Website Herman Khaeron
6Sep

Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan perlu ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan besaran anggaran Penyertaan Modal Negara (PEN) yang diperuntukkan kepada sesuatu yang belum ekonomis namun memiliki benefit. Misalnya untuk anggaran-anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk membahas tentang usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

“Saya meminta secara khusus untuk ada audit BPKP maupun BPK dari sisi nilai yang memastikan bahwa besaran anggaran penyertaan modal negara yang diperuntukan kepada sesuatu yang belum ekonomis ini juga memiliki benefit. Benefit ini kan tidak harus dalam revenue tetapi bisa juga benefit dalam jangka waktu tertentu dan interkoneksi terhadap pertumbuhan-pertumbuhan baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan investasi penyelesaian konstruksi jalan tol Ruas Kayu Agung-Palembang sebesar Rp2,004 triliun dan jalan tol Ruas Ciawi-Sukabumi sebesar Rp996 miliar.

Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp31,350 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan investasi untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada delapan ruas jalan Tol Trans Sumatera.

Delapan ruas tol tersebut diantaranya, ruas tol Pekanbaru-Dumai sebesar Rp293 miliar, Binjai-Lansa sebesar Rp3.581 miliar, Sp Indramayu-Muara Enim Rp7.180 miliar, Kisaran-Indrapura Rp2.422 miliar, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Rp 5.057 miliar. Kemudian Taba Penanjung-Bengkulu Rp1.237 miliar, Sigli-Banda Aceh Rp 6.376 miliar serta ruas tol Pekanbaru-Pangkalan Rp5.204 miliar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini memandang, pengajuan tersebut perlu betul-betul diperdalam dan diurai dengan serius oleh Komisi VI DPR RI. Sebab masih banyak persoalan dan ketidakpastian yang perlu dicarikan solusi. Agar para pelaksana di lapangan dapat mempertahankan performa perusahaannya dengan maksimal.

“Kita bantu kalau misalkan memang ada ketidakpastian dengan Kementerian Keuangan, ya kita undang dirjennya di sini. Kalau ada ketidakpastian dengan policy dan kebijakan di Kementerian PUPR, ya kita undang ke sini dirjennya. Kasihan pelaksana. Ini kan sebetulnya melaksanakan dengan sesuatu yang berat,” pungkas Herman. (bia/es)

sumber: dpr

Tags:
24Aug

Bongkar Bisnis PCR, Legislator Demokrat: Rakyat Sulit Malah Ambil Untung

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkap dugaan adanya bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Terlebih sudah tiga kali pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga PCR. Dan semuanya diikuti oleh mereka yang menyediakan layanan PCR.

“Ada apa dibalik bisnis PCR? Awal covid 19, PCR & Rapid Test sangat mahal, PCR diatas Rp 1,5 jt/test, Pemerintah memberi batasan Rp. 900rb/test, bisa. Saat ini pemerintah minta hargnya dibawah 500rb/test, juga bisa,” kata Herman dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebutkan bisnis tes PCRsangat memilukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sungguh terlalu, situasi rakyat sulit menjadi ajang ambil untung,” sebutnya.

Sebelumnya, harga PCR di Indonesia dikritik karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti India. Pemerintah lantas menurunkan harga PCR.

Namun, keputusan itu tak menghentikan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Banyak pihak yang mengusulkan agar tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 digratiskan.(msn/fajar)

sumber: fajar.co.id

Tags:
27Jul

Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, tahun ini tidak bisa hadir langsung ke Indramayu untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban dan berbagi langsung dengan masyarakat Indramayu dan Cirebon.

Meski demikian, pada Idul Adha 1442 H/ 2021 ini Hero -sapaan akrabnya- tetap menyalurkan daging kurban bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon. Tahun ini bahkan Hero kurban 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing bagi warga Indramayu dan Cirebon.

“Karena situasi masih PPKM Darurat, mohon maaf kami tidak bisa hadir langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap berbagi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat,” kata Hero melalui pesan singkatnya, Selasa (20/7).

Sementara itu, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Tim Hero Center Cirebon dan Indramayu. Selain membagikan daging kurban, juga ada 2.000 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya baik di Cirebon maupun di Indramayu, yang tentunya tengah terkena dampak pendemi Covid-19.

“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera berlalu, kehidupan bisa normal kembali, dan masyarakat bisa beraktifitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya,” pungkas Hero.(oet)

sumber: radarcirebon

Tags:
19Jul

[Gallery] Musyawarah Daerah DPD Partai Demokrat Prov. Jawa Tengah

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD PD Prov. Jawa Tengah telah melewati tahapan Pra Musda, Pelaksanaan Musda, dan Pasca Musda, berlangsung lancar dan legitimit, menghasilkan keputusan-keputusan Musda dan Ketua DPD terpilih sdr. Rinto Subekti. Selamat.

Tags:
7Jul

Herman Khaeron Heran Masyarakat Kesulitan Tapi Ibukota Baru Terus Digenjot

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Sebaran virus Covid-19 harus diwaspadai dengan benar oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, mutasi delta dari India memiliki penularan yang sangat cepat dan jika tidak tertangani dengan baik akan mengancam jiwa masyarakat.

Begitu pesan dari Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang sudah terpapar Covid-19 sejak 11 hari lalu.

Dia mengingatkan bahwa rumah sakit sedang penuh dan harga obat juga melambung tinggi.

“Tabung oksigen langka dan rakyat menjerit,” tuturnya lewat Twitter pribadi, Minggu (4/7).

Pada pagi ini, Herman Khaeron menyempatkan diri merenung karena kehilangan banyak teman baik yang meninggal usai terpapar Covid-19. Tak lupa dia menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian kader Demokrat Jane Shalimar yang meninggal pagi tadi.

“Jam 04.20 ternyata kehilangan kembali sahabat yang baik Jane Shalimar, selamat jalan dan semoga berada ditempat terbaik di sisi Allah SWT,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Herman Khaeron mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang terus menggenjot pembangunan ibukota baru. Padahal masyarakat sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“Saat ini saja masyarakat harus antri masuk RS, antri masuk ICU, antri di apotek, antri pengisian tabung, barangnya langka dan mahal lagi. Berfikir 3 periode? No,” tutupnya.

sumber: rmol

Tags:
21Jun

PD soal Ahok Ungkap Kartu Kredit Bos-bos Pertamina Dihapus: Terkesan Politis

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Partai Demokrat (PD) menilai langkah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumumkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina terkesan politis. PD menyebut masalah kredit adalah persoalan internal Pertamina.

“Hal seperti itu menjadi kebijakan internal BUMN, silakan saja diputuskan yang terbaik bagi korporasi,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PD, Herman Khaeron, kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Herman menilai harusnya Ahok sebagai Komut Pertamina hanya menyampaikan di internal direksi. Sehingga Herman menilai fasilitas kredit yang akhirnya diketahui publik itu bersifat politis.

Sebelumnya, Ahok menghapus fasilitas kredit bagi pejabat Pertamina. Ahok mengatakan fasilitas kartu kredit tersebut memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.

“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).

sumber : detik

 

Tags:
14Jun

PD: Sembako Kebutuhan Mendasar Warga, Jangan Dikenai Pajak!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Partai Demokrat (PD) mendesak pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Partai Demokrat menekankan sembako adalah kebutuhan mendasar warga.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat, jangan dikenai PPN,” kata anggota Komisi VI RI Fraksi PD Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Pemberlakuan pajak pada sembako ini, kata Herman, akan memberatkan warga. Seperti itu pula pada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ini semakin memberatkan, dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen saja saya minta tunda,” kata dia.

Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menekankan saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat.

“Ingat, masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit, kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

sumber: detik

 

Tags:
10Jun

Jangan Khawatir Bantuan UMKM Masih Ada, Anggota Komisi VI DPR RI Siap Mengawal Penyaluran BPUM

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan kesiapannya dalam mengawal penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bahkan, pria yang akrab disapa Hero itupun berjanji bakal membantu penerima BPUM yang mengalami kesulitan.

“Kami kawal terus kalau ada yang mengalami kesulitan, karena bantuan ini one gate service,” ujar Herman Khaeron saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) di Swiss-belHotel Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Selasa (8/6/2021).

Karenanya, semua hal mengenai bantuan itupun dilaksanakan satu pintu melalui dinas koperasi setiap daerah di Indonesia.

Ia memastikan hingga kini penyaluran bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI tersebut masih berjalan.

Namun, Hero mengakui adanya pengurangan nilai bantuan yang diberikan, dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta.

“BPUM ini dialokasikan kepada 12 juta penerimaan manfaat, hingga kini belum ada pembicaraan untuk penambahan lagi,” kata Herman Khaeron.

Sebab, saat ini Komisi VI DPR RI mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2022 yang turut memuat perihal BPUM.

Sementara BPUM tahun ini telah selesai dibahas dalam RKP dan RKA K/L 2021 sehingga belum diketahui apakah jumlah penerima ditambah atau tidaknya.

Ia mempersilakan masyarakat yang belum pernah mendapat BPUM untuk mengajukan diri melalui dinas koperasi di daerah asalnya.

“Bagi yang pernah mendapatkannya pun diperkenankan mengajukan lagi untuk mengembangkan usahanya,” ujar Herman Khaeron.

sumber: tribun

 

Tags: