Kunjungi Pondok Pesantren As-Salafiyah Krangkeng, Herman Khaeron Serap Aspirasi

Anggota DPR/MPR RI, Fraksi Partai Demokrat (PD), Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., mengatakan bahwa silaturahmi dengan para ulama dan kalangan pesantren merupakan bagian penting dari tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara ulama dan umaro atau pemerintah harus terus dijaga demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Hal itu dikatakan Herman Khaeron saat melakukan kunjungan reses di Pondok Pesantren As-Salafiyah, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Rabu (14/10/2026).

Turut hadir, Ketua Fraksi PD DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj, Ratnawati, M. KKK, Ketua DPC PD/Ketua Fraksi PD DPRD Indramyu, H. Noco Antonio, Wakil Ketua Fraksi PD DPRD Indramayu, Diyanto dan rombongan.

Pada sesi dialog, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi pihak pesantren untuk menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan, dan harapan terkait pengembangan lembaga pendidikan hingga lapangan pekerjaan dikawasan pabrik sekitar pondok pesantren atau sebagai desa penyangga

“Kunjungan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dengan para ulama, pengasuh pesantren, serta menyerap aspirasi terkait pengembangan pendidikan keagamaan dan pembangunan pesantren,” kata Hero, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa silaturahmi dengan para ulama dan kalangan pesantren merupakan bagian penting dari tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara ulama dan umaro atau pemerintah harus terus dijaga demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Pertama, tentu kami terus menjalin silaturahmi dengan entitas yang selama ini saya merasa dekat dan bersama-sama, terlebih dengan para ulama. Para ulama harus dekat dengan umaro. Kami sebagai wakil rakyat juga harus dekat dengan kalangan ulama, karena mereka memiliki peran penting dalam mengawasi, menilai, serta memberikan masukan kepada kami,” ujar Herman Khaeron.

Kegiatan reses, kata dia, bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi, serta menampung berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi perwakilan rakyat agar berbagai kebutuhan dan persoalan di daerah dapat diketahui secara nyata.

“Dalam setiap kesempatan kunjungan reses maupun kunjungan kerja lainnya, saya memastikan harus bertemu dengan masyarakat. Dari pertemuan seperti inilah kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan, persoalan, dan harapan masyarakat,” ungkapnya.

Hero menambahkan, agenda kunjungannya di Kabupaten Indramayu kali ini mencakup beberapa titik dengan jarak tempuh yang cukup panjang. Setelah mengunjungi wilayah Gantar, ia melanjutkan silaturahmi bersama jajaran pengurus dan keluarga besar Pondok Pesantren As-Salafiyah Krangkeng.

Pada Kesempatan ini, Herman Khaeron menyampaikan apresiasi atas perkembangan Pondok Pesantren As-Salafiyah yang dinilainya terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Ia mengaku bangga melihat komitmen pengasuh pesantren, khususnya K.H. Asror Shobari, dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Ia mengatakan, seluruh aspirasi yang berkembang dalam pertemuan tersebut akan dicatat, dipikirkan, dan dikaji agar dapat diketahui langkah-langkah yang memungkinkan untuk dilakukan.

“Dalam setiap pertemuan tentu ada problematika, ada persoalan, ada permintaan, dan ada aspirasi. Semua itu kami akomodasi. Setiap aspirasi pasti kami catat dan pikirkan, kemudian apa yang bisa kami bantu tentu akan kami upayakan,” jelasnya.

Secara khusus, Herman Khaeron juga menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian pembangunan yang sedang berlangsung di lingkungan Pondok Pesantren As-Salafiyah Krangkeng. Komitmen tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan sarana pendidikan keagamaan yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat.

Sumber: harianpelita

Legislator Herman Khaeron Gandeng Bank Mandiri Sosialisasi Literasi Keuangan

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Sekjen Partai Demokrat Dr. H. Herman Khaeron menggandeng Bank Mandiri untuk melakukan sosialisasi dan Edukasi terkait literasi keuangan di salah satu hotel di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon pada Kamis, 15 Oktober 2026. Selain dihadiri pihak Bank Mandiri, juga turut hadir Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, MKKK dan ratusan peserta dari beragam kalangan.

Dalam sosialisasi ini, hadir sebagai peserta masyarakat khususnya generasi Z serta tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi bertajuk “Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Keluarga” tersebut, Herman Khaeron mendorong keluarga di Kabupaten Cirebon untuk bisa merencanakan keuangan dengan baik.

“Sehari-hari banyak warga yang melakukan rutinitas harian, bekerja dan kemudian memiliki gaji setiap bulannya. Dengan rutinitas tersebut, apakah sejalan dengan harapan akan kondisi keuangannya? Untuk yang masih hidup sendiri mungkin cukup, namun untuk hidup berdua bersama pasangan mungkin tidak cukup. Apalagi punya anak yang harus sekolah,” ujar Herman Khaeron yang akrab disapa Kang Hero tersebut.

Untuk itu, menurutnya, literasi keuangan bagi keluarga sangat penting, sebab bisa menuntun agar tercukupinya kehidupan. “Pengetahuan ini penting karena untuk kehidupan harus ada planning. Kebutuhan yang pertama manusia itu adalah kebutuhan fisik seperti makan, pakaian, sepatu atau sandal. Kemudian, kalau fisiknya sudah dipenuhi maka ditingkatkan kebutuhannya. Kebutuhan bersosialisasi juga penting. Setelah itu ada juga kebutuhan ingin dihargai,” ucapnya.

Dalam literasi keuangan rumah tangga, menurutnya, yang paling dipahami bagaimana keluarga itu sudah ada di puncak, yakni bisa berinvestasi. “Jika sudah begitu (bisa berinvestasi), maka selesai keluarga itu dalam konteks keuangan rumah tangga. Arus kas itu harus positif, kalau negatif maka ujungnya adalah berutang. Untuk itulah pemahaman akan literasi keuangan itu sangat dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, MKKK, menyampaikan terkait pentingnya keberadaan UMKM sebagai tonggak ekonomi bagi banyak keluarga. “Yayasan Mitra Sehati telah kami bentuk sebagai wadah bagi para UMKM. Awalnya, yayasan ini adalah wadah bagi UMKM untuk para istri-istri yang bekerja dari rumah, tapi saat ini yayasan tersebut tidak hanya mewadahi UMKM yang bersifat gender perempuan, melainkan juga bagi para laki-laki,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 65 juta jiwa pelaku UMKM di Indonesia dan sangat membantu perekonomian banyak keluarga.

“Saat Covid dan krisis ekonomi tahun 1998, ekonomi Indonesia tidak begitu terpuruk karena banyak ditopang oleh UMKM,” ucapnya.

Menurutnya, Yayasan Mitra Sehati telah banyak membantu pelaku UMKM, di antaranya dengan melakukan pelatihan digital, pendampingan sertifikasi halal, juga membantu akses permodalan. “Peningkatan daya saing dan kompetensi pelaku UMKM terus dilakukan melalui pelatihan secara rutin. Banyak UMKM yang ingin bergabung untuk keberlangsungan UMKM itu sendiri. Pelatihan dan pendampingan sudah jadi menu tiap tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Manager Bank Mandiri Cirebon, Vina Rosita Dewi mengatakan, tiap keluarga harus bisa merencanakan keuangan dengan baik. “Perencanaan keuangan adalah proses untuk menuju perencanaan keuangan sehingga tujuan bisa tercapai dengan baik. Selain bisa merencanakan keuangan dengan baik, tiap keluarga juga diimbau agar menjauhi segala risiko keuangan yang berujung musibah, yaitu juduol ataupun pinjol ilegal,” katanya.

sumber: rri

Fokus Kawal Program Prabowo, Demokrat Belum Bicara Pilpres 2029

Partai Demokrat belum membahas arah dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Saat ini, partai berlambang bintang mercy itu masih memprioritaskan konsolidasi internal dan mengawal program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, kepada wartawan, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Herman mengatakan, Partai Demokrat masih menyelesaikan agenda konsolidasi melalui musyawarah daerah (Musda) dan musyawarah cabang (Muscab).

“Demokrat fokus mensukseskan program kerja Presiden Prabowo,” kata Herman.

Menurut Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat ini, pembahasan Pilpres 2029 belum menjadi prioritas karena waktu menuju kontestasi politik tersebut masih cukup panjang. Terlebih, revisi undang-undang terkait pemilu masih berproses.

“2029 masih cukup waktu, undang-undangnya saja masih proses revisi, jadi kami lebih fokus mengawal program kerja Presiden Prabowo,” pungkas Herman.

sumber: rmol

Demokrat Jabar Perkuat Konsolidasi Kader di Karawang Hadapi Agenda Politik 2029

Guna memanaskan mesin struktur, Partai Demokrat Jawa Barat kembali menggelar pendidikan politik (Dikpol). Kali ini bagi para kader dan pengurus di Kabupaten Karawang

“Para kader Demokrat di semua tingkatan harus senantiasa hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” pesan Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto di Karawang, Minggu (4/10/2026).

Menurut wakil ketua Komisi I DPR RI ini, mesin partai yang kuat tentu hanya akan memiliki arti yang sesungguhnya jika benar-benar digerakkan untuk melayani rakyat dengan tulus serta diwujudkan lewat kerja nyata. Oleh karenanya semua kader harus tetap dekat dan bersama rakyat.

Dikpol dihadiri langsung Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron. Lalu Cellica Nurrachadiana, mantan bupati Karawang yang juga saat ini menjabat wakil ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.

Ketua DPC Partai Demokrat Karawang Pendi Anwar mengaku senang kegiatan Dikpol dihadiri lengkap kader utama, khususnya Sekjen Herman Khaeron. Kegiatan yang digelar di Swiss-Belhotel itu diikuti delapan anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Karawang, pengurus DPC hingga anak ranting.

Anton kembali menegaskan bahwa semua semua partai ingin menang dalam Pemilu. Tapi politik bukan sekadar soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita bisa terus konsisten hadir, mendengar, dan bekerja untuk masyarakat.

Oleh karenanya, acara Dikpol jangan dianggap sekadar pertemuan rutin biasa. Melainkan ada tujuan besar yang sedang kita bangun bersama, yaitu memperkuat mesin partai sekaligus merapatkan barisan agar solid menghadapi berbagai agenda politik ke depan.

“Pemilu 2029 harus kita hadapi dengan kekuatan barisan yang solid dan kompak hingga ke akar rumput,” tandas Anton Suratto.

Kehadiran Sekjen, lanjut Anton, menjadi komitmen kuat agar para kader di Jawa Barat makin kerja keras. Caranya dengan makin aktif berada di tengah-tengah masyarakat.

Dengan begitu setiap denyut nadi terdalam masyarakat bisa terpotret secara akurat untuk kemudian diperjuangkan lewat agenda-agenda politik di legislatif dan pemerintahan.

sumber: bogor-kita

 

Demokrat Masih Tunggu Pembahasan Internal soal Polemik Gibran

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direspons Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron.

Herman mengatakan bahwa Partai Demokrat belum membahas sikap resmi terkait putusan MK tersebut.

“Kami belum membicarakan itu. Tetapi keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu kami menghormatinya,” kata Herman kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Menurut dia, Partai Demokrat akan menyampaikan sikap resmi kepada publik apabila pembahasan internal mengenai putusan tersebut telah dilakukan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat ini menegaskan, partai masih akan membicarakan terlebih dahulu mengenai langkah atau sikap yang akan diambil setelah adanya putusan MK.

“Nanti kalau sudah ada pembicaraan apa yang menjadi sikap partai, ya tentu nanti saya kira kita sampaikan ke publik, gitu,” tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.

Meski gugatannya tidak diterima, putusan MK menyatakan Gibran tak punya ijazah setingkat SMA tapi tak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Sidang putusan PHPU terkait Gibran itu digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

sumber: rmol

Herman Khaeron Dorong Optimalisasi Cadangan Minyak Rokan Hulu untuk Dongkrak Lifting

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong optimalisasi cadangan minyak di Rokan Hulu, Riau, yang disebut masih mencapai sekitar 1 miliar barel. Upaya ini dinilai berpotensi mendukung peningkatan produksi dan lifting minyak nasional guna mengejar target pemerintah di sektor energi.

Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, optimalisasi cadangan minyak harus disertai pembenahan tata kelola keuangan dan manajemen produksi, termasuk dalam pelaksanaan mekanisme penggantian biaya operasi atau cost recovery.

“Masih ada 1 miliar barrel cadangan yang ada di Rokan Hulu ini yang tentu ini bisa ditingkatkan,” ujar Herman di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).

Menurut Herman, pengelolaan sumur-sumur di Blok Rokan perlu dioptimalkan agar potensi cadangan yang tersedia dapat berkontribusi terhadap pencapaian target lifting minyak nasional. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi.

Dalam proses penelaahan, BAKN DPR RI turut mendalami sejumlah temuan terkait cost recovery, tata kelola keuangan, serta manajemen pelaksanaan kegiatan produksi minyak di wilayah tersebut.

Herman menegaskan, pihak terkait tidak cukup hanya memberikan tanggapan atas temuan yang disampaikan. BAKN juga meminta bukti pendukung untuk memastikan proses pengawasan berjalan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

“Selain temuan-temuan yang tadi kami sampaikan dan kemudian sedang dalam tahapan jawab, kami juga meminta jawaban-jawaban berikut evidencenya,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan tersebut bertujuan memastikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan produksi minyak berjalan transparan serta akuntabel. Dengan demikian, optimalisasi kegiatan produksi di Rokan Hulu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan lifting minyak nasional.

BAKN DPR RI berharap pembenahan tata kelola dan pemanfaatan potensi cadangan minyak tersebut dapat mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi.

sumber: tajuknasional

BAKN DPR Evaluasi Subsidi Pupuk, Herman Khaeron Soroti Distribusi ke Petani

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi agar alokasi anggaran negara berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Herman dalam pertemuan BAKN DPR RI bersama PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia, BP BUMN, Danantara, dan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BAKN terkait pupuk bersubsidi. Pertemuan berlangsung di PT Pupuk Kujang, Karawang, Rabu (7/10/2026).

Herman menilai keberhasilan subsidi pupuk tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapannya. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk, ketepatan sasaran, waktu penyaluran, serta efisiensi distribusi hingga diterima petani.

“Jangan sampai subsidi yang dialokasikan negara besar, tetapi petani masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk,” ujar Herman.

Menurutnya, pembenahan sistem subsidi perlu berjalan beriringan dengan revitalisasi industri pupuk nasional. Modernisasi fasilitas produksi, pemanfaatan teknologi, efisiensi operasional, serta kepastian pasokan bahan baku dan energi dinilai penting untuk menjaga kemampuan industri memenuhi kebutuhan domestik.

Herman juga menekankan perlunya tindak lanjut konkret atas rekomendasi BAKN agar perbaikan tata kelola dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat untuk mencegah pemborosan anggaran maupun hambatan distribusi yang merugikan petani.

“BAKN ingin memastikan rekomendasi yang telah diberikan tidak berhenti sebagai dokumen. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi,” tegasnya.

Ia mendorong koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, BUMN pupuk, Kementerian Keuangan, BP BUMN, dan Danantara dalam menyelaraskan kebijakan produksi, investasi, penganggaran, distribusi, serta pengawasan.

Herman menegaskan, kepentingan petani harus menjadi tolok ukur utama kebijakan pupuk bersubsidi. Dengan tata kelola yang efektif, subsidi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat produksi pangan nasional, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

sumber: tajuknasional

Herman Khaeron Dorong Penguatan Produksi Pupuk Nasional

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong peningkatan kapasitas produksi pupuk nasional untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan pupuk nasional. Saat ini, produksi pupuk nasional disebut baru mencapai sekitar 12 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 23–24 juta ton.

Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BAKN terkait tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk kemampuan produksi serta peluang pengembangan kapasitas melalui revitalisasi maupun pembangunan fasilitas baru.

“Produksi kita kemarin hanya maksimum 12 juta ton. Paling tidak, kami ingin sebagian besar kebutuhan itu bisa dipenuhi, menjadi 15-16 juta ton dari sekitar 23-24 juta ton kebutuhan, supaya harga pasar bisa dikendalikan oleh pabrik pupuk milik pemerintah,” ujar Herman.

Oleh karena itu, menurut Herman, peningkatan kapasitas produksi perlu disertai revitalisasi pabrik pupuk yang telah berusia cukup lama. Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus efisiensi produksi sehingga biaya produksi dapat ditekan.

Ia menilai penguatan produksi pupuk nasional penting untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan. Baginya, ketersediaan pupuk yang lebih kuat dan biaya produksi yang lebih efisien diharapkan dapat membantu menjaga harga pupuk pada tingkat yang wajar bagi petani.

“Kepentingan utamanya adalah bagaimana kita bisa menekan harga produksi yang pada akhirnya bisa mengurangi harga yang diterima oleh para petani,” jelas Herman.

Herman menambahkan, upaya pengembangan kapasitas produksi perlu dikawal sejalan dengan komitmen investasi PT Pupuk Indonesia sekitar Rp50 triliun pada periode 2025–2029. Menurut pandangannya, investasi tersebut perlu diarahkan untuk mendukung revitalisasi dan pengembangan fasilitas produksi pupuk nasional.

“Revitalisasi terhadap pabrik-pabrik ini harus dilakukan supaya pengembangan produksinya lebih massal, lebih tinggi, dan lebih besar. Di sisi lain, efisiensinya bisa kita tekan kembali sehingga lebih efisien. Kemudian, harga bisa ditekan pada tingkat yang wajar,” katanya.

Di sisi lain, Herman menyoroti kepastian pasokan gas sebagai salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi pupuk. PT Pupuk Kujang disebut hanya memiliki kepastian pasokan gas secara konstan hingga tahun 2030.

“PT Pupuk Kujang sendiri hanya memiliki rentang waktu pasokan gas yang konstan sampai tahun 2030. Oleh karenanya, bagaimana untuk bisa mendorong kelanjutan setelah 2030?” ujar Herman.

Menurutnya, kepastian pasokan gas perlu menjadi perhatian pemerintah karena produksi pupuk sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku tersebut. BAKN DPR RI, jelasnya, juga akan mendorong pembahasan dengan sektor-sektor terkait, terutama untuk memastikan keberlanjutan pasokan gas bagi industri pupuk.

Herman turut menyoroti penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri pupuk. Ia menyampaikan kebijakan tersebut perlu memberikan perhatian lebih kepada BUMN karena keuntungan perusahaan milik negara pada akhirnya kembali kepada negara.

“Semestinya HGBT ini berlaku untuk industri-industri yang produktif seperti pabrik pupuk. Ini wajib mendapatkan HGBT dan wajib mendapatkan kuota yang lebih besar karena juga akan menghasilkan keuntungan yang keuntungannya akan kembali lagi kepada negara,” katanya.

Menutup pernyataan, Herman berharap penguatan produksi, revitalisasi pabrik, dan kepastian pasokan gas dapat berjalan beriringan. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar, kebutuhan pupuk nasional diharapkan semakin mampu dipenuhi dari dalam negeri sekaligus membuka peluang peningkatan manfaat ekonomi bagi negara dan petani.

sumber: kabarpolitik

Herman Khaeron Buka Pendidikan Politik Demokrat di Karawang, Tekankan Pentingnya Integritas Kader

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron membuka kegiatan Pendidikan Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karawang di Hotel Swiss-Belinn Karawang, Minggu (4/10/2026).

Dalam sambutannya, Herman Khaeron menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai salah satu fondasi dalam membentuk kader yang memiliki wawasan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Pendidikan politik menjadi ruang penting untuk memperkuat wawasan, membangun kader yang memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Herman Khaeron.

Menurut Herman Khaeron, pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai organisasi dan politik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas kader dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang tersebut juga diarahkan untuk memperkuat soliditas internal partai sekaligus meningkatkan pemahaman kader terhadap isu-isu kebangsaan dan pelayanan publik.

Melalui kegiatan tersebut, para kader diharapkan dapat memahami nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan partai serta menerapkannya dalam aktivitas politik dan pengabdian di tengah masyarakat.

Pendidikan politik, kata Herman Khaeron, menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kader agar tidak hanya memiliki pemahaman politik, tetapi juga mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara baik kepada masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kapasitas kader diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya Partai Demokrat meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusinya di tengah masyarakat.

sumber: suarapemerintah