KKP Bagikan Gillnet Millenium ke Nelayan Indramayu

hermankhaeron.info – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memberikan bantuan alat penangkapan ikan (API) gillnet millenium sebanyak 5 paket ke nelayan Indramayu.

API tersebut terdiri dari 4 paket gillnet millenium permukaan PA monofilamen panjang 500 meter dan 1 paket gillnet millenium pertengahan PA multifilamen panjang 500 meter.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada nelayan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Direktur Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Saifuddin di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dadap, Kabupaten Indramayu, Selasa (16/5).

Sjarief menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus dalam penggantian API yang tidak ramah lingkungan untuk kapal di bawah 10 GT. ” Kita saat ini sedang berkeliling untuk membagikan API pengganti cantrang yang ramah lingkungan kepada para nelayan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pemberian bantuan ini dilakukan secara bertahap. Untuk kapal di atas 10 GT proses penggantian API akan dibantu fasilitasi dengan perbankan.

“Target bulan Agustus 2017 semoga selesai, pengadaan sedang berjalan” kata Sjarief optimis.

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief juga melakukan peninjauan lapangan di PPI Dadap, menerima secara langsung proposal pengajuan bantuan nelayan dan berdialog dengan puluhan nelayan. (CP)

sumber: kkp.go.id

Kang Hero: Petani Gagal Panen Harus Dapat Bantuan

hermankhaeron.info – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron akan upayakan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen. 

Mengingat tidak sedikit wilayah di Kabupaten Cirebon yang mengalami gagal panen, diantaranya Kecamatan Panguragan, Gegesik dan Kaliwedi, Suranenggala dan Kapetakan. 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyampaikan, bagi petani yang mengalami gagal panen, baik yang diakibatkan oleh kebanjiran, puso, wereng dan hama lainnya harap melaporkan pada dinas terkait. Untuk kemudian dilaporkan pada Kementerian Pertanian agar mendapat bantuan. 
“Kami di DPR akan berupaya mendorong kementerian agar memberikan bantuan pada petani, agar tidak merugi dan terus berproduksi. Selain itu kita juga harus memikirkan bagaimana caranya memberantas hama padi,” paparnya.
Ia menegaskan, bagi masyarakat yang merasa berat sekali untuk memproduksi atau menanam padi kembali karena terserang hama atau yang lainnya, maka dipersilakan untuk melaoprkannya ke Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. ia juga meminta agar dinas yang bersangkutan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
“Dan ini pun akan saya bahas sebagai aspirasi supaya mendapatkan perhatian khusus. Kami akan meminta Tim Kementerian Pertanian untuk segera turun juga ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon,” ujar Hero.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, H Ali Efendi menyampaikan, terjadinya gagal panen di daerahnya pertama diakibatkan karena iklim yang ekstrem. Kedua karena siklus tanam yang terus menerus sehingga terdapat hama wereng yang rata menyerang daerah pantura.
Ia menjelaskan, dari data yang sudah masuk ke pihaknya, tercatat 750 hektare lahan sawah yang mengalami gagal panen tersebut. Dan kerugian yang dialami petani pun secara keseluruhan ditaksir hingga miliaran rupiah. “Nanti akan kita usulkan ke kementerian daerah-daerah yang terkena puso atau serangan beratlah ya,” kata Ali.
Untuk mengantisipasi tidak terjadi hal yang serupa, Ali menyarankan dan sudah menyebar surat kepada seluruh camat, UPT Pertanian, maupun penyuluh di daerahnya agar pengolahan tanah dilakukan secara serempak. 
Kemudian, untuk segera menyingkirkan atau membakar jerami-jerami bekas memanen padi. Karena, kata dia, hama wereng muncul dari jerami yang tak segera disingkirkan dari lahan padi.
“Ya upaya kita di antaranya sudah melakukan penyuluhan dan menyurati camat, UPT, dan penyuluh untuk pertama pengolahan tanah dan tanam serempak, kedua untuk segera membakar singgaang-singgang (jerami, Red),” kata Ali.
Sebelumnya, gagal panen di Kabupaten Cirebon meluas ke daerah-daerah lumbung padi di daerah ini. Terjadinya gagal panen tersebut diduga karena iklim ekstrim yang merupakan fenomena siklus 12 tahunan. Sebab hal itu juga terjadi terakhir pada 2005 lalu. (ari)

Alasan Uni Eropa Larang Impor MInyak Sawit Indonesia Dinilai Tidak Objektif

hermankhaeron.info – Pimpinan Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian optimistis Indonesia bisa mencapai target menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun sehingga pemerintah mencanangkan tahun 2045 sebagai tahun keemasan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan optimisme itu mempertimbangkan potensi luas wilayah pertanian yang ada. Meski begitu, ia melihat ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan dituntaskan.

“Tantangan ke depan adalah perlu peningkatan penguasaan dan penggunaan teknologi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dan percepatan masa panen,” kata Herman Khaeron di Cirebon, Rabu (17/5/2017).

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah menyebabkan banyak orang mengubah fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain. Menurut Herman, tantangan itu harus diselesaikan secepatnya agar hasil panen pangan melimpah dari tahun ke tahun.

“Kita ini tinggal di daerah tropis yang setiap saat bisa menghasilkan dan memproduksi hasil pertanian,” kata Herman.

Di lain pihak, Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan Indonesia selalu surplus dalam memenuhi target hasil pertanian.

“Tahun lalu hasil pertanian ditargetkan sebanyak 79 juta ton, yang kita capai lebih, yaitu 79,6 juta ton. Tahun ini kita tingkatkan lagi target hasil pertanian menjadi 85 juta ton,” kata Pending.

sumber: kbr.id

Herman Khaeron Hadiri Gerakan Masyarakat Pesisir Cinta Terumbu Karang di Bintan

hermankhaeron.info – Herman Khaeron, atau yang lebih akrab dengan panggilan Kang Hero, menghadiri acara Gerakan Masyarakat Pesisir Cinta Terumbu Karang yang di gelar di Bintan , pada 13-14 Mei 2017.

Kang Hero memberikan apresiasi kepada Bupati Bintan yang dalam konsepsi pembangunannya memperhatikan lingkungan lautnya. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Di Pulau Busung Mentigi selepas melepas tukik dan melakukan transplantasi terumbu karang bersama IPKANI dan Masyarakat.

Anak-anak laut yang sangat paham dengan lingkungan laut, adalah generasi penjaga masa depan laut Indonesia.

Melepas tukik ke laut bebas, semoga dapat menjelajahi lautan dan kembali untuk bertelur di tempat yang sama.

Melihat kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Mapur yang sangat indah.

Kang Hero Apresiasi Pembentukan Satgas Pangan

hermankhaeron.info – Pembentukan Satgas Pangan diharapkan dapat mengawasi lonjakan harga pangan di pasaran. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di sela-sela acara penyerahan bantuan alat pertanian dan Upaya Khusus (UPSUS) di Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jabar, Rabu (17/5).

Herman Khaeron mengatakan, pembentukan Satgas Pangan untuk mengawasi harga sejumlah bahan pangan di pasaran sangat baik dan sudah sesuai dengan UU.

Dengan adanya Satgas pangan ini, diharapkan harga sejumlah bahan pangan yang biasanya melonjak cukup tinggi jelang bulan Ramadan dan Idulfitri dapat teratasi.

“Satgas Pangan dibentuk untuk mengawasi situasi harga di pasar. Kalau wajar-wajar saja tidak masalah, tapi biasanya para spekulan menjelang momen tertentu di mana permintaan pasar meningkat itu mereka mainkan,” kata Herman.

Lanjut Herman, Satgas Pangan ini dapat memberikan efek jera bagi para spekulan atau pemain pasar untuk tidak menaikkan harga sembako melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah

Lebih lanjut, Herman berharap ke depannya Satgas Pangan ini bisa dibentuk menjadi satu instrumen khusus yang menangani para spekulan atau pun pemain pasar.

“Ke depan bukan hanya satgas, tapi secara reguler, secara organik dibentuk direktorat khusus untuk menangani spekulan,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.

sumber: merahputih.com

Komisi IV DPR Apresiasi Langkah Penghentian Plastik Berbayar

hermankhaeron.info – Jelang Ramadhan, harga barang-barang kebutuhan pokok mulai merangka. Setidaknya harga daging, telur, cabe, dan bawang mulai mengalami kenaikan, meski belum terlalu besar.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan pemerintah untuk segera mencari jalan jitu menekan kenaikan barang-barang tersebut agar tidak memberatkan masyarakat, utamanya umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

Herman meminta, pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak melulu bertumpu kepada pasokan. Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pasokan yang memadai juga tidak bisa menurunkan harga barang kebutuhan pokok menjadi normal kembali.

“Meski produksi mencukupi, belum tentu harga bisa stabil. Ini yang selalu saya ingatkan bahwa banyak instrumen yang menyebabkan harga akan naik di Ramadhan dan Idul Fitri,” terang politisi Demokrat ini, Jumat (12/5).

Buat umat Islam, lanjut Herman, Ramadhan dan Idul Fitri adalah momentum spesial. Makanya, pendekatan terhadap stabilitas harga pangan harus menyesuaikan kebiasaan dan kultur yang selama ini berlaku secara khusus di masyarakat.

Pada Ramadhan dan Idul Fitri, terangnya, banyak pedagang yang mengurangi barang jualannya sejalan dengan mengurangi waktu kerja mereka. Bahkan, sebagian pedagang stop berjualan demi fokus menjalankan ibadah di Ramadhan dan mempersiapkan Lebaran Idul Fitri.

Pada saat yang sama, masyarakat membeli persediaan pangan yang berlebih. Ini biasanya terjadi H-10 dan H+10 Idul Fitri. Kemudian, budaya mudik juga menggeser peta konsumsi. Konsumsi di daerah perkotaan seperti Jakarta akan turun drastis, sedangkan di daerah pedesaan akan meningkat.

“Pertanyaanya, jika suplay melimpah tetapi terjadi kondisi seperti ini, bagaimana solusinya? Siapa yang akan menggantikan pedagang di pasar? Siapa juga yang menggeser suplay ke daerah tujuan mudik?” tanya Herman.

Selain itu, tambahnya, selama Ramadhan dan Idul Fitri, daya beli masyarakat biasanya meningkat. Pilihan terhadap pangan yang berkualitas lebih penting dan biasanya kenaikan harga dianggap menjadi hal yang biasa.

“Namun, seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 18/2012 tentang Pangan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menjaga pangan agar tersedia dan terjangkau secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang. Ini pula merupakan bentuh pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan pangan sebagai hak azasi manusia,” jelasnya.

Makanya, Herman meminta pemantauan harga pangan di pasar dan pergeseran daerah konsumsi harus cermat dan terukur. Penurunan suplay yang diakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha pangan juga harus diperhitungkan. [ian]

sumber: rmol.co

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan agar memiliki kapal khusus untuk wisata untuk mempermudah wisatawan melihat keindahan alam nan eksotis yang dimiliki Bintan.

“Pemerintah daerah (Pemda) harus memiliki kapal pariwisata yang kemudian dikelola langsung oleh masyatakat, seperti di Pulau Mapur ini,” kata Herman Minggu (14/5/2017) kemarin.

Ia menerangkan, hasil kunjungannya ke pulau terluar tersebut ditemukan sangat banyak potensi pariwisata yang perlu dikembangkan. Salah satunya bebatuan di tepi pantai yang terssusun rapi secara alami. Menurutnya, sangat disayangkan kalau dibiarkan begitu saja. Jika pemerintah dan masyarakatnya lebih aktif, ini bisa menjadi modal untuk mendatangkan wisatawan dari luar.

“Saya sudah lihat sendiri begitu indahnya bebatuan yang tersusun rapi itu, benar-benar indah. Jika dikelola dengan baik ini bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak,” ujar Herman.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa di Pulau Mapur kondisi alam dengan hutannya masih sangat terjaga. Begitu juga dengan serta pasir putih dan karang-karang yang eksotis akan menarik perharian pengunjung untuk berlibur.

“Saya harap pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mengembangkan potensi alam yang masih terpendam ini. Saya akan dukung sepenuhnya untuk demi meningkaktkan perekonomiam masyarakat,” harap Herman.

sumber: batamtoday

Reforma Agraria Bersinergis dengan Program Cetak Sawah

hermankhaeron.info – Program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sangat bersinergis dengan program cetak sawah yang sudah bergulir. Tanah objek reforma agraria (TORA) akan diredistribusi sebagian untuk sektor pertanian.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengemukakan, program TORA dan cetak sawah bisa saling dukung. Komisi IV sendiri sudah mencanangkan pengadaan lahan pertanian kepada Menteri Pertanian yang salah satunya adalah untuk cetak sawah baru. Tahun lalu sudah 130 ribu hektare lahan diadakan. Tahun ini akan diadakan lagi 80 ribu hektare lahan baru untuk pertanian.

“Kalau disinergiskan dua program ini, bisa saling dukung mengatasi keterbatasan lahan dan dana yang dihadapi para petani. Pemerintah bisa membuka lahan bagi rakyat. Program TORA pada prinsipnya sama dengan program pemerintahan sebelumnya, yaitu pengalihan tanah negara bebas untuk masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana secara teknis administratif bisa didistibusikan kepada masyarakat,” ungkap Herman di ruang kerjanya Rabu (10/5/2017).

Tanah negara bebas, sambung Anggota F-PD ini, adalah tanah yang free, clear, and clean. Tanah ini sudah dinyatakan bebas dari konflik. Dulu di era ORBA, ada program transmigrasi yang memberikan efek luar biasa terhadap ketersediaan pangan, karena memang didistribusi khusus bagi para transmigran yang basisnya meningkatkan produksi pangan. “Program itu terus berlanjut hingga era Pak SBY dan Jokowi. Program ini sangat realistis,” tutur Herman.

Saat ini, kata politisi dari dapil Jabar VIII itu, ada TORA seluas 4,9 juta hektare yang bisa diberikan kepada masyarakat. Selain itu, masih ada 124 juta hektare lahan kehutanan milik negara. Lahan ini juga free, clear, and clean adalah hutan negara. Program ini, sekali lagi, didasarkan pada UU Pokok Agraria tahun 1960 yang memberi dasar terhadap reforma agraria. Setiap pemerintahan selalu melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat.

“Dari sisi ketersediaan tanah maupun regulasi sudah memadai untuk melakukan program ini. Pada zaman Pak SBY dicanangkan 1 juta hektare. Zaman Pak Jokowi dicanangkan redistribusi tanah sebesar 9 juta hektare. Nah, apakah 9 juta ini bisa tercapai, tentu bergantung pada situasi terkini, bagaimana pengalihan tanah negara bebas ini disertifikasi kemudian menjadi tanah rakyat. Memang tidak mudah dan tidak sederhana pengalihannya. Lahan-lahan tersebut ditujukan untuk memudahkan usaha rakyat,” papar Herman.

Ditambahkannya, pada tahun 2045 dengan asumsi penduduk Indonesia mencapai 300 juta, tentu butuh tambahan lahan baku pertanian sekitar 15 juta hektare. Bila kini sudah ada 7,5 juta hektare, maka butuh 7,5 juta hektare lagi. Tinggal sekarang seberapa kuat negara dalam reforma agraria ini, mampu menyediakan tambahan lahan pertanian untuk swasembada dan mewujudkan kedaulatan pangan.

“Tantangan ke depan semakin besar. Jumlah air semakin sulit, perubahan iklim semakin ekstrim, dan hama pengganggu tanaman bermunculan. Banyak sekali persoalan sektor pertanian ke depan, selain masalah lahan,” ungkap Herman. (mh)/foto:kresno/iw.

sumber: dpr.go.id