Pengusaha Hingga Politisi Gabung Demokrat, Herman Khaeron: Bukti AHY Dipercaya Publik

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menerima dua kader baru dari kalangan pengusaha, yakni Christian Sofiar Waplau dan pengusaha muda, Hasanuddin.

Kedua tokoh muda pengusaha tersebut secara resmi bergabung dengan partai Demokrat langsung menerima pin dan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Sebelum kehadiran Hasanuddin dan Christian, telah bergabung Marion Hutagalung dan Manola Hutagalung dari Manomarion Transport/Arion Paramitha Group menambah daftar tokoh dari dunia usaha yang memilih Partai Demokrat sebagai rumah politiknya.

Tak hanya dari kalangan pengusaha, dari ranah politik pun terus berdatangan dukungan dimana sehari sebelumnya, Mantan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, juga resmi menjadi kader Partai Demokrat dan menerima KTA dari Sekjen Herman Khaeron.

Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron menyambut dengan antusias bergabungnya para tokoh politik dan pengusaha tersebut. Ia menyebut tren positif ini sebagai bentuk kepercayaan publik dari berbagai latar belakang terhadap visi, kepemimpinan, dan arah perjuangan Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Ini bukan sekadar dukungan simbolik. Bergabungnya para tokoh dari kalangan pengusaha, politisi, dan profesional menunjukan bahwa Demokrat yang dipimpin Mas AHY semakin dipercaya sebagai kekuatan utama yang mampu membawa perubahan dan harapan baru bagi rakyat,” kata Herman Khaeron pada Kantor berita RMOLJabar, Minggu 18 Mei 2025.

Menurutnya, kehadiran para tokoh ini memperkuat posisi Partai Demokrat tidak hanya sebagai partai politik yang terbuka, tapi juga sebagai magnet bagi individu-individu potensial yang ingin berkontribusi nyata bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mereka datang dengan semangat yang sama, ingin berbuat lebih untuk rakyat. Ini menambah energi positif dan menjadi modal berharga Partai Demokrat untuk terus memperluas kerja nyata serta menatap Pemilu 2029 dengan keyakinan dan optimisme,” ujarnya.

Anggota DPR RI empat periode itu menegaskan, Partai Demokrat akan terus membuka pintu bagi siapa saja yang memiliki komitmen dan integritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kang Hero, sapaan akrabnya, percaya, kolaborasi antara kader lama dan kader baru akan menciptakan kekuatan besar yang solid, segar dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

Dengan gelombang dukungan yang terus mengalir, Partai Demokrat menegaskan diri sebagai rumah besar perjuangan rakyat, tempat bersatunya ide, tenaga, dan semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik serta mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

sumber: rmoljabar

Herman Khaeron Sambut Baik Tren Tokoh Pengusaha Masuk Jadi Anggota Demokrat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan masyarakat dari seluruh kalangan, terutama pengusaha mulai menaruh kepercayaan kepada Partai Demokrat.

Hal tersebut terlihat dari masuknya dua tokoh pengusaha yakni Christian Sofiar Waplau, anak dari tokoh pengusaha Sonny Waplau dan Hasanuddin salah seorang pengusaha muda pada Jumat (16/5).

“Bergabungnya para tokoh dari kalangan pengusaha, politisi, dan profesional menunjukkan bahwa Demokrat dan Mas AHY semakin dipercaya sebagai kekuatan utama yang mampu membawa perubahan dan harapan baru bagi rakyat,” ujar Khaeron dalam siaran pers yang diterima Antara, Sabtu.

Menurut Khaeron, kehadiran dua pengusaha muda ini menandakan Demokrat telah menjadi magnet bagi individu-individu berkualitas yang mau berkontribusi untuk bangsa.

Tidak hanya itu, kehadiran para pengusaha ini diyakini Khaeron dapat menciptakan kolaborasi antara kader lama dan kader baru dalam membentuk kekuatan besar yang solid, segar, dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

“Ini menambah energi positif bagi Partai Demokrat dan menjadi modal berharga untuk terus memperluas kerja nyata serta menatap Pemilu 2029 dengan keyakinan dan optimisme,” kata Khaeron.

Khaeron memastikan partainya akan selalu terbuka bagi insan muda dan seluruh masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin berkontribusi.

sumber: antara

 

Herman Khaeron: Berjasa bagi Bangsa dan Berbuat untuk Rakyat

Saat ini, fokus BAKN tertuju pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, air, dan hilirisasi, sejalan dengan agenda utama pemerintah. “Kami ingin memastikan sektor-sektor itu berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” katanya. BAKN juga memberi perhatian khusus pada lembaga yang belum mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK. Bila diperlukan, pendalaman bisa dilakukan lewat pemeriksaan lanjutan dengan tujuan tertentu.

Selain itu, Herman menyoroti persoalan subsidi yang mencakup pupuk, BBM, dan listrik. “Kami ingin memastikan uang negara sampai tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jenis,” ungkapnya. Isu lingkungan pun menjadi perhatian, termasuk kerusakan 1.600 hektare area yang berkontribusi terhadap bencana banjir di Jakarta dan Bekasi akibat tata kelola yang tidak konsisten.

Sebagai politisi, Herman memegang teguh prinsip “politik kerakyatan” yang juga menjadi landasan Partai Demokrat. “Apa yang rakyat mau, itulah yang saya perjuangkan,” ujarnya. Ia aktif memanfaatkan kunjungan kerja sebagai uji petik untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menegaskan bahwa perjuangan di DPR adalah perjuangan untuk rakyat.

“Setelah kita memperjuangkan anggaran, dan memperjuangkan regulasi, kita memanfaatkan fungsi ketiga, fungsi pengawasan,” jelasnya. Ketiga fungsi di DPR tersebut, menurutnya, harus benar-benar berpihak kepada rakyat. “Anggaran harus sampai kepada yang membutuhkan, bukan sekadar meningkatkan taraf hidup mereka yang sudah mampu,” tegasnya. Sementara itu, fungsi legislasi harus melahirkan undang undang yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Herman juga menanggapi kritik terhadap DPR. “DPR selama ini dianggap harus seperti malaikat, suci, bersih, tidak boleh cacat. Begitu ada sedikit kekurangan, langsung menjadi gunjingan,” ujarnya. Meski demikian, ia tetap fokus menjalankan tugasnya dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Kini, dengan amanah baru sebagai Sekjen Partai Demokrat yang dipercayakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono, Herman fokus pada konsolidasi internal, komunikasi politik dengan partai sahabat dan organisasi lain, serta program-program kerakyatan dan pembinaan generasi muda. “Kunci untuk kita bisa melompat dan melakukan akselerasi adalah soliditas internal yang benar-benar handal,” jelasnya.

Membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi partai. Program pendidikan politik dan pembinaan kreativitas anak muda juga menjadi prioritas. “Kami ingin menunjukkan bahwa politik bisa menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan,” tambahnya.

Herman mengajak generasi muda untuk tidak apriori terhadap politik dan partai politik. “Marilah kita melihat politik sebagai sesuatu yang baik, sebagai langkah menuju tujuan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran politik dalam menentukan kebijakan negara. “Kalau kita ingin Indonesia lebih maju, anak-anak muda punya harapan ke depan yang lebih besar, mari berpolitik dari hari ini,” ajaknya.

Politik bukan sekadar panggung kekuasaan, tetapi jalan pengabdian. Dengan prinsip politik yang bersih, cerdas, dan santun seperti yang diajarkan SBY, ia berharap generasi muda dapat mewarnai dunia politik dengan kreativitas dan inovasi. “Jangan hanya mengkritik dari layar ponsel dan sosial media, masuklah dan ubah sistem dari dalam. Politik yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik,” pungkasnya. Angie Diyya

sumber : obsessionnews

Demokrat soroti urgensi revisi UU Pemilu, Herman Khaeron: Banyak celah yang harus didiskusikan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu dalam forum diskusi publik Proklamasi Democracy Forum yang digelar di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan bahwa banyak celah hukum dalam UU Pemilu saat ini yang harus segera dibenahi untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

“Yang tentu memanfaatkan sesi diskusi yang namanya Proklamasi Demokrasi Forum. Yang ini kami akan ada beberapa seri forum yang tentu mengangkat berbagai sisi yang ini menjadi isu publik dan tentu memberikan nilai manfaat besar bagi rakyat dan bangsa,” ujar Herman kepada media seusai acara diskusi publik Proklamasi Democracy Forum di kantor DPP Demokrat Jakarta, Senin (19/5).

Forum edisi perdana ini mengangkat tema khusus mengenai revisi Undang-Undang Pemilu, yang menurut Herman sangat krusial untuk segera dibahas.

“Hari ini kami mengangkat tema terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, yang menurut kami, ya menurut kepentingan kami bahwa ini penting untuk dibicarakan sejak saat ini. Karena apa? Sangat banyak sekali pasal-pasal yang tentu ini menjadi loophole, menjadi celah bolong untuk kita isi, untuk kita diskusikan. Banyak hal yang tentu ini penting bagi rakyat, bagi bangsa,” lanjut Herman

Ia menambahkan, proses demokrasi di Indonesia harus melahirkan produk hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Agar betul-betul Undang-Undang Pemilu yang melandasi terhadap proses demokrasi kita, ini menghasilkan sebuah hasil yang tentu bernilai dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi rakyat. Kita tahu bahwa banyak sekali isu yang diangkat, misalkan terkait dengan pemilu yang sangat mahal, pemilu yang banyak menyita, banyak anggaran. Ini juga harus dibicarakan, apa tentu kepentingan ke depannya supaya dapat menghemat anggaran dan lain sebagainya,” tambhanya.

Isu digitalisasi juga menjadi salah satu sorotan. Menurut Herman, perlu dikaji apakah sistem e-voting sudah layak diterapkan di Indonesia.

“Digitalisasi atau dengan e-voting, apakah ini sudah bisa dilakukan atau tidak? Tadi kan juga diangkat oleh para narasumber,” ujar Herman.

Selain itu, ia menyoroti perdebatan sistem pemilu apakah akan tetap terbuka, tertutup, atau menggunakan sistem campuran.

“Nah yang kedua juga sistem pemilu, apakah tertutup, terbuka ataukah mix antara tertutup dan terbuka? Banyak sistem yang sudah digunakan di negara-negara lain yang tentu bagaimana cara mengadopsi di sistem kepemiluan di negara kita. Ini penting juga menurut saya menjadi pembicaraan,” ungkapnya.

Herman juga mempertanyakan efektivitas pemilu serentak yang saat ini diterapkan.

“Kemudian juga bagaimana kita juga melihat sistem pemilu yang keserentakan. Apakah memang cocok tidak ini serentak antara pileg kemudian dengan pilkada. Dan kita pemilu bertingkat karena ada DPRD Kabupaten/Kota, ada DPRD Provinsi, ada DPR RI, ada DPD Dewan Perkembangan Daerah. Ini yang menurut saya penting untuk diangkat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah narasumber kredibel seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Titi Anggraini dari Perludem, dan Prof. Burhanudin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia.

“Dan tadi tentu banyak sekali oleh para pembicara yang kredibel. Kita menghadirkan Wakil Menteri Pak Bimaria, kemudian ada Mbak Titi dari Perludem, kemudian ada Profesor Burhanudin Muktadi dari Indikator,” ujar Herman.

Ia menilai, kontribusi para narasumber sangat penting dalam memberikan perspektif terkait sejarah dan tantangan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

“Dan saya kira dua penyelenggara pemilu ini penting menyampaikan apa adanya terkait dengan historical kepemiluan di Indonesia. Termasuk bagaimana kesulitan dengan negara kita yang cukup besar selalu saja dihadapkan kepada aturan-aturannya mendadak misalkan. Ini kan harusnya dimulai dari jauh-jauh hari sebelumnya,” pungkas Herman, seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta Awaluddin Marifatullah.

sumber: elshinta

Herman Khaeron Dorong Optimalisasi Command Center Pupuk Indonesia

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa kunjungan kerja BAKN ke PT Pupuk Indonesia merupakan bagian dari upaya telahan menyeluruh terhadap kebijakan subsidi pupuk nasional yang terus meningkat anggarannya dari tahun ke tahun.

“Subsidi pupuk ini sangat penting karena menjadi tulang punggung dalam mewujudkan swasembada pangan, sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Herman kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Pupuk Indonesia beserta jajaran, di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Herman menegaskan, BAKN saat ini tengah mendalami sejumlah aspek penting, mulai dari efektivitas subsidi, potensi efisiensi anggaran tanpa mengurangi kuantum pupuk, hingga validasi data penerima melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Kami ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan benar-benar menjangkau petani yang berhak,” katanya.

Menurutnya, ketidaktepatan dalam pendataan dan distribusi bisa menyebabkan subsidi menjadi mubazir dan target peningkatan produktivitas pertanian gagal tercapai. “Kalau pupuk tidak sampai ke petani tepat waktu dan jumlahnya tidak sesuai, produktivitas gagal, dan anggaran negara terbuang,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Herman juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan berbasis digital. Ia mengapresiasi langkah PT Pupuk Indonesia yang membangun Command Center untuk memantau distribusi pupuk dari lini pertama hingga ke kios pengecer. Namun ia mengingatkan bahwa sistem ini harus terus dioptimalkan untuk menghindari kelangkaan pupuk dan permainan harga di lapangan.

Tak hanya soal distribusi, Herman juga mengangkat urgensi revitalisasi pabrik pupuk yang mayoritas telah berusia tua. “Pabrik-pabrik ini sudah ada yang 30 tahun. Teknologinya usang, tidak efisien, dan berpotensi bocor,” katanya.

Ia menyebut, pengembangan dan peremajaan pabrik pupuk membutuhkan investasi besar, sekitar Rp116 triliun, dengan proyeksi efisiensi jangka panjang hingga Rp11 triliun. Pemerintah diminta hadir memberikan dukungan pembiayaan agar pabrik pupuk bisa diremajakan dan terus menjalankan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah, DPR, dan BUMN harus bahu-membahu. Pupuk ini menyangkut kedaulatan pangan, produktivitas petani, dan keberlangsungan usaha pabrik itu sendiri,” tutupnya.

sumber: suarapemerintah

 

Sambangi DPD Demokrat Jatim, Herman Khaeron Tekankan soal Penguatan dan Konsolidasi Internal

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Kertajaya Indah No 82, Surabaya, Rabu 14 Mei 20254.

Kedatangan Herman disambut hangat oleh jajaran pengurus harian DPD, termasuk Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Dalam kunjungan tersebut, Herman Khaeron menyampaikan sejumlah arahan strategis dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan fokus pada penguatan organisasi dan konsolidasi internal partai. Ia juga menegaskan pentingnya semangat dan kekompakan kader di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

“Saya sebagai Sekjen baru memberikan arahan yang merupakan bagian dari arahan Ketua Umum. Seluruh pengurus harus diaktifkan dan bergerak. Tidak ada lagi yang pasif,” ujar Herman, dikutip RMOLJatim, Rabu 14 Mei 2025.

Herman juga menyoroti pentingnya penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah ditambahkan beberapa badan baru seperti Badan Saksi, Badan Logistik, dan Komite Khusus yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pengurus daerah.

“Struktur baru ini harus segera direspons. DPD perlu segera merevisi Surat Keputusan kepengurusan agar sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Banyak amanah yang saya bawa dan saya harap bisa langsung dijalankan,” tuturnya.

Terkait polemik yang sempat mencuat mengenai kepemilikan kantor DPD Demokrat Jatim, Herman menegaskan bahwa kantor tersebut sejak awal adalah milik Partai Demokrat.

“Kalau ada pihak lain yang mengklaim, kami siap untuk menghadapi. Yang paling penting adalah menjaga semangat kader agar tetap solid dan berjuang bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak mengapresiasi kehadiran langsung Sekjen ke Surabaya dan menyebutnya sebagai bentuk perhatian serius dari DPP terhadap perkembangan kader partai di daerah.

“Kehadiran Pak Sekjen memberi banyak wejangan dan arahan strategis. Ini menjadi bekal bagi kami untuk menatap sukses di Pemilu 2029,” ujar Emil.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini DPD Demokrat Jatim tengah menyusun berbagai program konsolidasi dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda).

Meski masa jabatan pengurus saat ini berlaku hingga 2027, penyesuaian tetap diperlukan sesuai AD/ART terbaru yang akan ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025.

Sementara itu, Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjalankan instruksi Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron.

“Kami siap bekerja keras untuk menjalankan amanah Ketum dan Sekjen, demi menambah perolehan kursi Demokrat di 2029 mendatang,” ujar Agung.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional Partai Demokrat pasca-Pemilu 2024, sebagai langkah awal untuk menyongsong peta pertarungan politik lima tahun ke depan dengan semangat baru dan kepengurusan yang semakin solid.

sumber: rmol

Herman Khaeron: Investasi Tetap Utamakan Masyarakat, Tidak Hanya untuk Pertumbuhan Ekonomi

hermankhaeron.info – Badan Legislatif (Baleg) DPR sedang menggodok Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian. Dalam pembahasannya, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron sepakat jika sanksi pidana diterapkan di dalam RUU Perkoperasian yang baru. Menurutnya, sanksi pidana akan membuat pengurus koperasi berpikir ulang jika mau berbuat jahat. “Memang harus ada sanksi,” tegas Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

Namun, Ketua Asosiasi Kader-Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengingatkan, sanksi pidana jangan hanya menjadi macan kertas ketika disahkan menjadi undang-undang.

Analis perkoperasian ini juga berharap, Pemerintah dan DPR konsisten jika memang mau membenahi koperasi di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Herman Khaeron tentang sanksi pidana di dalam RUU Perkoperasian. Baleg DPR sedang membahas RUU Perkoperasian. Salah satu yang jadi sorotan adalah  pasal sanksi pidana. Bagaimana tanggapan Anda?

Banyak kasus yang terjadi di koperasi, seperti kasus Koperasi Indo Surya, Koperasi Bersama Sejahtera, ada juga koperasi-koperasi lain yang kerugiannya luar biasa. Nah,  UU Perkoperasian yang lama tidak bisa menertibkan situasi seperti ini.

Kan ada Badan Pengawas Koperasi?

Badan Pengawas koperasinya lemah sekali posisinya. Memang ke depan harus ada penguatan di Badan Pengawas, khususnya aturan yang mengatur terhadap tindak pidana, karena belum diatur secara jelas. Memang harus ada sanksi pidana.

Jadi, di RUU Perkoperasian perlu ada sanksi tegas?

Saya kira salah satu pengaturan yang penting di dalam RUU Perkoperasian nanti, selain aturan yang bisa meningkatkan kembali tumbuh dan berkembangnya koperasi, juga harus ada sanksi-sanksi.

Artinya, Anda setuju dengan adanya pasal sanksi pidana?

Kalau melihat banyaknya  yang menyalahgunakan koperasi, saya setuju harus ada sanksi yang menyertainya di dalam undang-undang itu.

Tetapi yang lebih penting adalah, bagaimana membangkitkan dan menguatkan koperasi sebagai usaha bersama, sebagai bentuk usaha yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

Ada pandangan, ketika pasal pidana diberlakukan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku koperasi?

Ya, takut bagi yang punya niat jahat. Hukum itu penting untuk bisa menjerat orang-orang yang tidak baik. Tapi, selama bisa dilakukan dengan baik, untuk kesejahteraan anggota, pasti tidak keberatan dengan sanksi pidana.

sumber: tangselpos

‘Holding’ UMi Jadi Garda Terdepan Lindungi Pelaku Usaha Mikro dari Pinjol dan Rentenir

hermankhaeron.info – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meyakini kenaikan harga emas dapat menambah fiskal negara. Menurutnyaa, kondisi ini harus didukung perusahaan tambang seperti PT Freeport.

“Kalau bisa Freeport dengan program hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo. Menambah kemampuan fiskal, melalui sumber daya alam,” kata Herman dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin (14/4/2025).

Menurutnya, hal itu sangat penting dan vital serta memegang peranan dalam ekonomi global. Selain itu, ia menyarankan untuk melakukan penghematan seiring kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

“Karena dengan tarif tinggi, menahan sejumlah komoditas seperti, batu bara, karet, sawit yang harganya sedang tertekan harga global,” ujarnya. Herman mengatakan, tertekannya harga komoditas itu di tingkat global karena permintaan menurun.

Hal ini diakibatkan banyak pihak ‘wait and see’ terhadap situasi dari penerapan tarif tersebut. “Karenanya di satu sisi harga emas naik, di sisi lain kita harus mampu me-manage sumber Daya alam lainnya,” ucapnya.

Selain Emas, menurut Herman, komoditas lainnya harus dikembangkan dan diperhitungkan dengan kalkulasi yang tepat. Karena ia memperkirakan hal itu dapat menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia.

Herman menyampaikan investasi emas yang dilakukan karena ketidakpastian ekonomi. Karena ada keputusan yang mempengaruhi ekonomi global, seperti keputusan tarif yang diberlakukan AS.

“Ini membuat ketidakpastian baik dari sisi currency maupun dari perdagangan saham. Oleh karenanya sekarang lari ke investasi emas sebagai investasi yang aman,”  katanya.

Menurutnya, kenaikan harga emas ini juga berdampak pada pasar modal Indonesia. Karena masyarakat memgàlihkan investasinya ke pasar emas.

Bahkan, menurutnya, penerapan tarif di Amerika ini mengganggu dan seluruh sektor perdagangan dunia sedang menunggu. Tidak hanya Indonesia, Tiongkok juga dikenakan tarif yang lebih tinggi.

“Situasi ini kita juga jangan terlalu reaktif. Kita harus mengkalkulasi dengan tepat sumber daya alam kita,” ucapnya.

Herman menyampaikan sebagian besar kemampuan kita untuk mendapatkan devisa itu dari sumber daya alam, termasuk emas dan lainnya. “Tentu kalau kemudian ini bisa melalui program hilirisasi ditingkatkan nilai tambahnya, ini akan menambah nilai fiskal negara,” katanya.

sumber: rri

Herman Khaeron: Ketahanan Pangan Adalah Hidup-Matinya Bangsa

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan harapan besar terhadap arah kebijakan pangan nasional. Ia menegaskan, ketahanan pangan adalah soal hidup-matinya bangsa, bukan sekadar urusan teknis atau proyek tahunan. “Pangan adalah hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno pernah bilang ini adalah mati hidupnya suatu bangsa. Maka, kita tidak boleh main-main dengan urusan pangan,” ujar Herman di sela-sela agenda agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Demi mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, menurutnya harus ada empat pilar utama yang harus diperkuat. Di antaranya pertanian, air, benih, dan pupuk. Akan tetapi, ia menilai kesiapan negara untuk memastikan keberlanjutan keempat pilar tersebut, khususnya benih unggul, masih jauh dari harapan.

“Kalau lahannya makin sempit, maka benih harus unggul. Kalau air terbatas, maka inovasi harus dimaksimalkan. Kita tidak bisa business as usual lagi,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Di sisi lain, Herman turut menyinggung pentingnya regulasi dan anggaran yang mendukung sektor perbenihan nasional. Ia menjelaskan saat dirinya menjabat sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI, pada periode sebelumnya, anggaran Rp3 triliun dialokasikan setiap tahun untuk memperkuat sistem perbenihan.

Namun kini, ia melihat ada kemunduran, baik dari sisi regulasi maupun dukungan teknis terhadap riset benih unggul. “Benih unggul bukan sekadar biji yang ditanam. Ia hasil dari riset panjang, persilangan, dan perlakuan khusus agar tahan terhadap cuaca ekstrem, hama, dan bisa menghasilkan panen melimpah,” katanya.

FONDASI PEMBANGUNAN

Oleh karena itu, Anggota Komisi VI DPR RI itu mendorong Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan nasional. Menurutnya, latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan Ketua Umum HKTI adalah modal besar untuk memahami langsung masalah dan potensi sektor pertanian Indonesia.

“Saya yakin, dengan pengalaman dan komitmen beliau, ini adalah momentum untuk benar-benar meletakkan dasar kebijakan pangan yang berkelanjutan dan berpihak pada petani,” ucapnya. Ia pun mengingatkan agar para pembantu presiden, khususnya para menteri terkait, tidak hanya menyajikan laporan yang ‘asal bapak senang’, tapi memberikan masukan strategis dan faktual agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Terakhir, dia  mengingatkan pemerintah tidak boleh kehilangan arah untuk membangun negara.

“Kita dulu dikenal sebagai negara agraris. Saat ini, jangan sampai kita hanya jadi pasar konsumtif dari industrialisasi tanpa inovasi. Sektor pertanian harus dibangkitkan kembali, berdampingan dengan sektor industri, seperti Korea Selatan yang berhasil dengan revolusi pertaniannya,” tutup Herman.

sumber: beritamoneter