Disparitas Harga, Tata Kelola Pangan Belum Optimal

hermankhaeron.info – Kalangan Dewan mendapatkan fakta bahwa tata kelola pangan hingga saat ini belum optimal dikelola, sehingga perlu diperbaiki. Ini terkait adanya disparitas harga di tingkat petani dan harga di pasar yang cukup tinggi.

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam kunjungan kerja spesifik ke Pasar Johar Karawang dan Pasar Sederhana, Bandung, Jawa Barat, kemarin, (20/6).

Dia mengatakan, harga di pasar jauh lebih tinggi daripada harga di tingkat petani seperti cabe, di tingkat petani harga bawang Rp 8.000, tapi di pasar Rp 18.000. ”Siapa yang menikmati 10 ribu?” tanyanya serius kèpada media.

Di tempat yang sama, Herman Khaeron, wakil ketua Komisi IV menambahkan, pada umumnya harga pangan berada pada posisi stabil, namun posisinya stabil tinggi. Mayoritas yang mengalami kenaikan di antaranya daging, ayam, dan ikan. ”Daging sendiri masih pada posisi harga Rp 120.000 baik di Pasar Johar Karawang maupun Pasar Sederhana Bandung,” jelasnya.

Herman menambahkan, sesusungguhnya pasar menjadi domainnya Kementerian Perdagangan (Kemendag). ”Untuk ketersedian pangan kami melihat cukup! Sampai lebaran pun cukup, suplainya masih cukup walaupun ada fluktuasi harga,” tandasnya.

Herman mengatakan, intinya harus ada sinergi yang baik antara produsen (Kementerian Pertanian) dan penyalur (Kementerian Perdagangan). ”Dalam hal ini Komisi IV berencana melakukan rapat kerja gabungan dengan Komisi VI karena Kementerian Perdagangan merupakan mitra kerja Komisi VI,” ujarnya.

Usai meninjau Pasar Sederhana Rombongan melanjutkan perjalanan ke Gudang Bulog Cimindi dan Swalayan Super Indo Dago. (jr/jpnn)

sumber : indopos

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

“Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. “Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi,” lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. “Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin,” katanya.

sumber : republika

Demokrat Gelar Mancing Berkah Bersama Wartawan

hermankhaeron.info – Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menggelar kegiatan mancing bersama wartawan berhadiah dua paket umrah. Kegiatan tersebut merupakan cara partai berlambang bintang mercy itu dalam menjalin silaturahmi dengan awak media.

“Kita silaturahmi dengan media. Menjalin dan meningkatkan kualitas hubungan mutual, karena kita saling membutuhkan. Kami mencoba cara yang bukan sekadar ngobrol. Sebaliknya, kita bersantai dengan cara memancing bersama di bulan Ramadan ini,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono, Kamis (16/6/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Ibas itu, kegiatan Mancing Berkah Fraksi Demokrat diharapkan menjadi ajang memancing energi kebaikan dan kesabaran agar semakin memaksimalkan kontribusi kepada masyarakat banyak. Bukan untuk memancing kerusuhan.

Selain itu, untuk memancing semangat kerjasama dan kebersamaan antar media dan DPR. Mengingat keduanya saling membutuhkan untuk kepentingan masyarakat.

“Agar kita saling menjaga, karena media dan DPR saling membutuhkan. Wartawan butuh berita, kita juga, dalam banyak pekerjaan kita, butuh pemberitaan. Itu makna kedua,” katanya

Terakhir, sambung putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memancing rasa peduli, bekerja keras, dan memaksimalkan pengabdian.

“Ini sejalan dengan pesan Ketua Umum kita Pak SBY dan tagline partai, Demokrat Peduli dan Beri Solusi untuk Rakyat Lebih Sejahtera,” ujarnya.

Kegiatan memancing yang digelar di pemancingan Jagawana, Cipondoh, Kota Tangerang itu diikuti sejumlah wartawan cetak, online, televisi, dan radio, baik nasional maupun daerah. Kemudian, pimpinan dan angota Fraksi Demokrat, tenaga ahli serta staf sekretariat Fraksi Demokrat.

Sebelum lomba dimulai, Ibas memimpin pelepasan 500 ribu bibit ikan ke Situ Cipondoh. Disusul pimpinan Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto (Sekretaris Fraksi), Anton Sukartono Suratto, Wahidin Halim, Herman Khaeron, Dede Yusuf, Sartono Hutomo, dan lainnya.

Para Srikandi Demokrat (sebutan anggota parlemen perempuan Demokrat) seperti Dwi Astuti, Erma Suryani Ranik dan Vivi Sumantri juga ikut melepaskan bibit ikan.

500 ribu bibit ikan yang dilepas ke situ difasilitasi Herman Khaeron. Sementara pemancingan dan rumah makan disediakan Wahidin Halim.

Usai lomba, kegiatan dilanjutkan buka puasa bersama di RM Jaga Rawa dan Salat Maghrib berjamaah, serta pengumuman pemenang lomba. Sejumlah hadiah diraih staf sekretariat. Sedangkan kategori perolehan ikan terberat diraih Novi dari Radio Cakrawala dan Wening, fotografer zonalima.com.

Doorprize utama berupa dua tiket umrah (berlaku masing-masing untuk dua orang tanpa batas waktu) dimenangkan Syafri Ali dari Pikiran Rakyat dan wartawan Banten Pos. Hadiah diserahkan oleh Ibas, sedangkan paket umrah kedua diberikan Wahidin Halim.

“Semoga menjadi berkah, untuk yang menerima dan kita semua,’’ kata Wahidin Halim. 

sumber: okezone

Mahasiswa Perlu Jadi Kader Empat Pilar Kebangsaan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Herman Khaeron mengatakan para mahasiswa layak untuk diangkat sebagai kader Empat Pilar.

Ia mengatakan, tugas kader Empat Pilar itu, turut serta dalam menyampaikan makna dari Empat Pilar kepada masyarakat umum. Karenanya, ia pun getol melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, terutama kepada kalangan anak muda.

Kaum muda sebagai generasi penerus bangsa akan melanjutkan cita-cita Indonesia di masa depan. Sehingga, Empat Pilar Kebangsaan sangat tepat disosialisasikan kepada generasi muda tersebut.

“Kalau untuk generasi tua kan sudah pernah mendapatkan materi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan juga materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP),” katanya kepada wartawan, Selasa (14/6/2016).

Meski, menurutnya, sasaran sosialisasi Empat Pilar lebih cocok kepada kalangan anak muda, namun generasi tua pun tetap harus diingatkan tentang wawasan dan makna dari keempat pilar tersebut. “Penggalangan pelaksanaan Eempat Pilar memang seyogyanya dilakukan diberbagai segmen,” katanya.

Menurutnya, dengan merekrut kader Empat Pilar dari kalangan anak muda, baik itu mahasiswa maupun pelajar merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan lebih meningkatnya antuasiasme para mahasiswa dan pelajar untuk mendalami Empat Pilar Kebangsaan.

Terlebih, ditengah derasnya perkembangan zaman dan budaya luar yang masuk, membuat generasi muda seakan lupa dengan jati diri bangsanya. “Ini kita harus jadikan sebuah memontum yang tepat, supaya pelajar atau mahasiwa lebih tertarik dengan pancasila dengan berbagai caranya,” tandasnya.

sumber: fokusjabar

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengajuan pemakaian anggaran negara untuk membeli kapal markas dan pesawat patroli, dikesampingkan saja. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, mengemukakan, pemakaian anggaran untuk membeli kapal markas dan pesawat terbang patroli bukanlah sesuatu hal yang mendesak. Kabar keinginan membeli kapal markas ini sempat menimbulkan pertanyaan di media sosial. 

“Perhatikan keluhan masyarakat. Sangat kontradiktif daya beli masyarakat sedang rendah, justru pemerintah mengalokasikan kegiatan yg bersifat mercusuar seperti pesawat baru,” kata Khaeron, dalam rapat dengan pendapat KKP dengan Komisi IV DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan,  KKP lahir untuk mensejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan yang ketika itu belum ada institusi yang dikhususkan untuk mengurusi hal itu. Sehingga kegiatan dan pemakaian anggaran negara yang bersifat mercusuar itu dialihkan mengingat kondisi fiskal anggaran negara saat ini.

Sementara itu, Pudjiastuti menyatakan, “Masih kurang alokasi pembangunan masyarakat terutama untuk nelayan, seharusnya tidak dilakukan pemotongan anggaran seperti untuk bantuan pakan dan minapadi. Masih ada kegiatan yang tidak relevan seperti pengadaan kapal markas, pesawat patroli.”
Hampir semua instansi dan kementerian dipotong anggarannya karena capaian penerimaan anggaran negara di bawah target dan pemakaian anggaran negara untuk keperluan lain. 
Dokumentasi massa Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/4). Dalam demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Nelayan Nasional itu mereka meminta kesejahteraan nelayan di Indonesia lebih diperhatikan dan ditingkatkan.

Dokumentasi massa Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/4). Dalam demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Nelayan Nasional itu mereka meminta kesejahteraan nelayan di Indonesia lebih diperhatikan dan ditingkatkan.

Menurut anggota Komisi VII DPR, Edhy Prabowo, dengan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintahan saat ini, Pudjiastuti dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu memilih memodernisasi pengawasan atau memperbaiki taraf kesejahteraan kalangan nelayan tradisional di daerah-daerah.

Sebelumnya Pudjiastuti yang berlatar pengusaha itu ingin KKP memiliki jajaran kapal komando dan pesawat patroli untuk meningkatkan pengawasan sementara sarana-sarana fisik seperti itu sudah dimiliki instansi lain, di antaranya TNI AL dan TNI AU. 

Tentang ini, Komisi IV DPR, juga menginginkan apakah sudah ada kepastian persetujuan terkait anggaran tahun jamak karena diperlukan persetujuan yang pasti dari pihak Kementerian Keuangan. 
“(Pengadaan) ini cita-cita mulia tetapi belum ada kepastian, sudah adakah surat dari Kementerian Keuangan tentang boleh atau tidak tahun jamak itu,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, saat ini KKP di bawah kepemimpinan Pudjiastuti tampaknya lebih memilih memodernisasi pengawasan tetapi tidak ada upaya mendongkrak perikehidupan nelayan, di antaranya memperjuangkan nelayan-nelayan korban penggusuran. 

Tentang keinginan membeli sarana-sarana modern itu, Pudjiastuti berkilah telah berbicara dengan menteri keuangan untuk pembiayaan yang bersifat tahun jamak itu.

Sedangkan terkait pengadaan pesawat patroli, dia menyatakan, selama ini sudah bekerja sama dengan TNI AU, tetapi biaya BBM-nya sangat besar sehingga beban biaya itu bisa ditekan dengan memiliki pesawat patroli yang dimiliki KKP sendiri. Padahal harga BBM komersial dipastikan sama saja untuk siapapun.  

KKP yang dia pimpin menyatakan analisisnya, dari sisi pemakaian BBM, menggelar pesawat terbang patroli dinilai efisien ketimbang menggunakan kapal patroli. “Dua-duanya (pesawat dan kapal patroli) kami butuhkan, tetapi dengan memakai pesawat patroli maka bisa mengurangi agar patroli kapal laut tidak bisa jalan terus-menerus,” kata dia.

Akan tetapi, analisis lain dari dia menyatakan, dari satu tahun penghematan dengan membeli pesawat terbang patroli itu bisa digunakan untuk membeli kapal laut yang kecil-kecil. “Kalo kami dipaksakan beli kapal laut banyak-banyak, biaya operasinya juga besar-besar,” kata perempuan yang juga pengusaha penerbangan sewa itu. 

Sedangkan kapal markas, dia mengatakan, armada itu untuk memperkenalkan sektor kelautan dan perikanan sehingga dapat digunakan antara lain untuk bakti sosial, aktivitas pengobatan seperti rumah sakit dalam kapal, dan menunjukkan demonstrasi prosesing atau pengolahan ikan.

Hal ini telah lama sekali rutin dilaksanakan TNI AL dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya yang sifatnya gabungan dan terbuka untuk banyak instansi pemerintahan, LSM, ataupun perusahaan negara ataupun swasta yang ingin berpartisipasi. 

“Kita harus mempunyai kapal yang menampilkan dan meyakinkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia itu besar. Akan ada rumah sakit di dalam kapal dan prosesing untuk sekolah pengolahan,” kata dia.

Dia berkilah, bila meminjam kapal perang dari tentara kerap kali fasilitasnya tidak sesuai seperti kegiatan untuk bakti sosial, atau kapal-kapal patroli yang dimiliki KKP tidak juga dapat digunakan untuk itu. Selama ini misi dan visi KKP yang dia pimpin banyak didukung instansi lain, di antaranya TNI AL, polisi, dan lain-lain. 

sumber : antara

hermankhaeron.info – Komisi IV memutuskan menghentikan rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah berjalannya rapat. Hal itu disebabkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap menunjukkan sikap tak menghormati usulan anggota Komisi IV.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, Menteri Susi terkesan cuek dan melecehkan pendapat anggota dewan ketika menyinggung masalah pembelian enam pesawat seharga Rp900 miliar. Sehingga semua anggota sepakat untuk menskrosing sementara Raker yang dimulai pada pukul 13.00 WIB tersebut.

“Dia (Susi Pudjiastuti) melecehkan. Kita bicara, dia melecehkan. Kalau begitu, buat apa diteruskan rapat. Dan, semua anggota sepakat rapat ditunda,” kata Herman, ditemui di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto:Antara)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto:Antara)

Politikus Demokrat itu menyampaikan, mayoritas anggota komisi IV menolak rencana Menteri Susi tekait pengadaan sembilan pesawat yang diperuntukkan pengawasan wilayah laut Indonesia. Komisi IV menilai, pembelian tersebut tidak sesuai dengan anggaran dan kebutuhan.

‎Komisi IV, sebut Herman, menyarankan agar Menteri Susi mengalihkan anggaran pembelian kepada pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program prioritas KKP yang lebih pro nelayan agar dapat lebih menyejahterakan nelayan Indonesia.

“Disarankan agar menyelesaikan yang jadi prioritas, seperti pembelian alat tangkap cantrang, perbaiki aturan-aturan yang selama ini menyengsarakan nelayan. Jangan beli-beli pesawat segala. Kan bisa sewa dulu, kerja sama dengan TNI AU, TNI AL. Toh, bukan tupoksi KKP juga,” ucap Herman menjelaskan.

Selain itu, rencana pembelian pesawat memperburuk citra KKP di hadapan Komisi IV dari segi kebijakan yang dikeluarkan.‎ Sebab, banyak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi dianggap mempersulit nelayan.

“Situasi rakyat seperti ini, mari kita berkomitmen untuk rakyat. Banyak program dan kebijakan Menteri Susi yang berdampak buruk terhadap nelayan. Itu yang harus diselesaikan,” kata politikus Partai Demokrat itu.

sumber : metro

Harga Daging Tak Terkendali, Politikus Demokrat: Jangan Salahkan SBY

hermankhaeron.info – Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintah tidak menyalahkan pemerintahan SBY terkait kenaikan harga daging sapi yang sulit dikendalikan jelang puasa dan lebaran.

“Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya,” ujar Herman dalam pernyataannya, Senin (13/6/2016).

kata dia, dalam pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada lima komoditas pangan pokok beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmapnya.

Setiap tahun kata Herman semuanya dievaluasi.

Khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensusnya, sehingga sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton dan berapa harus di import.

“Progresnya jelas, setiap tahun import turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan import, itu pun terbatas karena tujuannya swasembada,”ujarnya.

Lebih jauh Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menjelaskan justru saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai.

Sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan import sangat terbuka bebas.

Namun, ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi.

Hal tersebut, kata dia, mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi dan tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Harga yang ada saat ini tergantung bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis dengan baik dan tidak mengabaikan spirit swasembada.

sumber : tribunnews

Herman Khaeron Ajak Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, E Herman Khaeron mengajak pemuda menjadi pelopor dalam pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Herman saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bagi pengurus dan anggota Karang Taruna se-Bandung Raya, di Atrium Utama Kampus Unisba, Kota Bandung, Sabtu (23/4).

Menurut Herman, partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah akan bisa diwujudkan dengan terciptanya generasi muda yang unggul dan mampu memahami dan mengamalkan empat pilar kebangsaan melalui penjabaran Pancasila.

Dikatakan Herman, jika pemuda mampu memahami dan mengamalkan Pancasila mulai dari pondasi ketuhanan, menjunjung tinggi nilai kemanusian, mampu menjaga persatuan termasuk dalam setiap perbedaan serta mampu menjabarkan keadilan dengan memihak pada kepentingan rakyat, maka pemuda akan menjadi pelopor dalam pembangunan daerah.

“Karang Taruna sebagai wadah organisasi pemuda semoga bisa menjadi pelopor dalam pembangunan daerah. Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini tentunya akan sangat bagus jika terus dilakukan sehingga diharapkan tidak ada lagi perpecahan seperti yang kini tengah banyak terjadi pada parpol dan organisasi,” tandasnya.

Herman menegaskan, ada banyak contoh perpecahan yang kini tengah melanda Indonesia. Bahkan, tak sedikit yang bermuara pada perpecahan antar suku dan agama. Padahal, Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan agama.

Dalam kesempatan tersebut Herman juga mencontohkan bagaimana dirinya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak reklamasi oleh Pemprov DKI. Alasannya menurut Herman adalah tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tertuang dalam sila ke-5 Pancasila.

“Inilah saatnya pemuda Indonesia bangkit dan aktif dalam pembangunan. Indonesia ke depan harus menjadi Indonesia seutuhnya. Dan ini hanya bisa dilakukan jika semua orang menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengacu pada pondasi-pondasi yang benar,” pungkasnya.

sumber : inilahkoran