Herman Khaeron Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Indramayu

Untuk kesekian kalinya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, HE Herman Khaeron didampingi isteri, Hj Ratnawati menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kabupaten Indramayu.

Herman Khaeron merasa bangga karena masyarakat yang menjadi peserta empat pilar MPR RI mengerti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu terungkap ketika menggelar sosialisasi empat pilar MPR RI dengan masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Kandanghaur di aula Hotel Flamingo Indramayu, Selasa (20/6/2023).

Herman Khaeron menilai, para peserta sosialisasi sangat bagus karena saat dites dari sisi konsepsi tentang Pancasila, bagaimana UUD 1945, bagaimana NKRI dan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika mereka mengerti.

Mereka juga paham memiliki kewajiban yang sama yakni untuk menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

“Ini yang membuat saya bangga. Tinggal masyarakat diingatkan kembali arti penting dari empat pilar MPR RI, yang harus tetap dijaga dan dilanjutkan,” ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga dan menjalankan empat pilar MPR RI, karena dengan empat pilar bangsa Indonesia dapat bersatu dan utuh.

Empat pilar MPR RI wajib terus disosialisasikan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan empat pilar MPR RI.

Menurutnya, kemerdekaan yang saat ini dirasakan tidak semudah bagai membalikkan telapak tangan. Tetapi diperlukan perjuangan dan pengorbanan jiwa, harta dan air mata oleh para pendiri bangsa ini.

“Salah satu tujuan sosialisasi empat pilar MPR RI, untuk menggugah perasaan masyarakat bahwa sesungguhnya untuk mencapai kemerdekaan dibutuhkan perjuangan yang gigih dari para pendiri bangsa ini,” ungkapnya.

Masih dikatakan Herman Khaeron, melalui sosialisasi empat pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, UU 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Hikmah dari sosialisasi empat pilar MPR RI ini sebagai spirit menuju masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” tutupnya. (Ratno)

sumber: kabarcirebon

 

Bahas Kembali Secara Komprehensif, Herman Khaeron: Tunda Pengesahan RUU Kesehatan di Rapat Paripurna

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron meminta adanya penundaan pengesahan RUU Kesehatan di rapat paripurna. Hal itu agar RUU yang telah selesai disahkan di Rapat Komisi IX tersebut dapat dibahas kembali secara komprehensif.

Herman menilai banyak hal penting yang perlu dibahas kembali dalam RUU Kesehatan. Selain itu, publik juga membutuhkan penjelasan yang detail terkait beberapa persoalan dalam RUU kesehatan. Misalnya perihal tuduhan liberalisasi sektor kesehatan, investasi bisa masuk, hingga peningkatan pendapatan nasional.

“Ini supaya DPR itu benar mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘RUU Kesehatan Jamin Perlindungan Kesehatan Bayi dan Anak di Indonesia?’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Oleh karena itu, Herman meminta agar DPR dan pemerintah membuka lagi ruang bagi masyarakat, pakar, dan para ahli di bidang kesehatan agar memberikan masukan dan saran terhadap RUU Kesehatan. “Meski sudah diputuskan pada tingkat satu, mestinya dibuka kembali untuk mendapatkan masukan dari publik,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Diketahui, RUU Kesehatan telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi IX DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR agar segera mendapatkan pengesahan (Pembicaraan Tingkat II). Keputusan ini diambil usai masing-masing fraksi membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6/2023). (tn/rdn)

sumber: dpr

Herman Khaeron Harap Ada Regulasi Atur Perdagangan Garam

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai perlu ada regulasi dari Kementerian Perdagangan yang mengatur mengenai perdagangan garam. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang perdagangan garam.

“Terkait garam, ini yang regulasinya sampai sekarang belum berpihak terhadap para petani garam. Jadi kalau saya datang ke petani garam, pertama HPP (Harga Pokok Produksi) belum pernah  ditetapkan. Ini permintaan mereka paling tidak ditetapkan Rp1.000 per kg,” ujar Herman dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Kebijakan terhadap perdagangan garam, dinilai penting agar para petani garam dapat terus bertahan di tengah produksi yang bergantung pada cuaca. “Oleh karena itu juga mungkin ini juga harus ada kebijakan, sementara kan impor garam itu di 0 persen kan bea masuknya, mohon ini juga dicek,” harap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, masih adanya pungutan-pungutan kepada petani garam, tambah Herman, dikhawatirkan akan menghambat perkembangan perdagangan garam, khususnya garam yang diproduksi dalam negeri. “Pungutan dan retribusi terhadap para petani garam atau perdagangan garam dalam negeri itu ada pungutannya. Jadi ini juga yang kemudian menghambat terhadap lompatan-lompatan itu,” jelasnya.

Untuk itu, Herman berharap persoalan perdagangan garam ini dapat diselesaikan dengan dibuatnya regulasi yang mengatur perdagangan garam. “Kalau Pak Menteri bisa menyelesaikan persoalan ini saya kira ini juga akan menjadi apresiasi yang luar biasa dan menjadi ladang amal,” tutupnya. (bia/rdn)

sumber: dpr

Herman Khaeron Dorong Kemitraan Petani Tebu dengan PG Rajawali II Terus Ditingkatkan

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi meminta kepada kelompok tani tebu yang bermitra dengan PT RNI untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan produksi gula di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Hero -sapaan akrabnya- saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, Minggu 28 Mei 2023.

“Kerjasama, saling mendukung dan harmonisasi harus menjadi landasan dalam kemitraan antara petani tebu dengan PT RNI untuk terus meningkatkan produksi tebu,” kata Hero, di hadapan anggota kelompok tani kemitraan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Herman Khaeron menjelaskan, sinergi antara PT RNI melalui anak perusaan pabrik gula (PG) Rajawali II dan masyarakat akan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Baik dari keuntungan bagi petani serta kualitas tebu yang semakin baik.

PT RNI sebagai BUMN juga bisa menggenjot produksi gula untuk mendukung swasembada gula di Indonesia.

Pada kesempatan itu Hero juga mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat petani tebu, terkait dukungan untuk sarana seperti traktor serta perbaikan jalan di area dekat kawasan lahan tebu di Indramayu.

“Kita catat masukan dari petani, dan akan kita jadikan usulan ke pemerintah pusat untuk aspirasi dari petani tebu,” kata dia.

Sementara itu, salah satu petani tebu, Ilik Rakiyah berharap ada bantuan traktor dari pemerintah untuk petani tebu di Indramayu.

“Dengan sarana yang lebih modern, kami yakin produksi tebu juga bisa semakin meningkat,” ujar dia.

Seperti diketahui, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang industri gula, PT PG Rajawali II, telah melaksanakan program kemitraan budi daya tebu bagi masyarakat desa penyangga di lingkungan areal lahan HGU Unit Pabrik Gula (PG) Jatitujuh.

“Program kemitraan ini sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam rangka membangun harmoni dengan masyarakat desa penyangga,” ujar Hadi Suprapto, Kepala Bagian Legal PT PG Rajawali II dihadapan kelompok tani kemitraan.

PT PG Rajawali II, anak usaha BUMN ID FOOD, pada 2023 mampu meningkatkan produksi gula menjadi 87 ribu ton dengan membuka kembali Pabrik Gula (PG) Sindanglaut. “Pengoperasian PG Sindanglaut juga menjadi salah satu upaya kami meningkatkan produksi gula, ” tuturnya.

Produksi gula PG Rajawali II terus mengalami peningkatan. Pada 2021, produksi gula tercatat berada di angka 54 ribu ton, Kemudian tahun 2022 meningkat menjadi 70 ribu ton, dan pada musim giling tahun 2023 ditargetkan 87 ribu ton.

“Dari tahun ke tahun produksi gula mengalami peningkatan, di tahun lalu kami memproduksi 70 ribu ton gula,” tuturnya.

Ia menjelaskan, peningkatan produksi gula juga diiringi dengan terus membaiknya harga gula di pasaran, sehingga para petani kembali mulai menanam tebu yang menjadi bahan baku gula.

Bahkan, pada 2022, PG Tersana Baru yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, harus menggiling gula petani lebih lama, dikarenakan hasil tebu petani meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada musim giling tahun 2023, perusahaan kembali membuka PG Sindanglaut, agar produksi gula meningkat.

Sementara, dari data Dinas Pertanian Cirebon, di sekitar PG Sindanglaut, luas lahan tebu juga mengalami peningkatan.

Produksi gula PG Rajawali II saat ini berasal dari tiga pabrik yaitu PG Jatitujuh, PG Tersana Baru, dan PG Sindanglaut.(oet

sumber: radar indramayu

Herman Khaeron Puji Para Nelayan Cirebon Paham Dasar Negara

Anggota DPR RI, Herman Khaeron memuji para nelayan Pantura di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tidak hanya hapal UUD dan Pancasila, tapi juga memahami dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“Saya menguji Pancasila baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda, mereka memahami dasar negara,” kata Herman usai sosialisasi empat pilar kebangsaan di Desa Citemu Mundu Cirebon, Sabtu (27/5) kemarin.

Herman mengaku takjub dan mengapresiasi pada masyarakat Citemu yang dipimpin Kuwu Are begitu memahami arti Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat di sini tidak ada yang terbata-bata saat ditanya tentang empat pilar dan mereka mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Semua pertanyaan bisa dijawab dengan luar biasa oleh masyarakat nelayan Citemu, artinya komunikasi yang kami lakukan secara dua arah,” ujarnya.

Legislator Demokrat tersebut menjanjikan akan memberikan bantun infrastruktur berupa pembangunan DOK Nelayan, pembangunan sarana Ibadah (Masjid) dan sejumlah mesin traktor untuk petani dan mesin jahit bagi kelompok ibu-ibu PKK di Desa Citemu Mundu Cirebon.

“Tadi banyak aspirasi yang masuk dan Insya Allah saya akan memberikan bantuan yang diminta dan nanti dikirim mesin jahit untuk PKK,“ tutup Herman. 

sumber: rmoljabar

Anggota DPR-RI Komisi VI, Herman Khaeron Dukung PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam Ketahanan Energi

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional. Berdasarkan catatannya, tahun 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68 persen produksi minyak nasional dan 34 persen produksi gas nasional.

Hal tersebut didukung oleh Anggota DPR-RI Komisi VI, Herman Khaeron.

“Ini patut kita apresiasi bersama peran PHE dalam pemenuhan energi di Indonesia,” ujar Kang Hero panggilan akrabnya usai seminar di Hotel Zamrud, Sabtu (27/5/2023).

Masih kata Kang Hero, selaku Subholding Upstream, berperan sebagai, berdasarkan data Rencana Umur Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga tahun 2050.

Dimana energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional. Sejalan dengan hal tersebut,
volume kebutuhan akan energi fosil pun akan meningkat.

“Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE menjalankan strategi untuk melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) melalui pengeboran sumur pengembangan, perawatan sumur, dan melakukan ekpansi,” paparnya.

Selain itu untuk menjaga keberlanjutan bisnis, PHE juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru. Dalam rangka mendukung Green Strategy Holding, PHE tentunya berupaya untuk melakukan berbagai macam program dekarbonisasi.

“Salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi dan
ramah lingkungan,” ujar Kang Hero.

Hal ini tercermin dari project gas yang telah onstream seperti Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Jawa Timur dan temuan potensi cadangan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi di beberapa wilayah Indonesia.

“Seluruh strategi yang dijalankan memiliki kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit. Sehingga PHE perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk langkah investasi yang transparan,” ungkapnya.

 

sumber: klikaktual

Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memastikan ketersediaan stok serta penyaluran BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi. Pada Jumat 24 Maret 2023, Tim Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sanggaran Provinsi Bali.

“Kunjungan ke TBBM PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sangaran dikarenakan depo ini salah satu obyek vital milik PT Pertamina Patra Niaga yang strategis dalam mengamankan stok dan distribusi BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Untuk itu kita melakukan kunjungan kerja ke sini,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunspik Komisi VI DPR ke Depo Pertamina Sanggaran Bali, di Provinsi Bali.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan memasuki masa pra endemi atau mendekati normal pasca pandemi Covid-19, di mana perekonomian semakin membaik dan tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, faktor tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan terus meningkat hingga saat mudik Idulfitri atau lebaran nanti. Menurutnya, prediksi puncak arus mudik libur Idulfitri akan terjadi pada 20 – 27 April 2023, di mana tanggal Lebaran jatuh pada hari Sabtu-Minggu tanggal 22-23 April 2023, dan Curi Bersama yang ditetapkan pemerintah adalah per tanggal 19 April 2023, dan 24-26 April 2023.

Menurut Herman guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Regional Jatimbalinus membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan instansi-instansi meliputi KESDM, Kemenhub, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI, dan PT Telkom Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini pun mengatakan bahwa Stok BBM dan LPG di wilayah Jatimbalinus menurut penjelasan dari Pertamina Sanggaran Bali dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Infrastruktur tersebut meliputi 19 Terminal BBM, 8 Terminal LPG, lebih dari 1.300 SPBU, 160 SPBE (PSO & NPSO), 1.030 Agen LPG (PSO & NPSO), dan 13 DPPU dengan melakukan build up stock di masing-masing lembaga penyalur serta memastikan kondisi pelayanan dalam kondisi prima.

Di sisi lain, guna memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tanki stand by dan fasilitas kesehatan. “Pertamina Patra Niaga juga diminta senantiasa memastikan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi terutama di tiap-tiap SPBU agar BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada pihak yang berhak,” tutupnya.

sumber: sinpo

Anggota Komisi VI DPR Dr HE Herman Khaeron MSi baru saja meraih penghargaan Top Legislator Award for Personal Branding 2023.

Penghargaan tersebut layak diberikan, karena politisi Partai Demokrat yang satu ini memang selama ini memiliki kinerja yang baik sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Menanggapi penghargaan tersebut, suami dari dr Hj Ratnawati ini mengatakan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi. Menjadi pelecut bagi dirinya untuk bekerja lebih baik lagi.

“Ini adalah penghargaan kedua kali yang saya terima. Bagi saya penghargaan ini adalah sesuatu yang luar biasa bernilai dan pelecut bagi kerja-kerja politik saya ke depan agar lebih baik lagi,” kata Hero, sapaan akrabnya, sebagaimana dikutip dari sindonews.com, Jumat, 10 Februari 2023.

Hero mengungkapkan, sebagai wakil rakyat tentu harus terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi, harapan dan keinginan rakyat. Inilah yang memotivasinya untuk sering turun ke lapangan dalam tiga periode jabatannya sebagai wakil rakyat.

Selama duduk sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, Herman Khaeron sempat memimpin Komisi IV Bidang Pertanian, Kelautan, Perikanan kemudian menjadi pimpinan Komisi VII Bidang Perdagangan dan Energi serta Lingkungan. Kemudian Pimpinan Komisi II Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Kepemiluan.

“Dan hari ini saya ditempatkan oleh Fraksi Partai Demokrat di Komisi VI yang membidangi masalah perdagangan, investasi, koperasi, usaha kecil menengah, badan usaha milik negara dan badan-badan lainnya,” paparnya.

Sebagai wakil rakyat, tuturnya, dirinya harus terus melihat dunia yang lebih objektif serta hal yang lebih pasti apa yang menjadi perjuangan dan langkah politiknya.

“Ini pun tidak terlepas untuk perjuangan dan dorongan nasihat, arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang pernah memimpin negeri ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ketua umum saya yang terus memberikan semangat agar terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, Mas Agus Harimukti Yudhoyono,” katanya.

“Termasuk yang memberikan kesempatan luas di DPR, baik di Komisi VI maupun di badan legislasi serta di badan sosialisasi MPR, yaitu Mas Edhie Baskoro Yudhoyono. Tentu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, DPR adalah jalan hidup bagi saya oleh karenanya saya harus terus menjadi pejuang harapan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Herman Khaeron mendedikasikan penghargaan yang telah diterimanya untuk para pemilihnya di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, Cirebon dan Indramayu serta teristimewa kepada istri, anak-anak dan keluarganya yang selalu memberikan dorongan semangat serta spirit.

“Mudah-mudahan ini adalah pendorong untuk terus bekerja dan mendedikasikan diri di Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga saya terus diberikan kesehatan, kekuatan dan modal restu untuk terus berjuang. Saya juga memberikan apresiasi kepada dua institusi ini yang tentu memberikan penilaian yang objektif, penilaian yang berdasarkan sebuah ukuran-ukuran sehingga memberikan penghargaan yang memang berdasarkan prestasi dan langkah-langkah politik bagi yang mendapatkan penghargaan,” tandasnya.

sumber: radarindramayu

Herman Khaeron Berikan Catatan Terhadap Investasi Digital Telkomsel ke GoTo

Anggota Badan Legislasi Herman Khaeron mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang saat ini dibahas menggunakan metode omnibus harus bisa menjawab persoalan faktual tentang kesehatan saat ini. Menurutnya hal itu penting, pasalnya di daerah pemilihannya masih banyak anak yang mengalami stunting.

“Hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus dijamin sedini mungkin,” kata Herman saat mengikuti Rapat Pleno penyusunan RUU tentang Kesehatan yang diselenggarakan di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Ia bilang hal itu disebabkan, salah satunya, karena Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak efektif. “Posyandu di daerah itu hanya dibiayai ala kadarnya buka biaya yang secara khusu disiapkan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga menyinggung tentang pelayanan yang diberikan BPJS bidang Kesehatan kurang optimal. “Masyarakat rawat inap hanya diberi pelayanan tiga hari setelah itu dipindahkan,” katanya. RUU ini bukan pernyataan tetapi jawaban atas situasi saat ini. Untuk itu, Ia menyarankan seluruh anggota Baleg memberikan catatan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing untuk dituangkan dalam UU.

Senada, Anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo mengatakan RUU tentang Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sebagaimana diamanatkan UU kepada Baleg bahwa Baleg memiliki tugas melakukan pemantauan pelaksanaan UU. “Dan faktanya memang kesehatan ini masih banyak masalah. Oleh karena itu sudah sangat lazim ketika hasil dari pemantauan itu menghasilkan output untuk penyempurnaan,” katanya.

Pelayanan kesehatan, lanjut Firman, masih banyak mengalami kekurangan. Ia mencontohkan kasus supirnya yang mengalami kecelakaan namun tidak mendapatkan pelayanan dari RS lantaran tidak ada rujukan. “Waktu itu, supir saya kecelakaan tapi terlantar karena tidak ada rujukan. Setelah diberitahu dia adalah supir saya  baru dapet kamar.  Ini persoalan serius yang perlu diselesaikan,” tegasnya.

Karena kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus ditegakkan secara maksimal. Sudah selayaknya DPR sebagai penanggung jawab pembuat UU harus ada suatu keberanian memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam pelayanan kesehatan. (rnm/aha)

sumber: dpr