Tiga Langkah Hadapi Potensi Ancaman Arus Barang Produk Pertanian

hermankhaeron.info – Sejalan dengan berlakunya pasar bebas, arus barang termasuk produk pertanian seperti bahan pangan pokok, semakin bebas dan mudah memasuki wilayah RI. Hal ini berpotensi menjadi ancaman bagi petani lokal dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pangan kita kepada asing.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan, kunci dalam menghadapi globalisasi adalah efisiensi usaha tani. Potensi ancaman dapat dihadapi dengan 3 langkah yang bersifat mikro yaitu meningkatkan jumlah produksi sehingga tercapai kecukupan pangan nasional dan meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki daya saing harga.

“Kemudian meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing kompetitif serta mengupayakan kontinuitas suplai pangan,” kata dia kepada wartawan, Selasa (3/10).

Secara makro, perlu regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk pengembangan industri alsintan dalam negeri.

Semua langkah tersebut tidak terlepas dari keberhasilan implementasi teknologi pertanian modern. Melalui kebijakan pemerintah yang mengutamakan keberpihakan kepada petani di antaranya dengan meningkatkan fasilitasi bantuan alat mesin pertanian secara signifikan, telah menggeser kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern.

“Modernisasi pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif, penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen,” jelasnya.

Kemudian penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi, penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumberdaya alam terutama air irigasi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Ditambahkan Herman, modernisasi melingkupi aspek pasca panen seperti sistem panen, pengolahan hasil dan pembuatan kemasan modern dan aman, tata niaga yang efisien, serta terus menerus menyempurnakan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi kegiatan usaha pertanian.

“Modernisasi pertanian mesti mampu menjamin ketersediaan suplai berdasarkan penataan masa panen dan teknik pengemasan hasil yang baik,” kata dia.

Modernisasi pertanian termasuk skim pembiayaan pada petani dan sistem penjaminan usaha tani melalui asuransi, sehingga petani mampu berproduksi dengan optimal.

sumber : daulat

Kang Hero Mengapresiasi Peran Serta Masyarakat Sekitar Yang Tanggap Terhadap Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai yang terjadi pada Kamis (21/09) lalu menghanguskan lahan lebih dari 40 hektare.

Petugas Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Darsono mengatakan, setelah kebakaran padam kini masih ada yang harus diwaspadai yakni kepulan asap dan api kecil dibawah batu. Api di balik batu, walaupun kecil tapi memiliki potensi bahaya yang besar.

Walaupun api berhasil di padamkan setelah 8 jam, kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Karena memasuki hari ke-3 setelah kebakaran masih banyak kepulan asap dan bereberapa titik api di bawah batu.

“Masih ada asap, ternyata ketika kita cek ke lokasi di bawah batu itu masih ada api,” katanya, Minggu (24/05)

Ia melanjutkan, api lama yang tersisa di bawah batu itu tersebar di beberapa titik karena kebakaran yang terjadi pun tersebar kurang lebih di 4 titik.

“Di setiap titik kami temukan dan langsung dipadamkan, dan kalau ada asap sekecil apapun itu juga kita padamkan. Karena, kalau tidak cepat-cepat diamankan api-api kecil itu berpotensi menimbulkan kebakaran lagi,” ujarnya.

Namun, pemadaman sisa api itu bukan tanpa kendala, ia mengaku, keterbatasan alat sempat menyulitkan proses pemadaman.

“Api itu kan adanya di bawah batu, mengangkat batunya yang sulit. Karena kita hanya mengandalkan tangan dan peralatan yang ada,” katanya.

Kepala Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin mengatakan, api mulai terlihat sekitar pukul 15.00 Wib di Batu Saheng Dusun Binakarya Pakuncen Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.

“Kebakaran menyebabkan sebagian tegakan semak belukar tegakan sonokeling dan beberapa bagian tanaman restorasi terbakar,” terangnya.

Sementara, Anggota DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi peran serta masyarakat sekitar yang tanggap terhadap kebakaran hutan.

“Setelah berbicara dengan petugas TNGC, katanya masyarakat disini ikut membantu pemadaman api. Ini kan luar biasa,” katanya, ditemui saat kunjungannya ke awasan TNGC.

Ia menyatakan, penanganan kebakaran hutan tidak hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi tetapi tindakan pencegahan pun perlu ditingkatkan.

“Vegetasi di sekitar, rawan terbakar saat musim kemarau dan medannya berat sekali karena berbatu-batu, ini pasti mempersulit pemadaman api,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan kawasan sekitar dijadikan objek patiwisata sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.

“Wisata Batu Luhur ini lingkungannya sangat terawat dengan baik. Padahal, objek wisata ini dekat sekali dengan lokasi kebakaran. Kita bisa lihat, pariwisata dapat mencegah kebakaran, karena masyarakat sekitar ikut mengelola, dan manfaat ekonominya pun cukup tinggi,” katanya. (Johan)

sumber: cirebontrust

Herman Khaeron Pada KAHMI Forever: Generasi Kuat Harus Ditunjang Kesehatan Rohani dan Jasmani

hermankhaeron.info – Generasi bangsa yang kuat tak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga mesti ditunjang kesehatan rohani dan jasmani. Sehingga potensi yang ada akan semakin berkembang dan pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan bangsa.
 
Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Komisi IV DPR RI, Dr Ir H E Herman Khaeron saat memberikan sambutannya di depan ratusan peserta KAHMI Forever Jalan Sehat (KFJS) di Halaman Masjid Syiarul Islam Kuningan, Minggu (24/9/2017).
 
Kegiatan yang digagas Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) bertema “Sehat Jasmani dan Rohani Jangan Lelah Merawat Indonesia tersebut juga dihadiri Bupati Kuningan, Acep Purnama, dan para bakal calon bupati yang akan berlaga di pilkada tahun 2018.
“Seharusnya kan begitu, kita tidak hanya harus pintar tapi badan harus sehat dan enerjik. Pendidikan tinggi harus ditunjang dengan kesehatan jasmani dan rohani, maka akan tercipta generasi bangsa yang unggul,” kata Herman.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengapresiasi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan olahraga. Salah satunya kegiatan KFJS yang diprakarsai KAHMI Kabupaten Kuningan.

 
“KAHMI harus terus berusaha memberikan kontribusi untuk bangsa ini melalui berbagai kegiatan positif termasuk dalam kegiatan olahraga,” ujar Herman.
 
Tidak hanya sekedar olahraga, lanjut Herman, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang efektif dalam membangun komunikasi dan kebersamaan antar sesama alumni HMI mengingat jumlah anggota KAHMI kalau secara nasional itu sangat banyak jumlahnya.
 
“Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dengan adanya kegiatan ini. Kebersamaan dan silaturahmi menjadi kekuatan KAHMI yang tidak terputus dari masa ke masa,” pungkas Herman.(Inez/Grapol)
 
sumber: gragepolitan.com

Keterlibatan TNI dalam Program Upsus Kementan Dinilai Sah-sah Saja

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron menegaskan program beras untuk rakyat pra sejahtera (rastra), dulu dikenal sebagai raskin harus tetap dilaksanakan pemerintah meskipun telah ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam Diskusi bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Pangan” di Gedung Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9), dia mengatakan Raskin/Rastra tidak hanya berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi, namun juga sebagai stabilisator harga.

Raskin/Rastra juga merupakan “buffer stock” nasional sebagai antisipasi terjadi peningkatan kebutuhan pangan secara mendesak, diantaranya jika terjadi gagal panen dan bencana alam. “Oleh karenanya, program Raskin (Rastra ) tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan pangan yang cukup ketersediaannya, terjangkau (fisik dan ekonomi), dan aman di konsumsi,” katanya.

Menurut dia, Bulog telah memiliki sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga, dalam pelaksanaan program Raskin/Rastra, dapat dilakukan secara tepat waktu serta harga yang terjangkau dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Herman menjelaskan ada empat peranan dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan di Indonesia, sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan.

Pertama, suatu kewajiban bagi pemerintah dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. “Jadi mau di mana pun orangnya, mau di manapun beras dikirim, harganya harus stabil. Itu yang diinginkan UU nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan,” katanya.

Kedua, mengelola distribusi pangan pokok, tambahnya, pemerintah wajib mendistribusikan pangan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen. Untuk itu, dia mengapresiasi peran Perum Bulog yang bertugas mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia. “Kalau tidak ada Bulog siapa yang distribusikan? Pedagang? Harganya pasti mahal. Kalau tidak ada Bulog maka harga di Puncak Jaya pasti bisa sampai Rp30.000. Jadi mengelola distribusi tidak gampang,” imbuhnya.

Ketiga, mengelola cadangan pokok. Salah satu bukti pengelolaan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melebarkan tupoksi Bulog. Sehingga, Bulog tidak hanya mengurusi beras, namun juga beberapa pangan lainnya. Keempat, mewujudkan pangan yang bergizi bagi masyarakat. “Ini lah kenapa saya sering mengkritisi pergantian rastra terhadap BPNT. Karena keempat persoalan ini tidak bisa digantikan oleh kartu. Ini harus berwujud. Harus menjadi strategi pengelolaan pangan yang berwujud. Tidak bisa dalam bentuk kartu. Kartu kredit saja macet. Lalu siapa yang mendistribusikannya?” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Herman, pemerintah harus memperjelas posisi Bulog pasca implementasi program BPNT, serta harus ada jaminan outlet untuk menyalurkan serapan gabah petani. “Semua upaya dan program peningkatan ketahanan pangan nasional harus melibatkan Bulog yang memang sudah memiliki sistem dan mekanisme yang terintegrasi, serta infrastruktur yang lengkap hingga ke daerah-daerah terpencil,” kata politisi Partai Demokrat itu.

sumber: neraca.co.id

Selama 10 Tahun, Indonesia Kehilangan 5 Juta Petani

hermankhaeron.info – Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan profesi petani di Indonesia akan punah, sepertinya bukan mengada-ada.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, jumlah rumah tangga petani di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan sensus tahun 2000, jumlahnya mencapai 31 juta.

Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan 10 tahun kemudian. Tahun 2010, jumlah rumah tangga petani tersisa 26 juta jiwa.

“Berarti dalam kurun waktu 10 tahun, petani di Indonesia berkurang 5 juta rumah tangga petani,” katanya kepada trubus.id, Kamis (21/9/2017).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, meningkatnya jumlah populasi penduduk Indonesia setiap tahunnya sebesar 1,49 persen, tidak mampu menahan lanju penurunan jumlah petani.

Ia khawatir, penurunan jumlah petani akan semakin signifikan jika lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian, dialihfungsikan untuk hal lain.

Dia pun meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan jurus-jurus jitu agar kalangan pemuda tertarik menjadi petani. “Saya sudah sering teriak, agar dilakukan regenerasi petani,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, salah satu caranya dengan melakukan modernisasi bidang pertanian, sehingga menarik minat pemuda untuk menggeluti profesi petani.

Khusus untuk tenaga penyuluh pertanian kinerjanya harus ditingkatkan. Ia melihat, selama ini cara kerja penyuluh pertanian monoton dan tidak dapat menerjemahkan dengan tepat, sehingga anak muda enggan jadi petani.

Dia mencontohhkan, para penyuluh harus dapat menjelaskan kepada pemuda bahwa profesi petani dapat memberikan kesejahteraan bagi hidup, juga akan ditemukan hal-hal yang baru. “Misalnya, dengan membudidayakan jagung, bisa dibuat makanan ringan atau produk makanan lainnya. Kasih tahu pemuda bahwa profesi petani itu bergengsi, tidak seperti yang dibayangkan,” tukasnya. [AG/AS]

sumber: trubus

Kang Hero Mengecek Langsung Serangan Hama Wereng Di Cirebon

“Saya cek langsung serangan hama wereng klowor/kerdil rumput/kerdil hampa, di Kaliwedi, Gegesik, dan Susukan Cirebon.

Situasinya harus ada penanganan secara khusus dan serius karena sudah masif. Petani harus dibantu dan beri solusi jalan keluarnya secara komprehensif. Terimakasih kepada Dirjen Tanaman Pangan dan jajaran kementan bersama TNI segera tangani masalah ini.”

Kang Hero Kecam Pejabat yang Berikan Laporan Asal Bapak Senang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir Herman Khaeron MSi meminta kepada Dinas Pertanian di daerah untuk tidak memberikan laporan asal bapak senang (ABS) terkait sawah yang mengalami gagal panen karena hama.

Pasalnya, kata pria yang yang akrab disapa Hero ini, dirinya memperoleh data dari Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa di Kebupaten Cirebon yang gagal panen hanya beberapa hektare saja.

Sementara, lanjut Hero, laporan dari petani di lapangan justru sawah yang mengalami gagal panen jumlahnya ribuan hektare. Akibatnya, lanjut Hero, para petani tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

Apa yang terjadi di lapangan, kata politisi Partai Demokrat ini, sangatlah berbeda sekali dengan yang dilaporkan. Padahal penyampaian data laporan tersebut hanya beberapa hektare saja. Akan tetapi, permasalahan yang sebenarnya yang terkena hama dan puso di Kabupaten Cirebon ini ribuan hektare.

“Sampaikanlah data yang benar yang ada di masyarakat, supaya itu menjadi pemikiran kami. Jangan sampai salah mengambil keputusan dan mengambil anggaran. Misalkan, kalau datanya yang di sini 1000 hektare yang terkena puso laporkan 1000, jangan dilaporkan satu hektare. Kalau 1 hektare yang dilaporkan maka kami implementasinya satu hektare,” kata Herman Khaeron, Minggu (17/9).

Menurut anggota DPR dari Dapil Cirebon-Indramayu ini, penyampaian informasi publik yang tidak benar merupakan kejahatan besar. Padahal, pemerintah difungsikan untuk melayani masyarakat. Dengan adanya penyampaian data yang tidak benar ini maka peran pemerintah pun menjadi tidak efektif.

“Nanti masyarakat yang menderita akibat dari laporan yang tidak sesuai ini. Peran dari pemerintah pun tidak efektif. Mereka menganggap, kita tidak melayani masyarakat padahal datanya yang tidak sesuai,” ujar Hero.

Dia juga meminta pemerintah pusat untuk memberi sanksi bagi mereka yang memberikan data yang tidak akurat atau asal bapak senang (ABS) karena menimbulkan kerugian bagi rakyat. “Kalau kerjaannya cuman asal bapak senang percuma kita kerjakan lagi, nanti yang susah rakyat,” katanya. (cecep)

sumber: radarcirebon

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – ‎Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron mengaku kehilangan atas wafatnya Azhar Romli. Padahal dirinya sempat mengikuti rapat bersama almarhum sebelum legislator Golkar itu meninggal.

“Keluarga besar Komisi IV ‎DPR tentu merasa kehilangan atas wafatnya Pak Azhar Romli. Tadi malam kami masih bersama-sama konsinyering UU SBT dan KKHE,” kata Herman melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).

Herman mengaku sempat mengingatkan Azhar Romli untuk makan malam sebelum memulai rapat di Komisi IV.

Dia pun melihat tidak ada tanda-tanda sebelum Azhar Romli menghembuskan nafas terakhir.

“‎Jam 19.00 WIB saya minta Pak Azhar untuk makan malam dulu,” ujarnya.

Herman tidak memungkiri bahwa sebagai legislator, Azhar merupakan sosok yang patut dicontoh.

Menurutnya, politikus yang Dapilnya di Bangka Belitung merupakan sosok yang rajin ikut rapat di komisi dan memiliki pandangan-pandangan secara konstruktif.

“‎Pada waktu saya pimpin kunjungan kerja ke Provinsi Babel yang merupakan dapilnya, masyarakat juga mengenal beliau. Dan selama ini aktif membantu masyarakat,” ujarnya.

‎”Semoga segala amal baiknya membawa almarhum di sisi Allah SWT, dan surgalah tempatnya,” tandasnya.

sumber: tribun