Dewan disambut oleh Direktur Pengolahan Pertamina Toharso dan Sekretaris Perusahaan Syahrial Mukhtar.

Herman tak menampik salah satu kunjungan tersebut untuk membahas pembentukan holding migas yang menurut info beredar bakal menjadi agenda RUPSLB Pertamina hari ini.

“Ya salah satu lah (melihat persiapan holding). Bagaimana kesiapan holding dan kemudian secara teknis bagaimana pula penggabungan, dan lain sebagainya,” kata Herman di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Herman mengatakan, Panja ingin mengetahui ihwal tata kelola migas. Sebelum mengunjungi Pertamina, Panja telah lebih dulu menyambangi kantor PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

“Kami ingin mengetahui control room seperti apa untuk memonitor seluruh kegiatan korporasi di seluruh Indonesia,” ujar Herman.

Saat ditanya pendapatnya soal kesiapan Pertamina dan PGN membentuk holding, Herman berujar Dewan hanya ingin menggali informasi. Dia mengatakan keputusan pembentukan holding itu tetap menjadi domain pemerintah.

“Keputusannya kita serahkan kepada pemerintah. DPR hanya ingin menggali informasi, sejauh mana keuntungan dan kerugian untuk membentuk holding itu,” ujarnya.

Tags:
19Feb

Pemerintah dan DPR Resmi Bahas Kebijakan Gas Satu Harga

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Pemerintah dan DPR Resmi Bahas Kebijakan Gas Satu Harga

 Kebijakan jaringan gas (jargas) satu harga resmi digodok secara mendalam oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengkaji kebijakan tersebut.

“Komisi VII sepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK migas, BPH Migas untuk membuat kajian terkait dengan jaringan gas rumah tangga satu harga,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Khaeron menjelaskan, dengan adanya kesepakatan ini maka nantinya harus ada laporan rutin terkait jargas satu harga dalam rapat berikutnya. “Kesimpulan ini mengikat dan kita nanti akan evaluasi kesimpulan tersebut,” katanya.

Sementara mewakili pemerintah, Plt Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial juga sudah siap untuk mengakaji lebih dalam soal jargas satu harga serta akan dilaporkan ke DPR. “Saya sedang mengkaji harga gas untuk jargas satu harga di seluruh Indonesia. Nanti kami akan lakukan jawaban tertulis dulu,” tutur dia.

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menghasilkan beberapa poin yakni, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk melakukan koordinasi antar Instansi terkait termasuk BUMN Migas untuk menjamin tersedianya pasokan gas untuk kebutuhan domestik.

Poin kedua, Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas untuk membuat cetak biru tata kelola gas diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur gas dan LNG receiving terminal di Pantai Utara Jawa sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan alokasi, distribusi dan harga gas nasional.

Selanjutnya kesimpulan ketiga, Komisi VII DPR RI meminta kepala BPH Migas untuk menyampaikan data secara detail pemenang dan waktu tender terkait investasi gas bumi melalui pipa dan menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI.

Poin keempat, Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas agar Iebih cermat dan seksama dalam melakukan studi dan perencanaan pembangunan infrastruktur gas agar tidak terjadi persoalan seperti pada pembangunan jaringan pipa gas yang belum dapat dilaksanakan karena persoalan cadangan gas bumi yang tidak cukup, serta beIum adanya kepastian pengembangan lapangan CBM dan Shale Gas.

Poin kelima yakni Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas, dalam pengelolaan gas bumi domestik untuk percepatan perwujudan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui kerjasama operasi infrastruktur dan niaga, yang dimiliki oleh PGN dan Pertagas di seIuruh wilayah tanah air, termasuk melakukan penugasan Pemerintah.

Komisi VII DPR RI juga sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas dan Kepala BPH Migas segera menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait dengan masalah Kalimantan Jawa Gas, agar tidak menghambat investasi pembangunan pipanisasi Iainnya untuk menjadi poin keenam.

Ketujuh, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina Gas dan Dirut PT PGN untuk menuntaskan permasaIahan kebijakan gas domestik dan jaringan gas dalam Panja Migas Komisi VII DPR RI.

Terakhir poin delapan, Komisi VII DPR RI sepakat dengan PIt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, untuk membuat kajian terkait jaringan gas rumah tangga satu harga. (Yanuar Riezqy Yovanda)

Editor : Rahmat Fiansyah

sumber: inews

Tags:
19Feb

DPR juga Kawal Penggabungan Pertamina-PGN

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
DPR juga Kawal Penggabungan Pertamina-PGN

PANITIA Kerja (Panja) Minyak dan Gas Komisi VII DPR menyambangi kantor PT Pertamina dan PGN. DPR juga mendalami bisnis proses kedua perusahaan untuk evaluasi tata keola migas guna mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Kita melihat sejauh mana ketahanan energi kita, sejauh mana ketahanan Pertamina untuk distribusi dengan langsung mengecek ke control room dan terlihat cukup aman dengan stok aman sampai 70 hari,” terang Ketua Panja Migas sekaligus Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron di sela kunjungannya di kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (13/2).

Ia menjelaskan DPR mendorong Pertamina bekerja secara terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Hal itu sudah dilakukan Pertamina melalui pengawasan langsung seluruh aktivitasnya melalui ruang khusus pengawasan atau control room.

“Di sisi lain (kunjungan ini untuk mendapatkan masukan) sebab kami sedang menyusun RUU EBT dan meminta respons Pertamina soal EBT. Sisi lain, kami mendorong agar Pertamina menjadi BUMN yang kuat dan menunjukkan kebesaran sebuah negara,” paparnya.

Herman juga menjelaskan Komisi VII sedang mengawasi proses holding Pertamina dengan PGN. Meskipun hal itu di bawah kewenangan Kementerian BUMN tetapi pihaknya ingin memastikan penggabungan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

“PGN khusus ke distribusi gas. Pertamina di hulu dan langsung distribusi yang variannya lebih banyak. Distribusi ini kan enggak mudah memang,” ujarnya.

Ia menyarankan proses holding yang berdampak pada restrukturisasi harus dilakukan dengan cermat dan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan.

“Kami sarankan, kalau ada resuffle harus dipikirkan betul-betul. Jangan sampai orang enggak ngerti ditaruh di Pertamina. Itu pesan kita,” tegasnya.

Menurut dia, Pertamina perlu diisi oleh orang yang memiliki kapasitas mumpuni supaya mampu melalui semua tantangan bisnis yang sangat berat. Untuk itu pucuk pimpinan Pertamina perlu memiliki profesionalitas tinggi.

“Itu butuh karena Pertama itu high risk, dan high cost, karena sangat padat modal. Kemudian ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu harus profesional, tidak bisa coba-coba dan pemerintah harus memberi dukungan penuh. DPR memberi dukungan penuh kepada Pertamina,” terangnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengaku senang dikunjungi mitra kerja dari legislatif. Pihaknya telah memaparkan kondisi dapur Pertamina termasuk stok BBM dan semua fasilitas operasional.

“Jadi sejauh ini banyak sebenernya improvement internal yang suda kita lakukan,” katanya.

Kemudian dia mengaku sudah siap menghadapi holding dengan PGN, bahkan proses restrukturisasi telah dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Tujuannya supaya penggabungan dapat memberikan energi lebih dan langsung bisa menjalankan semua target perusahaan dengan lebih cepat.

“Kalau secara tim kita udah siap, teman-teman sudah siapin ya kalau terjadi penggabungan ini semua bisa smooth,” tutupnya. (X-12)

sumber: mediaindonesia

Tags: