Herman Khaeron Apresiasi Penyaluran Rastra di Lebak

hermankhaeron.info – Resolusi menentang industri kelapa sawit yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa hanya untuk menjatuhkan harga sawit Indonesia.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Kamis (27/4). Herman menyatakan mendukung sikap tegas Menteri Pertanian, Andi Arman Sulaiman, menentang sikap negara-negara Eropa itu.

“Ini jelas motif Parlemen Uni Eropa soal persaingan dagang internasional. Dimana negara Eropa ingin menjatuhkan produk sawit kita,” kata Herman.

Kecurangan Eropa semakin jelas terlihat dari niat dikeluarkannya sertifikasi tunggal untuk produk sawit dengan menggunakan kriteria mereka.

“Tentunya ini hanya menguntungkan sepihak bagi Eropa, dan bisa mematikan usaha kebun sawit rakyat di Indonesia,” jelas politikus Partai Demokrat ini.

DPR sendiri, khususnya Komisi IV, sedang gencar menyelesaikan isu deforestasi, dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) alih fungsi hutan.

“Kita sudah meminta aparat penegak hukum menindak tegas para perambah kawasan hutan terutama korporasi. Dan jika terbukti, maka meminta pemerintah mencabut izinnya. Saatnya UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijalankan secara konsisten,” kata Herman.

Herman mengajarkan Parlemen Uni Eropa, sawit adalah solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai pengganti bahan bakar migas, batubara, dan nuklir.

“Kalau bicara pemanasan global, sawit solusinya untuk mengurangi itu,” kata Herman.

Herman menegaskan, Eropa harus menghormati Indonesia. Sebab Indonesia sedang berusaha menekan deforestasi.

“Indonesia sedang melakukan upaya mensejahterakan rakyat miskin disekitar huta. Ada 16 juta orang yang hidupnya tergantung pada sektor kelapa sawit, dan 41 persen kebun sawit itu milik rakyat,” kata dia.

“Apapun keputusan asing tidak boleh mencampuri kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Tinggal bagaimana diplomasi kita perkuat agar semua ini tidak mengganggu perekonomian nasional,” tukasnya.[dem]

sumber: rmoljakarta.com

DPR Apresiasi Taman Teknologi Pertanian Desa Nglanggeran

hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi Taman Teknologi Pertanian Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berhasil mengembangkan kawasan pertanian terpadu.

Kawasan pertanian terpadu ini memanfaatkan inovasi teknologi modern berbasis kakao, kambing dan sumber daya lokal dan konsep agro widya wisata.

“Nglanggeran ini dapat dicontoh daerah lain dan ditingkatkan sebarannya di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat mengunjungi Nglanggeran, Gunung Kidul, Kamis.

Ia mengatakan hasil dari pengembangan taman teknologi pertanian mulai dari kakao yang bisa menghasilkan kakao menjadi olahan cokelat yang memiliki nilai ekonomi tinggi, peternakan kambing etawa dan terintegrasi dengan kawasan wisata.

“Kawasan dikembangkan, sehingga dapat menjadikan penghasilan ekonomi bagi warga,” katanya.

Herman mengatakan pengembangan TTP bisa meningkatkan kesejahteraan warga. “Potensi-potensi lokal seperti ini yang harus dikembangkan,” kata dia.

Bupati Gunung Kidul Badingah mengatakan, adanya TTP Nglanggeran mampu sebagai penggerak perekonomian masyarakat. “Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

sumber: antara

Nglanggeran Jadi Pilot Project Taman Teknologi Pertanian di Indonesia

hermankhaeron.info – Desa Nglanggeran didaulat menjadi pilot project pembangunan Taman Teknologi Pertanian di Indonesia karena berhasil membangun model percontohan kawasan pertanian terpadu dengan memanfaatkan inovasi teknologi modern berbasis kakao, kambing, dan sumber daya lokal dan konsep agro widya wisata.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi terbangunnya Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul dengan baik, sehingga pilot project TTP Nglanggeran ini dapat dijadikan contoh untuk pembangunan kawasan pertanian terpadu di Indonesia.

“Nglanggeran ini supaya dapat dicontoh untuk daerah lain, ditingkatkan sebarannya di Indonesia, dan disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan lokal,” ujar Herman, Kamis (27/4/2017) dalam kunjungan lapangannya bersama segenap anggota Komisi IV DPR RI ke Nglanggeran.

Herman mengatakan, Nglanggeran berhasil mengembangkan pengembangan kakao menjadi berbagai produk coklat yang bernilai ekonomis yang tinggi.

Dari bidang peternakan, kambing etawa menjadi kambing unggulan dari Nglanggeran, dalam integrasi kawasan wisata.

“Potensi-potensi lokal seperti ini yang harus dikembangkan, sehingga dapat menjadikan penghasilan ekonomi bagi warga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Herman.

sumber: tribun

Herman Khaeron Petani dan Pabrik Semen Harus Duduk Bersama

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai masyarakat dan pabrik semen Indonesia harus duduk bersama sambil menunggu Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan serta kementerian terkait melakukan kajian.

Saat ini, sejumlah kementerian tengah melakukan penilaian terhadap zona cadangan air tanah atau cekungan air tanah (CAT) Watuputih air di wilayah Kendeng terkait penambangan kawasan karst.

“Didudukkan bersama antara petani kendeng dan pihak pabrik semen, sambil menunggu studi KLHS (Kajian lingkungan hidup Strategis) dan dilanjutkan studi geologi,” kata Herman di sela kunjungan ke Taman teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta Kamis (27/04/2017).

Pihaknya menghormati dan merespons aspirasi masyarakat. “Pabrik semen sudah jadi dan ini adalah milik negara, dan pembangunan keniscayaan,” tuturnya.

Sebelumnya upaya pro kontra pabrik Semen Indonesia di sekitar Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, masih terus terjadi.

sumber: kompas

Banyak Kawasan Hutan Beralih Fungsi Jadi Sawah dan Ladang

hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat panitia kerja membahas mengenai cetak sawah dan perluasan lahan pertanian. Rapat digelar bersama dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Pemana.

“Sampai saat ini cetak sawah dan perluasan lahan masih tertunda, jadi harus ada kesimpulan dalam rapat kali ini untuk pemenuhan kebutuhan pertanian,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

Herman menuturkan ekstensifikasi dalam pemenuhan kebutuhan lahan dengan perluasan persawahan harus segera dipenuhi. “Ini yang tidak pernah kita bahas dan jika memungkinkan undang-undang harus dilengkapi dengan kekuatan areal sawah,” katanya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian, Pending Dadih Pemana memaparkan alokasi dan realisasi fisik cetak sawah provinsi-provinsi di Indonesia sekitar 129 ribu hektar. Bahkan di sejumlah daerah, realisasinya dilaporkan melebihi target, seperti Maluku.

Dalam pelaksanaan program cetak sawah, Pending menjelaskan terdapat penetapan swakelola yang dilakukan oleh tim pelaksana. “Kasdam sebagai yang mengepalai kegiatan, kordinator lapangan itu ada Dandim, dan Wasidam sebagai Kepala Seksi Pengawasan,” katanya. Untuk operasional menurut dia ada hingga tingkat lapangan untuk supervisor dan pengawas.

Pending menuturkan pada awalnya dilakukan survei investigasi desain untuk mengetahui ketersediaan lahan, lalu dibuat desain cetak sawah. Adapun survei investigasi desain itu menyangkut kelayakan lahan dan sumber daya alam, serta lingkungan strategis di sekitarnya.

“Selanjutnya ada kegiatan konstruksi fisik seperti pengolahan tanah, kegiatan pendukung ada irigasi dan membuat saluran tersier,” ucapnya.

Pending mengatakan dalam proses pembuatan survei investigasi juga telah melibatkan petani, dan langsung bertindak sebagai pengelola lahan. “Selama tiga tahun ada bantuan dalam bentuk benih dan stimulan pupuk,” katanya.

Sebagai syarat untuk lahan yang digunakan, kata Pending harus dilakukan pembersihan lahan, kejelasan status kepemilikan, tidak dalam sengketa, lokasi masuk dalam cakupan budidaya, dan tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

sumber: tempo

Kang Hero Hadiri Peluncuran Buku Problematika Pertanian Rakyat Indonesia Dalam Kacamata POPMASEPI

hermankhaeron.info – Pada Sabtu, 22 April 2017, Dr. Ir. H. E Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI) menghadiri Peluncuran Buku “Problematika Pertanian Rakyat Indonesia (Dalam Kacamata POPMASEPI). Acara sekaligus temu Alumni POPMASEPI, digelar di Aula UMM Malang.

Pada acara ini, Kang Hero menyampaikan paparannya. “Membangun Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Pangan prinsifnya dengan 3 cara : Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Diversifikasi. Ketiganya harus berjalan secara bersama”.

Peluncuran buku dihadiri juga oleh Bapak B. Bapak Muis. S. Ali (Kadivre BULOG JABAR) dan Bapak Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec. (Ketua Umum Pertama POPMASEPI).

Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi jelang puasa dan lebaran harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai, tradisi tersebut berulang pada periode 2017 ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, semua pihak untuk mempersiapkan kajian dan strategi ketahanan pangan di kota yang bukan merupakan daerah produksi pangan di Indonesia.

Menurut dia, kota-kota besar yang bukan daerah produksi pangan akan merasakan dampak ketika terjadi kelangkaan pangan. Saran dia, adalah dengan membangun distribution center di setiap kota-kota besar.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan seperti beras, daging sapi, telur, gula maupun minyak goreng menjelang periode Lebaran pada Juni 2017.

“Bahan pokok seperti beras, daging, telur, gula dan minyak goreng. Semua sudah mencukupi, lebih dari cukup,” kata Mendag seusai rapat koordinasi membahas pengendalian harga komoditas menjelang Lebaran.

Mendag mengatakan distribusi sebagian besar bahan makanan pokok sudah dilakukan dengan baik, meski masih ada keterlambatan penyaluran untuk komoditas minyak goreng karena masalah pengemasan (packaging). “Untuk minyak goreng kemasan sederhana, kami mempercepat packaging, karena ini lama,” ujarnya.

Selain itu, Mendag memastikan harga daging beku tidak ada lagi yang di atas Rp80.000 per kilogram, karena stoknya mencukupi dan tidak ada lagi kelangkaan komoditas tersebut. Ia juga menjamin daging beku itu memiliki kualitas baik dan lebih higienis, meski sebagian besar masyarakat masih lebih memilih daging segar dengan alasan rasa yang lebih terjaga.

“Kamu ke restoran, mana ada mereka menyiapkan steak dengan daging segar. Itu dilarang karena tidak higienis. Seluruh hotel berbintang juga menggunakan daging beku,” ungkap Mendag dikutip Antara.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menambahkan saat ini stok beras menjelang Lebaran dalam keadaan aman atau berada dalam kisaran dua juta ton. Selain itu, pasokan daging sapi juga tidak mengalami kendala, karena stok masih dalam keadaan cukup, meski ada kemungkinan tambahan pasokan hingga 20 ribu ton pada Puasa dan Lebaran.

“Daging kita masih punya stok 39 ribu ton. Ini masih banyak,” kata Djarot.

sumber: harianterbit

Komisi IV Bahas Strategi Ketahanan Pangan Di Wilayah Kerja Walikota

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan para Walikota yang dalam wilayah kerjanya tidak memiliki lahan pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa hal tersebut bertujuan agar dapat dipikirkan tentang nasib pangan dimasa depan pada masing-masing wilayahnya.

“Belajar dari persoalan masa lalu, di negara-negara maju yang sudah tidak memiliki kedaulatan dan kemandirian pangan, tetapi mereka memperkuat dari konsep ketahanan pangannya. Oleh karena itu kami ingin mendengarkan konsepsi dari pemerintah, dan kami juga meminta kepada para Walikota atau yang mewakilinya untuk menyampaikan strategi dan cara bagaimana memenuhi kebutuhan pangan didaerahnya,” ucap Herman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/04/2017).

Komisi IV ingin melahirkan suatu strategi yang bisa dimanfaatkan, lanjutnya, sebab posisi Bulog sekarang sudah mulai kearah profesionalitas, sehingga apakah nantinya akan ada kebersamaan anatara setiap Walikota dengan Bulog, atau mungkin pemerintah akan membangun pertanian modern, dimana sektor pertanian tidak membutuhkan lahan yang luas tetapi dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

“Selain itu, kami juga ingin mendapatkan informasi lebih detil tentang bagaimana sistem ketahanan pangan itu dibangun dimasing-masing wilayah kota. Didalam Undang-Undang Pangan sudah terpola mengenai sistem perencanaan pemenuhan kebutuhan pangan, mulai dari tingkat tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kota Kabupaten, Provinsi hingga ke tingkat Pusat,” ujar politisi Demokrat itu. (dep,mp)/foto:runi/iw

sumber: dpr.go.id

Lawan Keputusan Subyektif dan Diskriminatif Resolusi Parlemen Eropa Tentang Sawit

hermankhaeron.info – Keluarnya Resolusi Parlemen Eropa yang berkaitan dengan Palm Oil and Deforestation of Rainforests beberapa waktu yang lalu, mendorong Komisi IV untuk menyatakan sikapnya. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa hal ini menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk DPR untuk memberikan tanggapan secara formal.

“Kita akan membuat jawaban atas resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa tersebut. Ini merupakan peringatan bagi kita, namun bila ini adalah keputusan yang bersifat subyektif dan diskriminatif, maka tentu kita harus melawan,” tandas Herman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/04/2017).

Herman menyampaikan, dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, membahas mengenai sawit, penghentian secara bertahap penggunaan minyak nabati yang dianggap mendorong deforestasi. Resolusi itu juga berisi pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah diantaranya deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.

“Saya kira semuanya merupakan tuduhan sepihak yang harus di counter  atas dasar kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun laporan mengenai sawit tidak bersifat mengikat (non binding), Komisi IV DPR RI menilai laporan mengenai industri kelapa sawit Indonesia ini bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan azas penyelenggaraan perkebunan,” tegasnya.

Menurutnya, Resolusi itu juga dapat membawa konsekuensi negatif serta kontra produktif terhadap industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan. “Indonesia sudah berupaya sekuat tenaga dan berkontribusi untuk menurunkan gas karbon sampai dengan 29 persen,” pungkasnya. (dep/sc) Foto : Andri/man

sumber: dpr.go.id